Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinter- aksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. keberadaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini."

"Era reformasi telah membawa perubahan paradigma pemerintahan dari aentralistik ke desentralistik dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dihadapkan dengan paradigma sentralistik masa lalu selama 32 tahun, perubahan paradigma tersebut menimbulkan permasalahan yang justru hanya akan menggeser pola scntralistik ke daerah. Di sisi lain gegar desentralisasi menimbulkan persepsi ketidakberdayaan daerah dalam membiayai kcmandinan yang diterima dari pelaksanaan otonomi seluas-luasnya itu. Padahal dilaksanakannya Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan dan kemampuan kepada daerah, schingga dengan kemandiriannya dihadapkan dengan karakteristik geografi daerah, telah melahirkan vitalisasi geopolitik daerah. Berdasarkan hal tcrsebut, maka penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimanakan persepsi geopolitik pimpinan daerah, bagalmanakah kcdudukan geopolitik daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bagaimanakan hubungan vitalisasi geopolitik daerah dengan ketahanan daerah dan bagaimanakah pengaruh persepsi geopolitik pimpinan daerah terhadap hubungan vitalisasi gcopolitlk daerah dengan ketahanan daerah. Untuk mengungkap jawaban permasalahan tersebut diajukan hipotesis: ?Vitalisasi geopolitik daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki hubungan signitikan dengan ketahanan daerah, berkaitan dengan persepsi geopolitik pimpinan daerah.? Dari analisis ketahanan nasional model mikro Sunardi, dapal diketahui potcnsi ketahanan geopolitik Kabupatcn Karanganyar dalam fataran ?Baik" dengan kecenderungan ?Cukup". Dengan menggunakan teknik analisis Tabulasi Silang diketahui persepsi geopolitik pimpinnan daerah ?Tinggi" sebanyak 66 % dan ?Sangat Tinggi" 26 %, persepsi tersebut berada daiam bayang-bayang lekatan geografi ?Rendah? yang rclatif besar yalmi 39,9 %. Sedangkan dalam analisis Tabulasi Silang dan korelasi product moment dapat diksrahui hubungan yang ?Tinggi? antara indikator variabel, baik vitalisasi geopolitik-ketahanan dacrah (kcscsuaian pcrsepsi indikator rata-rata 8,87 % dan dalam korclasi rata-rata O,95), vitalisasi geopolitik-persepsi geopolitik (kesesuaian persepsi indikator rata-rata 86,86 % dan dalarn korelasi rata-rata O,94), nrsepsi geopolitik-ketahanan daerah (kesesuaian persepsi indi.l~:ator rata-rata 75,75 % dan dalam korclasi rata-rata 0,96). Tcmuan tersebut diperkuat oleh hasil perhitungan program SPSS korelasi Tau Kendal ?B? dari variabelnya, masing~masing signiflkan sebesar 0,480, 0,421 dan 0,255. Berdasarkan basil penghitungan berbagai hubungan indikatior dan variabel penelitian di atas, maka dapat disimpulkan melalui pcnghitungan Korelasi Parsial Tau Kendal ?B? bahwa terdapat pcngaruh yang signifxkan dari persepsi gcopolitik pimpinan daerah terhadap hubungan vitalisasi geopolilik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan ketahanan daerah. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil penghitungannya yang mcnunjukkan hubungan melemah dari semula 0,480 menjadi 0,43."

"Korea Selatan sebagai donor baru dalam kerangka kerjasama ODA telah mewarnai wajah baru diplomasi ekonomi di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika, yang selama beberapa dekade didominasi oleh Jepang dan Tiongkok. Pada periode 2008-2013 di bawah kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak, Korea Selatan semakin agresif dalam menjalin kemitraan dengan Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika melalui pemberian Official Development Assistance (ODA). Korea Selatan secara eksplisit meningkatkan proporsi dana ODA untuk kedua regional tersebut. Penulis mencermati, bahwa pendistribusian ODA ke Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika tidak terlepas dari pertimbangan geoekonomi dan geopolitik. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, 'Apa pertimbangan geoekonomi dan geopolitik yang melandasi Korea Selatan dalam pembentukan peta distribusi ODA ke regional Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika periode 2008-2013'. Di dalam penelitian ini penulis berargumen, bahwa pembentukan peta distribusi ODA Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika dilandasi oleh pertimbangan geoekonomi dan geopolitik. Kedua pertimbangan tersebut berdifusi dan saling mempengaruhi satu sama lain, yang kemudian memunculkan kebijakan ekonomi-politik di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika. Untuk membuktikan argumen tersebut, penelitian ini akan menganalisis beberapa hal, yaitu (1) kebijakan perdagangan dan FDI Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika, yang mencakup peningkatan jumlah FTA, perdagangan di sektor agrikultur, industri, energi, serta proyek-proyek kelestarian lingkungan, (2) kebijakan politik luar negeri Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika, seperti intensi untuk berperan sebagai pemimpin regional dalam usaha pembangunan Asia Tenggara dan demokratisasi dalam mendorong sistem perekonomian terbuka di Sub-Sahara Afrika.

---

South Korea as an emerging donor in ODA platform has coloured economic diplomacy in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, that has been dominated by Japan and China for a few decades. In period 2008-2013 under President Lee Myung-bak administrative, South Korea is increasingly aggressive in partnership with Southeast Asia and Sub-Saharan Africa through the provision of Official Development Assistance (ODA). South Korea explicitly increases the proportion of ODA fund for both regional. The author has observed that the distribution of ODA to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa can't be separated from geoeconomic and geopolitic considerations. Then this phenomena raises a question, 'What are geoeconomic and geopolitic considerations underlying South Korea in the establishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub- Saharan Africa in period 2008-2013'.

In this research, the author argues, that the establishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa in period 2008-2013 is underlied by geoeconomic and geopolitic considerations. Both of these considerations have been diffused and influence each other, that bring out economic-politic policies in Southeast Asia and Sub- Saharan Africa. To prove this argument, this research will analyze a few things, namely: (1) Trade policy and FDI of South Korea in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, which includes increasing the number of FTA, trade in agriculture, industry, energy sector, and environmental sustainability projects or green growth project. (2) South Korea's foreign policies in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, such as the intention to act as a leader in the development efforts of Southeast Asia and democratization in encouraging an open economic system."

"Kawasan Teluk Arab memiliki signifikansi strategis dalam geopolitik global, terutama melalui peran penting yang dimainkan oleh negara-negara anggota Dewan Kerjasama untuk Negara-negara Arab di Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC). Artikel ini mengeksplorasi persaingan geopolitik dan pembentukan aliansi strategis di wilayah Teluk Arab, serta bagaimana negara-negara GCC berusaha mempertahankan posisi mereka dalam dinamika politik global yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teori realisme dan intedependensi, Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong negara-negara GCC untuk memperkuat aliansi mereka, baik secara regional maupun internasional, dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri. Selain itu, artikel ini membahas dampak dari rivalitas politik antara kekuatan global dan regional terhadap stabilitas kawasan serta bagaimana negara-negara GCC beradaptasi dalam menghadapi tantangan geopolitik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCC memiliki peran kunci dalam membentuk aliansi strategis yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam konstelasi geopolitik global, dengan fokus pada upaya menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi mereka.

---

The Arabian Gulf region holds significant strategic importance in global geopolitics, particularly through the crucial role played by the member states of the Gulf Cooperation Council (GCC). This article explores geopolitical rivalries and the formation of strategic alliances within the Arabian Gulf, as well as how GCC countries strive to maintain their position amid the ever-changing dynamics of global politics. Employing a qualitative research method, and drawing on the theories of realism and interdependence, the study analyzes the factors driving GCC nations to strengthen their alliances both regionally and internationally, taking into account economic, security, and foreign policy influences. Furthermore, the article examines the impact of political rivalries among global and regional powers on the stability of the region, alongside how GCC states adapt to these geopolitical challenges. The findings reveal that the GCC plays a pivotal role in shaping strategic alliances that act as a balancing force in the global geopolitical constellation, with a particular focus on preserving regional stability and protecting their economic interests."