Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Post-suburban merupakan suatu wilayah yang memiliki beberapa pusat kegiatan yang eksklusif dan terpisah secara fungsional dan spatial antara permukiman, pusat perbelanjaan, atau kawasan industry, serta memiliki gaya tarik masing-masing. Setiap pusat ini memiliki fungsi khusus dan dipisahkan dengan jarak tempuh 15-30 menit menggunakan mobil, dengan frekuensi perjalanan dalam dan antar kota yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pemenuhan kebutuhan rekreasi penduduk wilayah post-suburban, khususnya Bintaro Jaya dan Bumi Serpong Damai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner di media sosial internet serta dilengkapi dengan observasi lapang. Analisis data dilakukan dengan analisis spasial dan deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada wilayah Bintaro Jaya dan BSD City didominasi oleh responden dengan kelas sosial menengah dan tinggi. Dominasi kegiatan rekreasi di Bintaro Jaya dilakukan di Bintaro Xchange Mall, sementara di BSD dilakukan di Aeon Mall BSD City. Kondisi fisik kedua ruang rekreasi ini adalah ruang rekreasi dengan jenis tenant yang lengkap sehingga menjadi one stop solution bagi penduduk wilayah post-suburban, dimana mereka hanya perlu mengunjungi satu ruang rekreasi untuk memenuhi kebutuhannya. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa Bintaro Jaya dan Bumi Serpong Damai merupakan kota post-suburban yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan rekreasi. Ruang rekreasi yang dipilih penduduk di wilayah post-suburban adalah ruang rekreasi yang modern dan serba ada untuk menunjang gaya hidup yang mudah, efisien, dan modern.

---

Post-suburbanization results in an area with several exclusive, functionally and spatially separated activity zones, between residential zones, shopping centers, industrial zones, and each with its own appeal. Each zone serves a specific function and is separated by a travel distance of 15-30 minutes by car, with a balanced frequency of travel within and between cities. This research aims to examine the fulfillment of recreational needs for residents in post-suburban cities, particularly Bintaro Jaya and Bintaro Serpong Damai. Data collection was conducted using online questionnaires spread through social media, supported by field observations. Data analysis was through spatial and descriptive analysis. The results of the analysis indicate that in Bintaro Jaya and BSD City, respondents are predominantly from middle and high social classes. Recreational activities in Bintaro Jaya are concentrated at Bintaro Xchange Mall, while in BSD City are concentrated at Aeon Mall BSD City. The physical conditions of these recreational spaces are characterized by comprehensive tenant offerings, making them a one-stop solution for the post-suburban residents, where they only need to visit one recreational space to meet their needs. The conclusion of this research indicates that Bintaro Jaya and Bumi Serpong Damai are self-sufficient post-suburban cities in meeting recreational needs. Consumers' choice for recreational spaces in post-suburban cities lean towards modern, one stop solutions that support an easy, efficient, and modern lifestyle."

"Keberlangsungan pelayanan dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil merupakan hal yang harus diupayakan dengan optimal dengan meningkatkan retensi dokter karena sulitnya melakukan rekrutmen dokter baru. Puskesmas kawasan sangat terpencil merupakan puskesmas tanpa dokter dengan proporsi terbesar karena tidak diminati. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kelima tertinggi puskesmas tanpa dokter di Indonesia pada tahun 2022 padahal terdapat fakultas kedokteran di provinsi tersebut. Berdasarkan data SISDMK tahun 2020 hingga 2022 dokter tidak retensi berada di puskesmas kawasan sangat terpencil Kabupaten Konawe Utara padahal kabupaten ini memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, memberikan insentif dokter puskesmas dan memberikan bantuan biaya pendidikan termasuk ke fakultas kedokteran. Seluruh puskesmas kawasan sangat terpencil selanjutnya memiliki dokter tahun 2023 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis retensi dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi dokter retensi di puskesmas kawasan sangat terpencil Kabupaten Konawe Utara adalah fakor individu (karakter petualang, dapat membawa anak yang belum berusia sekolah ke tempat penugasan, dapat berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon seluler dan bisa mengakses kota sebulan sekali); faktor pekerjaan (hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan, memiliki tim, insentif finansial yang sangat memadai); faktor lingkungan tempat tinggal (kondisi geografis yang bisa diadaptasi, respon yang baik dari masyarakat, dan kondisi keamanan yang kondusif); dan faktor sistem kesehatan (distribusi dokter terkait Program Penugasan Khusus). Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan retensi dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil di Kabupaten Konawe Utara dengan menyediakan tempat tinggal yang memadai, koordinasi untuk peningkatan sumber daya listrik, mengusulkan melalui Dana Desa untuk ketersediaan air bersih dan pembangunan kondisi jalan, memberikan peluang pekerjaan pasangan dokter, merekrut dokter di awal karir, mendukung pendidikan berkelanjutan, optimalisasi transportasi merujuk pasien, dukungan telehealth dan telemedicine, kebijakan afirmasi pemerintah kabupaten/ kota dengan kapasitas fiskal rendah atau sangat rendah dalam pemberian insentif dokter, kebijakan disinsentif pemerintah kabupaten yang tidak memenuhi kebutuhan dokter puskesmas, membangun puskesmas kawasan sangat terpencil sepaket dengan rumah dinas, melakukan wajib pengabdian program beasiswa pendidikan dokter dan mengembangkan sistem informasi kehadiran dokter.

---

The continuity of doctor services in very remote public health centers must be optimally pursued by increasing doctor retention due to the difficulty of recruiting new doctors. Very remote public health centers have the largest proportion of public health centers without doctors because they are not in demand. Sulawesi Selatan Province has the fifth highest number of public health centers without doctors in Indonesia in 2022, even though there is a medical faculty in the province. Based on SISDMK data from 2020 to 2022, doctors are not retained in very remote public health centers in Konawe Utara Regency even though this district has a very high fiscal capacity, provides incentives for public health center doctors, and provides tuition assistance to medical faculties. All very remote public health centers then have doctors from 2023 to 2024. This study aims to analyze doctor retention in very remote public health centers in Konawe Utara District, Sulawesi Selatan Province in 2024. This research is a non-experimental study with a qualitative approach. Data collection was conducted by in-depth interviews and document review. The results showed that the factors affecting the retention of doctors in very remote health public centers in Konawe Utara Regency are individual factors (adventurous character, can bring children who are not yet school age to the place of assignment, can communicate with family via cellular phone and can access the city once a month); work factors (good relationships with colleagues and had of the public health center, having a team, adequate financial incentives); environmental factors (adaptable geographical conditions, good response from the community, and conducive security conditions); and health system factors (distribution of doctors related to the Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Program). Strategies to improve the retention of doctors in very remote area health centers in Konawe Utara Regency by providing adequate housing, coordinating the improvement of electricity resources, proposing through the Dana Desa for the availability of clean water and the construction of road conditions, providing job opportunities for doctors' spouses, recruiting doctors early in their careers, supporting continuing education, optimizing transportation to refer patients, supporting telehealth and telemedicine, affirmative policies for district governments with low or very low fiscal capacity in providing doctor incentives, disincentive policies for district governments that do not meet the needs of community health center doctors, building very remote area public health centers in combination with official houses, conducting compulsory dedication of doctor education scholarship programs and developing doctor attendance information systems."