Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tata kelola informasi mengacu pada cara organisasi mengelola informasi dan data secara terorganisir, mencakup kebijakan, keamanan dan privasi, serta aksesibilitas informasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses informasi secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tata kelola informasi Tridharma dosen menggunakan sistem informasi Lintar dengan fokus pada monitoring dan evaluasi program studi di FEB Universitas Tarumanagara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Temuan penelitian ini yaitu tata kelola informasi Tridharma dosen belum dilakukan secara maksimal untuk membantu monitoring dan evaluasi program studi di FEB Universitas Tarumanagara. Hal tersebut terlihat dari belum dilakukannya pengorganisasian dan klasifikasi informasi terkait hasil pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen pada sistem informasi Lintar. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola informasi Tridharma dosen untuk membantu monitoring dan evaluasi program studi di FEB Universitas Tarumanagara sehingga dapat memberikan umpan balik dan meningkatkan kinerja Tridharma dosen.

---

Information governance refers to the way organizations manage information and data in an organized manner, including policies, security and privacy, and accessibility of information used to store and access information effectively and efficiently. This research aims to identify the information governance of Tridharma lecturers using the Lintar information system with a focus on monitoring and evaluation of study programs at FEB Tarumanagara University. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected using observation and interview methods. The findings of this study are that the information governance of Tridharma lecturers has not been carried out optimally to assist the monitoring and evaluation of study programs at FEB Tarumanagara University. This can be seen from the lack of organization and classification of information related to the results of teaching, research, and community service carried out by lecturers in the Lintar information system. Therefore, the results of this study are expected to improve the information governance of Tridharma lecturers to help monitoring and evaluation of study programs at FEB Tarumanagara University so as to provide feedback and improve the performance of Tridharma lecturers."

"The emerging field of corporate law, corporate governance and sustainability is one of the most dynamic and significant areas of law and policy in light of the convergence of environmental, social and economic crises that we face as a global society. Understanding the impact of the corporation on society and realizing its potential for contributing to sustainability is vital for the future of humanity. This Handbook comprehensively assesses the state-of-the-art in this field through in-depth discussion of sustainability-related problems, numerous case studies on regulatory responses implemented by jurisdictions around the world, and analyses of predominant strategies and potential drivers of change. This Handbook will be an essential reference for scholars, students, practitioners, policymakers, and general readers interested in how corporate law and governance have exacerbated global society's most pressing challenges, and how reforms to these fields can help us resolve those challenges and achieve sustainability."

"Kementerian pekerjaan umum merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki orientasi pelayanan publik, dengan ujung tombak di bidang pembangunan infrastuktur seperti jalan, sumber daya air, drainase, sanitasi, dan tata ruang. eksistensi kementerian PU sangatlah vital terhadap kepentingan masyarakat. kurangnya kinerja pembangunan infrastrktur baik dari segi efektivitas dan efisiensi akan merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi (kesejahteraan). oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan publik di bidang harus dilakukaan berdasarkan suatu acuan standar.inspektorat jenderal sebagai unit eselon I yang merepresentasikan aparat pengawas intern pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam mengawal kualitas pelayanan publik yang dilakukan kementerian PU agar sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan, atau yang sering dikenal dengan istilah good governance."

"Bangsa Indonesia yang masih dilanda krisis multi dimensi perlu memperbaharui tatanan kehidupannya dengan melaksanakan nilai-nilai good governance agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Seluruh komponen bangsa (pemerintah, swasta, masyarakat) diharapkan menghentikan pertikaian dan eforia demi perbaikan dan penyempurnaan tata kehidupan yang lebih mapan, dengan kata lain reformasi harus menyentuh segala aspek kehidupan. Depdiknas sebagai pengelola anggaran besar di Republik Indonesia ini perlu memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan mecegah terjadinya kebocoran anggaran, serta memperbaiki kinerjanya dengan bekerja keras dan penuh disiplin."

"Good governance is efforts to manage economic and social resources transparently, accountably, and anticipatively involving the state, industry, and society sectors. Implementation of the principles of transparency and accountability will support each element of good government to manage nation well. By doing so, each decision state administrative court can be accountable for the public and the law. Te government (central and provincial level) should encourage industries and communities in every policy and effort to advance the societies. The implementation of good governance is a must, not just a trend in international relationship. Therefore, all officials and staffs of governmental institution and other state organizations should improve their understanding in executing good governance."