Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam skripsi ini dibahas mengenai analisis yuridis sengketa Nomor 118K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.MKS serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam putusan actio pauliana. Permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan hukum formil actio pauliana terkait tolak ukur perhitungan jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dinyatakan dalam hal perbuatan yang dibatalkan dan penerapan hukum materil yang membahas pembuktian syarat-syarat actio pauliana oleh kurator beserta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Selain itu, dalam hal terjadinya actio pauliana seringkali terdapat kepentingan pihak ketiga yang telah beriktikad baik dimana haruslah dilindungi sehingga dibahas pula mengenai perlindungan yang didapat bagi pihak ketiga yang telah beriktikad baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga dan kasasi akan lebih tepat jika lebih mempertimbangkan dan menguraikan mengenai terpenuhinya keseluruhan syarat actio pauliana dan masing-masing transaksi yang dilakukan oleh Debitor dengan para pihak terkait. Perlindungan yang didapat bagi pihak ketiga yang beriktikad baik berupa dapat mendapat kedudukan sebagai kreditor konkuren.

---

In this thesis discussed about juridical analysis case number 118K Pdt.Sus Pailit 2015 Jo. 01 Pdt.Sus Actio.Pauliana 2014 PN.Niaga.MKS as well protection for third parties with good faith in actio pauliana decision. The problem to be studied is the application of formal law on actio pauliana related to the benchmark of the one year period before the bankrupt decision is declared in the case of the aborted action ,and also the application of material law which analyze curator proving the fullfillments of actio pauliana requirements along with the judges 39 considerations in deciding the case. Besides that, in the occurrence of actio pauliana there are often third parties with good faith that must be protected so that it is also discussed about what protection is gained for third party with good faith. The research method used in this research is juridical normative with descriptive research typology.

The author concludes that in the judges 39 ruling at the commercial court and cassation court level it would be more precise to consider and elaborate more on each of the transactions conducted by the debtor and related parties. Protection that is gained by third party with good faith is to be concurrent creditor. "

"Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan seringkali mengalami kendala dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang ditentukan. Penyesuaian anggaran dasar harus dilakukan untuk mempertahankan statusnya sebagai badan hukum. Dalam praktik ditemukan yayasan yang tidak dapat melakukan penyesuaian sehingga harus melakukan pembaharuan anggaran dasar dengan cara membuat akta pendirian baru. Akan tetapi, dalam kasus YARUSIB akta pendirian dibuat secara melawan hukum yang menyebabkan akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 386/PDT/2020/PT SMG. Penelitian ini menganalisis akibat hukum dari pembatalan suatu akta pendirian yayasan yang dibuat secara melawan hukum dan melihat pertanggungjawaban notaris atas pembatalan akta pendirian yayasan yang dibuat secara melawan hukum. Untuk meneliti permasalahan tersebut dilakukan dengan penelitian doktrinal menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu akta pendirian yayasan yang dibuat secara melawan hukum dianggap tidak sah dan menyebabkan status yayasan sebagai badan hukum tidak sah. Akibatnya, yayasan harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan. Yayasan juga harus melakukan pembubaran sebagai akibat tidak sahnya akta pendirian dengan melakukan likuidasi terhadap harta kekayaannya. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta partij berupa akta pendirian yayasan hanya mengkonstantirkan kehendak dari para pihak sehingga notaris seharusnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formil saja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil. Dalam kasus ini notaris juga seharusnya tidak dijadikan sebagai tergugat, melainkan menjadi turut tergugat karena tidak terlibat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para penghadap.

---

Foundations established before the enactment of the Foundation Law often experience obstacles in adjusting the articles of association by the provisions and the specified period. The adjustment of the articles of association must be done to maintain its status as a legal entity. In practice, foundations are found that cannot make adjustments so they must renew the articles of association by making a new deed of establishment. However, in the case of YARUSIB, the deed of establishment was made unlawfully which caused the deed to be cancelled by the court as evident in Decision Number 386/PDT/2020/PT SMG. This research analyzes the legal consequences of the cancellation of an unlawfully made foundation deed of establishment and looks at the notary's liability for the cancellation of an unlawfully made foundation deed of establishment. To examine these issues, doctrinal research is conducted using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials through literature study data collection techniques. The results show that a deed of establishment of a foundation made unlawfully is considered invalid and causes the foundation's status as a legal entity to be invalid. As a result, the foundation must be responsible for providing compensation for parties who feel harmed. The foundation must also conduct dissolution as a result of the invalidity of the deed of establishment by liquidating its assets. he notary as a public official who makes a party deed in the form of a foundation establishment deed only constants the will of the parties so the notary should only be responsible for the formal truth and is not responsible for the material truth. In this case, the notary should also not be made as a defendant, but as a co-defendant because he is not involved in the unlawful act committed by the plaintiffs."

"Tesis ini membahas tentang putusan actio pauliana dalam suatu perkara kepailitan. Putusan actio pauliana tersebut dilakukan atas perbuatan direksi yang menyebabkan berkurangnya harta perseroan dan boedel pailit yang mana merugikan para kreditor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap penetapan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menyarankan agar dibuat aturan yang lebih jelas mengenai pembuktian perbuatan hukum yang merugikan kreditor yang dilakukan di dalam dan diluar jangka waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit; agar dibuat aturan mengenai perlindungan terhadap Istri atau Suami dari debitor yang beritikad baik dalam hal harta kekayaannya.

---

This thesis contains analysis of court decisions about Voidable transfer (actio pauliana) in a bankuptcy case. The court decisions about Voidable transfer are made on the board of directors acts that using the company?s property which are harm the bankruptcy estate and the creditors. This analysis is a legal normative analysis, which carried-out by descriptive analysis method to literature materials and analysis to decisions or verdicts of Court of Law.

Considering the result of this analysis, The researcher suggests that it is required clearer laws to regulate regarding legal burden of proof of legal acts which are carried-out within and outside the period of one year before it declared bankruptcy which are harm the creditors; it is required laws to regulate regarding good will of wife or husband of debtor to protect her/his property rights."

"Skripsi ini akan membahas mengenai upaya hukum actio paulianadalam sengketa nomor 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan bagaimanasuatu perbuatan yang digugat dengan actio paulianadapat dikatakan beritikad baik dan apakah terdapat pengecualian mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan kewajiban jabatan dalam suatu perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi adalah meskipun actio paulianabelum diatur dalam suatu undang-undang khusus namun pengaturan mengenai actio pauliana terdapat dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Kepailitan. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang dapat membuktikan itikad baik suatu transaksi perusahaan yang digugat actio paulianadalam Perkara Kepailitan.

---

This thesis discusses the legal action of actio pauliana on legal dispute number 01 Pdt.Sus ActioPauliana 2014 PN.Niaga.Jkt.Pst. and how an act which is sued with actio pauliana can be said to have good faith and whether there are exceptions regarding the actions performed under the obligation of office within a company in view of the Bankruptcy Act and Limited Liability Company Law. This research uses normative juridical method and the type of the research is explanatory.

The conclusion of this thesis is that although actio pauliana has not been regulated in a specific law but the arrangement regarding actio pauliana is contained in the Civil Code and the Bankruptcy Act. In addition there are also several factors that can prove the good faith of company transactions that are sued with actio pauliana in Bankruptcy Case."

"Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta jual beli pura-pura atas jaminan kredit di bank. Perjanjian jual beli tanah harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan syarat jual beli dalam hukum adat. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Salah satu penyebab tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian karena memuat suatu perbuatan pura-pura atau simulasi yang menyebabkan syarat obyektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dengan sengaja membuat akta yang tidak memenuhi undang-undang dan menimbulkan kecacatan hukum pada akta, terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum Notaris/PPAT Y dalam membuat akta jual beli pura-pura berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 28/Pdt.G/ 2018/PN. Trg yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 7/PDT/2019/PT SMR dan akibat hukum pembatalan akta jual beli pura-pura terhadap sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan kredit di bank. Menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif yang dikhususkan pada penelitian terhadap sistematika hukum. Analisa data dilakukan secara eksplanatori. Analisis didasarkan pada perbuatan Notaris/PPAT Y yang membuat akta jual beli pura-pura dan akibat dibatalkannya akta jual beli pura-pura terhadap jaminan kredit di Bank. Hasil penelitian adalah bahwa perbuatan Notaris/PPAT Y dalam membuat akta jual beli yang memuat perbuatan jual beli pura-pura memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Pembatalan akta jual beli pura-pura sebagai dasar terbitnya sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan kredit di bank tidak berakibat hukum pada sertipikat hak atas tanah maupun terhadap perjanjian kredit.

---

This research will discuss the legal consequence of cancelling an ostensible deed of sale and purchase for a bank's credit guarantee. A deed of sale and purchase should meet the legal requirements of the agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code and terms of sale and purchase in customary law. If the legal requirements are not fulfilled, then the agreement is null and void or can be canceled. One of the causes of the non-fulfillment of the legal conditions of the agreement is because it contains an ostensible act or simulation that did not fulfil the objective conditions of the validity of the agreement. The Land Deed Official (PPAT) who have written ostensible deeds which includes an event that actually did not occur, leading to the deviation from the original resulting in legal consequences is against the law. This research problem is the form of illegal action against the law by Y. Notary/Land Deed Official in writing an ostensible sale and purchase deed based on the verdict by Tenggarong District Court verdict number. 28/PDT.G/2018/PN. TRG strengthened by Samarinda High Court Verdict Number7/PDT/2019/PT SMR and the legal consequence of cancelling an ostensible deed of sale and purchase against land rights certificate for bank’s credit guarantee. This research methodology is normative legal research which is devoted to research on legal systematics. This research data analysis is carried out explanatorily. The analysis will be based on the facts about the ostensible deed of sale and purchase by Y. Notary/Land Deed Official. The result of this research shows that Y. Notary/Land Deed Official’s act of writing ostensible deeds of sale and purchase contains elements of crime. The act of cancelling deed of sale and purchase as the primary idea to the publication of a certificate of land rights as collateral for credit at the bank has no legal effect on the certificate of land title nor the credit agreement."

"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat apabila mengandung kausa yang terlarang, palsu, atau tidak mengandung kausa. Namun, pasal ini tidak mengatur penjelasan lebih lanjut terhadap kata kausa atau sebab. Selain itu, terhadap kausa yang palsu, kerancuan juga rawan timbul karena persetujuan dengan kausa/sebab yang palsu merupakan persetujuan yang secara kasat mata merupakan persetujuan yang sah, sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi kausanya tersebut. Apalagi kausa merupakan salah satu syarat sah sahnya perjanjian yang objektif, yang mana apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, hukum harus dapat memperjelas ketentuan tersebut terutama untuk kepastian hukum dalam praktiknya. Tulisan ini akan menganalisa lebih mendalam terhadap masalah-masalah tersebut berdasarkan doktrin dan putusan-putusan pengadilan di Indonesia dengan metode penelitian yuridis-normatif dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, menurut doktrin, dan putusan-putusan pengadilan, meskipun telah terdapat kesamaan pendapat akan perbedaan antara kausa dan motif, sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat mengenai penafsiran kausa itu sendiri. Perbedaan pendapat ini pun juga mempengaruhi disparitas penafsiran kausa dalam putusan-putusan pengadilan, sehingga seringkali menyebabkan penerapan huknumya menjadi kurang tepat.

 

---

As stipulated in Article 1335 of the Indonesian Civil Code, an agreement shall not be enforceable or binding when its cause is forbidden, false, or does not exist. However, the provision does not further elaborate the meaning of the word cause. In addition to that, for fraudulent causes, it is prone to arise confusion since agreements with fraudulent causes in plain sight are often seen as valid agreements, so it is not as easy to identify the causes. Moreover, cause is one of the legal requirements an agreement and is an objective condition, where if this is not fulfilled it will result an agreement as null and void. Therefore, to avoid that, the law itself must clarify the provisions, especially for legal certainty in practice. This paper will analyse further on this matter based on doctrine and court decisions in Indonesia with a research method of juridical-normative and descriptive. According to the research, based on doctrine and court decisions, although there has been a common opinion about the distinction between causes and motives, there has been no consensus for the exact meaning of cause itself. This difference of opinion also affects to the disparity of “cause” interpretation in court decisions, which often results an improper application of law.

 

Key Words: Causa, Cause, Fraudulent Cause, Simulation Agreement, Pretense Agreement, Obligation, Null and Void.

 

"

"Akta Jual Beli hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dapat dibatalkan melalui upaya hukum Actio Pauliana yang diajukan oleh kurator. Upaya hukum ini didasarkan pada ketentuan Pasal 41-42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”). Pembatalan semacam itu tentu saja menimbulkan kerugian, baik bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum maupun bagi PPAT itu sendiri. Fokus dari kajian ini adalah pada pembatalan Akta Jual Beli hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT dengan mengangkat simulasi kasus PT Metro Batavia yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Oleh karena itu masalah yang dikaji adalah berkenaan dengan pembatalan Akta Jual Beli hak atas tanah melalui upaya hukum Actio Pauliana dan upaya yang semestinya dilakukan oleh PPAT guna menghindari potensi pembatalan Akta Jual Beli sebagai akibat Actio Pauliana. Penelitian hukum ini berbentuk nondoktrinal. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap beberapa narasumber yang memiliki kompetensi terkait kepailitan dan pembuatan akta autentik. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan kasus yang disimulasikan, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT, dapat dibatalkan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan suatu perbuatan hukum ke pengadilan negeri untuk dibatalkannya suatu perbuatan hukum oleh kreditur dan/atau kurator selaku pihak ketiga karena mengandung kecacatan hukum yang berkenaan dengan subjek pemilik hak atas tanah yang seharusnya merupakan orang yang benar-benar melaksanakan pembayaran penuh atas objek tanah dan bangunan, namun dalam kenyataanya subjek yang namanya tercantum dalam sertipikat bukanlah orang yang memenuhi pembayaran; Kedua, upaya yang semestinya dilakukan oleh PPAT dalam praktik pembuatan akta guna meminimalisir risiko kerugian bagi para pihak adalah dengan melakukan pengecekan kebenaran formil secara cermat dan hati-hati agar akta autentik yang dibuatnya tidak dibatalkan melalui upaya hukum Actio Pauliana.

---

Deed of Sale and Purchase of land rights made by a Land Deed Official (“PPAT”) can be canceled through an Actio Pauliana legal remedy filed by the curator. This remedy is based on the provisions of Articles 41-42 of Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (“Bankruptcy and PKPU Law”). Such a cancellation certainly causes losses, both for the parties carrying out legal acts and for the PPAT itself. The focus of this study is on the cancellation of the Deed of Sale and Purchase of land rights made by PPAT by raising the case simulation of PT Metro Batavia which is domiciled in the Central Jakarta Administrative City of the Special Capital Region of Jakarta. Therefore, the problem studied is related to the cancellation of the Deed of Sale and Purchase of land rights through Actio Pauliana legal remedies and efforts that should be made by PPAT to avoid the potential cancellation of the Deed of Sale and Purchase as a result of Actio Pauliana. This legal research is in the form of non-trinal. Primary data is collected through interviews with several resource persons who have competence related to bankruptcy and the making of authentic deeds.  Secondary data is collected through literature study. The data obtained is then analyzed qualitatively. Based on the results of the analysis, it can be explained as follows: First, based on the simulated case, the Sale and Purchase Deed made by the PPAT can be canceled by filing a cancellation of legal action lawsuit to the district court to cancel a legal action by the creditor and / or curator as a third party because it contains a legal defect relating to the subject of the owner of the land rights which should be a person who actually makes full payment for the object of land and buildings, but in reality the subject whose name is listed on the certificate is not the person who fulfills the payment; Secondly, the efforts that should be made by PPATs in the practice of making deeds in order to minimize the risk of loss for the parties is to check the formal truth carefully and carefully so that the authentic deed made by them is not canceled through the Actio Pauliana legal remedy."

"Penelitian ini membahas mengenai pembagian waris yang terdapat pemalsuan dokumen berupa akta kelahiran. Pembagian waris seharusnya diselesaikan secara adil dan sesuai fakta yang sebenar-benarnya, khususnya mengenai identitas para ahli waris. Jika terdapat dokumen palsu dalam pembagian waris, hal tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya. Seseorang yang seharusnya bukan ahli waris lalu mendapatkan harta warisan, dapat menjadikan perhitungan harta warisan tidak sesuai dengan perhitungan dalam hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari akta kelahiran salah seorang ahli waris dan Surat Keterangan Waris jika dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu dan pembagian harta warisan menurut hukum waris perdata jika ditemukan dokumen palsu ditinjau dalam putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Sby. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisa data yang digunakan adalah preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Keabsahan akta kelahiran dari salah seorang ahli waris tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta kelahirannya juga memuat keterangan palsu, Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh notaris juga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena menggunakan akta kelahiran yang memuat keterangan palsu. Pembagian warisnya terdapat perubahan sebelum dan sesudah putusan pengadilan, yang semula terdapat 3 (tiga) ahli waris dengan besar bagian masing-masing 1/3 (satu pertiga) bagian, menjadi 2 (dua) ahli waris dengan besar bagian masing-masing 1/2 (satu perdua) bagian.

---

This research discusses the distribution of inheritance in which there are falsified documents in the form of birth certificates. The distribution of inheritance should be done fairly and according to the real facts, especially regarding the identity of the heirs. If there are fake documents in the distribution of inheritance, it can harm the other heirs. A person who should not be an heir then gets an inheritance, can make the calculation of the inheritance not in accordance with the calculation in the inheritance law. This study aims to determine the validity of the birth certificate of one of the heirs and the Certificate of Inheritance if in its manufacture using fake documents and the distribution of inheritance according to civil inheritance law if fake documents are found, it is reviewed in decision Number 577/Pdt.G/2020/PN Sby. This research uses normative juridical research by using prescriptive data analysis. The type of data used is secondary data. The results of the research that the authors get are that the validity of the birth certificate of one of the heirs is invalid and has no legal force, because the adoption process is not in accordance with the laws and regulations and the birth certificate also contains false information, certificates the inheritance made by a notary also becomes invalid and does not have perfect proof power because it uses a birth certificate containing false information. There is a change in the distribution of inheritance before and after the court's decision, which was originally 3 (three) heirs with a share of 1/3 (one third) each, to 2 (two) heirs with a share of 1/2 (one half) each."

"Tesis ini membahas mengenai praktik penyelundupan hukum yang dilakukan dengan mengikatkan hubungan hukum pinjam meminjam dengan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana suatu akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual dapat dijadikan alat penyelundupan hukum dalam perbuatan hukum jual beli tanah serta keabsahan dari akta-akta yang mengandung unsur-unsur penyelundupan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini melakukan studi dokumen sebagai alat pengumpulan datanya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data eksplanatori analitif. Perjanjian jual beli dan perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang berbeda dan berdiri sendiri. Ketika terjadi peristiwa hukum pinjam meminjam, maka akta yang idealnya dibuat adalah akta pinjam meminjam. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Skt, hubungan hukum yang sebenarnya terjadi di antara para pihak adalah pinjam meminjam, namun diikat dengan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum dengan membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual untuk menutupi perjanjian pinjam meminjam dirasakan lebih menguntungkan bagi pihak para pihak. Suatu akta yang mengandung unsur-unsur penyelundupan hukum, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu suatu sebab yang halal.

---

This thesis discusses the practice of legal smuggling carried out by binding the legal relationship of lending and borrowing with a deed of sale and purchase binding agreement and power of attorney deed to sell. The problem to be studied in this research is about how a deed of sale and purcahse binding agreement and power of attorney deed to sell can be used as a legal smuggling tool in the legal act of buying and selling land and the validity of seed containing elements of legal smuggling. The research method used is doctrinal with explanatory research typology. Then the type of funds used in this research is secondary data, both from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research conducts document studies as a data collection tool. The data analysis method used is a qualitative method that produces analytical explanatory data. The sale and purchase agreement and the lending and borrowing agreement are different agreements and stand alone. In Decision Number 198/Pdt.G./2023/PN.Skt, the actual legal relationship between the parties was borrowing, but it was bound by a deed of sale and purchase agreement and a deed of power of attorney to sell. This cannot be justified because it is a form of legal smuggling. Legal smuggling by making a deed of sale and purchase binding agreement and a deed of power of attorney to sell to cover the loan agrement is felt to be more profitable for creditor. A deed that contains elements of legal smuggling, then the deed becomes null and void because it does not meet the requirements for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, namely a lawful cause."