Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan seringkali mengalami kendala dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang ditentukan. Penyesuaian anggaran dasar harus dilakukan untuk mempertahankan statusnya sebagai badan hukum. Dalam praktik ditemukan yayasan yang tidak dapat melakukan penyesuaian sehingga harus melakukan pembaharuan anggaran dasar dengan cara membuat akta pendirian baru. Akan tetapi, dalam kasus YARUSIB akta pendirian dibuat secara melawan hukum yang menyebabkan akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 386/PDT/2020/PT SMG. Penelitian ini menganalisis akibat hukum dari pembatalan suatu akta pendirian yayasan yang dibuat secara melawan hukum dan melihat pertanggungjawaban notaris atas pembatalan akta pendirian yayasan yang dibuat secara melawan hukum. Untuk meneliti permasalahan tersebut dilakukan dengan penelitian doktrinal menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu akta pendirian yayasan yang dibuat secara melawan hukum dianggap tidak sah dan menyebabkan status yayasan sebagai badan hukum tidak sah. Akibatnya, yayasan harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan. Yayasan juga harus melakukan pembubaran sebagai akibat tidak sahnya akta pendirian dengan melakukan likuidasi terhadap harta kekayaannya. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta partij berupa akta pendirian yayasan hanya mengkonstantirkan kehendak dari para pihak sehingga notaris seharusnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formil saja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil. Dalam kasus ini notaris juga seharusnya tidak dijadikan sebagai tergugat, melainkan menjadi turut tergugat karena tidak terlibat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para penghadap.

---

Foundations established before the enactment of the Foundation Law often experience obstacles in adjusting the articles of association by the provisions and the specified period. The adjustment of the articles of association must be done to maintain its status as a legal entity. In practice, foundations are found that cannot make adjustments so they must renew the articles of association by making a new deed of establishment. However, in the case of YARUSIB, the deed of establishment was made unlawfully which caused the deed to be cancelled by the court as evident in Decision Number 386/PDT/2020/PT SMG. This research analyzes the legal consequences of the cancellation of an unlawfully made foundation deed of establishment and looks at the notary's liability for the cancellation of an unlawfully made foundation deed of establishment. To examine these issues, doctrinal research is conducted using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials through literature study data collection techniques. The results show that a deed of establishment of a foundation made unlawfully is considered invalid and causes the foundation's status as a legal entity to be invalid. As a result, the foundation must be responsible for providing compensation for parties who feel harmed. The foundation must also conduct dissolution as a result of the invalidity of the deed of establishment by liquidating its assets. he notary as a public official who makes a party deed in the form of a foundation establishment deed only constants the will of the parties so the notary should only be responsible for the formal truth and is not responsible for the material truth. In this case, the notary should also not be made as a defendant, but as a co-defendant because he is not involved in the unlawful act committed by the plaintiffs.