Ditemukan 98 dokumen yang sesuai dengan query
Bastianon
"
Di bidang pengadaan barang dan jasa untuk publik diperkirakan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hampir mencapai Rp 100 triliun. Pembocoran itu dilakukan melalui menggeiembungkan harga barang dan dengan cara menambahkan volume barang yang akan dibelanjakan. Mekanisme pengadaan barang dan jasa hampir sebagian besar dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan tidak terbuka kepada publik. Semua hal itu bisa terjadi karena mekanisme aturan dan sanksi hokum terhadap penyalahgunaan anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14489
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Desy Shinta Dewi
"
Pengadaan barang/jasa (PBJ) saat masa pandemi COVID-19 sangatlah vital dalam keberlangsungan operasional RS. Terdapat mekanisme khusus yang tertuang dalam SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pembaharuan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ pemerintah. PBJ paling signifikan terdapat pada kebutuhan APD serta renovasi ruangan hal tersebut membuat RS harus memiliki anggaran khusus dalam penanganan COVID-19. Kondisi tersebut membuat pengeluaran RS menjadi lebih tinggi dan keadaan tersebut akan memberi ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bhekti Arum Lestari
"
ABSTRAK
Dukungan terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika terus dilakukan BNN
seiring dengan semakin tingginya angka penyelundupan narkotika di Indonesia. Salah
satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pengadaan satwa anjing pelacak, peralatan, dan
perlengkapannya pada tahun 2016. Melalui pendekatan postpositivisme dan metode
penelitian kualitatif tesis ini menganalisa terkait dengan pengadaan satwa anjing
pelacak, peralatan, dan perlengkapannya dalam empat perspektif yaitu context, input,
process, dan product. Hasilnya menunjukan bahwa terdapat ketidaktepatan penempatan
pengadaan satwa anjing pelacak, peralatan, dan perlengkapannya di dalam program
dukungan manajemen dan pelaksanaan ...
"
2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Saor Eirene
"
Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 mengatur proses pengadaan barang/jasa untuk penunjukan langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan dua tahap, teorisasi dan empirisasi. Penelitian dilakukan kepada dua kelompok responden, kelompok Auditor dan Auditee dengan menggunakan metode statistika deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan ada 6 faktor permasalahan aplikasi aturan keadaan darurat pada pengadaan barang/jasa secara penunjukan langsung, yaitu Tidak ada keharusan pemerintah daerah yang terdekat untuk wajib memberikan bantuan pada daerah yang terkena bencana, ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T33731
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andi Muhammad Ilham
"
Tesis ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan e-Procurement di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan menggunakan indikator (1) transparansi dan akuntabilitas (2) akses pasar dan persaingan usaha yang sehat (3) efisiensi (4) monitoring dan audit (5) kebutuhan akses informasi yang realtime. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner dan wawancara secara mendalam, melibatkan 200 responden terdiri dari 180 perusahaan pemasok dan 20 pegawai Pemda Kab. Kuantan Singingi sebagai panitia ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T38673
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Budi Prayitno
"
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T47509
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pasaribu, Herbert Kaplan
"
Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk dengan adanya pengecualian penawaran tender wajib yang wajib dilakukan oleh Industrial Bank of Korea selaku pihak yang mengambilalih perusahaan terbuka. Keberadaan pengecualian dilakukannya penawaran tender wajib menghilangkan kesempatan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk agar saham yang mereka miliki dibeli oleh pengendali baru dengan harga yang sama dengan harga pengambilalihan atau harga yang lebih tinggi. Atas dasar tersebut, apakah terdapat perlindungan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anggit Nuzula Rahmadi
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administarsi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arsa Mufti Yogyandi
"
Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45030
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Claudya Putri Dewanti
"
Bermula dari silang pendapatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam menentukan bentuk divestasi atas pembelian 7% saham divestasi PT NNT 2010 oleh Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Divestasi tersebut dimaknai Pemerintah sebagai Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sedangkan menurut DPR divestasi tersebut merupakan Penyertaan Modal Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library