Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sistem informasi, infrastruktur, jaringan dan perangkat keras merupakan aset teknologi informasi di Pusdatin BKPM yang perlu dikelola dan dipelihara dengan baik untuk mengurangi terjadinya permasalahan di kemudian hari. Pemeliharaan aset TI, bukan hanya tentang bagaimana memperpanjang jangka hidup aset dan memastikan bahwa aset tersebut beroperasi secara efisien dan ekonomis tetapi juga mempertimbangkan aspek perencanaan dan strategi pengelolaan aset TI. Ketiadaan informasi mengenai aset-aset TI berdampak pada pengelolaan aset-aset TI yang kurang baik sehingga perlu dilakukan suatu pendataan aset TI yang terstruktur, terjadwal dan rutin. Sistem Informasi Manajemen Aset TI (SMATI) digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan data dan informasi yang berkaitan aset TI. SMATI juga menyediakan kapabilitas pendukung keputusan melalui analisis data aset TI sebagai bahan pendukung keputusan pimpinan (bottom-up) dalam melakukan pengawasan, melakukan penilaian efektivitas pengelolaan aset, dan pemilihan teknologi di masa depan. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi kebutuhan sistem informasi dengan menggunakan Rational Unified Process (RUP) dengan disiplin Requirement pada Fase Inception dan Elaboration. Hasil dari penelitian ini adalah berupa dokumen artifak kebutuhan yang merepresentasikan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Aset TI di Pusdatin. ......Information system, infrastructure, network, and hardware are information technology asset (IT Asset)s which have to be maintained and to be managed by Data and Information Center (Pusdatin) in order to minimize problems in the future. IT asset management, is not only about how to extend the lifecycle and to operate efficiently but also to consider in strategic aspect. The absence of IT assets information results poor IT asset management. Pusdatin requires a structured, scheduled, routine asset inventory to overcome this problem. IT Asset Mangement System (SMATI) used by Pusdatin to collect and to reserve IT asset information. SMATI also provides decision support capability through analytical data. It can be used as a management decision support (bottom-up) in monitoring, assessing the effectiveness of asset management, and technology selection in the future. This research is designing the system requirements specification information system using the Rational Unified Process (RUP) with Requirement discipline in Inception and Elaboration phase. The results of this study are in the form of a document artifacts that represent the needs of IT Asset Management Information System.

Abstrak :
Industri teknologi informasi (TI) adalah merupakan perubahan tercepat dan paling dinamis di dunia saat ini. Hal ini pula yang secara dramatis mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia serta cara melakukan bisnis, interaksi sosial dan perilaku hidup. Perubahan drastis revolusi digital telah mengubah peradaban dan mengacaukan semua pemain lama yang sudah mapan bahkan merusak dan menutup bisnis mereka. Tesis ini menyajikan hasil dari studi kasus Hewlett-Packard (HP) Indonesia, Perusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terbesar yang terlibat dalam strategi inovasi sebagai Proses Desain, dimana wujud inovasi adalah untuk membangun kemudahan manusia untuk menjalani kehidupan sebagai keluarga, makhluk sosial, interaksi antar manusia, serta pelaku bisnis dan akademisi. Demikian juga kami menemukan teknologi informasi untuk menjadi pendukung inti yang bersifat transparansi untuk kemajuan inovasi yang berkelanjutan dan bersifat radikal. Penelitian ini dihasilkan melalui metode kuantitatif dengan menyebarluaskan kuesioner kepada 112 pelanggan setia yang telah memiliki pengalaman minimal 3 tahun memakai produk Hewlett-Packard (HP) di Indonesia dan membelanjakan minimal 1 (satu) juta dollar Amerika Serikat setiap tahun dan metode kualitatif melalui wawancara dengan manajemen puncak Hewlett-Packard (HP) Asia Pasifik dan Hewlett-Packard (HP) Indonesia. Hasil Penelitian menujukkan peran manajemen puncak dan anggota manajemen Hewlett-Packard (HP) telah memainkan peran yang sangat penting untuk menerapkan model Ato- F dalam inovasi dan menyebarluaskan sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi (SECI) dalam model induksi spiral dalam perusahaan untuk menciptakan budaya inovasi. Hal ini bertujuan untuk mengelola keberlangsungan hidup dan pertumbuhan mereka dalam lingkungan strategis yang selalu berubah di Indonesia. ......The information technology (IT) industry is the fastest and most dynamic change in the world today. This is also what dramatically affects all aspects of human life and how to do business, social interaction and life behavior. The drastic change in the digital revolution has transformed civilization and disrupted all established old players and even damaged and closed their businesses. Because we all now live in a digital economy, digital marketing is changing the way we do business, behave and act. This thesis presents the results of the Indonesian Hewlett-Packard (HP) case study, the largest Information and Communication Technology (ICT) Company involved in innovation strategies as a Design Process, where innovation is to build human convenience to live life as a family, social being, interaction between humans, as well as business people and academics. Likewise, we find information technology to be a core supporter of transparency for the advancement of sustainable and radical innovations. This research was produced through quantitative methods by disseminating questionnaires to 112 loyal customers who had at least 3 years of experience using Hewlett- Packard (HP) products in Indonesia and spending at least 1 (one) million US dollars each year and qualitative methods through interviews with management the peak of Hewlett-Packard (HP) Asia Pacific and Hewlett-Packard (HP) Indonesia. Researchers found the role of top management and management members of Hewlett- Packard (HP) has played a very important role in implementing the A-to-F model in innovation and disseminating socialization, externalization, combination and internalization (SECI) in spiral induction models in companies to create innovation culture. It aims to manage their survival and growth in an ever-changing strategic environment in Indonesia.

Abstrak :
Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan. ......The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented.