Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Mulai dari pendirian hingga pembubaran, semuanya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pengalihan status badan hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentunya juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Proses pengalihan tersebut sebelumnya harus didahului oleh pembubaran dan likuidasi perseroan untuk menghilangkan status badan hukum yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Namun proses pembubaran dan likuidasi tersebut tidak dilaksanakan hingga selesai oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Hal itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan status rumah sakit tersebut.

---

ABSTRACT
Limited Liability Company is one of business entity incorporated under the Law of Limited Liability Company in Indonesia. In conducting all their activities, the Companies subject to the provisions of Limited Liability Company Act applies. Starting from the establishment until the dissolution, everything should be in accordance with the provisions of the legislation. The transfer of legal entity status of PT Rumah Sakit Pasar Rebo into Technical Implementation Unit of RSUD Pasar Rebo must be subjected to the provisions of the law. The transfer process previously must be preceded by the dissolution and liquidation of the company to eliminate the status of legal entity which is owned by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. However, the process of dissolution and liquidation is not completed by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. This thesis discusses the dissolution, liquidation, and termination liability legal entity in terms of legislation and regulations. This thesis also discusses the impacts that arise as a result of the transfer status of the hospital.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pemanfaatan rekam medis pasien oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiga yang dimaksud disini adalah kepala sekolah, yayasan, rumah sakit, dan dokter. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai pengaturan rekam medis menurut hukum kesehatan, pertanggungjawaban rumah sakit menurut hukum kesehatan, dan analisis sengketa medis terhadap putusan No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap pemanfaatan rekam medis pasien. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipelogi deskriptif. Dimana penelitian ini membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menerapkan Doktrin Central Responsibility. Sedangkan, dalam Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis disebutkan bahwa pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap rekam medis, dan Pihak Ketiga dalam putusan No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam memberikan pelayanan medis, rumah sakit dan tenaga medis harus memperhatikan hak-hak pasien, antara lain hak atas informasi, hak meminta persetujuan terlebih dahulu untuk dilakukan tindakan medis dan pemberian rekam medis kepada pihak ketiga.

---

This thesis discusses the legal responsibilities of hospitals for the use of medical records of patients by third parties, where the third parties questioned here are the principal, foundation, hospital, and doctor. Hospitals according to health laws, hospital responsibilities according to health laws, and analysis of medical disputes regarding decision No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS regarding the accountability of the hospital to the patient's medical record. This research is normative juridical research and discussed in terms of its nature using descriptive typology. Where this study discusses the object of research from the standpoint of law and applicable provisions. The results of this study are Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals that implement the Responsibilities of the Doctrine Center. Meanwhile, in Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 concerning Medical Records which require the leadership of the hospital to be responsible for Medical records, and Third Parties in decision No. 269/PDT.G/2014/PN.BKS can be held accountable Stipulated in Article 1365 of the Civil Code. In providing medical services, hospitals and medical personnel must pay attention to the rights of patients, including the right to information, the right to seek prior approval to take medical action and provide medical records to third parties.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap dokter tetap dan dokter tidak tetap. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter tetap dan tidak tetap menurut hukum positif di Indonesia, serta pengaturan dan hubungan hukum rumah sakit dengan dokter tetap dan dokter tidak tetap. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi RSUD Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia, tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter tetap dan dokter tidak tetap adalah sama, sesuai dengan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta hasil studi RSUD Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan pelaksana yang mengatur ketentuan tanggung jawab rumah sakit secara tegas. ...... This research discusses the hospital legal liability to permanent doctor and non-permanent doctor. This research focuses on the hospital legal liability to permanent doctor and non-permanent doctor according to positive law in Indonesia. The discussion conducted through literature study and study of RSUD Kota Depok. This research uses normative juridical with qualitative method. The result of the research shows that in Indonesia, hospital has the same liability toward permanent doctor and non-permanent doctor, in accordance with Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code and Article 46 of Law No. 44 Year 2009 concerning Hospital. As the outcome, this research suggests the government to issue implementation of regulations concerning hospital liability strictly.