Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Much. Haryadi Adcha
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang upaya pemungutan pajak (tax effort) dari 27 propinsi di Indonesia yang meliputi PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Tax effort diukur dengan cara membandingkan antara tax ratio aktual dengan tax ratio potensial. Tax ratio potensial diukur dengan menggunakan metode regresi dimana penerimaan pajak digunakan sebagai proxy dari taz ratio dengan variabel bebas berupa PDRB per kapita, peranan sektor pertanian dalam pembentuka PDRB dan tingkat keterbukaan ekonomi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk indeks dengan kalsifikasi sebagai berikut; propinsi yang memiliki indeks kurang dari satu berarti hanya mampu memungut pajak dibawah kapasitas yang dimilikinya, propinsi yang memiliki indeks sama dengan satu berarti mampu memungut pajak sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya sedangkan propinsi yang memiliki indeks lebih dari satu berarti mampu memungut pajak lebih dari kapasitas yang dimilikinya."
2008
T 27703
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Baginda Maharani
"Karya Akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang dilakukannya proses pemeriksaan dengan metode ekualisasi pada suatu perusahaan. Proses ekualisasi dilakukan oleh konsultan pajak untuk menggali potensi pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Penulis berfokus kepada Pajak Penghasilan Pasal 15 terkait pengangkutan. Proses ekualisasi dilakukan dengan menandingkan angka antara SPT dengan buku besar. Hasil pemeriksaan oleh konsultan digunakan mengetahui faktor yang menyebabkan selisih antara SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan laporan keuangan.
Melalui proses analisis, ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan selisih perhitungan antara SPT dengan laporan keuangan adalah adanya selisih kurs antara DPP yang tercatat dalam buku besar dengan yang dilaporkan, kesalahan dalam melakukan penjurnalan, dan potensi tidak lapor oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar perusahaan melakukukan penjurnalan dengan sebaik mungkin dan lebih patuh dalam peraturan akuntansi dan perpajakan.

This study aims to determine the background of the tax audit by equalization method. The objective of equalization carried out by the tax consultants is to explore the tax potential of the company. In this process, author focused on the Article 15 of Income Tax related to freight. The process of equalization is done by comparing the numbers between the tax return (SPT) and general ledgers. Tax examination by the consultant is conducted to find the differences between the SPT submitted by the taxpayer with the general ledger.
Through the process, it was found that the factors that led to the differences between the SPT and general ledger were the use of different foreign exchange in DPP calculation in general ledgers, errors in journalizing, and underreporting potential by the company. Therefore, the author recommend that the company should carry out more accurate journalizing and be more compliant to various regulations in taxation.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Mey Lina Hamid
"Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 dengan pola pengelolaan keuangan PTNBH. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai permasalahan dalam pengenaan ketentuan perpajakan pada lima PTNBH serta menganalisis ketentuan perpajakan di luar negeri dengan membandingkan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukan bahwa permasalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan setelah diterbitkannya SE 34 Tahun 2017 yang berdampak pada pengenaan PPh Badan dan PPN serta belum maksimalnya tata kelola yang baik dalam hal integrasi keuangan. Aturan di beberapa luar negeri mengecualikan pajak terkait jasa pendidikan dan sejauh ini peraturan yang ada di Indonesia juga melakukan hal yang sama hanya saja tidak semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dikecualikan dari pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu mepertimbangkan pembuatan kebijakan khusus untuk PTNBH untuk menghindari ketidakpastian atas ketentuan pajak yang berlaku agar sejalan dengan asas pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak harus didasari oleh asas certainty.

In connection with the issuance of the Director-General of Tax Circular Number SE-34/PJ/2017 with the PTNBH financial management pattern. Therefore, this study will examine the problem in the imposition of tax provisions on PTNBH and analyzing taxation provisions abroad by comparing current regulations in Indonesia. The approach taken in this study is a qualitative approach with a descriptive design. The results of this study indicate in implementing taxation provisions after the issuance of SE 34 2017, which affects the imposition of Corporate Income Tax and imposition of VAT, it has also not maximized good governance in terms of financial integration. The rules for foreign countries are related to education services, and so far, the regulations that exist in Tridharma Indonesia universities are exempt from taxes. Besides, the Directorate General of Taxes needs to consider making a special policy for PTNBH to avoid uncertainty about tax provisions that are consistent with the tax must be based on the principle of certainty."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shinta
"Laporan ini mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (pajak penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT AMI selaku pemotong. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan PPh Pasal 23, PT AMI dibantu oleh PT SSRT mulai dari proses rekapitulasi hingga pelaporan SPT Masa. Proses rekapitulasi yang dilakukan terdiri atas tiga aktivitas utama, yakni memeriksa invoice dari vendor PT AMI, menghitung pajak penghasilan, dan memeriksa bukti pendukung reimbursement. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PT SSRT telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 of the Income Tax, which has to be settled by PT AMI as a collector. In fulfilling its tax obligation regarding Article 23 of the Income Tax, PT AMI is assisted by PT SSRT from recapitulation process to periodic tax returns submission. The recapitulation process consists of three main activities, which are reviewing invoices from vendors, calculating the income tax, and checking the supporting evidence for reimbursement. The result showed that the recapitulation process performed by PT SSRT has complied with the tax regulations."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aritonang, Madeleine Arlan
"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Konsultan Bisnis Utama Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas pegawai perusahaan klien. Proses evaluasi atas perhitungan PPh Pasal 21 dijelaskan dengan membandingkan empat kasus dari dua macam metode penggajian yang diterapkan oleh dua perusahaan klien. Berdasarkan hasil evaluasi penulis menunjukkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Namun masih terdapat praktik penghitungan PPh Pasal 21 yang belum efektif dan dapat
mempengaruhi keakuratan dalam proses perhitungan.

This report aims to evaluate the process of calculating Article 21 of Income Tax carried out by the Business Consultants of Utama Indonesia based on taxation laws that apply to employees of client companies. The evaluation process for the calculation of Income Tax Article 21 is explained by comparing four cases from two types of payroll methods applied by two client companies. Based on the evaluation results the author shows that the process of calculating Article 21 Income Tax has been in accordance with the prevailing tax legislation. However, there are still practices in calculating Article 21 Income Tax that have not been effective and can affect the accuracy in the calculation process."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Hafid Rahmadi
"Peraturan PER-31/PJ/2012 tidak mencantumkan kata ?magang? seperti yang ditetapkan pada PER-31/PJ/2009. Oleh sebab itu, penerima penghasilan magang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini berarti bertentangan dengan asas kepastian hukum karena memiliki penafsiran yang berbeda (Nurmantu, 1994:110). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan magang ditinjau dari asas kepastian hukum dan untuk menganalisis pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang. Demi menjawab pokok permasalahan, penelitian menggunakan teori asas kepastian hukum yang dicetuskan oleh Mansury (1996:5) sebagai tolak ukur pengujian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan peserta magang belum memenuhi asas kepastian hukum. Pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang yaitu mengklasifikasikan penerima penghasilan magang sebagai Pegawai Tidak Tetap.

PER-31/PJ/2012 regulation doesn?t mention ?internship? word as mentioned in PER-31/PJ/2009. Therefore, internship employee could be classified into 3 (three) categories, this means a contradiction to certainty principle (Nurmantu, 1994:110). This research aims to analyze the mechanism of withholding income tax Article 21 on the internship income based on certainty principle and to analyze the correct withholding tax of internship income. This research used certainty principle (Mansury, 1996:5) to answer the main issues. This descriptive research used quantitative approach with in depth interview as data collection technique. Result of this research is withholding tax Article 21 of internship income still has a contradiction to legal certainty principle. The correct income tax Article 21 imposition on internship income is classified internship employee as Temporary Employee."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S57350
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Fahmi
"Penelitian ini membahas mengenai keuntungan harga jual yang diperoleh distributor Multi Level Marketing. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana seharusnya proses perpajakannya, masalah, dan alternatif pemajakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan PPh atas keuntungan harga jual yang diperoleh Distributor MLM tidak berjalan baik dikarenakan ketidaktahuannya para distributor MLM bahwa keuntungan atas harga jual yang diperoleh Distributor termasuk dalam penghasilan yang harus ditambahkan di SPT Tahunan dari Distributor tersebut. Lebih lanjut, adanya PP 46 tahun 2013 menjadikan usaha dagang yang dilakukan Distributor MLM termasuk di dalam kriteria yang termasuk di dalamnya. Dalam hal ini Distributor MLM dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria-kriteria Hard to Tax.

This research discusses the advantages derived by the sale price Multi Level Marketing Distributors. This study was conducted to get an idea of how the process is supposed to be taxed, about its issues, and its alternatives taxes. This research uses a qualitative approach for data collection through in depth interview and study literature. These results indicate that the application of income tax on gains income earned selling prices MLM distributors are not going well due to ignorance of the MLM distributors to add its gain to their annual income tax return. Furthermore, the presence of PP 46 in 2013 makes trading business conducted MLM Distributors included in the criteria included in it. In this case MLM Distributor can be categorized as Tax Payer that "Hard to Tax".
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S57535
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lisa Fauzi Prayitno
"ABSTRAK
Laporan ini menguraikan analisis dari perhitungan pajak penghasilan jika wajib pajak kawin memiliki status kewajiban perpajakan yang berbeda. Jika istri memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, maka diperlukan perhitungan pajak penghasilan terutang berdasakan perhitungan status kewajiban Pisah Harta dan Memilih Terpisah PH-MT . Dasar dari perhitungan PH-MT adalah penghasilan neto gabungan. Lain halnya jika istri memilih untuk menggunakan NPWP suami untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapatan istri dari satu pemberi kerja akan dianggap sebagai pendapatan suami yang dikenai pajak penghasilan final yang akan dilampirkan pada lampiran II SPT Tahunan suami.

ABSTRACT
This report explains about individual income tax calculation if married individual have different tax liability status. If wife choose to meet her tax right and obligation separately, then they need to calculate their tax payable based on husband and wife rsquo s net income. In other condition, if wife choose to use her husband rsquo s tax ID, then her income from one employer is considered as her husband income subject to final tax which will be attached to attachment II of husband rsquo s annual tax return."
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Claudia Jusuf
"Laporan ini membahas mengenai pemberian tunjangan pajak bagi eskpatriat ITR Global yang bekerja di Indonesia. Tunjangan pajak ini timbul akibat adanya perbedaan tarif dan perlakukan perpajakan di negara asal eskpatriat dengan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat komponen penghasilan atas pekerjaan yang belum diperhitungkan dalam perhitungan hypothetical tax pada awal tahun pajak. Hal tersebut dapat meningkatkan selisih pajak yang perlu dibayar jika pada akhir tahun pajak terutang lebih besar dari hypothetical tax. Selain itu, pemberian tunjangan dalam bentuk tax equalization akan lebih menguntungkan bagi ekspatriat karena seluruh beban pajak yang lebih tinggi dari pajak dalam negeri asal akan ditunjang oleh perusahaan.

This report explains the tax allowance given for ITR Global expatriates who work in Indonesia. This allowances arise due to the differences in tariffs and tax treatment in expatriates' country of origin and in Indonesia. The results of the analysis show that there is an employment income component which has not been taken into account in the calculation of the hypothetical tax at the beginning of the fiscal year. This treatment can increase the tax difference that would be paid if the actual tax payable at the end of the fiscal year is higher than the calculated hypothetical tax. In addition, the provision of allowance in the form of tax equalization will be more advantageous for expatriates, since higher tax burdens caused by higher tax rate in Indonesia compared to the tax rate of origin country will be paid by the company.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Albert Matthew Wijaya
"ABSTRAK<>br>
Laporan ini membahas perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti program Pengampunan Pajak dengan mengambil kasus pada ekspatriat Jepang yang bekerja di Indonesia. Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, ekspatriat memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ekspatriat juga memiliki hak untuk mengikuti program Pengampunan Pajak.

ABSTRACT<>br>
This report discusses the calculation and reporting of income tax for Japanese expatriate works in Indonesia. As a Resident Taxpayer, expatriate has the responsibility to pay and report income tax according to the tax regulation in Indonesia. However, as a Resident Taxpayer, expatriate also has the right to participate in Tax Amnesty programme."
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>