Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia. menggunakan simulasi kemiskinan dengan metode Modifikasi Garis Kemiskinan dan Modifikasi Pengeluaran dengan memanfaatkan indikator-indikator pendahulu angka kemiskinan/leading indicators. Berdasarkan hasil simulasi, ditemukan bahwa pemberian kompensasi BLT BBM dapat menekan angka kemiskinan dibandingkan tanpa adanya kompensasi. Pada skema tanpa adanya kompensasi, angka kemiskinan yang akan terjadi pada September 2022 diprediksi sebesar 10,36 persen (mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan Maret 2022). Pada skema yang dilakukan oleh pemerintah (kompensasi diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima program Bantuan Langsung Tunai (BPNT), maka kemiskinan diperkirakan sebesar 9,56 persen (mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan Maret 2022). Pemberian kompensasi dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin saat terjadinya shock ekonomi. Akan tetapi, ditemukan bahwa masih tingginya persentase rumah tangga yang berada pada kelompok dengan 10 persen pengeluaran per kapita terendah (desil 1) yang tidak tercakup ke dalam sasaran penerima manfaat (exclusion of error), yaitu sebesar 55,35 persen dan hanya 44,65 persen rumah tangga yang menerima manfaat program. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian program bantuan kepada rumah tangga yang lebih tepat sasaran akan jauh lebih efektif dan efisien dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan dengan melakukan perluasan cakupan bantuan kepada rumah tangga penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ataupun menambah nominal bantuan. Skema pemberian bantuan yang mengarah pada rumah tangga yang lebih tepat tidak hanya menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah, tetapi juga menghasilkan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan gini ratio yang lebih rendah dibandingkan skema lainnya. Exclusion error pada desil 1 dapat dikurangi dengan melakukan perbaikan, pembaruan, dan integrasi basis data terpadu dikombinasikan dengan data pendukung lainnya dengan melihat karakteristik kerawanan sosial yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. Basis data penerima bantuan yang lebih akurat akan berperan sangat penting dalam tahap perencanaan program dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ordinal, kecenderungan rumah tangga yang menerima Kompensasi BLT BBM untuk berada dalam kemiskinan dibandingkan menjadi rentan miskin dan tidak miskin semakin besar seiring dilakukannya minimalisasi exclusion error menjadi 25 persen dan 15 persen. Ini menjadi pembahasan dan temuan yang menarik. Hal ini tidak berarti bahwa pemberian Kompensasi BLT BBM akan membuat rumah tangga menjadi jatuh ke dalam kemiskinan. Akan tetapi justru sebaliknya, kecenderungan yang semakin besar menandakan bahwa kompensasi BLT BBM semakin menjangkau kelompok rumah tangga miskin yang berada pada desil terendah. Adanya pemotongan besaran bantuan sosial juga dapat berdampak buruk bagi pemulihan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang membuat angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. Terakhir namun tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok agar tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak semakin menurun.

---

This study analyzes the impact of fuel price raising and Direct Cash Assistance (BLT BBM) compensation on poverty in Indonesia using poverty simulation with the Poverty Line Modification and Expenditure Modification methods by utilizing leading indicators. Based on the simulation results, it was found that the BLT BBM compensation program can reduce the poverty rate compared to without BBM compensation. In the no compensation scheme, the poverty rate in September 2022 is predicted to be 10.36 percent (an increase of 0.82 percent compared to March 2022). In the scheme implemented by the government (compensation is given to recipients of the Family Hope Program (PKH) or recipients of the Direct Cash Transfer (BPNT) program), poverty is estimated at 9.56 percent (an increase of 0.02 percent compared to March 2022). Compensation programs can be a short-term solution to restore the purchasing power of the poor and the vulnerable poor during an economic shock. However, it was found that a high percentage of households in the lowest 10 percent of per capita expenditure (decile 1) were not included in the target beneficiaries (exclusion of error) at 55.35 percent and only 44.65 percent of households received program benefits. The main finding in this study is that providing assistance programs to more targeted households will be much more effective and efficient in reducing poverty than expanding the coverage of assistance to households receiving the Indonesia Smart Program (PIP) or increasing the amount of assistance. Schemes that target more appropriate households not only result in lower poverty rates, but also lower poverty depth index, poverty severity index, and gini ratio compared to other schemes. Exclusion error in decile 1 can be reduced by improving, updating, and integrating the integrated database combined with other supporting data by looking at the social vulnerability characteristics of poor households. A more accurate database of beneficiaries will play a very important role in the program planning stage and the success of poverty alleviation. Based on the results of the inferential analysis using ordinal logistic regression, the tendency of households receiving BLT BBM Compensation to be in poverty compared to being vulnerable to poverty and not being poor increases as the exclusion error is minimized to 25 percent and 15 percent. This is an interesting discussion and finding. This does not mean that the BLT BBM compensation will make households fall into poverty. On the contrary, the increasing trend indicates that BLT BBM compensation is increasingly reaching poor households in the lowest decile. A cut in the amount of social assistance can also have an adverse impact on the recovery of the purchasing power of the poor and vulnerable poor, which makes the poverty rate higher. Last but not least, it is important to maintain the stability of the prices of goods and services, especially basic needs, so that the purchasing power of the community does not decline further."

"Laporan Praktik Keinsinyuran ini membahas perihal rekomendasi lokasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga untuk pemerataan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di suatu wilayah yang sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan kegiatan yang ada di wilayah tersebut, pada umumnya daerah 3T (tertinggal, terpencil, terdepan). Permasalahan yang ada pada umumnya dapat terjadi di setiap rantai dari penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian. Untuk memperoleh rekomendasi pemilihan lokasi yang akan diusulkan kepada Pemerintah diperlukan analisis dan perencanaan wilayah melalui perbandingan keberadaan penyalur di suatu wilayah dengan mencari indeks kepadatan penyalur. Pada Praktik Keinsinyuran ini akan dilakukan analisis dengan mempertimbangkan faktor jumlah penyalur di suatu wilayah dan luasan wilayah administrasi, dalalm hal ini propinsi untuk dicari berapa angka indeks kepadatatan penyalur di propinsi tersebut dibanding dengan indeks kepadatan penyalur nasional. Apabila angka indeks kepadatan wilayah administrasi (propinsi) tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka indeks kepadatan penyalur secara nasional, maka direkomendasikan untuk ditambahkan penyalurnya. Wilayah yang terpilih akan direkomendasikan kepada Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk ditetapkan sebagai wilayah penugasan oleh BPH Migas kepada Badan Usaha P3JBT dan P3JBKP sebagai lokasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga, sehingga didapatkan pemerataan penyalur di seluruh Indonesia. Praktik Keinsinyuran ini diharapkan dapat bermanfaat lebih luas untuk perkembangan pendistribusian BBM di Indonesia khususnya usulan kepada Pemerintah.

---

This Report deals with the recommendation of a One-Price fuel retailer area to equalize the distribution of Fuel (BBM) in an area that is indispensable to ensure the continuity of existing activities in the region, generally 3T areas (tertinggal, terpencil, terdepan). Existing problems can generally occur in any chain of supply, storage and distribution. In order to obtain recommendations for the selection of the area to be proposed to the Government, analysis and planning of the territory is necessary through the comparison of quantity of retailers in an area by looking for the index of the density of retailer. In this report, an analysis will be carried out by calculation of number of distributors in a region and the extent of the administrative area, to find out what is the number of the index of the density of retailers in the province compared to the national retailer density index. If the density index of the administrative region (province) is lower than the national retailer density index, it is recommended to add the new one-price retailer in that area. The selected area/region will be recommended to the Government through the Directorate General of Oil and Gas to be appointed as the area of assignment by BPH Migas to P3JBT and P3JBKP Business Entities as the site for the new Single-Price fuel distributor, so as to achieve an equal distribution of retailer throughout Indonesia. This Report is expected to benefit more widely for the development of fuel distribution in Indonesia, especially as a proposal to the Government."

"ABSTRAKBeberapa studi sebelumnya yang menelaah dampak inflasi terhadap likuiditas bank mengindikasikan bahwa pengaruh inflasi terhadap likuiditas bank dapat berbeda bergantung pada sumber ataupun sifat dari inflasi tersebut. Penelitian ini bermaksud menelaah lebih lanjut secara empiris dampak inflasi terhadap likuiditas bank ketika inflasi bersumber dari aggregate supply shock seperti kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Data dalam penelitian ini mendukung hipotesis bahwa inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada penurunan likuiditas bank. Sebaliknya, inflasi yang tidak dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengarah pada peningkatan likuiditas bank.

---

ABSTRACTSeveral prior studies that examined the impact of inflation on bank rsquo s liquidity indicate that the effect of inflation on bank rsquo s liquidity may differ depending on the source or nature of the inflation. This study intends to further examine empirically the impact of inflation on bank rsquo s liquidity when inflation is stemmed from aggregate supply shocks such as increasing subsidized fuel price. The data in this study shows that inflation which stems from the rise in subsidized fuel prices will negatively affects bank rsquo s liquidity. On the other hand, inflation which is not stemed from increasing subsidized fuel price will lead to increase in bank rsquo s liquidity. "

"Penelitian ini ingin mengetahui dampak jangka pendek program BBM Satu Harga yang diterapkan tahun 2017 terhadap biaya transportasi di daerah tertinggal Indonesia. Penelitian ini mengobservasi 585 desa penerapan program BBM Satu Harga selama 3 tahun yaitu 2006, 2014 dan 2018 dengan total unit observasi sebanyak 1.755 desa. Dengan metode analisis Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa hingga 2018, program BBM Satu Harga berdampak signifikan pada penurunan biaya transportasi di daerah tertinggal khususnya desa-desa yang berjarak 15 km dari Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) penyalur program. Terdapat dua saluran (channeling) efek program BBM Satu Harga terhadap biaya transportasi yaitu meningkatnya pasokan dan turunnya harga BBM dibandingkan sebelum program diterapkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa desa-desa yang berjarak lebih dari 15 km dari SPBU program cukup banyak dan tidak mengalami dampak signifikan dari program. Hal ini menunjukkan bahwa banyak warga yang belum mendapatkan manfaat signifikan dari program ini.

---

This research wants to know the short-term impact of the One Price Fuel program implemented in 2017 on transportation costs in underdeveloped areas of Indonesia. This study observed 585 villages implementing the One Price Fuel program for 3 years, namely 2006, 2014 and 2018 with a total observation unit of 1,755 villages. With the Difference in Difference (DID) analysis method, this study shows that until 2018, the One Price Fuel program has a significant impact on reducing transportation costs in underdeveloped areas, especially villages that are 15 km from the public fuel stations (SPBU) program distributors. There are two channels of the effect of the One Price Fuel program on transportation costs, i.e the increasing in supply and decreasing in the price of fuel compared to before the program was implemented. This study also found that there were quite a lot of villages that were more than 15 km from the SPBU program and did not experience a significant impact from the program. It shows that many residents have not significant benefited from this program."

"Skripsi ini mengeksplorasi perbandingan antara pengaturan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dan Belanda, dengan mempertimbangkan hukum persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji dan membandingkan peraturan dan kebijakan harga BBM di kedua negara tersebut. Metode ini melibatkan studi pustaka melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan KPPU, laporan dari badan seperti OPEC, dan literatur akademis. Kajian tersebut mengungkapkan bahwa pengaturan harga BBM oleh pemerintah seringkali berdampak pada minimnya persaingan, walaupun membawa stabilitas harga jangka pendek untuk konsumen. Sebaliknya, Belanda menerapkan model pasar bebas, dimana harga BBM ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini mendorong persaingan yang lebih kuat di antara perusahaan BBM, tetapi dapat menimbulkan fluktuasi harga yang signifikan bagi konsumen. Penelitian ini juga mencoba memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam pengaturan harga BBM untuk meningkatkan persaingan usaha dan kestabilan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pengaturan harga BBM dan hukum persaingan usaha berinteraksi dan mempengaruhi ekonomi suatu negara.

---

This thesis explores the comparison between the regulation of fuel prices in Indonesia and the Netherlands, considering the competition law. This research uses a normative juridical research method to review and compare the regulations and policies of fuel prices in both countries. This method involves literature studies through the collection of secondary data from various sources, including legislative regulations, court and KPPU decisions, reports from bodies like OPEC, and academic literature. The study reveals that government regulation of fuel prices often leads to minimal competition, even though it brings short-term price stability for consumers. In contrast, the Netherlands applies a free-market model, where fuel prices are determined by supply and demand in the market. The research results show that this model encourages stronger competition among fuel companies, but it can cause significant price fluctuations for consumers. This research also tries to provide recommendations to the Indonesian government in fuel price regulation to improve business competition and long-term economic stability. This research is important to understand how the regulation of fuel prices and competition law interact and influence a country's economy."

"ABSTRAKHarga bahan bakar berdampak pada berbagai macam industry terutama transportasi. Dalam hal fluktuasi harga bahan bakar jet, maskapai penerbangan lah yang akan mendapatkan dampak langsung karena mereka membutuhkan bahan bakar jet untuk operasional sehari-hari. Dampaknya juga mempengaruhi return dari harga saham mereka. Menggunakan data panel yang terdiri dari maskapai full service dan maskapai low cost, penelitian ini melihat hubungan berbeda dimana maskapai full service memiliki hubungan dengan market return dan harga bahan bakar tetapi maskapai low cost hanya memiliki hubungan dengan market return. Sementara jika data diklasifikasikan sebagai negara maju dan berkembang, hasilnya cukup menarik dimana harga saham maskapai di developed countries memiliki hubungan dengan pengembalian pasar, harga bahan bakar, dan perubahan biaya bahan bakar di dalam perusahaan. Namun pada negara berkembang/developing countries, return saham maskapai hanya memiliki hubungan dengan inflasi.

---

Harga bahan bakar berdampak pada area yang luas terutama transportasi. Dalam hal fluktuasi harga bahan bakar jet, maskapai penerbangan lah yang akan mendapatkan dampak karena mereka membutuhkan bahan bakar jet untuk kegiatan operasional. Untuk melihat dampak harga bahan bakar jet dalam pengembalian harga saham maskapai, penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari perusahaan layanan penuh dan maskapai berbiaya rendah yang terdaftar. Dalam model efek acak, operator layanan penuh memiliki dampak pada pengembalian pasar dan harga bahan bakar, tetapi biaya rendah hanya berdampak pada pengembalian pasar. Sementara jika data diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah ke atas & menengah ke bawah, hasilnya menarik karena stok maskapai negara berpenghasilan menengah ke atas berdampak pada pengembalian pasar, harga bahan bakar, dan perubahan biaya bahan bakar di dalam perusahaan. Namun, di negara-negara menengah ke bawah, pengembalian saham maskapai hanya berdampak pada inflasi."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap biaya transportasi di desa-desa di wilayah kepulauan kecil dan wilayah terluar dengan mengambil kasus kebijakan BBM satu harga periode tahun 2017-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberikan harga jual yang sama terhadap premium dan solar di seluruh Indonesia sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya transportasi. Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak penerapan kebijakan BBM satu harga terhadap biaya transportasi di 170 desa. Biaya transportasi digambarkan dengan biaya transportasi per kilometer menuju pusat pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan BBM Satu Harga dapat menurunkan biaya transportasi secara signifikan di wilayah terluar, namun belum dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah kepulauan kecil. Setelah kebijakan BBM satu harga, biaya transportasi dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke kantor camat di desa dengan SPBU BBM satu harga di wilayah terluar secara signifikan lebih rendah sebesar Rp10.140 per kilometer jika dibandingkan dengan desa tanpa SPBU BBM satu harga, sementara di wilayah kepulauan kecil tidak secara signifikan lebih rendah sebesar Rp11.980 per kilometer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis harga dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah terluar, namun perlu mempertimbangkan kondisi geografis wilayah dalam penentuan lokasi penyalur BBM Satu Harga.

---

This study tries to see the impact of fuel oil (BBM) prices on transportation costs in villages in small islands and outermost regions by taking the case of the one price fuel policy for the 2017-2019 period. This policy aims to provide the same selling price for premium and diesel throughout Indonesia so that people are not burdened with transportation costs. Using the difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes the impact of one price fuel policy implementation on transportation costs in 170 villages. Transportation costs are described by transportation costs per kilometer to the center of government. The results show that the one price fuel policy can significantly reduce transportation costs in the outermost regions, but has not been able to reduce transportation costs in small island regions. After the one price fuel policy, the transportation cost from the village head's office to the sub-district head's office in villages with one price fuel gas stations in the outer regions is significantly lower at IDR 10,140 per kilometer compared to villages without one price fuel gas stations, while in the small islands it is not significantly lower at IDR 11,980 per kilometer. The results of this study indicate that price-based policies can reduce transportation costs in the outermost regions, but it is necessary to consider the geographical conditions of the region in determining the location of one price fuel distributors."

" ABSTRAKSkripsi ini membahas upaya presiden dalam menggunakan koalisi pendukung eksekutif sebagai alternatif untuk menghindarkan kebuntuan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembahasan sebuah kebijakan. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya Presiden SBY menggunakan koalisi partai pendukung eksekutif untuk meloloskan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 di DPR. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Presiden SBY dapat menggunakan koalisi pendukung eksekutif untuk meloloskan dengan memanfaatkan ?kotak alat eksekutif? sebagai insentif untuk menarik dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini juga menunjukkan pemanfaatan ?kotak alat eksekutif? oleh Presiden SBY tidak menjamin dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar partai dalam koalisi yang berbeda dengan kepentingan Presiden SBY. Perbedaan tersebut diatasi oleh Presiden SBY dengan melakukan kompromi terhadap partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan ?kotak alat eksekutif? sebagai perangkat untuk membentuk dan mengelola koalisi perlu didukung oleh faktor lain seperti sikap presiden dan pejabat partai koalisi yang cenderung kompromi dalam pembahasan kebijakan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the president?s attempt to use the executive-supporting coalition as an alternative to avoid a deadlock between the executive and legislative institutions in the deliberation of a policy. Through a qualitative method and a explanatory type of research, this research exposes the case study of President SBY?s attempt to use an executive-supporting party coalition to secure the implementation of the policy to raise subsidized fuel oils in the Revised Annual State Budget of the 2012 Fiscal Year within the House of Representatives. Based on an analysis that uses the theory of multiparty presidentialism and the concept of coalitional president, the results of this research shows that President SBY could use an executive-supporting coalition to prevail using an ?executive toolbox? as an incentive to attract support from parties inside the coalition. This research also shows that the utilization of the ?executive toolbox? by President SBY does not guarantee support from parties inside the coalition. This is due to a difference of interests between coalition parties that differ from the interests of President SBY. This difference is resolved by President SBY by conducting a compromise on parties inside the coalition. This research concludes that the utilization of the ?executive toolbox? as an apparatus to form and organize coalitions must be backed by other factors such as the stance of the president and members of the coalition parties that are inclined towards compromise within the policy-deliberation process."