Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sumber daya manusia merupakan penggerak utama pada suatu organisasi termasuk di dalamnya organisasi perbankan. Kegiatan operasional perbankan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia ini. Oleh karena itu, pembinaan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh perbankan perlu mendapat perhatian. Salah satu bentuk pembinaan yang dapat diberikan kepada sumber daya manusia adalah pemberian pengetahuan melalui program pelatihan Penelitian ini berusaha melihat sejauh mana program pelatihan yang ada di bank memberikan arti bagi sumber daya manusia di dalam penerapan operasianal bank. Bank yang menjadi objek penelitian adalah bank pemerintah yang dianggap lebih ber pengalaman karena keberadaanya dan bank yang dipilih adalah PT (Persero) Bank Bumi Daya (BBD). Penelitian yang dilakukan terdiri atas tiga tahap, yaitu mengidentifikasi persepsi peserta program pelatihan, prediksi jabatan responden lima tahun yang akan datang, serta program pelatihan yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang tersebut, termasuk metode dan bentuk pelatihan yang di anggap efektif. Identifikasi juga dilakukan atas persepsi kebutuhan pendidikan formal di samping program pelatihan. Responden penelitian ini adalah pejabat dan non pejabat yang ada di cabang-cabang BBD di DKI Jakarta. Pemilihan lokasi ini di dasarkan atas kenyataan bahwa ibukota merupakan titik awal pengaruh pasar bebas di masa yang akan datang, khususnya di dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Dari hasil penelitian diperoleh temuan program pelatihan yang diadakan oleh BBD sudah memuaskan. Yang perlu mendapat perhatian untuk dapat memenuhi tuntutan di masa yang akan datang adalah proses atau cara keikutsertaan di dalam suatu program pelatihan. Di samping itu, metode dan bentuk pelatihan harus dapat memenuhi tuntutan perkembangan yang ada, yaitu kebutuhan akan penerapan materi yang diperoleh. Pendidikan formal ternyata bukan merupakan andalan utama bagi searang pejabat yang lebih dibutuhkan oleh seorang pejabat adalah pengalaman di samping keterampilan yang berhubungan dengan bidang perbankan Pendidikan formal dibutuhkan oleh responden dengan jabatan Kabag dan masa kerj a di BBD antara 5 sampai dengan9 tahun. Responden memprediksi jabatan untuk lima tahun yang alcan datang sesuai dengan persyaratan yang sudah ada saat ini.

Abstrak :
Era globalisasi ditandai dengan adanya pertumbuhan perekonomian dunia yang tanpa batas, perubahan politik yang radikal dan inovasi teknologi yang tinggi. Bagi aparat pemerintah, sebagai pelaksana pemerintahan dan penggerak roda pembangunan maka ketiga hal tersebut perlu diantisipasi agar pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai yang digariskan dalam GBHN. Salah satu bentuk antisipasi di bidang kepegawaian adalah dengan meningkatkan kualitas aparat yang handal, profesional dan berdaya guna serta berhasil guna. Dalam upaya mendapatkan aparat tersebut, dari sekian banyak segi yang menentukan, salah satunya adalah segi perencanaan SDM. Namun demikian, di Jajaran Setjen Depdagri masih terdapat permasalahan, yaitu dalam penempatan pegawai baru. Di mana sering terjadi penolakan oleh unit-unit organisasi di lingkungan Depdagri, akibatnya pegawai baru tersebut dipaksakan penempatannya pada organisasi lain yang dapat menampung. Selain itu dalam penentuan kualifikasi pendidikan, masih terjadi ketidaksesuaian. Atas dasar permasalahan tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah faktor-faktor apa saja. yang berpengaruh terhadap kualitas aparat perencanaan SDM. Hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perencanaan SDM di lingkungan Setjen Depdagri dari aspek organisasi adalah forrrursi, jumlah personel, dan keterkaitan antar bagian, gaji, perumahan dan transportasi, metode dan prosedur kerja (waktu kerja, sumber informasi/data dan penanganan data), hubungan atasan dan bawahan serta perangkat pendukung. Dari aspek individu adalah pendidikan, ketranipilan, motivasi, loyalitas, kepatuhan, kreativitas, dan pengalaman perencanaan. Sedangkan dari aspek lingkungan adalah kondisi pasar tenaga kerja yang meliputi kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Berdasarkan temuan tersebut maka diupayakan peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas SDM perencana. Selain itu, dapat diambil kebijaksanaan strategis yang didasarkan pada misi yang jelas pada tiap aktivitas. Dengan demikian maka perencanaan SDM perlu dijalankan dengan menggunakan prosedur manajemen modern. Karena kesalahan perencanaan SDM ini akan berakibat pemborosan dan terhambatnya jalan pemerintahan akibat ditangani oleh personel yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Hal lain yang perlu ditinjau keinbali adalah keberadaan legalitas kepegawaian yang mengatur manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan, terutama di lingkungan Setjen Depdagri.

Abstrak :
Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan strategi yang harus diputuskan Instansi yang mempunyai pegawai yang relatif banyak seperti Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, karena melalui pemberdayaan sumber daya manusia akan diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan organisasi dimasa yang akan datang. Menurut Prof. Dr. Azhar Kasim, Pemberdayaan pegawai negeri sipil adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab yang seimbang serta pelatihan dan pengembangan pegawai agar mereka mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secara lebih mandiri. Upaya ini terkait dengan pembelajaran individu (individual learning) yang dapat mendukung pengembangan karir masing-masing pegawai negeri sipil dan kebutuhan organisasi, tidak hanya melalui pendidikan formal tetapi juga melalui pendidikan informal selagi bekerja. Sedangkan menurut Fandy Tjiptono pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan motivasi dan produktifitas karyawan, melalui konsep ini karyawan diserahi wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Kualitas dan profesional sumber daya manusia ditentukan oleh pembinaan pegawai yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia. Manajemen karir menurut Prof. Dr. Prasetia Irawan dkk. adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseting karir serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir melibatkan semua pihak termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat sipegawai bekerja, dan organisasi secara keseluruhan. Dalam pembinaan pegawai salah satu unsur panting adaiah pengembangan karir, karena apabila pengembangan karir direncanakan dan dilaksanakan dengan baik akan memberikan keuntungan kepada pegawai yang termotivasi untuk mengembangkan kemampuan, semangat kerja dan profesionalisme serta keuntungan kepada organisasi.berupa meningkatnya kinerja organisasi. Melalui penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia dilaksanakan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberdayaan sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan SDM pada Sekretariat Jenderal dilaksanakan serta untuk mengetahui ada tidaknya hubungan faktor-faktor pemberdayaan sumber daya manusia (pendelegasian wewenang, pelatihan dan motivasi) dengan pengembangan karir. Penelitian dilakukan pada Kantor Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan mengambil sampel sebanyak 79 orang responden yang masing-masing mewakili enam Unit/Biro yang ada dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Penelitian ini bersifat deskriptif maka untuk menganalisis data penulis menggunakan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan untuk umum atau generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temyata terdapat hubungan yang cukup kuat antara faktor-faktor pemberdayaan sumber daya manusia, pendelegasian wewenang, pelatihan dan motivasi) dengan pengembangan karir pegawai. Dad ketiga faktor yang mempengaruhi pengembangan karir tersebut ternyata tidak ada faktor yang paling dominan, rata-rata mempunyai hubungan yang sama yaitu "cukup kuat", kecuali variabel pelatihan yang mempunyai tingkat korelasi "rendah". Hasil penelitian ini untuk jajaran Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat dijadikan bahan referensilkajian dalam melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan puia dapat dijadikan masukan bagi pengelola sumber daya manusia dalam kebijakan pengembangan karir di Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

---

Empowerment of Human Resources is a strategic that has to be decided by an institution with a lot of employees like in Secretary General of Department of Justice and Human Rights, because through empowerment of human resources, we could get the human resources who have quality and capability to fulfill the needs of organization in the future. According to Prof. Dr. Azhar Kasim, empowerment of civil servant is distribution of balanced authority and responsibility, training and developing employee, so they are able to do their duty effectively. This effort has relation to individual learning that support the career development of civil servant and the needs of organization, not only through formal education but also through informal education while they are working. According to Fandy Tjiptono, empowerment is the effort to increase motivation and productivity of employee. Through this concept, the employee is given the authority and responsibility more in making decision. The quality professional of Human Resources determined by establishment of employee has done by management of Human Resources. Career management according to Prof. Dr. Pi and friends; is employee career process including the step of career decision-making. Career management involve all sides, including the employee himself and the unit where he works and the organization itself. in establishing employee, one of the important thing is career developing, because if it is planned and done well, it will give the advantage for the employee who are motivated to develop their ability and support them to work . And for the organization, the advantage is the increasing of organization performance. Through this survey, explained how empowerment of Human Resources is done and what factors influence the empowerment of Human Resources. The goal or aim of the survey is for knowing how the implementation empowerment of Human Resources in Secretary General and there is any relation of the factors (authority, training and motivation ) with career developing. The survey is located in Secretary General using sample amount 79 respondents represents 6 bureau in Secretary General. The survey is descriptive. It means that to analyze data, the writer describes data without making conclusion or generalize it. The result of survey indicates that there is tight correlation 1 relation between empowerment of Human Resources, authority distribution, training and motivation with employee career development. From the three factors, factors have the same "strength" except training variable which has low correlation. This result could be used for referent material in further survey and as suggestion in policy making of career developing in Secretary General of Department of Justice and Human Rights.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi sumber daya pustakawan di UPT Perpustakaan ITS Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT Perpustakaan ITS melakukan pengembangan kompetensi pada sumber daya pustakawannya melalui beberapa kegiatan. Sebagian besar dari kegiatan ini dilakukan dengan metode non formal, seperti : pelatihan, kursus, magang kerja, studi banding, seminar, lokakarya, kegiatan berbagi pengetahuan melalui "morning enlightement", outbond, dan pertemuan rutin pustakawan. Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah bahwa banyak kebijakan yang belum tertulis di UPT Perpustakaan ITS. Kepala perpustakaan sebagai penentu utama dalam pengambil keputusan memiliki beberapa ketentuan tidak tertulis dalam pengembangan kompetensi pustakawannya. Ketentuan tidak tertulis ini menjadi kendala dalam pengembangan kompetensi diri bagi sebagian besar pustakawan. Sedangkan kendala UPT Perpustakaan ITS dalam melakukan pengembangan kompetensi sumber daya pustakawan, antara lain: kebijakan makro ITS tentang pendidikan lanjut, terbatasnya anggaran, dan demotivasi kerja pustakawan. ...... This research intend to identifies and analyze the implementation and obstacles that are faced ini competency development of librarian resource in ITS Surabaya Library. This research used qualitative approach with case study method. The research result shows that the library has performed competency development on its librarian resource through several activities. The majority of these activities are done through non formal methods, such as: training, course, internship, comparative study, colloquium, workshop, knowledge sharing activity through morning enlightment, outbond, and routine librarian meetings. One of the finding in this research is that there are many policies that are still unwritten in the library. The head of library as the main policy maker have several unwritten provision regarding competency development of its librarian. These unwritten provisions become an obstacle in self competency development for a large part of librarian. While the obstacle of the library in performing the competency development of librarian resource are: macro policy on ITS about further education, limited budgets, dan librarian work demotivations.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemetaan kondisi UKM Sugiyama Surya Perkasa memperlihatkan cukup besarnya gap yang ada pada aspek Sumber Daya Manusia, yang salah satunya terkait dengan tidak adanya key performance indicator KPI untuk para karyawan. Tidak adanya KPI yang dijadikan sebagai sistem penilaian kinerja karyawan menjadi salah satu faktor menurunnya kinerja SDM di UKM Sugiyama. Para karyawan tidak mengetahui sasaran kerja yang harus mereka capai, sehingga mereka tidak didorong untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Selain itu KPI juga seharusnya dapat dijadikan sebagai sistem penilaian kinerja untuk seluruh karyawan UKM Sugiyama, agar sistem pemberian bonus menjadi lebih objektif. Sebagai perusahaan jasa yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, UKM Sugiyama seharusnya dapat mendorong para karyawan untuk dapat bekerja lebih baik lagi dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Saat ini UKM Sugiyama sudah memiliki key performance indicator KPI untuk seluruh karyawan yang dapat dijadikan sebagai instrumen dalam sistem penilaian kinerja bagi seluruh karyawan dan juga dapat dijadikan sebagai panduan dalam sistem pemberian bonus bagi seluruh karyawan agar lebih objektif.

---

ABSTRACT
Condition mapping of SME rsquo s Sugiyama Surya Perkasa shows quite large gaps that exist in the aspects of human resources, which is related to the absence of individual key performance indicator KPI . The absence of KPI that serve as a performance appraisal system is one of the factors that decreases human resource performance in SME rsquo s Sugiyama. So the employees don rsquo t know the goals that they have to accomplish and they are not encouraged to be able to work better. In addition, KPI also could be used as a performance appraisal for all employees in SME rsquo s Sugiyama, so the way how to give an incentive to all of the employees can be more objective. SME rsquo s Sugiyama as a service company that has a strategy to provide good services to all of the customers, should be able to encourage the employee to better and be able to provide the best service to all of the customers. Currently, SME rsquo s Sugiyama already has key performance indicators KPI for all employees who can be used as an instrument in the performance appraisal system for all employees and also can be used as a guide in the system of giving bonuses for all employees to be more objective.

Abstrak :
Dalam berbagai industri, terdapat kecenderungan yang berlangsung sejak dahulu di mana keterwakilan perempuan sangat kurang pada posisi manajemen senior. Disparitas ini tetap berlanjut meskipun perempuan menunjukkan kepemilikan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan untuk berhasil dalam industri konstruksi. Namun, perkembangan perempuan terkendala oleh hambatan yang terus-menerus menghalangi kemajuan karier perempuan. Studi ini mengkaji hambatan-hambatan yang membuat perempuan di perusahaan milik negara Indonesia di sektor infrastruktur (BUMN Infrastruktur) sulit untuk mengembangkan karier. Sampel penelitian ini mencakup 280 pekerja di tingkat manajerial di BUMN Infrastruktur. Studi ini menggunakan 38 item dari "TOP WOMAN," terdiri dari tujuh dimensi yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan bagi akses perempuan ke posisi manajemen. Kami menemukan bahwa budaya organisasi merupakan faktor pendukung yang memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap peluang karier perempuan, sedangkan stereotip gender, akses ke jaringan berpengaruh, keseimbangan pekerjaan dan keluarga, dan preferensi pengembangan karier memiliki faktor penghambat yang memiliki korelasi signifikan dengan peluang karier perempuan menurut persepsi karyawan BUMN Infrastruktur. Selain itu, laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan signifikan dalam persepsi mereka terhadap hambatan-hambatan terhadap peluang karier, yaitu preferensi dan pengembangan karier, stereotip gender, penilaian kinerja yang berbeda, praktik sumber daya manusia yang tidak adil, dan budaya organisasi. Penelitian ini merangkum hambatan-hambatan utama yang dialami oleh perempuan dalam mengembangkan karier mereka untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan diri individu dan saran-saran untuk perbaikan organisasi kepada manajer SDM. Upaya penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga dalam mencapai tujuan yang dinyatakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai peningkatan perwakilan perempuan dalam peran manajemen senior. ......Throughout various industries, there exists a longstanding trend of women facing significant under-representation in senior management roles. This disparity persists despite the undeniable presence of women possessing the requisite knowledge, skills, competencies, training, and experiences necessary to excel in the construction industry. However, their progress is impeded by persistent barriers to entry and hindered career advancement opportunities. This study investigates the obstacles that prevent women from advancing in the infrastructure sector of state-owned enterprises in Indonesia (Infrastructure SOE). This study's sample consisted of 280 managerial-level infrastructure SOE employees. It utilized 38 items from the "Top Woman" Scale, which consisted of seven dimensions designated as obstacles to women's access to management positions. According to the perceptions of BUMN Infrastructure employees, organizational culture is a supportive factor that has a positive and significant correlation with women's career opportunities, whereas gender stereotypes, access to influential networks, work-family balance, and career development preferences have an inhibitor factor that is significantly correlated with female career opportunities. In addition, men and women's perceptions of barriers to career opportunities, such as career preferences and development, gender stereotypes, distinct performance evaluations, unfair human resource practices, and organizational culture, differed significantly. This research summarizes the primary obstacles women experience in advancing their careers in order to provide recommendations for individual self-development and suggestions for organizational improvement to HR managers. This research endeavor aims to contribute valuable insights towards the realization of the goals articulated by the Minister of State-Owned Enterprises pertaining to the augmentation of women's representation within senior management roles.

Abstrak :
Permasalahan narkotika di Indonesia masih sangat tinggi termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Permasalahan ini juga terjadi di wilayah hokum Polres Cirebon Kota dengan adanya tren kenaikan penyalahgunaan narkoba. Namun disaat yang bersamaan terdapat penurunan jumlah Pengungkapan kasus yang mengimplikasikan adanya penurunan maupun faktor lain yang mempengaruhi kinerja anggota baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal. Oleh karena itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi SDM Res Narkoba Polres Cirebon Kota, termasuk didalamnya analisa terhadap komepetensi SDM dan proses pengembangan SDM di Fungsi Res Narkoba Polres Cirebon Kota. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini termasuk Kapolres Cirebon kota AKBP M. Rano, SH, S.IK, MH., Kasat Resnarkoba Polres Cirebon kota, Anggota Reserse Narkoba Polresta Cirebon, tersangka TP Narkoba dan Warga Masyarakat kota Cirebon. Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara analitis deskriptif. Hasil temuan penelitian SDM dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran. Koordinasi lintas sektoral di Polres Cirebon Kota menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan kinerja Sat Resnarkoba. Sebagai fungsi yang mengemban tugas represif, Sat Resnarkoba harus banyak berkoordinasi dengan fungsi preemtif dan fungsi preventif yang ada di Polres Cirebon Kota, Kepolisian Resort Cirebon Kota dengan melakukan upaya preventif dan represif yaitu Upaya Preventif yang dilakukan oleh pihak Polres Cirebon Kota untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. ......The problem of narcotics in Indonesia is still very high, including in cases of drug abuse. This problem also occurs at the Cirebon Kota Police jurisdiction with an increasing trend of drug abuse. But at the same time there is a decrease in the number of P21 which implies a decrease as well as other factors that affect the performance of members both from internal and external. Therefore, this study aims to analyze the condition of the human resources of the Cirebon City Police Narcotics Res. This research was conducted with a qualitative research approach with descriptive analysis method. The data in this study were collected using interview, observation and documentation studies. Informants in this study included the Cirebon Police Chief AKBP M. Rano, SH, S.IK, MH., Head of the Cirebon Police Narcotics Investigation Unit, members of the Cirebon Police Narcotics Investigation Unit, suspected TP Narcotics and citizens of Cirebon district. The analysis in this study was carried out by descriptive analysis. The research findings show that human resources and services to the community run effectively, efficiently and have targets. Cross-sectoral coordination at the Cirebon City Police is an important factor in supporting the successful performance of the Criminal Investigation Unit and the Narcotics Research Unit. As a function that carries out repressive duties, the Criminal Investigation Unit and the Narcotics Research Unit must coordinate a lot with the preemptive and preventive functions in the Cirebon City Police, Cirebon City Resort Police by carrying out preventive and repressive efforts, namely Preventive Efforts carried out by the Cirebon City Police to prevent the occurrence of criminal acts of narcotics abuse by prioritizing prevention efforts rather than prosecution.

Abstrak :
In a dynamic world, the role of HR is central in tapping the vast potential of human capital, and interestingly, blending it with automation and digitization in unique ways. HR analytics is pivotal in identifying, measuring and articulating the objectives and outcomes of different programs.

Abstrak :
Melalui uji rata-rata dua sampel (23 responder peneliti dan 30 responden non-peneliti) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas kelompok sampel peneliti dan non-peneliti. Rata-rata produktivitas peneliti lebih besar dibandingkan dengan produktivitas non-peneliti. Melalui uji chi square diperoleh hasil:
1 . Tidak ada kaitan yang signifikan antara produktivitas dengan perbedaan jabatan pegawai di Balitbang Depdagri,
2. Tidak ada kaitan yang signifikan antara tingkat penghasilan dengan produktivitas pegawai di Balitbang Depdagri, Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pegawai akan terus bekerja dengan tingkat penghasilan berapa pun, dan pegawai sadar bahwa disamping bekerja sebagai pegawai negeri mereka harus mencari tambahan penghasilan.
3. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara ketersediaan fasilitas dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.45), Kondisi fasilitas penelitian Balitbang Depdagri saat ini relatif masih kurang, khususnya sarana informatika.
4. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara keahlian (skill) pegawai dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.41). Peningkatan keahlian melalui pendidikan merupakan salah satu upaya positif untuk meningkatkan produktivitas pegawai,
5. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara kebijakan pimpinan Balitbang Depdagri dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.385), Pegawai Balitbang Depdagri menghendaki kebijakan pimpinan yang dapat meningkatkan kualifikasi pegawai sehingga dapat menjadi peneliti. Berdasarkan temuan ini maka peningkatan produktivitas pegawai di Balitbang Depdagri dapat ditempuh dengan peningkatan tiga faktor yaitu fasilitas penelitian, kemampuan atau keahlian pegawai, dan kebijakan pimpinan yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk mengembangkan diri.