Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai pemberian berbagai upaya dan usaha di bidang keselamatan kerja yang seharusnya diberikan secara layak kepada semua buruh dan/atau tenaga kerja termasuk anak buah kapal. Mengenai keselamatan kerja pada umumnya sudah diatur di dalam peraturan perusahaan. Namun, untuk pengaturan mengenai keselamatan kerja untuk anak buah kapal biasanya sudah ada klausula khusus yang mengatur mengenai keselamatan kerja tertera pada perjanjian kerja laut. Hal yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan klausual keselamatan kerja pada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja laut serta implementasinya. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode doktrinal yang menggunakan data sekunder didukung dengan wawancara kepada informan. Melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara tersebut data yang diperoleh telah diolah sehingga mencapai simpulan bahwa telah ditemukan klausula yang mengatur mengenai perlindungan keselamatan kerja di dalam peraturan perusahaan dan di perjanjian kerja laut hanya saja dalam melakukan implementasi terjadi ketidakselarasan dengan klausula yang sudah dituliskan.    ......This thesis discusses provisions of various efforts in the field of work safety which should be provided appropriately to all workers including ship crew. In general, work safety is regulated in company regulations. However, to regulate work safety for ship crew, there is usually a special clause that regulates work safety states in the maritime work agreement. What will be discussed in this thesis is the work safety clauses in company regulations and maritime work agreements and their implementation. The method used in conducting this a doctrinal method which uses secondary data supported by interviews with informants. Through literature studies and supported by interviews, the data obtained was processed and reach the conclusion that there are clauses that regulates work safety protection in the company’s regulation and maritime work agreement, but in the implementation there has been inconsistency with the clauses that have been written.     

Abstrak :
Perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak yang wajib diperoleh bagi pekerja dan wajib di terapkan di setiap tempat kerja agar pekerja terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. Dewasa ini, semakin berkembangnya teknologi digital menyebabkan banyak bermunculan pekerjaan yang mengandalkan teknologi digital, seperti Host Live Streaming untuk memasarkan dan memperkenalkan produk ke masyarakat luas melalui aplikasi belanja online atau sosial media. Pekerja host live streaming dituntut untuk dapat bekerja sepanjang waktu secara bergantian. Bagi pekerja yang mendapatkan jam kerja pada waktu malam hari hingga dini hari butuh mendapatkan perlindungan khusus agar tetap menjalankan pekerjaannya secara optimal. Kesesuaian penerapannya dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja serta peraturan pelaksanaan lainnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada informan untuk menunjang datadata yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sudah ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diketahui bahwa perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sebagai host live streaming di PT AWI belum terlaksana. ......Legal protection for occupational health and safety is a right that workers must obtain and must be implemented in every workplace so that workers avoid undesirable things such as work accidents and/or work-related diseases. Nowadays, the increasing development of digital technology has caused many job opportunities to emerge that utilize digital technology, such as Hosting Live Streaming to market and introduce products to the wider community through online shopping applications or social media. Live streaming host workers are required to be able to work around the clock in shifts. Workers who work hours from night to early morning need special protection to continue carrying out their work optimally. The suitability of its implementation is seen based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety as well as other implementing regulations. Writing this thesis uses normative juridical research methods. Data collection techniques from secondary data obtained through library research and supported by interviews with informants to support the data obtained from document study. The results of the research are that arrangements for legal protection of occupational health and safety for female workers who work at night are already included in Indonesian legislation and it is known that legal protection of occupational health and safety takes the form of providing pick-up and drop-off facilities and providing nutritious food for workers. women who work at night as live streaming presenters at PT AWI have not yet been implemented.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 merupakan salah satu faktor yang mempopulerkan sistem kerja jarak jauh (remote working) di Indonesia. Sistem remote working ini diketahui membawa manfaat baik bagi pekerja maupun perusahaan. Pada sisi pekerja, mereka tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk commuting ke kantor. Sementara bagi perusahaan, pelaksanaan remote working dinilai dapat mengurangi biaya operasional kantor. Namun, permasalahan akan selalu muncul selama Indonesia belum memiliki regulasi yang melindungi pekerja jarak jauh (remote worker) tersebut. Berbeda dengan Belanda yang telah mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait bekerja fleksibel dan bekerja dari jarak jauh sejak tahun 2016 dalam rangka mensejahterakan pekerjanya, khususnya pekerja perempuan, juga dalam rangka penerapan prinsip Work-Life Balance Penelitian ini bertujuan untuk mencari pelajaran yang dapat diambil dari kerangka hukum yang mengatur perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dalam konteks pekerjaan jarak jauh di Indonesia dan Belanda. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan, pedoman, dan praktik yang berkaitan dengan implementasi sistem kerja jarak jauh untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan. Dengan melakukan analisis hukum di Indonesia dan Belanda, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan hal-hal yang dapat dipetik di antara praktik dari kedua sistem hukum tersebut. Tulisan ini menjabarkan poin-poin yang sekiranya dapat dipelajari oleh Indonesia, salah satunya adalah menyamakan persepsi office worker dan remote worker, bahwa keduanya sama-sama memiliki hak untuk dilindungi dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerjanya ketika bekerja di luar kantor utama. Ketidaklengkapan regulasi inilah yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Indonesia guna melindungi hak-hak remote worker, khususnya dalam aspek kesehatan kerja, serta menghindari tereksploitasinya remote worker. ......The COVID-19 pandemic has been a catalyst for the widespread adoption of remote working systems in Indonesia. The remote working model has been recognized for its benefits to both employees and companies. Employees enjoy the convenience of avoiding commuting costs, while companies perceive the implementation of remote working as a means to reduce operational expenses. However, challenges persist in the absence of regulations safeguarding the rights of remote workers in Indonesia. In contrast, the Netherlands has enacted legislation related to flexible and remote work since 2016, aimed at enhancing the well-being of workers, particularly women, and promoting the principles of Work-Life Balance. This research aims to draw lessons from the legal frameworks governing health and safety in remote work contexts in Indonesia and the Netherlands. The study seeks to analyze regulations, guidelines, and practices related to the implementation of remote working systems to ensure the well-being and safety of employees. By conducting a legal analysis in both Indonesia and the Netherlands, this research aims to identify similarities, differences, and key insights that can be gleaned from the practices of both legal systems. This article outlines points that Indonesia could learn from, including the need to align perceptions of office workers and remote workers, recognizing that both are entitled to protection in terms of health and safety when working outside the main office. The inadequacy of existing regulations underscores the necessity for the Indonesian government to enhance legal protections for remote workers, particularly in the realm of occupational health, and to prevent the exploitation of remote workers.

Abstrak :
Legal aspects of industrial safety in Indonesia according to the 1970 law on industrial safety; case in Batam City, Indonesia.

Abstrak :
Perkembangan Industri pada masa sekarang berkembang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan industri ini membuat banyak perusahaan industri yang membutuhkan tenaga kerja, tidak terkecuali industri peleburan baja. Industri peleburan baja itu sendiri telah mendapat cukup perhatian di kalangan praktisi bidang kesehatan dan keselamatan kerja karena resiko dan bahaya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja yang cukup tinggi. Bahaya terhadap kesehatan pada proses peleburan serta produksi baja disebabkan lingkungan kerja yang bising, polusi udara, adanya debu, logam berat serta panas yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja, ditambah dengan adanya resiko keselamatan pekerja akibat alat-alat kerja yang digunakan seperti mesin-mesin pemotongan, alat-alat berat, serta penggunaan Alat Perlindungan Diri APD yang minim. Karena itu, perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja sangat diperlukan dan harus dilaksanakan oleh pengusaha maupun pekerja itu sendiri sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun tidak sedikit dari pekerja itu sendiri yang telah mengabaikan kewajibannya dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerjanya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini yang membahas mengenai Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Pekerja Unit Peleburan Baja Industri Steel Manufacturing Di PT. GG dilakukan secara Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan melihat langsung kondisi lingkungan perusahaan sehingga penulis dapat mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian adalah diketahui bahwa perusahaan telah melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja seperti menyediakan Alat Perlindungan Diri APD , melakukan pengawasan terhadap pekerja, pemeliharaan alat-alat kerja, dan sebagainya. Namun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ini belum sepenuhnya dapat diterapkan karena lemahnya kesadaran diri dari pekerja itu sendiri.

---

The industrial development in this era has rapidly growing. This development causes a lot of industrial companies needing handful of manpower, and that includes the steel smelting industrial companies also. Those Steel companies have gotten enough concern among practicioners in the field of health and safety because of the risks and the dangers and also the poor sickness the workers get because of the hardwork. The danger towards the workers rsquo health in the process of smelting and producting the steel is caused by the loud of the work environment, air pollution, the scattered dust, the heaviness of the steel and also the severe heat who potentially cause diseases and sickness. Not to mention the risks and danger the workers would get because of the industry tools such as the cutting machines, the heavy too, and the poorly used of Personal Protective Equipment PPE . Therefore, legal protection of occupational health and safety is indispensable and must be carried out by the workers themselves and the employer in accordance with the legislation in force. But still there are a lot of those workers who ignore its obligations in implementing occupational health and safety in the work environment. To answer these problems, this study discusses ldquo Occupational Health and Safety Law As A Protection Form For Steel Smelting Unit Workers in Steel Manufacturing at PT. GG rdquo is Normative Juridically performed and analytically descriptive. The data used is secondary data. The data analysis technique used is qualitative where the data collection was done by direct interview and direct look of the company rsquo s environmental conditions so that authors can know more about the implementation of occupational health and safety program. The required data is secondary data concists of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The results of the study shows that the company has made efforts to implement the legal protection of the occupational health and safety such as providing personal protection equipment PPE , to supervise the workers, maintain the work tools, and so forth. However, the implementation of occupational health and safety have not been fully implemented due to the lack of self consciousness of the workers themselves.

Abstrak :
Penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja sering dilupakan oleh perusahaan yang secara sengaja maupun secara tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian kepada pekerja/buruh. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat 1 menyatakan bahwa pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Pendakatan Yuridis-Normatif sendiri adalah penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Dengan mengkaji dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat eksplanatoris yang menjelasakan lebih dalam suatu gejala, dan bentuk penelitian ini merupakan evaluatif, yaitu memberikan penilaian atas kegiatan program-program yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, perusahaan terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan Pasal 186 ayat 1 dan 2, Pasal 190, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 84 ayat 3, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara garis besar, perusahaan tidak menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Ada pun seharusnya perusahaan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik agar buruh terhindar dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. ......The implementation of occupational health and safety systems is often forgotten by companies that intentionally or unintentionally cause loss to workers. On the other hand, in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, article 28D paragraph 1 states that workers laborers are entitled to obtain security, protection and legal certainty in the employment relationship. This thesis research will be done by using Juridical Normative approach. The Juridical Normative Apprenticeship itself is the writing of scientific papers based on bibliography studies and searching for concepts, opinions or findings relating to legal issues. By reviewing and reviewing the applicable legal norms based on legal material conducted with the collection of legal materials by library study. This research is explanatory in explaining more deeply a symptom, and the form of this research is evaluative, that is giving assessment of activity of program which have been implemented. In this research, the company has indicated to violate law Number 13 Year 2003 regarding Labour Article 186 paragraph 1 one and 2 two Article 190, law Number 23 Year 1992 regarding Health Article 84 Paragraph 3, and other laws and regulations, There is also a company should apply good health and safety so that workers avoid work accidents and or occupational diseases.