Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketika pemimpin rezim Orde Baru, Soeharto, dijatuhkan oleh gerakan reformasi rakyat Indonesia pada bulan Mei 1998 harapan berlangsungnya sebuah pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang demokratis menjadi keinginan semua pihak. Semua pihak tentunya tidak ingin lagi melihat adanya berbagai bentuk intervensi dan pemerintah pusat yang berlebihan di luar aturan hukum yang ada, seperti yang tampak pada praktek pemilihan di era Orde Baru. Namun kenyataan justru tidak menunjukkan sebuah perubahan yang signifikan. Bahkan konflik muncul akibat bentuk intervensi seperti di era Orde Baru terlepas dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Studi ini berfokus pada konflik Internal PDI-P antara Megawati (DPP) dan Tarmidi Suhardjo (DPD) dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode Tahun 2002-2007. Metode penelitian yang digunakan studi ini meliputi empat aspek. Pertama, pendekatan kualitatif. Kedua, tipe penelitian deskriptif analitis. Ketiga, teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (interview indepth), data sekunder dengan studi kepustakaan. Keempat, teknik analisis dengan kualitatif. Adapun temuan-temuan yang dihasilkan dari studi ini dengan menggunakan metodologi di atas meliputi; Legitimasi hukum yang telah diperoleh oleh Sutiyoso berupa ketetapan DPRD DKI Jakarta tentang mengakuan oleh DPRD DKI Jakarta sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode Tahun 2002-2007, dan penetapan atau pelantikan oleh Presiden RI setelah sebelumnya dipilih secara sah oleh sebagian anggota DPRD DKI Jakarta menunjukkan bahwa secara hukum Sutiyoso adalah Gubernur DKI Jakarta Periode Tahun 2002-2007. Meskipun Sutiyoso terpilih sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku, namun munculnya berbagai kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group) yang menolaknya sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan indikasi tidak maksimalnya legitimasi politik yang diperolehnya, Bahkan dukungan yang diberikan oleh Megawati (DPP) terhadap Sutiyoso tidak memperkuat legitimasi politik tersebut, karena Megawati (DPP) melakukannya di luar prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara umum. Begitu pula tampilnya elemen kekuatan politik masyarakat baik kelompok kepentingan (interest group) maupun kelompok penekan (pressure group) dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang memperjuangkan aspirasi dan calonnya masing-masing harus dipandang sebagai sebuah bentuk partisipasi politik masyarakat Jakarta yang memberi kontribusi terhadap proses demokrasi terutama pada mekanisme pencalonan dan pemilihan. Karena itu adanya penilaian bahwa sejumlah aksi atau demonstrasi tidak murni atau ditunggangi tentu tidak relevan lagi dibicarakan dalam kaitannya dengan proses-proses politik yang terkait dengan kekuasaan dan kepentingan. Selanjutnya, adanya pengakuan anggota DPRD DKI Jakarta terutama anggota DPRD dari Fraksi PDI-P bahwa diantara mereka tidak diperintah memilih Sutiyoso dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kebohongan publik. Sebab munculnya rekomendasi Megawati (DPP) Nomor: 94911NIDPPIVII12002 tanggal 15 Juli 2002 yang memerintahkan agar Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta memilih Sutiyoso setidaknya membuktikan adanya penyimpangan dalam proses politik. Dan penyimpangan itulah yang menjadi hakekat dari sumber konflik internal PDI-P antara Megawati (DPP) dan Tarmidi (DPD). Konflik muncul karena Megawati (DPP) tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokratisasi, yang berarti pula telah melanggar pokok-pokok pikirannya sendiri yang pernah dilontarkan ke publik sebelum menjadi Ketua Umum PDI-P. Dan sebagai dampak dari penyimpangan ini tidak hanya membuat Tarmidi Suhardjo dipecat sesuai Surat Nomor: 205/DPP/KPTSI/X/2002 tanggal 8 Oktober 2002 dan keluar dari PDI-P, tetapi akan mempengaruhi perolehan suara PDI-P pada pemilu 2004. Dukungan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI-P dan sebagai Presiden terhadap Sutiyoso merupakan bukti bahwa penguasa cenderung mempertahankan kekuasaannya. Karena itu dukungan Megawati terhadap Sutiyoso dalam pemilihan Gubennir/Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode Tahun 2002-2007 tidak lepas dari kepentingan jangka pendek dan jangka panjang Megawati (DPP). Kepentingan jangka pendek Megawati berupa kepentingan ekonorni dan jaminan stabilitas sisa masa jabatannya. Sedangkan untuk jangka panjang kepentingan Megawati (DPP) berupa naiknya kembali elit PDI-P dipanggung politik nasional setelah memenangi permilu 2004. Karena itu terpilihnya Sutiyoso yang sangat ditentukan oleh adanya kekuatan politik DPP PDI-P harus dilihat sebagai bagian dari proses tawar menawar politik (bargaining) antara kepentingan Sutiyoso yang ingin terpilih kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode Tahun 2002-2007 dan kepentingan Megawati yang ingin agar masa kekuasaannya yang tanggal beberapa bulan lagi dapat bertahan, serta kepentingan PDI-P untuk pemenangan pemilu 2004. Namun bagaimanapun juga intervensi Megawati (DPP) dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan mendukung Sutiyoso yang bukan kader PDI-P patut disesalkan oleh kader dan massa PDI-P, karena Megawati selaku Ketua Umum Partai dalam mengeluarkan rekomendasi dalam mendukung Sutiyoso tidak didahului dengan menjelaskan ke seluruh massa pendukungnya bahwa dukungannya terhadap Sutiyoso adalah demi kepentingan kekuasaannya dan kepentingan PDI-P.

Abstrak :
Gerakan reformasi politik di Indonesia menuntut perubahan politik mendasar. Reformasi politik menghendaki adanya keterbukaan politik yang luas, sehingga muncul banyak partai politik. Pemilu tahun 1999 di DKI Jakarta menghasilkan wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta. Pemilu tersebut mengantarkan PPP sebagai partai politik pemenang kedua, yang mempunyai peran signifikan di dalam mengeluarkan aspirasi konstituennya. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana interaksi politik anggota Fraksi PPP dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2002. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dari sumber informan, melalui wawancara mendalam (indepth interview) dari suatu penelitian lapangan (field research). Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai buku dan dokumen tertulis, melalui suatu penelitian kepustakaan (library research). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik, teori partai politik. teori elit. dan teori komunikasi politik. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002 FPPP DPRD DKI Jakarta belum berperan secara memadai, karena belum ada interaksi politik yang baik. Baik antar anggota FPPP maupun dengan fraksi lainnya. Pada awalnya FPPP merupakana satu-satunya fraksi yang menggulirkan calon gubernur berasal dari betawi asli dan wacana pemlihan secara langsung. Ide ini tidak berhasil diperjuangkan. Kemudian Hamzah Haz, selaku Ketua Umum DPP PPP yang juga sebagai Wakil Presiden RI, mendorong FPPP berkoalisi dengan FPDI-P dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002, hal ini pun tidak berhasil dijalankan. Dalam proses politik selanjutnya terjadi interaksi politik antar fraksi di dalam dewan secara ketat, di mana kemampuan memanfaatkan peluang politik sangat menentukan. FPPP hanya mendasarkan perhitungan suara hasil pemilu tahun 1999, akibatnya perhitungan tersebut tidak tepat dan pasangan yang diunggulkan FPPP, Sutiyoso dan Chudlary kurang mendapat dukungan. Sedangkan pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo mendapat dukungan dari FPDI-P, FPG, dan FPKP, ditambah rekomendasi dari Megawati Sukarno Putri yang juga merupakan Presiden R.I. Hal tersebut membuat pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2002-2007.

---

The Role of Partai Persatuan Pembangunan's Faction Members in DPRD DKI Jakarta in Succeeding the Governor of DKI Jakarta, A. Study Case on the 2002 Election of DKI Jakarta's Governor Position.Political reformation movement in Indonesia demanded for significant political changes. Political reformation looked for a wider political openness which led to the emergence of many political parties. The 1999 local election at DKI Jakarta had selected member of local parliament (DPRD DKI Jakarta), in which Partai Persatuan Pembangunan (PPP) became the second winner with significant role as a channel of its constituent's aspiration. The core problem of this research is how members of PPP faction in DPRD DKI Jakarta interact politically during the 2002 Election of the Governor of DKI Jakarta. This research is a descriptive qualitative research. Data collected through 2 sources: primary data in the form of in-depth interview and secondary data in the forms of books, newspapers and meeting reports. The unit of analysis used the organization, focusing on the observation on individual members. The whole problems are analyzed descriptively. The collection of data was conducted by library research and field research. The theories that used in this research are political representative theory, political parry theory, elite theory, and political communication theory. During the 2002 Election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta, the PPP faction of DPRD DKI Jakarta have not played significant role due to the lack of good political interaction, between members of PPP faction and with other factions. In the beginning, PPP faction in DPRD DKI Jakarta was the only faction who demanded the candidate of DKI Jakarta's governor came from indigenous Betawi and the election process to be held directly. These demands failed to get supports due to the lack of preparation on many things. Hamzah Haz as the chairman of PPP as well as Vice President of Indonesian Republic underlined the importance of Vice President position to be maintained, which called upon coalition to be established between PPP and PDI-P faction. It was clear depicted in the PPP faction struggle to place Tarmidi Suhardjo (from PDI-P faction) and Chudlarv (PPP faction) as candidates of Governor and Deputy Governor. In the following election process, the political interaction between various factions inside the DPRD DKI Jakarta taken place very fierce, where the ability to take advantage of chances became very important_ PPP faction only took account the support based on the result of 1999 election, hence they miscalculate and the PPP faction's candidates, Sutiyoso-Chudlarr, did not get enough support. Meanwhile the candidate Sutiyoso-Fauzi Bowo got the supports from PDI-P, PG and PKP factions as well as Megawati Soekarno Putti's recommendation, the President at that time. This made Sutiyoso and Fauzi Bowo won the DKI's Governor Election for the period of 2002-2007.

Abstrak :
Demokratisasi di Indonesia telah merebak disegala bidang, bukan saja dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi lebih jauh lagi, pemilihan kepala daerah pun sudah memakai mekanisme pemilihan langsung. Dengan payung hukum yang sudah disediakan dalam hal mekanisme, mulai dan langkah-langkah persiapan sampai dengan saat pemilihan kepala daerah, bahkan antisipasi bila terjadi sengketa pun sudah dibuatkan peraturan perundangannya. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, untuk sengketa Pilkada telah diatur bahwa kewenangan penyelesaiannya oleh Panwas untuk sengketa dalam proses penyelenggaraan Pilkada, sedangkan untuk sengketa hasil penghitungan suara Pilkada, ditangani oleh Lembaga Peradilan. Lembaga peradilan yang ditunjuk oleh Undang-Undang tersebut adalah Mahkamah Agung. Dalam hal pemilihan kepala daerah Kabupaten dan Kota, Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi, dalam lingkup Peradilan Umum, yang putusannya bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Yang menjadi permasalahan adalah ketika putusan Pengadilan Tinggi dalam sengketa pilkada tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut. Pada kenyataannya dalam menyelesaikan persoalan diatas, para pihak dapat melakukan terobosan hukum dengan melakukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memang mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, pendelegasian kewenangan dan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi dalam hal kewenangan menyelesaian sengketa hasil penghitungan suara Pilkada dapat ditarik kembalildiambil alih oleh Mahkamah Agung dan kemudian diselesaikan sendiri oleh Mahkamah Agung, bilamana Pengadilan Tinggi telah melampaui kewenangan yang diberikannya, yaitu hakim telah melakukan kesalahan yang nyata. Dan ini juga merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dan mahkamah Agung kepada lembaga peradilan dibawahnya. Menjadi permasalahan berikutnya adalah selama proses peninjauan kembali dalam hal sengketa pilkada tentunya didaerah yang sedang bersengketa tersebut belum ada kepala daerah yang difinitif. Ini tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja dari pemenntahan daerah, apalagi kalau putusan peninjauan kembali berlarut-larut tidak kunjung selesai. Untuk itu perlu dibuat aturan baru atau diamandirnya peraturan yang sudah ada, dan dimasukkan klausul yang berkenaan dengan berapa lama proses peninjauan kembali yang berkenaan dengan sengketa pilkada tersebut dapat diselesaikan oleh Mahkamah Agung.

Abstrak :
Perubahan partai politik setelah rezim Orde Baru membawa konsekuensi serius bagi peran partai politik. Pertama, adanya pergeseran peran partai politik dari aktor di pinggiran kekuasaan menjadi aktor utama yang berperan membentuk kekuasaan politik. Kedua, adanya keharusan partai politik melakuka reformasi internal untuk tujuan memenangkan kekuasaan politik sekaligus menjawab tuntutan publik. Ketiga, terkait keterlibatan partai politik dalam pemilihan untuk mengisi jabatan politik dan jabatan politik. Partai politik lalu dihadapkan pada paradigma baru yaitu bekerja profesional, memiliki kemampuan bekerjasama atau bernegosiasi dengan partai lain dalam meraih kemenangan, serta melihat konstituen sebagai aset atau kapital yang harus terus dikumpulkan dan dipelihara. Salah satu strategi memenangkan pemilihan umum adafah melalui koalisi politik. Koalisi partai politik membentuk pemerintahan dan untuk memperkuat posisi tawar dalam proses politik di parlemen atau kabinet, menjadi hal tak terhindarkan dalam kehidupan partai di era reformasi ini. Fenomena tersebut dianggap wajar mengingat hasil Pemilu 2004 menghasilkan kekuatan partai yang terfragmentasi secara berimbang. Hal ini membuat keputusan membentuk koalisi menjadi tak terhindarkan. Salah satunya yang terjadil dalam pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada). Pilkada yang dimuiai pada Juni 2005 menjadi arena politik baru bagi partai-partai politik. Dari 211 Pilkada pada 2005, ada 126 Pilkada yang dimenangkan oleh pasangan yang diusung koalisi partai. Sedang 85 lainnya dimenangkan oleh pasangan salon yang didukung partai tanpa koalisi. Bagi partai, koalisi dalam Pilkada memiliki kekhasan yang patut dicatat, yaitu: (1) secara kuantitas formasi koalisi bisa sangat banyak yang disebabkan oleh banyaknya pemilihan; (2) adanya kebutuhan pemetaan yang memungkinkan pengurus pusat partai memberikan kebebasan relatif pada pengurus daerahnya untuk memutuskan koalisi; dan (3) kecenderungan pofa koalisi dalam Pilkada yang sangat menyebar dan nyaris sulit untuk diramalkan. Salah satu kasus yang diamati untuk menunjukkan kecenderungan tersebut adalah Pilkada Provinsi Banten pada 26 Tesis ini menggunakan tiga kerangka teori untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertama adalah teori koalisi politik dari William Riker yang menekankan prinsip ukuran (Minimal Winning Coalitions) dan Robert Axelrod yang menekankan prinsip kedekatan preferensi kebijakan (Minimal Connected Winning). Kedua, teori pilihan rasional untuk melihat kontestasi pilihan-pilihan kepentingan yang menjadi dasar pengambilan keputusan para aktor untuk berkoalisi. Keputusan berkoalisi adalah sebuah pilihan rasional dalam rangka memaksimalkan kepentingan atau keuntungan yang dapat diraih. Ketiga, adalah teori oligarki dari Robert Michels. Teori ini digunakan untuk melihat pengaruh struktur partai dalam mempengaruhi pembentukan koalisi partai. Setidaknya ada lima faktor yang diuji dalam tesis ini - mengacu pada kasus Pilkada Banten- untuk melihat pengaruhnya dalam pembentukan koalisi partai. Pertama adalah pemetaan kekuatan politik di DPRD. Tingkat pengaruh faktor ini sedang karena diperlukan untuk memenuhi persyaratan pencalonan 15% suara atau kursi. Tetapi calon dapat saja membentuk koalisi dengan partai-partai non parlemen jika diperlukan. Kedua, pertimbangan platform partai dalam pembentukan koalisi, apakah sifatnya ideologis atau pragmatis. Tingkat pengaruh faktor ini rendah karena partai pada dasarnya dapat membangun koalisi dengan partai manapun tergantung pemaksimalan kepentingan yang dapat diraih. Faktor ketiga adalah mekanisme internal penjaringan oleh partai politik. Tingkat pengaruh faktor ini rendah karena tidak ada keharusan partai melakukan penjaringan internal, dan kalaupun dilakukan, hasilnya tidak mengikat atau dapat dibatalkan oleh pengurus pusat. Keempat adalah peran dewan pengurus pusat (DPP) partai. Tingkat pengaruh faktor ini tinggi karena rekomendasi atau persetujuan DPP bersifat mutlak sehingga tidak ada alternatif lain bagi pengurus daerah selain mengikuti petunjuk DPP. Dan kelima adalah peran figur bakal calon kepala daerah. Tingkat pengaruh faktor ini tinggi dalam pembentukan koalisi karena figur yang mendanai penggalangan dukungan selama pencalonan. Partai politik secara institusi biasanya tidak rnengeluarkan materi untuk mendukung pencalonan kepala daerah.

---

The post new order change within political parties brought serious consequences towards their role: These include: the shift within the political parties' role from being marginal actors in the national power sphere, towards assuming a main role in the formation of political power; political parties being obliged to conduct internal reforms for the sake of winning the contested political power and in order to answer public demands; political parties' involvements in elections dedicated towards filling political position slots. Political parties were then introduced to a new paradigm which encompassed virtues such as professionalism, ability to cooperate and negotiate with other parties in the attempt of winning the election, and in how they were to view constituents as valuable assets of which supports must always be gathered and preserved. One of the strategies in winning political elections is by creating political coalition(s). Political coalitions in building a new government and in order to create a better bargaining power in the parliamentary or cabinet political processes have become an inevitable phenomenon in this post-reform era. This phenomenon was considered as an obvious one due to the fact that the 2004 election had bred out a fragmentated and balanced political party power configuration. Such configuration later induced many parties to form coalitions as a necessity to anticipate the situation in other elections, as can be seen in the direct regional leader election ("Pemilihan Kepala Daerah Langsung" - PiLKADA). The Pilkada, which began on June 2005, became a new arena for political parties. From over 211 Pilkada held in 2005, 126 of them were won by candidates supported by party coalitions, while another 85 were won by candidates supported by parties not engaging in coalitions. For many parties, the coalitions made during the Pilkada had certain features: (1) Quantitatively, the abundance of coalitions was made possible due to the many elections held; (2) mapping requirements made many central party officials to allow greater freedom for their local agents to decide coalitions; (3) the tendency within Pilkada coalition patterns exhibited a divergent and unpredictable trend. One of the examined which showed such tendency was the Banten Province Pilkada held on November 26, 2006 in which 4 candidate pairs who participated in this event were all supported by political party coalitions. This thesis applies three theoretical frameworks in order to answer its research question. The first one is political coalitions theory by William Riker, which emphasizes the measurement principle (Minimal Winning Coalitions), and Robert Axelrod, which emphasizes the policy preference connectedness principle (Minimal Connected Winning). The second one is the rational choice theory which will be used to analyze the contestation of interest choices, which serves as a basis for actors' decision making to form coalitions. Such decision can be seen as a rational choice in order to maximize an actor's interest and benefits. The third theoretical framework applied here is oligrarchic theory by Robert Michels. This theory will be used to view how party structures influence the decision to form coalitions. There at least five factors which this thesis seeks to analyze, referring to the Banten Pilkada case, in order to see their effect to party coalition formations. The first factor is the political power mapping in DPRD level. This factor's level of influence is medium, due to its function to fulfill the 15% vote or chair requirement. However, candidates may likely form coalitions with non-parliamentary parties if necessary. The second factor is the party platform considerations in coalition formations, whether they include the involvement of ideological preferences or more pragmatic stances. The influence level of this factor can bee deemed low due to the fact that most parties are likely to build coalitions with any party depending on the interest maximization which can be gained. The third factor is the internal networking mechanisms by political parties. This factor's level of influence is low due to the inexistence of requirements by parties to conduct internal networkings. However, if such mechanism is to occur, the results would likely to be non-bounding or cancellable according to the decision of central organizers. The fourth factor is the role of party's central organizing board (Dewan Pengurus Pusat - DPP). This factor has a high level of influence due to the absolute recommendation or agreement made by the DPP which in turn negates all other alternatives for local organizers to follow except the ones established by the DPP. The fifth factor is the role of local leader candidates. This factor is highly influential in determining the coalition formation due to the role of certain figures who financially support the candidates. Political parties are normally refrained from committing material supports during the local leader elections.

Abstrak :
ABSTRAK
Setelah Reformasi (21 Mei 1998), lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai jawaban atas tuntutan desentralisasi yang terns menggema. Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung periode 2003-2008, telah dilakukan oleh DPRD provinsi Lampung dan setelah melalui uji publik selama tiga hail, DPRD provinsi Lampung meminta pengesahan dart Presiden (4 Januari 2003). Namun, Presiden RI tidak memberikan pengesahan kepada pasangan terpilih (Alzier-Ansyori) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, justru Presiden membuat Keppres No. 8 Tahun 2003, tanggal 27 Januari 2003, tentang Penugasan Khusus Menteri Dalam Negeri dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya merujuk pada Keppres tersebut, Menteri dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 121.27-63 Tahun 2003, tanggal 4 Februari 2003, tentang Penunjukkan Tursandi Alwi sebagai Pelaksana Tugas Harian Gubernur Lampung. Pada 1 Desember 2003, Mendagri membuat SK No. 161.27-598 tentang Pembatalan Keputusan DPRD Lampung tentang Penetapan Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2003-2008 serta surat No. 121.27/2989/SJ, perihal Pemilihan Gubernur dan Wagub Lampung periode 2003-2008. Berikutnya, lahir Kepres No. 262/M Tahun 2003, tanggal 2 Desember 2003 tentang Pengangkatan Tursandi Alwi sebagai Pejabat Gubernur Lampung. Alzier--Ansyori menggugat SK dan surat Mendagri tersebut, putusan PTUN Jakarta yang dikuatkan oleh putusan PT. TUN Jakarta menyatakan SR dan surat Mendagri tersebut tidak sah dan hares segera diusulkan kepada Presiden agar keduanya ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Berbeda dengan Putusan Kasasi M.A. RI No. 437.K/TUN/2004 tanggal 17 Juni 2005 menyatakan SK dan Surat Mendagri tidak sah, tetapi tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) karena berubahnya keadaan dilapangan yaitu telah terjadi pemi.lihan ulang oleh DPRD sehingga telah diangkat Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang bare (periode 2004-2009) berarti gugatan penundaan pelaksanaan SR Mendagri tidak perlu dipertimbangkan lags. Metode Penelitian tesis ini ialah deskriptif analitis dengan studi kasus pada pilgub Lampung periode 2003-2008 dan dengan mengkaji putusan kasasi, metode pendekatan ialah normatif empiris (dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku dikaitkan dengan keadaan yang menjadi kenyataan), alat pengumpulan data pada tesis ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (interview), analisis data pada tesis ini bersifat kualitatif, yaitu dengan mengandalkan data primer yang diolah dan dipadu padankan dengan data sekunder, untuk mengkaji peristiwa yang terjadi yaitu pilgub Lampung yang dibatalkan oleh SR. dan surat Mendagri.

Abstrak :
Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu terdapat fenomena yang menarik, yakni pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahja yang terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017. Kemenangan gubernur terpilih ini menjadi hal yang diluar perkiraan publik sebelumnya. Penelitian yang bersifat kualitatif dengan analisis isi dan deskriptif keruangan ini membahas kemenangan gubernur terpilih dengan mengungkap karakteristik ruang yang membentuk dan menggambarkan kemenangan gubernur terpilih di kecamatan yang merupakan salah satu daerah yan menjadi tolak ukur kekuatan politik dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yakni Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ruang kemenangan gubernur terpilih, berada pada lokasi bercirikan perumahan teratur yang didominasi pemilih berorientasi pada faktor etnis dan ketokohan, dimana para pemilih ini sebagian besar beretnis Jawa, kelompok usia diatas 40 tahun, tingkat pendidikan yang tergolong dasar dan menengah, dengan sebagian besar pekerjaannya adalah wiraswasta dan ibu rumah tangga. Sehingga nilai ruang kemenangan gubernur terpilih yang tergolong klasifikasi tinggi berada di sebagian besar RW di Kelurahan Pasar Minggu, Cilandak Timur, dan Ragunan. Sedangkan nilai ruang kemenangan yang tergolong klasifikasi rendah berada di sebagian besar RW di Kelurahan Jati Padang, Pejaten Barat, dan Kebagusan. ......On the Jakarta governor election in 2012, there was an interesting phenomenon, that is the pair Joko Widodo and Basuki Tjahja elected as Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta for the 2012-2017 period. This victory was elected governor a thing beyond previous public estimates. The research which is qualitative with content analysis and spatial descriptive discusses victory of elected governor by revealing the characteristics that make up a victory and describe the space value of a victory in the district governor-elect who is one area as a benchmark of political power in the elections of Governor of Jakarta, that is Pasar Minggu Subdistrict, South Jakarta. The results showed that the space characteristics of the governor-elect’s victory is at a location which is predominantly characterized by irregular housing oriented voters ethnic factors and persona, in which voters are mostly ethnic Javanese, above 40 years age group, education level are classified as primary and secondary, with most great work is self-employed and housewives. So the space value of winning a governorelect who belong to high classification are largely RW in Pasar Minggu, East Cilandak, and Ragunan. While the space value of a win is a relatively low classification in most of the RW in Jati Padang, West Pejaten, and Kebagusan.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai dinamika yang dialami oleh kandidat, masyarakat, dan peran agen lain dalam membentuk dan menentukan proses kontestasi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konversi kapital para kandidat sebagai agen sosial, sangat dipengaruhi oleh strategi yang mereka gunakan. Dimana pada saat yang sama, masyarakat juga melakukan kalkulasi dan pada akhrinya berdinamika berdasarkan strategi kandidat tersebut. Namun sikap politik masyarakat itu nyatanya juga dipengaruhi kuat oleh keberadaan agen lain, media massa yang ternyata begitu otoritatif terhadap sikap dan pilihan masyarakat. ...... The focus of this study is the social dynamics that happened in Jakarta Governor Election 2012, among candidats as social agent, people, and other agen that creating and determining how the contestation going. As a qualitative researche with explanative purpose, this study show that capital conversion used by candidat is determined by how their strategy, and the strugle among people as a practice of habitus that they have. One important poin to note is that people choice in this proces is influenced by how the mass media creating it’s reality, by the means of their symbolic capital.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis penyebab kekerasan politik dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan kaitannya dengan politik identitas. Penelitian ini menggunakan konsep Hate Spin Cherian George (2016) sebagai konsep utama penelitian dan didukung dengan teori konflik sosial-agama Clifford Geerzt (1981) dan teori kekerasan Johan Galtung (1997). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan bukan terjadi karena adanya mobilisasi dari wirausahawan politik yang terepresentasikan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan Teman Ahok dengan menggunakan identitas, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat sebagai bentuk ketersinggungan massa akan sebuah penghinaan atas dasar agama. ...... This study analyzes the causes of political violence in the DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017 and its relation to political of identity. This study employs the concept of Hate Spin of Cherian George (2016) as the main concept which is supported by two theories of social-religious conflict of Clifford Geerzt (1981) and violence theory of Johan Galtung (1997).  Employing qualitative methods with case study design, this research suggests that violence did not occur because of the mobilization of political entrepreneurs represented by Front Pembela Islam (FPI) and Teman Ahok in using identity. The violence grew out to public awareness as a form of offense to the masses would be an insult on the basis of religion.

Abstrak :
ABSTRAK
Bagi masyarakat daerah kota, personal characteristic merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk memilih pemimpin, etnis salah satunya Lieske, 1989 . Etnis bagi individu bukan hanya sebagai kelompok sosial saja, namun sebagai bagian dari identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran ethnic identity sebagai moderator hubungan antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Putaran kedua. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 286 orang yang terdiri dari 115 orang dengan latar belakang etnis Tionghoa dan 171 orang dengan latar belakang etnis Jawa. Data dalam penelitian ini diambil secara online sebelum pemilihan berlangsung. Hasilnya membuktikan bahwa ethnic identity tidak memiliki efek moderasi antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun terdapat perbedaan perilaku memilih yang signifikan antara kelompok etnis Tionghoa dan Jawa dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

---

ABSTRACT
For urban people, personal characteristic is one of the factors considered for choosing a leader, ethnic one of them Lieske, 1989 . Ethnicity for every individual is not a social group, but one is able to further assess its attachment to the ethnic group they have. This study to assess the role of ethnic identity as a moderator relationship between ethnic groups and voting behavior in the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. This study involved two ethnic groups to the background of the candidate for governor to be elected. Participants in the study numbered 286 people consisting of 115 people with Chinese background and 171 people with Javanese ethnic background. The data in this study was taken online before the election took place. The result present that ethnic identity has no moderate effect between ethnic group and voting behavior in Jakarta 2017 Governor Election. However, there were significant differences in voting behavior between Chinese and Javanese ethnic groups in the 2017 Jakarta Gubernur election.