Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berangkat dari fenomena pajak tidak langsung, khususnya PBB, belakangan ini, skripsi ini berfokus pada proses formulasi kebijakan cost recovery atas pajak tidak langsung yang tercantum dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Proses formulasi mencakup latar belakang, tujuan, alternatif kebijakan, aktor yang terlibat, tahapan, serta faktor pendukung dan penghambat. Sebelum diundangkannya peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut dibebankan kepada pemerintah atau dikenal dengan klausa assume and discharge. Namun untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah pengundangan peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut masuk ke dalam mekanisme cost recovery. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data terutama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan key informants. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya dibuat perbaikan atau revisi terkait kebijakan ini melalui peraturan turunan atau ditingkatkan hierarkinya menjadi undang-undang pajak migas. Tentunya hal tersebut harus dilakukan melalui proses formulasi kebijakan berdasarkan perundangan yang berlaku dan konsep perpajakan.

---

Started from the phenomenon of indirect taxes, particularly the Land and Building Tax, recently, this undergraduate thesis aims to analyze the process of cost recovery policy formulation over indirect taxes listed in one article of Government Regulation Number 79 Year 2010. The formulation process includes background, objectives, policy alternatives, the actor involved, the stages, as well as supporting and inhibiting factors. Before this regulation promulgated, indirect taxes be borne by the Government or known as assume and discharge. However, for contracts signed after the promulgation of this regulation, the indirect taxes go into the cost recovery mechanism.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected mainly by means of in-depth interviews with key informants.

The results of the research suggested that revisions should be made related to this policy through the regulatory hierarchy into a derivative or enhanced oil and gas tax law. Surely, this must be done through the process of policy formulation based on existing law and the concept of taxation."

"Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang membahayakan kesehatan maupun lingkungan, sehingga dibutuhkan intervensi dari pemerintah. Negara-negara ASEAN melakukan pemungutan pajak, antara lain PPnBM dan cukai yang merupakan pajak tidak langsung. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan pajak tidak langsung atas kendaraan bermotor di ASEAN dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Indonesia menggunakan PPnBM yang naturenya cukai, sedangkan Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand menggunakan cukai, dan Vietnam dengan SCT dengan tujuan sebagian besar untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan. Dasar pengenaan tarif PPnBM dan cukai rata-rata adalah jenis kendaraan dan kapasitas mesin kendaraan, kecuali Filipina menggunakan harga bersih pabrikan atau harga jual impor dan Thailand yang sudah memasukkan emisi C02. PPnBM dan cukai dipungut menggunakan sistem ad valorem dengan tarif beragam dari 3% hingga 150%. Di negara-negara tersebut, PPnBM dan cukai dipungut menggunakan sistem self-assessment dan pengawasan dilakukan oleh otoritas pajak atau cukai melalui Surat Pemberitahuan dan sertifikat cukai. Hanya Filipina yang melakukan earmarking penerimaan cukai atas kendaraan bermotor. Pajak tidak langsung lainnya yang dipungut, yaitu PPN, PPn, Bea Masuk dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

---

Motor vehicles produce exhaust emission that endanger health and environment, so intervention from government is needed. ASEAN Countries collect taxes, including LST and excise which are indirect taxes. This study was conducted to analyze the comparison of indirect taxes on motor vehicles in ASEAN using qualitative-descriptive approach and data collection techniques through literature studies and field studies. The results of this study indicate that Indonesia uses LST which is excise in nature, while the Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand use excise duty and Vietnam uses SCT with the aim mostly of reducing air pollution and congestion. The basis for imposing LST and excise tariffs on average is the type of vehicle and the engine capacity, except for the Philippines using net manufacturer’s price or import selling price and Thailand which has included CO2 emissions. LST and excise are collected using ad valorem system at rates varying from 3% to 150%. In these countries, LST and excise are collected using self-assessment system and supervision is carried out by tax or excise authority through Tax Return and Excise Certificate. Only the Philippines conducts earmarking of excise revenue on motor vehicles. Other indirect tax collected are VAT, Sales Tax, Import Duty and Fuel Tax."