Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andhika Padmawan
Analisis hukum jaminan pemerintah pada public private partnership yang telah berjalan studi kasus proyek penyediaan dan pelayanan air minum kabupaten tangerang = Legal analysis of government guarantee to operating public private partnership case study drinking water supply and services project tangerang regency
" Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53861
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gati Rahmanah
Jaminan pemerintah kepada investor di bidang ketenagalistrikan akibat wanprestasi PT Perusahaan Listrik Negara Persero berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik = An analysis of the government guarantee to electricity investors caused by PT Perusahaan Listrik Negara Persero breach of power purchase agreement
" Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58571
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Erar Joesoef
Jaminan pemerintah (negara) atas kewajiban hutang investor dalam proyek infrastruktur: studi kasus proyek jalan tol
" Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 34 ayat (3) dan (4) dan juga Garis-Garis Besar Haluan Negara, Pemerintah berkewajiban atas pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada saat kewajiban tersebut dilimpahkan kepada pihak swasta (investor), berdasarkan teori-teori hukum, Pemerintah masih memiliki peranan atas pengelolaan proyek infrastruktur tersebut. Hal ini disebabkan adanya kepentingan publik dan juga adanya pembatasan oleh Pemerintah kepada investor atas faktor¬faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi, khususnya masalah tarif dan pengadaan tanah. Oleh ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T18893
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Priambodo
Aspek hukum atas penjaminan perusahaan umum (Perum) sarana pengembangan usaha terhadap fasilitas kredit "non cash loan" (Bank Garansi) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diperuntukkan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK)
" Dari data pada Bank Indonesia diketahui bahwa sepanjang tahun 2004, kredit Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) telah menunjukkan kinerja yang terus membaik. Sampai dengan bulan September 2004 (Triwulan III-2004), baki debet kredit UKMK telah mencapai Rp. 262,7 trilyun, meningkat sebesar 23,1 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah baki debet kredit UKMK tersebut adalah 50,7% dari total kredit perbankan (Rp. 518,4 trilyun) dan sebagian besar merupakan sektor produktif. Dari jumlah perkembangan kredit yang cukup signifikan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14500
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Kamaluddin Setyawan
Manajemen risiko penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur ketenagakerjaan: studi kasus pada penjaminan program 10.000 MW = Risk management of government guarantees on infrastructure projects: a case study on the guarantee of the 10 000 MW program / M. Kamaluddin Setyawan
" ABSTRAK
Penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur merupakan alternatif pembiayaan yang masih baru di Indonesia. Dengan penjaminan, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur melalui BUMN/swasta tanpa mengeluarkan anggaran dari APBN. Namun demikian, penjaminan tersebut menimbulkan kewajiban kontinjensi yang dapat menimbulkan risiko fiskal. Oleh karena itu, peran manajemen risiko sangat penting dalam mengelola risiko kewajiban kontinjensi atas penjaminan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur di Indonesia, terutama terkait unsur informasi, komunikasi, ... "
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wulan Oktaviani Astuti
Analisis yuridis mengenai strategi pendanaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dalam penyelenggaraan jaminan pemerintah terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Juridical review on the funding strategy of Indonesia infrastructure guarantee fund in the implementation of government guarantees related to public private partnership
" PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero berperan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Pemerintah terkait proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. PT Penjaminan Infrsatruktur Indonesia Persero dalam melakukan Penjaminan dilakukan dengan mekanisme regres yang diajukan ke Penanggung Jawab Proyek Kerjasama PJPK . Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang lebih baik dalam mekanisme Penjaminan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur, yakni dengan cara Reasuransi. Penelitian ini kan membahas dapat atau tidaknya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66742
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kane, Edward J.
The gathering crisis in federal deposit insurance / Edward J. Kane
London: MIT Press, 1985
332.109 73 KAN g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Polontalo, Farly Pahlevi
Tinjauan Yuridis Penjaminan Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur(Penjaminan Pemerintah Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara Untuk Infrastruktur) = Judicial Review of Government Guarantee in Acceleration of Infrastructure Development (Government Guarantee through Direct Loans from International Financial Institutions to State Owned Enterprises for Infrastructure)
" Dalam Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung BUMN berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu PMK No. 189 Tahun 2015 dan PMK No. 101 Tahun 2018 ditemukan beberapa permasalahan antara lain disharmoni norma antara Perpres No. 82 Tahun 2015 dengan peraturan pelaksananya, perbedaan norma dalam studi kelayakan untuk penjaminan pemerintah dengan penjaminan bersama pemerintah dan BUPI serta tidak diaturnya klausul negosiasi dalam peraturan perundang-undangan namun permasalahan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library