Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
DKI Jakarta merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang sangat diminati oleh banyak investor haik asing maupun nasional, untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN). Dalam rangka menarik investasi PMA/PMDN, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan Penanaman Modal, yang terakhir dengan diterbitkannya SK Presiden RI No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, berdasarkan Keputusan tersebut di atas ditetapkan bahwa permohonan persetujuan dan perizinan pelaksanaan Penanaman Modal dilimpahkan kepada Ketua BKPMD atas nama Gubernur sebagai Kepala Daerah. Berdasarkan banyaknya jumlah proyek dan investasi dari perusahaan PMA/PMDN yang umumnya berskala menengah dan besar, penanaman modal di DKI Jakarta secara langsung berdampak positif dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan peluang berwirausaha atau berusaha skala kecil, namun perlu upaya pencegahan dini (preventiv) dengan instrumen-instrumen penataan ruang, AMDAL, penetapan bahan mutu lingkungan ekonomi dan audit lingkungan yang mekanisme pengaturannya dilakukan melalui perizinan pembangunan.

Sesuai dengan identifikasi masalah, penelitian ini difokuskan pada masalah berbagai paktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan AMDAL di DKI Jakarta. Berdasarkan pada pembatasan masalah, maka masalah yang akan diteliti untuk dipecahkan dan didapatkan jawabannya adalah seberapa jauh hubungan antara peranan BKPMD dengan pelaksanaan kebijakan AMDAL di DKI Jakarta. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk :

1. menjelaskan pertumbuhan PMA/PMDN di DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 1997.
2. menelaah dampak pertumbuhan PMAIPMDN terhadap lingkungan hidup.
3. menganalisis hubungan antara BKPMD dengan tidak efektifnya pelaksanaan AMDAL di DKI Jakarta selama tahun 1993 hingga tahun 1997.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian post facto. Dalam penelitian post facto, peneliti tidak memanipulasi variable babas, lebih tepatnya variabel babas ditentukan terlebih dahulu. Lokasi penelitian lapangan di DKl Jakarta antara lain Kawasan industri Pulogadung, Kawasan Berikat Nusantara, serta lokasi-lokasi lainnya dimana perusahaan PMA/PMDN melakukan kegiatannya dalam berproduksi, sebanyak 15 (lima belas) perusahaan.

Analisis kuantitatif untuk pengujian hipotesis penelitian (ha) dilakukan dengan menetapkan variabel penelitian menjadi 3 {tiga) variabel babas yakni kebijakan AMDAL, peranan BKPMD, dan perilaku perusahaan PMA/PMDN serta 1 (satu) variabel terikat yaitu tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL. Adapun 3 (tiga) hipotesis penelitian (ha) untuk diuji berdasarkan koefisien korelasi urutan jenjang Spearman Rho (p), masing-masing adalah:

1. terdapat hubungan antara kebijakan AMDAL dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL, yang ditunjukan oleh angka P= -0,678.
2. terdapat hubungan antara peranan BKPMD dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL. yang menghasilkan angka p = - 0,534.
3. terdapat hubungan antara perilaku perusahaan PMA/PMDN dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL, berlandaskan 2 (dua) tolok ukur di mana :
   • perilaku mencerminkan partisipasi, menunjukkan angka p = -0,713.
   • perilaku mencerminkan tekad dan persetujuan, menunjukkan angka p = -0,538.

Penanaman modal di DKI Jakarta pada periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 untuk perusahaan PMA/PMDN, masing-masing mencapai jumlah persetujuan PMA terendah pada tahun 1994 yakni 98 Proyek dengan rencana 1,290,830.20 (Ribu US $) dan jumlah persetujuan PMA tertinggi pada tahun 1996 yakni 294 Proyek dengan rencana investasi sebesar 3,752,123.50 Ribu US $ sedangkan nilai persetujuan PMDN terendah pada tahun 1993 dengan 123 proyek dan jumlah rencana investasi sebesar 7,652.394.10 (Rp. Juta) dan jumlah persetujuan tertinggi PMDN pada tahun 1996 dengan jumlah proyek 193 dan jumlah tertinggi rencana investasi sebesar 16,660,415.60 (Rp. Juta). Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan selama tahun 1997 yakni 345 kasus pencemaran. Jumlah di atas mencerminkan kasus pencemaran lingkungan belum dapat sepenuhnya ditekan agar mencapai jumlah minimal. Kasus pencemaran/kerusakan lingkungan di DKI Jakarta terlihat dengan jelas bahwa kecenderungannya stabil pada Tahun 1993-1994, tetapi pada Tahun 1996-1997 mengalami kenaikan yang drastis, meskipun pada Gambar Grafik 14 dan 15 jumlah investasi mengalami penurunan.

Untuk mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mengantisipasi berbagai isu pokok berkaitan dengan masalah lingkungan di DKI Jakarta, telah ditempuh langkah langkah melalui berbagai program yakni melalui Program Kali Bersih (Prokasih), program Penataan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) ini dititik beratkan pada penertiban sumber limbah yang berada didekat badan sungai, seperti penertiban lokasi pembuangan sampah sementara (LPS) dan penertiban MCK gantung di sisi sungai, agar sumber limbah tersebut dapat mengurangi beban limbah di dalam sungai dimaksud, program Penghijauan dan Keindahan Kota, penghijauan taman kota pada jalur jalur jalan, bantaran sungai serta program sejuta pohon oleh Pemerintah Daerah atau juga melalui kerjasama dengan masyarakat setempat balk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu maupun organisasi lainnya. BKPMD DKI Jakarta merupakan salah satu aparatur pembina dan pengawas dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, dengan titik berat tugas dan tanggung jawab pada pengembangan penanaman modal (investasi) utamanya PMA/PMDN, sehingga penanaman modal meningkat dan pengelolaan lingkungan berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai ketetapan perizinan. Tugas dan tanggung jawab BKPMD DKI Jakarta untuk mengembangkan penanaman modal dan pengelolaan lingkungan, sehubungan dengan hal tersebut di atas, BKPMD DKI Jakarta bersama instansi terkait di lingkungan Pemda DKI Jakarta antara lain Bapedalda khusus dalam perianganan AMDAL, menjaga dan menghilangkan berbagai kesan negatif misalnya :

1. proses penyelesaian AMDAL relatif berlarut-larut, sehingga sering terdengar AMDAL menghambat iklim investasi;
2. AMDAL yang semula bertujuan untuk mengendalikan dampak lingkungan, justru hanya dijadikan sebagai persyaratan administratif dalam rangka perizinan;
3. tidak jarang ditemui suatu kegiatan investasi (kegiatan bisnis) yang sudah dilengkapi dokumen AMDAL, namun ternyata terus berlangsung pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan bisnis tersebut.

BKPMD DKI Jakarta berperan di dalam pelaksanaan AMDAL, melalui pemberian izin prinsip PMAIPMDN, pengawasaan di lapangan, juga terlibat di dalam Tim Komisi AMDAL, sehingga mempunyai posisi yang sangat srtategis di dalam penerbitan izin utamanya bagi perusahaan PMA/PMDN yang akan berinvestasi di DKI Jakarta, sesuai dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta bahwa Industri yang diperbolehkan investasi di Jakarta adalah yang tidak membutuhkan lahan terlalu banyak, tidak terlalu banyak menyerap air tanah, tidak menimbulkan polusiltidak mencemarai lingkungan, berteknologi tinggi, dan banyak menyerap tenaga kerja. Dari uraian di atas tersebut dapat dikatakan pertumbuhan PMA/PMDN pada tahun 1997 menurun, sedangkan kasus pencemaran Iingkungan meningkat pada tahun 1997. Untuk itu BKPMD sangat berperan di dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, melalui bidang Perizinan dan bidang Pengawasan yang terdapat di BKPMD dan wajib memberlakukan kebijakan AMDAL beriandaskan PP 51/1993 tentang AMDAL dan UU 23/1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga peningkatan jumlah PMA/PMDN dimaksud mestinya setara kemampuan melestarikan lingkungan. Karena BKPMD membina perusahaan yang berpasilitas PMA/PMDN perlu kiranya BKPMD diberikan kewenangan yang lebih luas lagi dalam menindak perusahaan yang mencemari lingkungan, khususnya perusahaan PMA/PMDN, mengingat saat ini telah ada ± 4.000 perusahaan PMA/PMDN yang beroperasi di DKI Jakarta.

Untuk selalu terjaganya kelestarian lingkungan utamanya dalam rangka ketertiban pengendalian pencemaran oleh industri dan perorangan, perlu dibentuk polisi lingkungan atau layaknya seperti polisi kehutanan (jagawana) dan polisi pariwisata, yang dapat langsung bertindak di lapangan bila melihat langsung perusahaan yang mencemari lingkungan serta membuang limbahnya dengan sembarangan.

---

Several Factors Which Affect The Implementation Of The EIA Policies In DKI Jakarta (Period 1993-1997)DKI Jakarta is one of the provinces in Indonesia which is very attractive to many investors foreign as well as domestic, to establish and develop their business in the from of Foreign investment/Domestic Investment. To Attract the PMA/PMDN investment the Government issued various policies related to Investment, the latest being the issued various policies related to Investment, the latest being the issuance of the Decree of the President of the Republic Of Indonesia No. 117 Year 1999 re the Second change on the Presidential Decree No. 97 Year 1993 re the Procedures on investment, Based on said Decree it was stipulated that application for approval and the permits for implementation on Investment was transferred to the Chairman of the BKPMD (Regional Investment Coordinating Board) in the name of the Governor as the Head of the Region. Based on the number of projects and investment of PMA/PMDN business which are generally of the medium and large scale, the capital investment in DKI Jakarta directly have a positive impact in the expansion of work opportunities and increase the opportunity to engage in business or do business on small scale, However, it will require early preventive measures through instruments for organizing the space, AMDAL (Environmental Impact Analysis) the decision for the standard quality of the economic environment and environmental audit the mechanism of which is implemented through construction permits.

In accordance with the identification of the problem, this research is focused to the problem of several factors which affect the implementation of policies on AMDAL in L'KI Jakarta. Based on the scope of the problem, the problem to be researched for a solution and to obtain the answer on how far is the relationship between the roles of the BKPMD (Regional Investment Coordinating Board) with the implementation of the policies on AMDAL in DKI Jakarta. While this research has the purpose to:

1. Explain the growth the PMA/PMDN in DKI Jakarta in the period 1993 up to and inclusive 1997.
2. Review the impact of the growth of the PMA/PMDN on the living environment.
3. Analyze the relation between the BKPMD with the in-effectiveness of the AMDAL implementation in DKI Jakarta during the years 1993 up to 1997.

The research method used is the post-facto research method. In the post-facto research, the researcher does not manipulate the independent variable, more exactly the independent variable was determined earlier. The location of the field survey was in DKI Jakarta, among others at the industrial estate Pulogadung, the Bonded Zone Nusantara and other locations where the PMA/PMDN business undertake their activities in production, altogether 15 (fifteen) companies.

The quantitative analysis to test the research hypothesis (ha) is done determining the research variable into 3 (three) independent variable, that are the AMDAL policies, the role of the BKPMD, and the attitude of the PMAIPMDN companies and 1 (one) dependent variable that is the ineffectiveness in the implementation of the AMDAL policies. The 3 (three) research hypotheses to be tested based on the Spearman Rho (p) sequential level correlation coefficient are:

1. There is a relationship between the EIA policies with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, which is shown by the figure P =-3,678.
2. There is a relationship between the role of the EIA with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, which results in the figure P=-0,534.
3. There is relationship between the attitude of the PMA/PMDN companies with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, based on 2 (two) measurement standards where:
   • the attitude reflected participation, showing the figure p = -0,713.
   • the attitude reflected commitment and agreement, showing a figure of p =-0,538.

The capital investment in DKI Jakarta in the period 1993 up to and inclusive 1997 for PMA/PMDN, research to lowest level of approval for PMA in 1994 with 98 project and planned investment of 1,290,830.20 (Thousand US$) and the highest PMA approval in 1996 with 294 project with planned investment of 3,752,123.50 (Thousand US$), while the lowest PMDN approval was in 1993 with 123 projects with planned investment of 7,652,394.10 (million Rp.) and the highest PMDN approval in 1996 with 193 project with planned investment of 16,660,415.60 (million Rp.). The existence of pollution and environmental damage during 1997 were 345 cases of environmental pollution could not be suppressed to a minimum. The cases of pollution and environmental damage in DKI Jakarta is clearly evident from the tendency to be stable in the years 1993-1994, but in 1996-1997 suffered a drastic increase, although the graphs 14 and 15 showed that investments suffered a decrease.

To overcome the problem of pollution and environmental damage and anticipate several main issues related with the problem of environment in DKI Jakarta, several steps were taken through various programs like Clean River Program (Prokasih), Management of the River Basins Program (DPS), which emphasizes on the orderliness of waste source located close to the river body, like the arrangements of the temporary waste disposal dumps and orderliness of the toilets alongside the rivers, so the waste source can decrease the burden of waste in said rivers, the roads, river banks and the one million tree program by the Regional Government or even through the cooperation with the local community, with certain Non-Government Organizations as well with other organizations. The BKPMD DKI Jakarta is one of the guiding and supervising institutions in the prevention of pollution and environmental damage, with the focus on the task and-responsibility to the development of capital investment (especially PMA/PMDN), so capital investment will increase and the environmental management can be executed as it should be or in accordance with the conditions in the permits. The task and the environmental management, related to the issue above, the BKPMD DKI Jakarta with the other related institutions in the DKI Jakarta Government among others the Regional Environmental Impact Agency (Bapedalda), especially in the handing of the AMDAL, Should maintain erase some negative images like:

the process for completing the EIA is relatively dragging on, so it is often heard that the EIA hinder the investment climate;
EIA which initially has the objective to control the environmental
impact, is just made into an administrative requirement to obtain a permit;
it is often discovered that an investment activity which were completed with the EIA documents, but in actuality continues to pollute the environment as a result of the production activities.

The BKPMD DKl Jakarta plays a role in the implementation of the EIA through the issuance of the PMA/PMDN principal permit, supervision in the field, also involved in the EIA Committee Team, so it occupies a very strategic position in the issuance of the principal permit for PMA/PMDN businesses which will invest in DKI Jakarta, in accordance with the policy of the land, does not consume to much ground water, does not generate pollution/pollute the environment, high technology and can absorb the labor force. From the analysis above it can be stated that the growth of the PMA/PMDN was declining in 1997, while the case of environmental pollution increased in 1997 for this the BKPMD has an important role to prevent the incidence of environmental pollution through the issuance of permits and supervision found at the BKPMD and should implement the AMDAL policy based on Government Regulation 5111993 re EIA and the law 23/1997 re management of the human environment, so the increase in the number of PMA/PMDN as meant should be equal to capacity of preserving the environment.

Because the BKPMD provides guidance to the business enjoying facilities of the PMAIPMDN in should be given more extensive authorization to take actions against companies which are polluting the environment, especially PMA/PMDN companies, considering that at present there are around 4,000 PMA/PMDN companies operating in DKI Jakarta.

To always maintain the preservation of the environment especially in the framework to organize the control over pollution by the industry and individuals, it is necessary to form the environmental police or more likely like the forest wardens and the tourist police, who can act immediately in the field if discovering a company which pollutes the environment and through away its waste haphazardly.

Abstrak :
ABSTRAK Pembangunan gedung berdinding kaca refleksi di Jakarta akhir-akhir ini semakin popular. Pertimbangan yang sering diketengahkan dalam penggunaan kaca refleksi untuk dinding luar gedung tersebut adalah beban stnrkturalnya lebih ringan, waktu pelaksanaan yang cepat, biaya yang relatit lebih murah den unsur-unsur arsitektural lainnya. Hal lain yang banyak dijadikan dasar oleh pengembang adalah makna respansif yang dimunculkan oleh daya tarik dinding kaca yang menampilkan kesan mewah sehingga menjadi penarik mined konsumen. Keadaan ini merupakan fenomena yang menarik, karena semakin banyaknya gedung berdinding kaca tersebut mengundang beberapa permasalahan yang sating dipertanyakan yaitu dampaknya terhadap lingkungan sekitar gedung. Penggunaan kaca reFleksi pada satu sisi dapat meminimisasikan beban panas dan silau ke dalam ruangan, namun di sisi lain pantulan radiasi matahari dari dinding kaca tersebut akan mempengaruhi tingkat kesilauan dan perilaku termal di sekitar gedung. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk 1. Mengetahui besaran pantulan energi radlasi matahari dart gedung berdinding kaca refleksi di Jakarta. 2. Mengetahui apakah pantulan radiasi matahari dari gedung berdinding kaca refleksi mengakibatkan kesilauan dan perubahan keadaan termal (suhu) lingkungan sekitarnya. 3. Mengetahui bagaimana tanggapan/persepsi masyarakat di sekitar gedung terhadap dampak yang terjadi karena perubahan termal dan visual lingkungan sekitarnya. Dari permasalahan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: 1. Pantulan radiasi matahari dari gedung berdinding kaca refleksi, dengan gelombang panjang akan memanaskan dan menyebabkan kenaikan suhu udara daerah di sekitar gedung. 2. Pantulan radiasi matahari dari gedung berdinding kaca refleksi, dengan gelombang pendek (cahaya dampak) akan mengakibatkan kesilauan. 3. Masyarakat di sekitar gedung kaca telah merasakan adanya dampak yang terjadi karena pantulan radiasi matahari dan gedung berdinding kaca refleksi Obyek penelitian terdiri dari gedung berdinding kaca refleksi dan masyarakat sekitar gedung tersebut Lokasi penelitian di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Jenis peneitian ini adalah deskriptif eksploratif, dengan sampel yang ditentukan secara sengaja (purposif). Gedung yang diteliti adalah Bank Bumi Daya Plaza Jalan Imam Bonjol No. 61, Kuningan Plaza Jalan H R. Rasuna Said Kav. C 11-14, Lippo Life Jalan H R. Rasuna Said Kav. B-10, Wisma BRI II Jalan Jenderal Sudrman Kav. 44-46, dan Wisma GKBI Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan masyarakat yang djadkan responder adalah mereka yang berada dalam radius daerah pantul gedung kaca dan pada saat terjadnya peristiwa pantulan berada di lokasi. Peneltian diaksanakan sejak bulan Juni 1996, sedangkan pengukuran fisik (suhu dan silau di lapangan dakukan pada tanggal 14 September 1996 sampai dengan 28 September 1996. Penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi diaksanakan pada bulan September dan Oktober 1996. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) data intensitas radiasi matahari global horisontal kota Jakarta selama 31 tahun, (2) suhu udara di sekitar gedung, (3) silau I luminasi gedung kaca, dan (4) respon I persepsi masyarakat sekitar gedung terhadap perubahan aspek termal dan visual akibat pantulan radiasi matahari dari gedung kaca. Jumlah data intensitas radasi matahari global horisontal kota Jakarta yang diolah adalah 4. 176, suhu udara sekitar gedung yang diukur sebanyak 1.656, silau dari gedung kaca yang diukur sejumlah 960, dan masyarakat sekitar gedung sebanyak 60 responden. Analisis data dilakukan secara analitik matematik, deskriptif, uji statistik chi-square, anova dan grafik garis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut 1. Intensitas pantulan radiasi matahari dari gedung berdinding kaca refleksi secara akumulatif sangat potensial dalam mempengaruhi energi panas karena konveksi dari Binding kaca dan kalor (bahang) yang diserap kaca untuk menaikkan suhu udara daerah yang terkena pantulannya. Besaran IR tersebut ditunjukkan oleh nilai maksimum dari Wisma GKBI (91.40 watt/m2), Wrsma BRI II (95.75 watt/m2), BBD Plaza (99.64 watt/m2), Kuningan Plaza (134.97 watt/m2), dan Lippo Life (140.47 watt/m2). 2. Pantulan radlasi atahari dari gedung berdinding kaca refleksi dengan gelombang panjang (infra marsh) memanaskan daerah sekitar gedung dan menyebabkan kenaikkan suhu udara. Pada daerah terkena pantulan terjadi kenaikan suhu yang ditunjukkan oleh selisih meratanya dengan daerah tidak terkena pantulan sebesar 1.4° C (c t 2.0° C). Hasil pengukuran juga memperahatkan adanya gradien horisontal dan vertikal. Pada jarak 15 m dari dinding gedung pengaruh pantulan terhadap suhu udara sangat nyata, sedangkan pada jarak 25 meter suhu udara sudah tidak memperfhatkan adanya pengaruh pantulan. 3. Pantulan radlasi matahari dari gedung berdinding kaca refleksi dengan gelombang pendek (cahaya tampak) menimbulkan kesilauan. Nilai luminasi kaca reratanya mencapai 15.67 x 106 c d/m2 (23.16 % dari luminasi langit) minimumnya 4.37 x 10s cd/m2 (6.2 % dari luminasi langit) terjadi di gedung Bank Bumi Daya Plaza pada kaca miring saat periode pengukuran jam 09.30 - 12.00 dan maksimum 28.46 x 106 c d(m2 (40.21 % dari luminasi langit) terjadi di gedung Kuningan Plaza. Semua nilai luminasi ada diatas ambang nilai `borderline comfort and discomfort glare'. Pada saat kondesi matahari kelihatan (langit cerah -awan putih) daerah yang terkena pantulan merupakan daerah silau. 4. Masyarakat di sekitar gedung telah merasakan adanya dampak pantulan radiasi matahari dari gedung berdinding kaca refleksi. Hal ini dtunjukkan oleh tanggapannya terhadap semua aspek dampak yang dirasakan mengganggu dan mengurangi kenyamanan, ditinjau dari latar belakang pendidikan, lama tinggal, jenis kelamin dan umur. Prosentasi tanggapan terkecil adalah 28.6 % (lama tinggal < 1 tahun vs silau) dan terbesar 93.4 % (pendidikan S1 vs kenyamanan). Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil uji hubungan antara variabel bebas (tingkat pendidkan, lama tinggal, jenes kelamin dan umur) dengan variabei terikat (pantulan panas, gangguan silau, dan berkurangnya kenyamanan) dimana dari 12 hubungan, 9 hubungan menunjukkan signifikansi dan hanya 3 hubungan (pendidikn vs silau, lama tinggal vs pantulan panas dan umur vs pantulan panas) yang memperilihatkan tidak adanya hubungan. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengukuran fisik (termal dan visual) yang dperoleh.

---

ABSTRACT Construction of reflected curtain wall buildings in Jakarta recently is becoming popular. Consideration to use reflected curtain wall is primarly on its light structural load, quick implementation, cost eficiency, and other architectural elements. Curtain walls are non structured glass walls that are used mostly for facing tall buildings. Another important consideration in using the reflected curtain wall is related to its luxurious image which attract consumers. This is very interesting phenomenon because the use of that material has produced impact to the surrounding environment On one aspect, the use of reflective glass (curtain wail) reduces the weight heat and minimizes sun glare in the budding. However, solar radiation reflection from curtain wall to surrounding area could change thermal and visual characteristics as well as pleasant environment based on the problems above, this research intend : 1. to determine the magnitude of energy of reflected solar radiation from curtain wall building in Jakarta. 2. to figure out whether reflected solar radiation from the curtain wall building could cause thermal change (air temperature) and sun glare to surrounding environment 3. to determine community perception surrounding the building about the impact of reflected solar radiation in relation to the changing in thermal, visual, and the pleasant of the environment Hyphotesis used in this research included : 1. Reflection of long wave solar radiation (infra red) from curtain wall building increases surrounding air temperatur. 2. Reflection of short wave solar radiation (visible fight) from curtain wall building cause high glare. 3. Community surrounding the curtain wall building has felt the impacts of reflected solar radiation from the building. The object of this research is curtain wall buildings and the community surround. The research is located in Jakarta Pusat and Jakarta Selatan. The type of research is descriptive explorative with purposive sampling. The budding object to the research is Bank Bumi Daya Plaza, Jalan Imam Bonjol No. 61; Kuningan Plaza, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14; Lippo Life Building, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-10; Wisma BRI II, Jahn Jenderal Sudirman Kav. 44-46 ; and Wisma GKBI, Jalan Jenderal Sudirman. The research was carried out in June 1996, while the physics measurement (air temperature and luminance) was underway on 14 - 28 September 1996. The questionaire distribution, interview,and observation was taken in September and October 1996. The data being collected included (1) 31 years serial data of intensity of global horizontal solar radiation of Jakarta; (2) air temperature surrounding the building; (3) lumination of curtain wall bung; and (4) response or community perception surrounding the budding towards change in thermal, visual, and pleasant aspect due to reflection of solar radiation. The available number of data on global horizontal solar radiation intensities of Jakarta were used for the calculation is 4176, while the number of data on air temperature and lumination of budding is 1656 and 960 respectively. The number of respondent of community surrounding the building is 60. Data was analyzed using mathematical approach, descriptive analysis, chi-square test, anova and One graphics analysis. The study reveals the following : 1. Intencity of reflected solar radiation from curtain wall the building accumulatively Is very potential In influencing convection heat energy from the curtain wall and calor absorbed by the glass Increased temperature of the area subject to reflection. The intencity of reflected solar radiation (IR) magnitude is shown by maximum value from Wisma GKBI (91.40 watt/rn2), Wisma BRI II (95.75 wattlm2), BBD Plaza (99.64 wattlm2), Kuningan Plaza (134.97 watt/m2), and L.ippo Life (140.47 watt/m2). 2. Reflection solar radiation from the curtain wall building with long wave improved temperature surrounding hence increases air temperatur. Increased in temperature has occured in area subject to reflection which is seen by the 1.4° C (°o ± 2.0° C) different from the area of non subject of reflection. The measurement also revealed horizontal and vertical gradient On 15 meter distance of the wall, the influence of reflection on air temperature is significant, but not from 25 meter distance. 3. Reflection solar radiation from the curtain wall building with short wave cause serious glare. The average value of glass Iuminatioon reached 15.67 x 106 cdlm2 (23.16 % from sky lumination) with minimum of 4.37 x 106 cdlm2 (6.2 % from sky lumination) occured in Bank Bumi Daya Plaza on slope glass during lime of measurement of 09.00 - 12.00 AM. The maximum 28.46 x 106 cdlrn2 (40.21 % from sky iuminatlon) occured in gedung Kuningan Plaza. Ai lumination values are above the standard of borderine comfort and discomfort glare. During clear sky, area being laminated is glare area. The size of glare area is depending upon the building tallness and orientation direction of building. 4. Community at surrounding the building has felt the impacts of reflection solar radiation on the local environment. This could be seen from the response in which most community felt that the reflection has heat reflection, glare and reduced their comfort (minimum procentage 28.6 %, length of stay < 1 year vs glare and maximum 93.4%, 51 education vs comfort). The analysis examines the relationship between Independent variables (education, length of stay, sex, and age) and dependent variables (heat reflection, glare, and a reduction of comfort). The result shows that from 12 relationship, 9 relationship showed significant relation, and only 3 relationship (education vs glare, length of stay vs heat reflection, and age vs heat) showed otherwise. That measurements supported by physics measurement (thermal dan visual).

Abstrak :
RINGKASAN


Dewasa ini pembangunan nasional di sektor industri, secara intensif dipacu perkembangannya oieh Pemerintah dengan melibatkan sernua pelaku ekonomi. Hal ini dilakukan mengingat sektor industri telah memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya penyerapan tenaga kerja. Namun demikian dalam kerangka pembangunan tersebut aspek lingkungan harus mendapat perhatian khusus, mengingat aspek ini yang sering diabaikan dan bahkan menjadi korban dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya pembangunan yang berwawasan lingkungan harus dijadikan acuan dasar.

Perencanaan pembangunan tidak selalu berjalan sejajar dengan praktek-praktek pelaksanaan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dalam kasus pembangunan subsektor industri manufaktur dan rencana perluasannya di kawasan yang diperuntukkan sebagai pusat pariwisata di Kota Administratif Batu, Malang.

Penelitian ini dilakukan dalam kaitannya dengan rencana perluasan industri manufaktur tersebut, sehingga kita dapat memahami kenapa ijin perluasan dimaksud dikeluarkan. Karena menurut RUTR, wilayah ini ditetapkan sebagai kawasan hidrologis dan pusat pariwisata untuk dapat mendukung konservasi alam di kawasan ini.

Untuk itu didalam tesis ini diajukan masalah apakah ada perbedaan dampak industri manufaktur dengan industri kepariwisataan terhadap kualitas lingkungan. Permasalahan tersebut selanjutnya dituangkan dalam hipotesis yaitu bahwa industri kepariwisataan dan industri manufaktur membawa dampak pada lingkungan. Dampak tersebut berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. serta terdapat perbedaan dampak di antara kedua jenis industri tersebut dan pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dampak terhadap komponen lingkungan dari kedua jenis industri tersebut. Industri manufaktur lebih banyak memberi dampak negatif pada lingkungan alam, walaupun tidak sampai pada penurunan kualitas lingkungan slam, namun memberi dampak positif pada lingkungan sosial. Sedangkan industri kepariwisataan lebih banyak memberikan dampak pada lingkungan sosial, dan membawa dampak positif pada lingkungan alam.

Dampak yang ditimbulkan kedua jenis industri dimaksud juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Dengan demikian kualitas lingkungan di kedua lokasi industri tersebut menjadi berbeda, khususnya pada lingkungan sosialnya. Dengan demikian bisa difahami jika Pemerintah Daerah setempat memberi ijin untuk perluasan industri manufaktur di wilayah ini, karena pada kenyataannya dampak yang ditimbulkan pada lingkungan alam pada kasus PT Wastra Indah ini belum sampai berpengaruh pada penurunan kualitas lingkkungan secara tajam. Sementara itu dilain pihak industri dimaksud memberi dampak positif pada lingkungan sosial.

Perbedaan yang paling menonjol dari dampak kedua jenis industri ini adalah pada komponen lingkungan sosial ekonomi, khususnya pada parameter tingkat kesejahteraan ekonomi. Disamping perbedaan, antara kedua jenis industri ini juga ada persamaan dampak, yaitu pada parameter penyerapan tenaga kerja dan sumbangannya pada kenaikan kegiatan perekonomian setempat.

Secara umum kualitas lingkungan di wilayah Kota Administratif Batu masih baik. Oleh karena itu disarankan kepada Pemerintah setempat untuk mempertahankan kondisinya.

Daftar Kepustakaan : 32 ( 1977 - 1995)

Tourism And Manufactur Industry Impacts On Environment Quality (A Case Study on PT Kusuma Agrowisata and PT Wastra Indah at Batu Administratif City Malang)Nowadays, national development on the industrial sector has been speeded up by government of Indonesia bearing in mind that basically all parties are involved. The main reason for choosing the industrial sector as the economic prime mover is its capability in contributing to economic development and this includes employment generation. The fact that the industrial sector has so far contributed significantly to the economic development would not necessarily imply that one should neglect the natural environment although this is often what really happens. It is therefore necessary to introduce the concept of an environmental friendly economic development.

It is widely believed that any development planning do not always necessarily correspond to their implementations. This thesis wise speak for itself by examining the development planning process of manufacturing industries and their extension in a region where tourism industry has been previously determined to be the only industry to exist there.

This paper would carefully examine as to why such an extension of manufacturing industries would happen and that the necessary permit for that purpose would certainly be granted. This is in fact contrary to general planning of space in which it is clearly said that the city of Batu and its outskirts shall be treated as hydrologic catchments area. This implies that the city would only be intended merely as tourists destination so that it would conserve nature quite perfectly.

It is for his reason that this paper would propose a thesis whether there are any differences of environmental impacts between tourism and manufacturing industries over quality of natural environment. Furthermore, it arrives at a hypothesis that both of the industries do in fact their impacts on environment. The impacts further degrade the quality of environment although some differences do occur on the resulting impacts. Our research has shown that both industries do have different impacts. Manufacturing industry suggests having negative impacts on the natural environment although it is not as bad as the degradation of environmental quality. It is, however, likely to have a good impact over social environment. On the other hand, tourism industry does behave exactly the other way around.

The resulting impacts of both industries that they have in return effectively affect the quality of environment. The quality of environment becomes different at the two different site. This is especially the case of the social environment.

It is therefore quite reasonable for the local government to grant the necessary extension permit as impacts resulting from the existing PT Wastra lndah has not been so dreadful. in-addition the existing industry has proved to be has its potentials over social environment.

The real distinction between impacts that both industries have, lies on the socio economic factor i.e the level of economic health. Anyway both industries have share common impacts, they both create employment and contribute significantly to the economic development.

Generally it can be said that quality of natural environment across the city of Batu is still good. It is therefore advised that the local government should maintain properly.

Number of references : 32 (1977-1995)

Abstrak :
ABSTRAK Seperti di negara-negara yang sedang berkembang lainnya, kota-kota besar di Indonesia sekarang berada dalam tahap pertumbuhan urbanisasi yang tinggi akibat dari laju pertumbuhan ekonominya yang pesat sehingga kebutuhan penduduk untuk melakukan pergerakan pun menjadi meningkat. Peningkatan pemilikan kendaraan pribadi merupakan cerminan hasil interaksi antara peningkatan taraf hidup dan kebutuhan mobilitas penduduk kota. Sayangnya sering terjadi adanya ketidakefisienan dalam penggunaan kendaraan pribadi. Sebagai contoh di Jakarta misalnya tercatat 84% kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya adalah kendaraan pribadi, yang ternyata 45% dari kendaraan tersebut hanya berisi satu orang saja. Untuk pasca tahun 2000 dengan laju rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 2,19%, diperkirakan penduduk Jakarta akan berjumlah 23,3 juta jiwa dan pada tahun 2015 akan mencapai 32,3 juta jiwa. Akibatnya jumlah perjalanan orang akan meningkat, dengan peningkatan 3,6% pertahun dan pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 23,7 juta perjalanan perhari. Pada tahun tersebut jumlah kendaraan pribadi akan mencapai lebih dari 4,5 juta buah, karena dari hasil survai terungkap bahwa golongan berpenghasilan tinggi lebih banyak melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil pribadi, sedangkan golongan berpenghasilan menengah yang tidak mampu membeli mobil akan memilih sepeda motor atau bus. Dengan semakin meningkatnya tingkat penghasilan maka bila tingkat pelayanan transportasi tidak dinaikan, akan menurunkan perannya dalam membantu memenuhi kebutuhan transportasi perkotaan, sebaliknya pemakaian mobil pribadi akan semakin pesat dan akan menambah problema lalulintas yang telah ada. Pada saat ini pada beberapa ruas jalan pada koridor tengah tingkat pelayanan jalan sudah berada dibawah batas kecepatan yang direncanakan yaitu kecepatan 60 km/jam sedangkan kecepatan yang terjadi rata-rata dibawah 30 km/jam. Dapat diperkirakan bahwa pada tahun 2000 dan 2010 jumlah kendaraan yang akan melewati koridor tengah cukup tinggi sehingga kalau tidak dilakukan perbaikan sistem transportasi situasinya akan lebih buruk lagi. Sudah barang tentu keadaan lalulintas seperti itu menimbulkan masalah penurunanan kualitas udara yang serius, karena dengan volume lalulintas yang cukup besar dan kecepatan yang relatif rendah.Hal ini akan menimbulkan pula berbagai masalah bagi penduduk Jakarta. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memecahkan persoalan transportasi kota telah banyak dilakukan baik dengan meningkatkan dan membangun prasarana transportasi kota, mengatur lalulintas serta menambah armada angkutan umum. Namun sudah merupakan kenyataan bahwa pertumbuhan kebutuhan angkutan kota akibat hasil pembangunan dan urbanisasi masih menuntut pelayanan angkutan yang lebih besar. Dari hasil studi yang dilakukan oleh beberapa instansi, terdapat kecenderungan untuk memberikan pelayanan angkutan massal kepada masyarakat.Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemecahan masalah transportasi kota pada umumnya, dapat menggunakan teknologi transportasi Aeromovel sebagai pemecahan yang murah, aman, nyaman dan memenuhi persyaratan lingkungan. Aeromovel adalah sistem transportasi kota yang menggunakan konsep baru dalam sistem menggerakkan kereta. Sistem ini menggunakan tenaga dorong udara yang dihasilkan oleh mesin blower yang dipasang pada lokasi yang strategis sepanjang lintasan Aeromovel, dalam suatu konstruksi yang kedap suara. Blower udara digerakkan dengan tenaga listrik. Sedangkan kebutuhan listrk dalam wagon dicatu oleh sumber yang diatur oleh pusat kendali, dengan jalan menyalurkannya lewat Aeromovel, pada tegangan rendah. Karena bergerak tanpa suatu mesin penggerak, yang berarti tidak akan ada emisi atau polusi yang timbul pada kawasan di mana Aeromovel beroperasi. Ringannya kendaraan akan mengurangi kebisingan dan vibrasi dibandingkan dengan bus, kereta jalan Baja dan jenis moda lainnya. Sebagai gambaran, tingkatan suara yang terjadi hanya sekitar 50dB. Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pencernaran udara serta dampak sosial akibat lalulintas apabila tidak dilakukan perbaikan sistem transportasi dan untuk mengetahui keuntungan apabila dibangun transportasi masal dengan memakai teknologi Aeromovel. Penelitian dilakukan di sepanjang koridor tengah yaitu Jalan Pangeran Antasari, Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, M.H. Thamrin, Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada sampai dengan Stasiun Kota. Data sosial ekonomi dan budaya diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dan mendalam dari 90 sampel yang ditentukan (Purposive sampling) yang mewakili ketiga pengguna jalan di koridor yaitu pengendara pribadi, penumpang kendaraan umum dan pengemudi kendaraan umum. Adapun data kualitas udara dan lalulintas berupa hasil penelitian terdahulu dari Instansi terkait. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kecenderungan penurunan kualitas udara akibat adanya kenaikan volume lalulintas terutama untuk NOx dan debu, dan kerugian secara materil yang cukup besar akibat kemacetan. Dengan dibangunnya Aeromovel diperoleh data adanya penurunan tingkat pencemaran tetapi penurunan masih ada di atas ambang batas yang diijinkan sehingga perlu dibantu dengan cara lain untuk mencapai kualitas udara yang diinginkan.

---

ABSTRACT Summary As other developing countries, the larger cities in Indonesia are now trapped with high urban growing in consequence of economic growth acceleration. This in turn, impacts and increases the transportation requirements of the urban and suburban population.The increasing of private vehicle ownership resulting from the interaction between life standard improvement and urban mobility requirements has, unfortunately resulted in inefficiently use of private vehicles. For example, in Jakarta it has been recorded that 84% of the road traffic comprises private vehicles of which 45% carry a single person only. For the next decade, after the year 2000, with average of people growth 2.19% it is estimated that Jakarta Urban will be 23.3 million and by 2015 will reach 32.3 million. With increasing, population vehicular trips will also increase anf with a 3.6% annual increase will mean 23.7 million trips per day by the year 2015. In 2015 that the total number of private vehicle will be more than 4.5 million, based on the surveys held, it is easily understood that the people in the higher economic income bracket frequently make trips using private vehicles while those in the middle and lower income brackets will utilize motor cycles or publictransportation. With the increasing economic level, if the transportation service level is not increased it will be unable to fulfill the urban transportation needs and, in other words, the use of private vehicles will even increase and will add to the existing traffic problemsCurrently the traffic conditions along various sections of the central corridor are such that the average traffic speed is less than 30 km/hr compared to the design speed of 60 km/hr. It is estimated that in the period, 2000 to 2010 total number of vehicles that will pass through the corridor will significantly increase and, unless three is improvement in the transportation system, the congested situation will worsen. Based on this situation, the low speed, high traffic volume will rise to a serious air pollution problem. This will add to the various problems for the Jakarta urban population. The government has already initiated many programs by building and improving many aspects of urban transportation and increasing the public transportation fleet. However, it already appears evident that, due to development and urbanization, the city requires a still transportation service. Studies implemented by several institutions show a disposal towards providing society with a mass transportation service. Considering this, the use of Aeromovel technology provides a solution to the problem of the city public transportation service. Aeromovel provides a citytransportation system that uses a new concept in train propulsion. This system uses pneumatic power provided by blower machines which are placed at strategic locations along the Aeromovel track, the blower machines are construted in sound proof housings. The air blowers are powerd by a low voltage electricity which is supplied from a central source with transmission lines running alongside the Aeromovel track. As movement is without a driving engine there are no emissions or pollution in the area where the Aeromovel operates. Aeromovel's light weigth produces less noise and vibration compared with buses, rail trains and other transportation modes, The sound level that occurs is only about 50 Db. In relation with the above, the benefits of Aeromovel technology for a mass transit system are clear as without improvement to the transportation system a high level of air pollution, and its negative social impact are foreseen. Studies along the length of the corridor is, Jalan Pangeran Antasari, Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, M.H. Thamrin, Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada through to Kota Station have been made. Social, economic and cultural data from detailed interviews from 90 representative samples ( Purposive sampling) from users of the road corridor, private vehicles and public transportation passengers and drivers. Data concerning air quality and traffic collected by various institutions, show that air quality quickly decreases with increased traffic volume, mainly NOx and dust along with the high social costs resulting from traffic congestion. With Aeromovel contruction existing data shows a decrease in air pollutants but, although reduced, pollution is still above the permitted levels so it is important to help with another method to achieve the desired air quality.

Abstrak :
ABSTRAK
Depresi besar di Amerika pada tahun 1929-1933, merupakan kejadian yang sulit untuk dilupakan oleh bangsa Amerika. Pada masa itu ekonomi Amerika mengalami stagnasi yang mempengaruhi berbagai sektor, baik sektor pertanian maupun sektor industri. Dengan kemacetan pada kedua sektor ekonomi tersebut muncul pengangguran. Kota yang merupakan pusat kegiatan industri, menjadi lahan untuk mencari pekerjaan, baik dari kaum urban maupun imigran dari luar. Tujuan para pendatang tersebut ke perkotaan tiada lain untuk memperbaiki nasib demi masa depan yang lebih baik.

Masyarakat Selatan yang mayoritas adalah petani kulit hitam berusaha keluar menuju kota besar di Utara dengan tujuan untuk memperbaiki nasib. Kehidupan warga Afro-Amerika di perkotaan pada tahun 1940-an merupakan implikasi dari masa depresi tersebut, mereka terpaksa meninggalkan daerah pertanian karena merosotnya hasil-hasil pertanian yang mengakibatkan sulitnya lahan pekerjaan. Warga Afro-Amerika yang datang ke perkotaan harus menghadapi berbagai kesulitan, seperti pengangguran, kenakalan remaja, munculnya prostitusi dan sebagainya. Keadaan tersebut telah diilustrasikan oleh dua orang novelis Afro-Amerika, yaitu Richard Wright yang menunjukkan kehidupan seorang pemuda Afro-Amerika di tengah kehidupan masyarakat perkotaan Chicago. Ann Petry yang menampilkan perjuangan hidup seorang wanita Afro-Amerika di Harlem, New York. Dua kota besar inilah yang menjadi tempat mengadu nasib bagi warga Afro-Amerika, walaupun mereka harus menerima kenyataan pahit, hidup di daerah kumuh dengan berbagai kendala yang harus dihadapi.

Native Son merupakan salah satu karya Richard Wright yang ditulis tahun 1940. Novel tersebut merupakan gambaran kehidupan di perkampungan/ Ghetto warga Afro-Amerika di kota besar Chicago, suatu kehidupan yang membatasi kebebasan hidup warga Afro-Amerika. Dalam Native Son tercermin bahwa tokoh utama dapat menemukan keberadaan dirinya yang lebih berarti melalui tindakan kekejaman dan kejahatannya. ( Wright and Fabre, :487.) Novel Native Son menjadikan Wright amat terkenal, karena buku tersebut terjual laris/ best seller.

Wright menggambarkan seorang remaja berusia dua puluh tahun, yang harus bertanggung jawab akan kelangsungan hidup ibu serta kedua saudaranya. Terlebih lagi hidup tanpa seorang ayah karena ayahnya terbunuh karena lynching, suatu hukuman bagi orang Afro-Amerika tanpa mengenal hukum di daerah pertanian Selatan ( Encyclopedia Americana vol.17). Kesulitan ini lebih diperberat lagi oleh adanya keyakinan yang kuat dari orang kulit putih terhadap orang Afro-Amerika sebagai pemalas, pemerkosa sehingga stereotip ini sudah sangat berakar dan menyulitkan generasi pendatang bangsa Afro-Amerika untuk dapat beradaptasi di perkotaan. Kesulitan hidup di perkotaan bagi seorang Afro-Amerika serta kehidupan mewah orang kulit putih merupakan dua keadaan yang sangat kontras, sehingga ketidak berdayaan dalam memenuhi kebutuhan materi diungkapkan dalam bentuk kejahatan sebagai protes atas ketidak adilan sebagai warga Amerika.

Abstrak :
Dalam proses penyusunan dan penilaian studi terdapat kecenderungan bahwa penilaian sering menimbulkan tekanan terhadap penilai, konsultan maupun pemrakarsa diluar kesepakatan dalam kerangka acuan. Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kinerja penyusunan dan penilaian di Komisi. Tekanan tersebut menjadikan suatu arah analisis melalui Evaluasi Kinerja Komisi yang dilakukan dengan Cara pendekatan terhadap Kinerja Penilai, Penyusun dan Pemrakarsa. Kinerja Penilai tergambar dengan melihat perilaku Komisi Penilai yang menyangkut kepemimpinan, kebijakan, sertifikasi, pendidikan, pengataman, risalah atau notulen rapat, rekomendasi atau janji, kerjasama maupun prosedur. Kinerja pemrakarsa menyangkut kondisi pemahaman terhadap rencana fisik, aspek lingkungan, AMDAL, pengendalian konsultan, perbaikan penyusunan, dan pemanfaatan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Kriteria Konsultan menyangkut kondisi pengalaman, peran dan kemampuan ketua dan anggota tim, pendidikan, pengalaman, kursus, target waktu maupun target laporan. Disamping itu ada kendala non teknis dalam proses penyusunan maupun penilaian yang sering menghambat profesionalisme konsultan baik menyangkut dana, waktu, tenaga, terutama yang terkait dengan alokasi dana, waktu, tenaga, terutama yang terkait dengan alokasi biaya pembahasan dan campur tangan pihak tertentu yang mengurangi netralitas dalam proses penyusunan. Hasil penilaian yang baik memberikan kecenderungan bahwa hasil studi akan bermanfaat dalam kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil studi yang baik ditentukan oleh 3 indikator yaitu penyusunan oleh konsultan yang cermat analisisnya, penilaian yang terfokus dan pemahaman pemrakarsa dalam pemanfaatan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan . Pemahaman aspek teknis dan aspek lingkungan yang berhubungan dengan rencana kegiatan yang akan dibangun sangat rendah hal ini akan mempengaruhi produk akhir dokumen studi. Penerapan hasil studi yang relatif rendah perlu menjadi koreksi bagi para pengambil kebijakan . Beberapa pendapat dan upaya untuk meningkatkan penyempurnaan sistem penilaian adalah melakukan sertifikasi terhadap penyusun, atau penilai baik secara perorangan maupun kelompok, khususnya peran organisasi profesi untuk mewujudkan sistem pengendalian terhadap kualitas dan mutu kelompok penyusun atau ketompok penilai. Penilaian lebih terkendali apabila peran serta organisasi profesi bersama-sama birokrasi . Daftar Pustaka : 44 (1987 - 2.004)

---

There is an indication that grading often leads grading commissions pressure to consultant and pioneer out side the frame works. This research to understand the effectiveness of structuring work and grading in the commission. Pressure needs analysis direction trough working evaluation of the commission that that is carried out by approaching grading team work, composer and initial person. The works off grading team work trough viewing attitude of grading team work in the line with leadership, policy certification, education, experience, minute of meeting, recommendation or promise, collaboration as well as procedure. The criteria of pioneer involves understanding the condition of physical plan, environmental aspect, Environmental Impact Assessment (EIA), consultant controlling, renewing structure and utilizing Planning Assessment and Monitoring Assessment. The criteria of consultant involves experience condition, the role and capability of leader and team members, education, experiences, training, time target and report target. Besides, there is no technical obstacle either instructuring or in grading process that often block consultant professionalism. Connected with fund, time energy, as well as environmental management particularly fund allocation, discussion, and intervention in structuring process. The result of a good research would indicate that the study would give input to the on going and continuous development. The result of the determined by 3 indicators, namely, consultant structuring who has sharp analysis. Consistent grading and pioneers understanding in implementation. The understanding of technical and environmental aspect related with very low environment of this case would influence the final product of the study document. Some efforts to improve the grading system perfection are to carry out consultant certification, grading as well as structuring either individually or in group, when it if is still trough governmental administration it needs organization feasibility certification to value. The grading is more controlled if it is not on governmental administration, but on accredited professional organization.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Program Produk Unggulan Industri Kecamatan (Program Putri Kencana) terhadap peningkatan produksi dan pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Blitar. Penelitian menggunakan metode analisis impact assessment dengan membandingkan kelompok yang memperoleh program dan yang tidak pada saat sebelum dan sesudah program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Putri Kencana di Kabupaten Bitar belum berjalan dengan baik dalam pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian BLM berupa peralatan yang dibutuhkan oleh industri penerima bantuan sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun demikian dampak pemberian BLM telah menciptakan peningkatan pendapatan usaha, jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi per bulan industri penerima manfaat program yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri bukan penerima manfaat program yaitu berturut-turut sebesar Rp 2.918.826,-, dua orang tenaga kerja, dan 1.238,714 kg per bulan. Penelitian ini menyarankan perlunya perumusan strategi yang lebih baik untuk perbaikan Program Putri Kencana antara lain mencakup pemilihan industri, pemberian bantuan jenis peralatan, dan pemberian jenis pelatihan kepada industri penerima manfaat program.

---

ABSTRACT Program Featured Product Industrial District (Putri Kencana) is one of program of Blitar District Government to reduce poverty and unemployment through growth and development of industrial business activities in a group of micro, small and medium enterprises (UMKM) in accordance with the potential of the rural districts. The results of this reaserch is (1) the implementation of the Putri Kencana Program in the Bitar District is has not been going well respected community in the provision of Direct Assistance (BLM), where there are discrepancies in the provision of community grants in the form of equipment needed by the industry so that the recipient is not optimal in the use of equipment given. (2) the impact of the implementation of the Putri Kencana Program?s resulted in any difference per month income, employment numbers and production numbers per month of industrial of program beneficiaries is higher than the industry instead of program beneficiaries. Differences in income per month of the industrial beneficiaries program is Rp.2.918.826, -. Differences in the number of workers of industrial of program beneficiaries is 2 people. Difference in the amount of production per monthly of the industrial beneficiaries program amounted to 1238.714 Kg. In this study suggest the implementation of the Putri Kencana Program?s is necessary to formulate a strategy for improvements the future Putri Kencana Program?s is the accuracy and precision in a variety of things such as the selection of the industry; granting relief type of equipment, and the provision of training to the beneficiaries industry.

Abstrak :
Saat ini populasi di dunia hampir mencapai 7,6 milliar dengan pertumbuhan 1,1% per tahun, yang berarti 83 juta orang bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan pertumbuhan populasi, pangsa pasar akan Internet of Things (IoT) juga meningkat secara eksponensial yang membuat kompetisi di bidang IoT semakin besar selaras dengan pertumbuhan trafik data yang mengakibatkan terjadinya krisis spektrum frekuensi radio. Saat ini teknologi LPWAN telah diimplementasikan oleh perusahaan utilitas nasional yaitu PLN dengan smart meternya yang membantu perusahaan tersebut memotong biaya operasional dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Namun saat ini regulasi atas teknologi LPWAN belum ada terutama pada alokasi spektrum frekuensi, standar perangkat teknologi LPWAN dan bisnis modelnya. Penulisan ini dimaksudkan untuk mencari alternativealternatif yang terbaik untuk teknologi LPWAN dengan stakeholder terkait dan melakukan analisis biaya hak penggunaan spectrum frekuensi radio yang sesuai untuk implementasi LPWAN. ...... Currently the world's population is nearly about 7.6 billion with a growth of 1.1% per year, which means that 83 million people are growing annually. As the population grows, the market share of Internet of Things (IoT) also increases exponentially which makes the IoT competition bigger in line with data traffic growth resulting in a radio frequency spectrum crises. Currently LPWAN technology has been implemented by the national utility company that is PLN with its smart meter that helps the company cut operating costs and maintain the quality of service to the community. However, the current regulation of LPWAN technology does not exist, especially in the allocation of frequency spectrum, LPWAN technology device standard and business model. This writing is intended to find the best alternatives for LPWAN technology with relevant stakeholders and to analyze the right cost of using the appropriate radio frequency spectrum for LPWAN implementation.

Abstrak :
Kegiatan konstruksi telah berkontribusi pada isu-isu dampak lingkungan, seperti pemanasan global, hal-hal partikulat, dan racun manusia. Terutama pembangunan jalan dan drainase juga memiliki masalah yang sama. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperkirakan dampak lingkungan kegiatan konstruksi pembangunan jalan dan drainase serta memiliki alternatif solusi untuk mengurangi dampak tersebut. Solusi untuk mengurangi dampak lingkungan tersebut adalah mengubah bahan bangunan. Life Cycle Assessment (LCA) diterapkan untuk Menganalisis aktivitas pembangunan jalan dan drainase hanya selama persiapan lahan dan pekerjaan beton. Data diperoleh dari bahan volume dan konsumsi energi selama fase konstruksi. Analisis LCA menggunakan perangkat lunak openLCA. Setelah dianalisis menggunakan OpenLCA, hasil yang menunjukkan jika kita mengubah material, dampak lingkungan (pemanasan global, partikulat, dan toksisitas manusia) dapat dikurangi. ......Construction activity has contributed to environmental impact issues such as global warming, particulate matters and human toxicity. Especially Road and drainage construction also have same issue. This study have purpose to estimate environmental impact construction activity road and drainage construction and to have alternatif solution to reduce these impact, solution to reduce these environmental impacts change construction materials. Life Cycle Assessment (LCA) applied to Analyseroad and drainage construction activity only during land preparation and concrete works. Data gets from volume material and energy consumption during construction phase. LCA Analysis used openLCA software. After analysis using OpenLCA, result showing if we change material, environmental impact (global warming, Particulate matters, and Human Toxicity) can be reduce.

Abstrak :
Secara umum tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah untuk mencari jawaban mengapa hukum lingkungan (terutama hukum mengenai Amdal) tidak efektif dalam pelaksanaannya, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal itu. Sebagai suatu studi hukum negara maka penelitian hukum ini adalah dalam rangka mencari jawaban terhadap pertanyaan how to bring the law into efective implementation dengan menggunakan kajian normatif. Hal-hal tesebut di atas kemudian dirumuskan dalam berbagai pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: a. Apakah terdapat sinkronisasi dan harmonisasi hukum di antara peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan pada umumnya dengan berbagai peraturan yang ada di bawahnya terutama yang mengatur tentang Amdal? b. Kelemahan-kelemahan apa sajakah yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan khususnya yang mengatur tentang Amdal sebagai hukum positif (ius constitutum) dalam rangka pembangunan hukum (ius constituendum)? c. Faktor-faktor apa sajakah yang secara normatif akan dapat mempengaruji derajat penegakan hukum Amdal, apabila secara normatif peraturan tersebut diimplementasikan? Penelitian tentang penegakan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan analiis mengenai dampak lingkungan, idealnya harus menggabungkan dua jenis atau tipe penelitian, yakni dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan sebagai kajian awal atau dasar, dan penelitian lapangan. pada penelitian dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai pegangan teori tentang usaha-usaha dalam menemukan asas-asas hukum (dalam hal ini asas-asas hukum mengenai Amdal). Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk melihat derajat penegakan 'rule of law' dari suatu ketentuan hukum normatif yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang harus dianalisis secara empiris. Berdasarkan bentuk, sifat dan tujuan penelitian hukum normatif tersebut di atas, maka jenis data yang diperlukan untuk dianalisis adalah data yang berupa bahan hukum primer yang mencakup produk legislatif berupa perundang-undangan ang dibentuk oleh pemerintah dengan persetujuan badan legislatif,perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat, terutama yang langsung berkaitan denga pengaturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan, khususnya tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Disamping bahan-bahan hukum primer tersebut di atas juga dibutuhkan bahan hukum sekunder yang merupakan dan atau berfungsi dalam memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif ini antara lain berupa hasil karya dari kalangan hukum dan hasil-hasil penelitian hukum lingkungan. Di samping bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder tersebut diatas, penelitian ini juga memerlukan bahan hukum tersier berupa dokumen-dokumen KA Andal, Andal, RKL, dan RPL dari beberapa studi AMdal. Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah untuk: 1. memahami apakah terdapat sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Amdal. 2. Menemukan kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang dalam rangka penegakan hukum pelaksanaan Amdal sebagi hukum positif (ius constitutum) dan bagaimanakah seharusnya dalam rangka pembangunan hukum (ius constituendum). 3. menemukenali faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruji derajat penegakan hukum Amdal.