Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Renny Nurhasana
Abstrak :
ABSTRAK
Kesinambungan program JKN sangat bergantung pada kontribusi iuran peserta. Kelalaian banyaknya peserta dalam pembayaran iuran menyebabkan kegagalan BPJS Kesehatan dalam meneruskan kesinambungan pelayanannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan pembayaran iuran peserta mandiri PBPU di Jabodetabek. Studi ini menemukan sekitar 28,3 peserta PBPU tidak membayar iuran secara rutin. Dengan menggunakan regresi logistik ordinal dan regresi logistik, studi ini secara statistik mengkonfirmasi bahwa usia kepala rumah tangga, tidak mengalami shock ekonomi, akses ke fasilitas kesehatan, informasi denda pelayanan, kelas kepesertaan 1 atau 2, dan manfaat BPJS Kesehatan secara positif berhubungan dengan kesinambungan pembayaran iuran secara rutin. Sedangkan pendapatan tidak teratur, konsumsi rokok, perilaku pencarian pengobatan dan kenaikan iuran tahun 2016 secara negatif berhubungan dengan kesinambungan pembayaran iuran secara rutin. Studi ini merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran: 1 promosi berkelanjutan mengenai pengetahuan asuransi dan manfaatnya melalui tenaga medis, internet, dan aparat pemerintah; 2 perluasan metode autodebet dan cicilan dalam pembayaran iuran; 3 insentif untuk membayar rutin; dan 4 perbaikan akses dan mutu fasilitas kesehatan.
ABSTRACT
The sustainability of JKN program heavily relies on contribution of its member. The negligence of large number of members to pay the premium lead to the failure of the BPJS Kesehatan to deliver its services. This study then aims at analyzing important factors that influence the sustainability of premium payment of JKN rsquo s self enrolled member PBPU in Jakarta Greater Area. The survey shows that around 28.3 of self enrolled members do not pay the insurance premium regularly. Applying ordered logit and logit regression this study statistically confirms that age of household head, never experience economic hardship, access to health facilities, penalty information, 1st 2nd class registration, benefits of BPJS Kesehatan are positively correlated with compliance rate to pay insurance premium. Whereas, irregular income, tobacco consumption, health seeking behavior, and the 2016 increase of premium are negatively correlated with regular premium payment. This study calls for policy intervention to improve a compliance of premium payment such as 1 massive promotion of insurance literacy and benefits of insurance through health professional, internet and government officer 2 expanding autodebet and installment premium payment 3 incentive for paying premium regularly and 4 improving access and quality of health services.
2018
D2381
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arra Rosaleha Valerie
Abstrak :
ABSTRAK
Implementasi Pendaftaran Calon Bayi dari PBPU PBP dalam Program JKN di BPJS Kesehatan bertujuan untuk mendapatkan Universal Health Coverage 2019. Implementasi menunjukan isi kebijakan yang berubah-ubah membuat kendala dalam pendaftaran dan pembayaran iuran calon bayi peserta JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pendaftaran calon bayi sebagai peserta JKN di BPJS Kesehatan kabupaten Bogor dilihat dari aspek struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, komunikasi, kondisi geografis sosial ekonomi peserta dan hambatan yang dialami dalam implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pelayanan pendaftaran calon bayi program JKN oleh BPJS Kesehatan kabupaten Bogor, maupun pelayanan kesehatan yang diberikan dari fasilitas kesehatan sudah baik meskipun ada hambatan yang dialami. Aspek yang perlu diperbaiki : sumber daya dikarenakan kurangnya petugas dalam pelayanan pendaftaran serta penyaluran informasi kebijakan yang tidak merata. Kesimpulan penelitian ini adalah hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan di beberapa aspek seperti sumber daya dan komunikasi tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam pelayanan program JKN di kabupaten Bogor. Namun, dikhawatirkan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelayanan dan pencapaian Universal Health Coverage 2019.
ABSTRACT
Implementation of Infant Candidate Registration from PBPU PBP in JKN Program at BPJS Kesehatan aims to obtain Universal Health Coverage 2019. Implementation shows the content of changing policy making obstacles in registration and payment of contribution of baby candidates JKN participants. The purpose of this study is to find out the description of the implementation of infant candidates registration policy as JKN participants in BPJS Kesehatan Bogor regency seen from the aspects of bureaucracy structure, resources, disposition, communication, social economic condition of participants and obstacles experienced in implementation. The research method used is descriptive qualitative study. The data in this study were obtained from in depth interviews and document review. The results showed that the provision of baby infant registration service program of JKN by BPJS Kesehatan Bogor regency, as well as health services provided from health facilities have been good despite any obstacles experienced. Aspects that need to be improved the resources are due to the lack of officers in the registration service as well as the uneven distribution of policy information. The conclusion of this study is the obstacles that arise in the implementation of policies in some aspects such as resources and communication does not cause significant difficulties in the service of JKN program in Bogor regency. However, it is feared it will take longer in service and achievement of Universal Health Coverage 2019.
2017
S69899
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amalya Adyanissa
Abstrak :

Penelitian ini membahas faktor yang mempengaruhi persepsi kualitas pengguna aplikasi Mobile JKN yang pernah berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bekasi Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Data yang digunakan adalah data primer menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner pada bulan April 2018. Hasil penelitian menunjukkan persepsi kualitas pengguna aplikasi Mobile JKN baik sebanyak 63,6, dan persepsi kualitas pengguna aplikasi Mobile JKN yang tidak baik sebanyak 36,4. Analisis bivariat menunjukkan bahwa sikap, motivasi, tampilan aplikasi, keunikan, dan promosi memiliki hubungan yang bermakna terhadap persepsi kualitas pengguna aplikasi Mobile JKN. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah menambah jumlah media promosi, menambah dekorasi berupa banner flag bernuansa aplikasi Mobile JKN, meningkatkan motivasi pengguna dengan memberikan keuntungan eksklusif, dan memperbaiki gangguan teknis yang sering terjadi seperti forced close.
ABSTRACT
This study discusses the perceived quality of the users of Mobile JKN application that has visited the branch office of Bekasi of BPJS Kesehatan. This study is a quantitative study with the use of cross sectional study design. The data used for the sake of the study was primary data that was taken by the use of questionnaire as a research instrument in April 2018. Based on the results of statistical tests, it is known that the user of Mobile JKN application with good perceived quality of the said service are 63,6 , and the user of Mobile JKN application with bad perceived quality of the said service are 36,4 . Bivariate analysis showed that attitude, motivation, user interface, uniqueness, and promotion have significant relation to the perceived quality of the users of Mobile JKN. The researcher suggests that the company should enhance the number of media for promotion, make addition of banner flags of Mobile JKN as decoration, build up motivation by proffering any exclusive benefit for the user, and to fix the technical issue such as forced close.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Made Yosi Purbadi Wirentana
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pembiayaan penyelenggaraan imunisasi dasar bersumber pemerintah di era implementasi Badan Jaminan Sosial (BPJS) terutama dalam lima tahun ke depan (tahun 2014-2018) menggunakan besaran biaya yang dikeluarkan Pemerintah di Tahun 2012. Penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pembiayaan penyelengaraan pelayanan imunisasi dasar di Indonesia tahun 2012 bersumber dari pemerintah yaitu APBN (34%) dan APBD (66%). Komponen pembiayaan yang besar adalah biaya operasional program manajemen seperti supervisi dan pertemuan, sedang sumber pembiayaan penyelengaraan pelayanan imunisasi dasar di Indonesia untuk 5 tahun mendatang tetap akan didominasi oleh APBD, dimana pada tahun-tahun tersebut BPJS mulai diterapkan. ...... This thesis discusses on the financing aspect for implementing basic immunization sourced by the government under BPJS for the period of 2014-2018 using spending for 2012. This is a quantitative and qualitative research. The results showed that the sources of financing the organization of basic immunization services in Indonesia in 2012 that the state budget from government sources (34%) and regional (66%). Is a major component of the financing of operational costs such as supervision and program management meetings, being a source of financing the organization of basic immunization services in Indonesia for the next 5 years will still be dominated by the budget, which in those years BPJS implemented.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldy Azhari
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efisiensi asuransi kesehatan di Indonesia akibat dari adanya regulasi BPJS di tahun 2014. Penelitian ini mengukur efisiensi dengan metode Data Envelopment Analysis DEA dengan menggunakan orientasi output, di 18 perusahaan asuransi public pada periode 2009-2016. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tidak terjadi perubahan efisiensi yang signifikan setelah berlakunya undang-undang BPJS. Namun ketika pengukuran efisiensi dibedakan atas kepemilikannya, didapatkan bahwa nilai efisiensi pada perusahaan asuransi kesehatan joint venture mengalami penurunan, sedangkan asuransi kesehatan lokal mengalami peningkatan efisiensi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya penurunan hasil investasi yang cukup besar pada perusahaan asuransi kesehatan joint venture di tahun 2015.
ABSTRACT
This study aims to examine the efficiency performance of Indonesian private health insurance due to the application of BPJS regulation in 2014. This study compares the level of efficiency using Data Envelopment Analysis DEA output oriented. This study uses financial statements from 18 private insurance firms in 2009 to 2016. Result of this study show that there is no significant different of firms rsquo efficiency before and after the application of BPJS regulation. In addition, we find that the efficiency of the joint venture health insurance companies decreased, while local health insurance efficiency increased during the observation periods. This is due to a significant decline in investment returns of the joint venture health insurance companies in 2015.
2017
T50728
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Latif Aulia
Abstrak :
ABSTRACT
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2,5 dari biaya pelayanan rawat inap untuk setiap bulan tertunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi input, proses, dan output dari pelaksanaan kebijakan denda pelayanan rawat inap di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan adalah meningkatnya jumlah kasus denda yang terjadi sejak awal pelaksanaan kebijakan. Studi membuktikan bahwa dalam kurun waktu lima kuartal terjadi peningkatan jumlah kasus denda rata-rata sebesar 9 per kuartal di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut juga diiringi oleh peningkatan jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU dengan rata-rata sebanyak 6 per kuartalnya. Jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran jaminan kesehatan juga cenderung meningkat walaupun terdapat penurunan signifikan pada kuartal ketiga. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut disebabkan oleh ketersediaan input yang kurang serta pelaksanaan proses yang belum maksimal. Kegiatan pengingatan iuran masih belum didukung oleh fasilitas dan tenaga yang memadai, serta terdapat kendala dalam pengoperasionalan SMS Blast. Selain itu, kendala yang terjadi dari segi peserta JKN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar iuran jaminan kesehatan secara tepat waktu.
ABSTRACT
Based on the newest regulation, Presidential Decree No. 19 2016, the coverage of national health insurance becomes inactive if premiums payment are overdue for over one month. The overdue participants have to pay any outstanding premiums to reactivate. Within 45 days of reactivating coverage, any in patient treatment will incur a penalty. The penalty is 2,5 of treatment cost multiplied by number of months inactive. This study aims to obtain an evaluation of inputs, processes, and outputs of the implementation on the penalty regulation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office in 2018. The type of research is qualitative by using in depth interview method, observation, and document review. The study revealed that number of penalties increase since the beginning of policy implementation. The result shows that in the period of five quarters, there has been an increase in the average number of penalties by 9 per quarter in BPJS Kesehatan Depok Branch Office. The increase of penalties was also aligned by an increase of Non Salaried Employee PBPU number by an average of 6 per quarter. The number of PBPUs in arrears of health insurance premiums also tended to increase despite a significant drop in the third quarter. The increase in the number of penalty is due to the availability of less input and the implementation of the process that has not been maximized. The premium reminder activities are still not supported by adequate facilities and personnel, and there are also constraints in the operation of SMS Blast. In addition, the constraints that occur in terms of JKN participants are still low levels of awareness in paying dues in a timely manner.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library