Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial untuk dikembangkan di Provinsi Papua, mengetahui kaitan antara pergeseran-pergeseran struktur perekonomian daerah Papua dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, serta membuat rekomendasi-rekomendasi yang berkenaan dengan temuan-temuan pada permasalahan diatas, guna pengembangan perekonomian Provinsi papua lebih lanjut. Data yang digunakan adalah data sekunder PDRB Provinsi Papua dan PDB Nasional periode tahun 1.999-2003 atas dasar harga konstan 1993 tanpa migas, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan BP3D Provinsi Papua. Alat analisis yang digunakan adalah Location Quotient (LQ) dan Shift-Share Kiasik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis Location Quotient, selama periode penelitian terdapat satu sektor ekonomi yang setiap tahunnya dapat dikategorikan sebagai sektor basis secara konsisten, yaitu : sektor pertambangan dan pengggalian yang didukung oleh sub sektor pertambangan tanpa migas. Sementara sektor pertanian yang walaupun baru masuk kategori basis pada tiga tahun terakhir, yang didukung secara konsisten oleh sub sektor kehutanan, dan sub sektor perikanan mulai tahun 2001-2003. Deegan menggunakan Analisis Shift-Share Kiasis, selama periode penelitian terjadi perubahan secara absolut PDRB nyata Provinsi Papua. Secara sektoral komponen Pertumbuhan Nasional (Nu) berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB nyata, komponen Bauran Industri (My) berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB nyata, namun demikian terdapat tiga sektor ekonomi yang memberikan pengaruh negatif, yaitu sektor pertanian, sektor jasajasa, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara itu komponen Keunggulan Kompetitif (CO secara sektoral berpengaruh negatif terhadap perubahan PDRB nyata, dimana terdapat tiga dari Sembilan sektor ekonomi yang memberikan pengaruh negative terbesar, diantaranya adalah : sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kemudian dengan alat analisis yang sama, disusun daftar prioritas sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan di Provinsi Papua yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di Nasional.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel ekonomi makro yang memiliki hubungan dengan Jakarta Islamic Index dan indeks LQ45 dan perbedaan antara keduanya menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM) pada periode 2006 ? 2011. Lima variabel ekonomi makro yang digunakan adalah nilai tukar, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, indeks produksi industri, dan inflasi.

Hasilnya adalah terdapat hubungan jangka pendek yang signifikan antara variabel suku bunga dengan Jakarta Islamic Index dan indeks LQ45, serta hubungan jangka panjang yang signifikan antara variabel nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar, dan inflasi dengan kedua indeks saham tersebut. Perbedaan antara keduanya terletak pada besarnya respons masing-masing indeks saham terhadap perubahan variabel ekonomi makro. Hal ini membuktikan bahwa Jakarta Islamic Index sebagai indeks saham syariah memiliki perbedaan dibandingkan dengan indeks LQ45 sebagai indeks saham konvensional.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor dalam berinvestasi saham secara syariah di pasar modal dan bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia.

---

ABSTRACT
This study aimed to examine the macroeconomic variables that have a relationship with Jakarta Islamic Index and LQ45 index and the difference between them using Vector Error Correction Model (VECM) method in the period 2006 to 2011. Five macroeconomic variables used are exchange rate, interest rate, money supply, industrial production index, and inflation rate.

The result is there are a significant short-term relationship between interest rate variable and Jakarta Islamic Index and LQ45 index, as well as significant long-term relationship between four macroeconomic variables (exchange rate, interest rate, money supply, and inflation rate) and both stock indices. The difference between those two stock indices lies in the magnitude of each stock index response to changes of macroeconomic variables. This proves that Jakarta Islamic Index as sharia stock index and LQ45 index as conventional stock index are different.

The result of this study is expected to be useful for investors in doing sharia stock investment in capital market and for policy makers in developing Islamic capital market in Indonesia.

Abstrak :
Poros Maritim yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Namun, kondisi yang terjadi ialah pulau-pulau kecil di Indonesia hampir nyaris tak terjamah dari segi pembangunan karena negara fokus pada wilayah daratan pulau besar yang padat penduduk. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pelayanan masyarakat pulau kecil yang jauh dari standar di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru berpotensi merugikan masyarakat pulau. Hal ini terjadi pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu daerah yang mendapat dampak dari implementasi RZWP3K ini ialah Pulau Pari, gugusan Kepulauan Seribu akan dijadikan pulau pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat. Sedangkan, lebih dari 300 kepala keluarga di Pulau Pari mayoritas bekerja sebagai nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui RZWP3K tidak serta merta menjawab persoalan ruang di pulau kecil, sebab ada ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan, serta dimensi kesejahteraan sosial yang terabaikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. ......The maritime axis launched by the government should make the coast and small islands on the front page of Indonesia. However, the condition that occurs is that small islands in Indonesia are almost untouched in terms of development because the country focuses on large and densely populated mainland islands. This condition can be seen from the services of small island communities that are far from standard in the health, education, transportation, and aspects related to community needs. So far, the state's attention to small islands is under the auspices of Law Number 1 of 2014, revision of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. In small island management, there are often many debates, from an economic, geopolitical, to sociocultural perspective. This difference in perspective has led to interventions that have the potential to harm island communities. This is the case with the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) which is being drafted by the DKI Jakarta Provincial Government. One of the areas affected by the implementation of the RZWP3K is Pari Island, a group of Thousand Islands which will be turned into a tourism island that does not involve the community. Meanwhile, more than 300 households on Pari Island mostly work as fishermen. This research uses a qualitative approach, with a descriptive type of research. The results of this study indicate that the implementation of policies through RZWP3K does not necessarily address the problem of space on small islands because there are inconsistencies and indecisiveness, as well as neglected dimensions of social welfare from both the central and regional governments to manage and utilize coastal areas and small islands.

Abstrak :
Perkembangan utang luar negeri (ULN) Indonesia yang meningkat pesat perlu diwaspadai karena dapat menghambat kesinambungan perkembangan ekonomi domestik. Tesis ini meneliti sustainabilitas ULN Indonesia terutama menggunakan ?pendekatan absorpsi makro? (macro-absorption approach) model Liviatan (1984) dengan memperhitungkan variabel-variabel ekonomi makro secara komprehensif, seperti: konsumsi, investasi, impor, dan cadangan devisa. Sustainabilitas dalam hal ini diartikan sebagai perkembangan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negerinya dengan tetap menjaga kesinambungan perkembangan ekonomi domestik dalam batasbatas minimum yang dianggap sehat. Dari hasil perhtungan dapat disimpulkan bahwa sustainabilitas ULN Indonesia pasca krisis ekonomi 1997/98 memang relatif lebih baik dibandingkan sebelum krisis. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, hasil regresi atau uji ekonometri menunjukkan bahwa angka-angka indikator sustainabilitas ULN memiliki pengaruh signifikan dan berlawanan arah terhadap pertumbuhan ekonomi. ......The rapidly growing external debt of Indonesia needs to be observed vigilantly as it could potentially hamper domestic economic development. This thesis examines the sustainability of Indonesia?s external debt mainly using macro-absorption approach (Liviatan model, 1984). This approach takes into account macroeconomic variables such as: consumption, investment, imports, and foreign exchange reserves in a more comprehensive manner. In this case, sustainability is defined as Indonesia's ability to meet its external debt repayment while maintaining the sustainability of domestic economy. From the calculated indicators of external debt sustainability, we can conclude that the sustainability of Indonesia?s external debt after the 1997/98 economic crisis was relatively better than before the crisis. With regard to economic growth, econometric tests (regression output) show that the indicators of external debt sustainability have significant and opposite effects on economic growth.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun.

Untuk melaksanakan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas sebagai konsekuensinya harus difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor yang memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Lebak sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa runtun waktu (time series) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Wanasalam dan Kabupaten Lebak Tahun 2005 - 2008. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis Kiassen Tipology, analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share.

Hasil analisis Kiassen Tipology menunjukkan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Hasil analisis Location Quotient menunjukkan sektor pertanian dan sektor bangunan dan konstruksi merupakan sektor basis di Kecamatan Wanasalam. Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor kompetitif, yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan konstruksi, serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya.

Hasil analisis per sektor berdasarkan ketiga alat analisis menunjukkan bahwa sektor yang menipakan sektor unggulan di Kecamatan Wanasalam dengan kriteria sektor maju dan tumbuh pesat, sektor basis, dan kompetitif adalah sektor pertanian.

---

ABSTRACT
Economic growth and its process are the main condition for the sustainability of the regional economic development. Because of the continuing population growth means economic needs also increase so that additional revenue required each year. This can be obtained with the increase in aggregate output (goods and services) or the Gross Regional Domestic Product (GRDP) each year.

To carry out development with limited resources as a consequence should be focused to develop the sectors that provide great multiplier effect on other sectors or the whole economy.

This research is focused to determine the regional leading sector of Lebak Regency as the information and considerations in planning economic development. Secondary data such as time series of the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Wanasalam Sub-District and Lebak Regency in the period 2005 - 2008 are applied. Klassen Typology, Location Quotient (LQ) and Shift Share are tools of analysis.

Kiassen Typology indicates that the developed sectors are agriculture and sevices. Location Quotient analysis indicates agricultural and construction are base sectors in the Wanasalam Sub-District. Shjft Share analysis indicates that the competitive sectors are agricultural, construction, and bank and other financial institutions.

The results of the analysis based on three analysis tools indicate that the leading sector with the criteria ?s developed, base, and competitive is agricultural sector.

Abstrak :
Penelitian ini ditujukan untuk menguji hubungan dinamis antara sek:tor keuangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh sektor keuangan terhadap pertumbuhan dapat dilihat dari beberapa kejadian. yaitu krisis yang terjadi pacta tahun 1997/1998 dan akhir tahun 2008. Pada tahun 199711998 saat tetiadi krisis perbankan berdampak pada perekonomian, yaitu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Krisis keuangan yang terjadi pada akhir tahun ini, sebagai dampak krisis keuangan global. berakibat pada kegiatan sektor riil. Krisis diperkirakan semakin bertambah setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia pacta bulan September 2008 yang berdampak pacta naiknya bunga pinjaman sehingga menurunkan tingkat investasi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dipastikan akan mengalami perlambatan pada kuartal empat tahun 2008, dan akan semakin turun pada tahun 2009. Berdasarkan basil analisis hubungan dinamis dengan menggunakan model VAR sektor keuangan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi sektor keuangan, serta investasi merupakan instrumen transmisi sektor keuangan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun peranan sektor keuangan perbankan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masih rendah atau teljadi disintermediasi. Hal tersebut dapat dilihat dari Loan to Deposit Ratio (LOR) yang masih di bawah target bank Indonesia sebesar 68 persen. Dengan kondisi sektor keuangan saat ini, perlu dilakukan kebijakan yang tepat agar peranannya semakin besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Abstrak :
Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu.

Abstrak :

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang seberapa besar bantuan luar negeri yang dilakukan negara-negara Barat yang terbentuk dalam forum IGGI terhadap Indonesia dalam pembangunan ekonomi Indonesia khususnya pada Pelita I. Asumsi dasarnya bahwa pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia semata-mata bukan hanya sumber daya alam Indonesia saja, melainkan IGGI ikut berperan dalam membantu menstablisasikan ekonomi Indonesia dengan melalui hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara donor.

Namun setiap bantuan mempunyai motif dan maksud tujuan tertentu. Dalani Hal ini Indonesia menyambut baik setiap bantuan dari negara manapun, sepanjang bantuan tersebut bermanfaat bagi Indonesia dan sama sekali tidak disertai, ikatan_-ikatan apapun juga (bantuan tidak dapat dikaitkan dengan campur tangan urusan dalam negeri Indonesia).

Mengingat IGGI merupakan penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, maka pemanfaatan dana tersebut sudah tentu mempunyai dampak positif dan negatif dalam pelaksanaan pembanguanan Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa bantuan dana IGGI berguna bagi Indonesia sebagai faktor pendukung keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi antara lain, untuk menutupi defisit anggaran belanja pembangunan memperkuat modal dalam negeri, menjamin kelangsungan pembangunan, disamping bahwa bantuan tersebut juga menimbulkan korupsi yang makin meningkat dan kecenderungan dari salah satu negara peserta (Belanda) untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia secara politik yang pada akhimya membuat Indonesia tidak perlu mempertahankan IGGI lagi, karena Indonesia sejak dari awal menolak campur tangan luar dikaitkan dengan bantuan.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi yang berjudul TINDAKAN MONETER II 13 DESEMBER 1965 DAN PENGARUHNYA BAGI MASYARAKAT JAKARTA 1963-1966 ini, membahas keadaan di Indonesia, khususnya Jakarta antara tahun 1963 - 1966 terutama bidang ekonomi yang berhubungan dengan Tindakan Moneter II 13 Desembar 1965. Dalam pembahasan skripsi ini diawali dengan keadaan perekonomian Indonesia pada awal tahun 1060-an, pada saat itu perekonomian Indonesian dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Kondisi ini menyebabkan keadaan perekonomian dan sektor-sektor industri memburuk dan tidak berjalan dengan baik. Gambaran mengenai politik yang menjadi panglima pada periode tersebut, sehingga politik menjadi yang nomor satu dan mengalahkan kepentingan-kepentingan negara lainnya, menjadi salah satu perhatian dalam skripsi ini. Selain itu skripsi ini juga akan membahas mengenai bagaimana kondisi politik negara saat itu dapat mempengaruhi perekonomian dan sektor-sektor industri. Selanjutnya dibahas mengenai usaha-usaha yang dilakukan pemerintahan Presiden Sukarno untuk memperbaiki keadaan perekonomian negara, tanpa memprioritaskan bidang ekonomi itu sendiri. Usaha yang diakukan pemerintah tersebut, antara lain dengan mengeluarkan DEKLARASI EKONOMI pada tahun 1963, yang kemudian menjadi dasar pembangunan perekonomian jangka pandek. Keadaan masyarakat Jakata pada periode 1963 - 1966 yang kehidupan sehari_-harinya tidak dapat berjalan dengan baik, menjadi semakin sulit karena barang-barang kebutuhan semakin langka dan harganya tinggi. Setelah pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi diharapkan keadaan perekonomian dapat diperbaiki, namun pada kenyataannya Deklarasi ini tidak dapat memperbaiki perekonomian negara, dan dilain pihak jumlah peredaran uang di masyarakat dan tingkat inflasi terus meningkat. Keadaan ini kemudian membuat pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Tindakan Moneter II pada 13 Desembar 1965, yang tujuannya untuk menurunkan jumlah peredaran uang dan menekan tingkat inflasi, serta kemudian menggerakkan kembali roda perekonomian yang macet. Ketidak seriusan pemerintah dalam rnemperbaiki keadaan perekonomian negara, termasuk dalam menjalankan Tindakan Moneter II, ditambah dengan adanya peristiwa 6 30S/Pa, justru membuat kehidupan sehari-hari masyarakat semakin buruk dan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga barang-barang terutama BBM pada bulan Januari 1966, menyebabkan peredaran uang di masyarakat meningkat lagi dan tujuan dari Tindakan Moneter II itu tidak tercapai. Dengan tingkat harga yang tinggi, semetara uang yang dimiliki masyarakat nilainya diturunkan, timbul kecemasan dalam masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan dikeluarkannya Tindakan Monster II ini, selama beberapa hari kehidupan masyarakat diliputi keragu-raguan, terhadap perkembangan yang akan terjadi. Sebagian dari anggota masyarakat memutuskan untuk menghentikan aktivitas sehari-harinya sambil menunggu situasi menjadi lebih baik dan pasti. Keadaan ekonomi yang buruk ditambah dengan suhu politik yang tinggi, pada akhirnya membuat masyarakat turun kejalan dan menuntut perbaikkan perekonomian serta penyelesaian masalah G 30 S/PKI. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan ini, melahirkan suatu kekuatan politik Baru dari kalangan mahasiswa yaitu KAMI yang dengan jelas mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk mengadakan perbaikan keadaan negaran melalui TRITURA. Perbaikan perekonomian negara mulai dilaksanakan setelah Jenderal Soeharto mulai banyak bereperan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan yaitu setelah dikeluarkannya SUPERSEMAR. Pemerintahan di bawah Jenderal Soeharto. ini mengadakan perbaikkan perekonomian dengan memberikan prioritas utama pada stabilitas moneter dan pengendalian tingkat inflasi. Dengan perhatian yang besar terhadap perbaikkan perekonomian tanpa mendahulukan kepentingan-kepentingan lainnya, maka keadaan perekonomian negara sedikit demi sedikit membaik, demikian juga dengan kehidupan sosial masyarakat yang semakin membaik pula.

---