Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini merupakan business coaching yang dilaksanakan pada UKM Donat Miul yang bergerak dalam industri kuliner dan berlokasi di Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Tujuan dari pelaksanaan business coaching ini adalah untuk membantu UKM dalam memperbaiki proses bisnis terhadap risiko fraud dan menentukan harga jual di Grab-Food dan juga memberikan peningkatan profitablitas UKM Donat Miul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapatkan adalah dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Beberapa analisis yang digunakan dalam menganalisa data adalah Analisis Bisnis Proses, Business Model Canvas, Analisis Market Opportunity (STP), Marketing Mix, Porter Five Forces, Analisis SWOT/TOWS, Analisis Gap dan Analisa Pareto. Dari analisis tersebut didapatkan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh UKM Donat Miul adalah pada bidang Proses Bisnis, yakni tidak adanya Pencatatan Stock Opname donat, sehingga menimbulkan risiko fraud, dan juga UKM donat miul tidak melakukan strategi penentuan dan pengecekan terhadap Harga Jual di Grab Food, dan juga perlu adanya evaluasi kinerja pada outlet Alfamidi Bangka dikarenakan profit yang kecil. Sehingga, pemilik mengalami kesulitan untuk dapat mengukur kinerja proses bisnis, dan menentukan keputusan bisnis. Solusi yang diberikan untuk UKM Donat Miul adalah, untuk pencegahan risiko fraud dengan cara membantu membuat laporan stock donat harian, mystery shopper dan membuat banner layanan pengaduan konsumen, kemudian juga ada strategi penentuan harga di Grab Food dan SOP. Proses business coaching ini diharapkan dapat membantu UKM Donat Miul dalam meningkatkan kinerjanya. ......This research is a business coaching conducted at Doughnut Miul SMEs engaged in the culinary industry and located in Mampang Prapatan District and Pancoran District, South Jakarta. The purpose of this business coaching implementation is to assist SMEs in improving business processes against fraud risks and determining selling prices at online Grab Food and also providing increased profitability of DoughnutMiul SMEs. This research uses a qualitative approach. The data obtained is through interviews, observations, and documentation. Some of the analyses used in analyzing data are Business Process Analysis, Business Model Canvas, Market Opportunity Analysis (STP), Marketing Mix, Porter Five Forces, SWOT/TOWS Analysis, Gap Analysis and Pareto Analysis. From this analysis, it was found that the main problem faced by Doughnut Miul SMEs is in the field of Business Processes, namely the absence of Donut Stock Opname Recording, thus causing fraud risks, and also Doughnut Miul SMEs do not make improvements and check the Selling Price at Grab Food, and also need an evaluation at the Alfamidi Bangka outlet due to small profits. Thus, owners have difficulty being able to measure the performance of business processes, and determine business decisions. The solution provided for Doughnut Miul SMEs is, to mitigate fraud risk by helping to make daily Doughnut stock reports, mystery shoppers and making consumer complaint service banners, then there is also pricing at Grab Food and SOPs. This business coaching process is expected to help Doughnut Miul SMEs in improving their performance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk megidentifikasi mekanisme internal control pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X dalam memitigasi risiko fraud. Proses identifikasi mekanisme internal control dilakukan dengan menggunakan konsep COSO Internal Control dan Three Lines of Defense. Penelitian dilakukan pada jabatan Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak karena kedua jabatan ini memiliki potensi risiko fraud yang lebih besar dibandingkan dengan jabatan lain pada Kantor Pelayanan Pajak X. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan data yang diperoleh berasal dari laporan-laporan pada Kantor Pelayanan Pajak X dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dari data lapangan yang diperoleh, diketahui bahwa Kantor Pelayanan Pajak X masih belum optimal dalam melakukan mekanisme internal control dalam memitigasi risiko fraud. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan mekanisme internal control sehingga risiko fraud dapat dimitigasi dengan baik. ......This study aims to identify the internal control mechanism at the X Primary Tax Office in mitigating fraud risk. The process of identifying internal control mechanisms is carried out using the concept of COSO Internal Control and Three Lines of Defense. The study was conducted at the position of Account Representative and Tax Auditor because these two positions have the potential for a greater risk of fraud compared to other positions at the X Primary Tax Office. The research method used is a qualitative descriptive method, which uses the data obtained from reports at the X Primary Tax Office and interviews which are then analyzed using qualitative methods. From the field data obtained, it is known that the X Primary Tax Office is still not optimal in carrying out internal control mechanisms in mitigating fraud risk. The results of the study are expected to provide input in the development of internal control mechanisms so that fraud risk can be mitigated properly.

Abstrak :
abstrak
tindakan fraud merupakan sebuah masalah yang semakin berkembang dan dapat menimbulkan ancaman yang luar biasa terhadap organisasi. tindakan fraud dapat terjadi di sektor publik maupun swasta. kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi tindakan fraud, memiliki konsekuensi serius untuk organisasi. melalui pendekatan post-positivism, penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengendalian internal di organisasi publik dapat mencegah tindakan fraud. hasil penelitian menunjukan kelemahan pengendalian internal telah diidentifikasi dapat mengakibatkan tindakan fraud. tindakan fraud tidak pernah dapat dicegah sepenuhnya, sehingga organisasi publik dapat menerapkan pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi tindakan fraud. manajemen dalam sektor publik harus mampu menciptakan kesadaran dan pemahaman budaya anti-fraud kepada seluruh elemen dalam organisasi sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan fraud.

---

abstract
fraud is a problem that is growing and can pose an extraordinary threat to the organization. fraud can occur in public and private organizations. failure to prevent and detect fraud has serious consequences for the organization. through a post-positivism approach, this qualitative study was conducted to analyze how internal control in public organizations can prevent fraud. the results showed that the weaknesses of internal control have been identified to cause fraud. fraud can never be prevented completely, so that public organizations can implement internal controls to prevent and detect fraud. management in the public sector must be able to create awareness and understanding of anti-fraud culture to all elements in the organization as an effort to prevent fraud.

Abstrak :
Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas. ...... The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh efektivitas pengendalian internal dan ukuran KAP terhadap probabilitas kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak kasus fraud yang terjadi di Indonesia. Objek penelitian terdiri dari seluruh perusahaan selain keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017 dan menghasilkan 494 perusahaan sebagai observasi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah probabilitas kecurangan yang diukur dengan menggunakan model M-SCORE (Beneish, 1999). Variabel independen terdiri dari efektivitas pengendalian internal perusahaan yang diukur dengan metode scoring berdasarkan alat ilustrasi Kerangka Pengendalian Internal Terintegrasi COSO 2013, dan ukuran Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. ......This study aims to provide empirical evidence about the effect of the effectiveness of internal control and KAP measures on the probability of fraud in the company's financial statements. This research is important because there are still many cases of fraud that occur in Indonesia. The object of the study consisted of all companies other than finance listed on the IDX in 2016-2017 and resulted in 494 companies as observations. The dependent variable in this study is the probability of fraud as measured using the M-SCORE model (Beneish, 1999). The independent variables consist of the effectiveness of the company's internal control as measured by the scoring method based on the 2013 COSO Integrated Internal Control Framework illustration tool, and the size of the Public Accounting Firm. The results of this study indicate that the effectiveness of internal control affects the possibility of fraud in the company's financial statements. While the size of the KAP has no effect on the possibility of fraud in the company's financial statements.

Abstrak :
Perkembangan teknologi pada Era digitalisasi saat ini mendorong dunia sektor jasa keuangan untuk turut mendigitalisasi sistem perbankan konvensionalnya menjadi digital, dimana lahirnya berbagai Bank Digital yang bergantung kepada teknologi informasi pula yang menjadi sebab banyaknya fraud yang terjadi dan menyebabkan timbulnya kasus kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga perlu diatur regulasi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah atas fraud tersebut dan bentuk pengawasan pada tingkat kelayakan dan keamanan produk dan/atau layanan pada aktivitas transaksi Bank Digital serta bentuk Kepatuhan yang wajib ditaati oleh Bank Digital sebagai penyelenggara. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) Permasalahan hukum antara lain Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas Fraud pada Transaksi Bank Digital?, Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Kelayakan produk elektronik pada Transaksi Bank Digital?, Bagaimana bentuk Kepatuhan (Compliance) yang diatur dan dirumuskan dalam Sistem Pengawasan terhadap aktivitas Transaksi Bank Digital?. Penelitian ini berbentuk Penelitian Doktrinal dengan menggunakan metode deskriptif-analitis terhadap fenomena dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan melakukan wawancara langsung terhadap Informan. Dimana sistem perlindungan hukum yang diatur oleh otoritas yang berwenang adalah dengan memperhatikan aspek risiko elektronik dan penerapan pengelolaan yang meliputi tahapan Pencegahan, Deteksi dan Penanganan, serta Pemantauan. Pemantauan dengan berpedoman pada bentuk pengawasan terhadap kelayakan produk dan/atau Layanan aktivitas transaski Bank Digital yang dilakukan oleh Otoritas yang berwenang pada Sektor Jasa Keuangan dimana efektivitas perlindungan dan pengawasan dapat berlaku dengan adanya kepatuhan (Compliance) oleh Bank Digital terhadap berbagai ketentuan yang diberlakukan pada penyelenggaraan Bank Digital. ......Technological developments in the current era of digitalization have encouraged the world of the financial services sector to participate in digitizing its conventional banking system to digital, where the birth of various Digital Banks that depend on information technology has also been the cause of the large number of frauds that have occurred and led to cases of losses experienced by customers so that it is necessary regulated regulations regarding legal protection for customers against such fraud and forms of supervision at the level of eligibility and security of products and/or services in Digital Bank transaction activities as well as forms of Compliance that must be obeyed by Digital Banks as organizers. This research was conducted based on 3 (three) legal issues, including what is the legal protection for customers for fraud in digital bank transactions? Supervision of Digital Bank Transaction activities?. This research is in the form of Doctrinal Research using descriptive-analytical methods of phenomena and applicable laws and regulations as well as by conducting direct interviews with informants. Where the system of legal protection regulated by the competent authorities is by taking into account aspects of electronic risk and implementation of management which includes the stages of Prevention, Detection and Handling, and Monitoring. Monitoring guided by the form of supervision on the feasibility of products and/or services for Digital Bank transaction activities carried out by the competent Authority in the Financial Services Sector where the effectiveness of protection and supervision can apply with compliance (Compliance) by Digital Banks with various provisions that apply to the implementation Digital Banks.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Para pelaku kejahatan, khususnya dalam penggelapan uang, transaksi terlarang, korupsi bahkan terorisme dan perdagangan obat-obatan terlarang acapkali melakukan kegiatan money laundering karena dianggap sebagai upaya yang paling efektif melindungi proses dan hasil kejahatannya melalui bentuk investasi dan memanfaatkan jasa perbankan. Untuk mencegah semakin berkembangnya kejahatan yang dapat bersembunyi melalui money laundering itulah maka bank dituntut memiliki prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan operasionalnya, dikarenakan Bank adalah salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian Negara bahkan dapat berdampak pula kepada tatanan hukum, politik dan stabilitas suatu negara. Salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan oleh dunia perbankan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan menerapkan Prinsip Customer Due Diligence (CDD) atau yang dulu dikenal dengan istilah Prinsip Know Your Customer (KYC) yang secara sederhana dapat diartikan sebagai Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh pihak Bank sebagai tindakan investigasi awal untuk memitigasi risiko terkait money laundering. Istilah Customer Due Diligence mulai digunakan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009. Istilah ini terus dipakai hingga Peraturan Bank Indonesia yang terbaru yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum Penelitian dalam tesis ini ingin memahami bagaimana penerapan prinsip Customer Due Diligence sebagai strategi pencegahan kejahatan pencucian uang khususnya di Bank Syariah Mandiri serta memahami kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri dalam penerapan prinsip Customer Due Diligence. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal yang tidak hanya befokus pada aspek normatif, tetapi juga aspek empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala SKAP (Satuan kerja APU dan PPT) Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Prinsip Customer Due Diligence di bank Syariah Mandiri sudah dilaksanakan dengan konsisten dan berkomitmen tinggi. Prinsip Customer Due Diligence ini juga dapat digunakan sebagai strategi pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan. Dalam rangka menerapkan Prinsip Customer Due Diligence, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh bank umum, khususnya Bank Syariah Mandiri. Kendala tersebut berasal dari pihak bank, pihak masyarakat, dan pihak PPATK.

---

ABSTRACT
Perpetrators are always trying to save money proceeds of crime through a variety of ways, one of them with money laundering. The perpetrators of the crime, especially in the embezzlement, illicit transactions, corruption and even terrorism and trafficking of illicit drugs often commit money laundering activities because it is considered as the most effective measures to protect the process and results of crime through investments and avail banking services. To prevent the growing crime through money laundering to hide that the bank is required to have the precautionary principle in carrying out its operations, due to the bank is a financial institution has a strategic value in the life of the State's economy can impact even the legal order, political stability and a state. One of the effective measures that can be undertaken by the banking sector in the prevention and fight against money laundering is to implement the principle of Customer Due Diligence (CDD) or formerly known as the principle of Know Your Customer (KYC) which can be interpreted simply as a Principle Know Your Customer is carried out by the Bank as an initial investigative actions to mitigate risks related to money laundering. Customer Due Diligence term began to be used on Bank Indonesia Regulation Number 11/28/PBI/2009 dated July 1, 2009. This term continues to be used up to the latest Bank Indonesia Regulations that Bank Indonesia Regulation Number 14/27/PBI/2012 dated December 28, 2012 on the Implementation of Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Commercial Banks. The research in this thesis would like to understand how the implementation of the principle of Customer Due Diligence as a money laundering crime prevention strategies, especially in Syariah Mandiri Bank and understand the constraints faced by Syariah Mandiri Bank in the implementation of the principle of Customer Due Diligence. This study is a socio-legal focused not only on normative aspects, but also aspects of the empirical. This study uses primary data and secondary data. The primary data obtained from interviews with informants. Interviewees in this study is the Head of SKAP (work unit Anti Money Laundering and Combating for Financing Terrorism) Syariah Mandiri Bank. The results of this study indicate that the implementation of the principle of Customer Due Diligence in Syariah Mandiri Bank has been implemented with a consistent and committed. Customer Due Diligence principle can also be used as a crime prevention strategy money laundering conducted through banking institutions. In order to implement the principle of Customer Due Diligence, there are several obstacles that must be faced by commercial banks, especially Syariah Mandiri Bank. These constraints come from the bank, the community, and the PPATK.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat (intention) mahasiswa dalam melakukan tindakan whistleblowing atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan dan merumuskan metode whistleblowing yang sesuai untuk dapat diterapkan di organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa mengetahui telah terjadi fraud, namun tidak mampu melaporkan karena terbentur hubungan pertemanan. Penelitian ini berupaya untuk mengisi reseach gap, yaitu melihat fenomena pengambilan keputusan mahasiswa dalam melakukan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana kemahasiswaan melalui mekanisme whistleblowing menggunakan theory of planned behavior dengan memasukan moral norms ke dalam kerangka penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 (tiga) jenis fraud yang terjadi di organisasi kemahasiswaan yang sejalan dengan yang diungkapkan oleh ACFE (2010) di antaranya, fraudulent financial reporting, asset misappropriation, dan corruption. Faktor-faktor yang mempengaruhi niat anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi, yaitu attitude, subjective norms, perceived behavioural control tidak menjadi faktor yang dominan, sedangkan moral norms menjadi faktor dominan dalam pembentukan niat anggota organisasi kemahasiswaan untuk melakukan tindakan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi. Penelitian ini sejalan dengan Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki (2014). Namun pada penelitian ini menambahkan analisis tingkat dominan pengaruh faktor-faktor dalam pembentukan niat, di mana moral norms memberikan pengaruh dominan dalam pembentukan niat dan perilaku anggota organisasi. Mekanisme whistleblowing dilakukan dengan pendekatan internal dengan membentuk lembaga independen sebagai pengelola whistleblowing. Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan identitas pelapor atau non-anonymous, dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan baik secara hukum maupun keselamatan pelapor. Penelitian ini mendukung penelitian Gokce (2013) yang menyatakan non-anonymous menjadi salah satu cara untuk melakukan whistleblowing. Penelitian ini tidak sejalan dengan Latan & Lopes (2017) dan Lee & Fergher (2013) yang memilih menggunakan cara anonymous dalam melakukan tindakan whistleblowing. Sedangkan sistem pelaporan dilakukan dengan berbasis aplikasi gawai, demi meningkatkan partisipasi dari pelapor.

---

This study aims to analyze and evaluate the factors that influence student intention in conducting whistleblowing actions against fraud in managing student organization funds and formulating appropriate whistleblowing methods to be applied in student organizations. Students know fraud has occurred, but are unable to report due to collision with friendships. This study seeks to fill the reseach gap, which is to look at the phenomenon of student decision making in reporting fraud actions in managing student funds through the mechanism of whistleblowing using the theory of planned behavior by incorporating moral norms into the research framework. The results showed that there were 3 (three) types of fraud that occurred in student organizations that were in line with what was stated by ACFE (2010) including, fraudulent financial reporting, asset misappropriation, and corruption. Factors that influence the intentions of members of the organization in taking action reporting on fraud in the management of organizational funds, namely attitude, subjective norms, perceived behavioral control are not the dominant factors, while moral norms are the dominant factor in forming the intention of student organization members to take action reporting of fraud in managing the organizations funds. This research is in line with Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki (2014). However, this study adds an analysis of the dominant level of influence of factors in intention formation, where moral norms provide the dominant influence in the formation of intentions and behavior of members of the organization. The whistleblowing mechanism is carried out with an internal approach by forming an independent institution as a whistleblowing manager. Reporting is done by stating the identity of the reporter or non- anonymous, by maintaining the confidentiality of the reporters identity and providing protection both legally and the safety of the reporter. This study supports the research of Gokce (2013) which states that non-anonymous is one way to do whistleblowing. This study is not in line with Latan & Lopes (2017) and Lee & Fergher (2013) who choose to use anonymous methods in conducting whistleblowing. While the reporting system is based on a gadget app-based, in order to increase the participation of the reporter.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji fenomena kejahatan dalam perdagangan Indonesia – Tiongkok dari perspektif Indonesia sebagai korban penipuan. Diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik asimetris yang menciptakan celah terjadinya viktimisasi, dilanjutkan analisis integratif teori transnational organized crime (Massari, 2001), organized fraud (Levi dan Lord, 2011), fraud victimization (Levi, 2009) dan criminogenic asymmetries (Passas, 1999). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, focus group discussion, dan concept development merujuk Marek (2015), peneliti menemukan bahwa fraud victimization terhadap eksportir Indonesia dilakukan oleh kelompok kriminal yang menggunakan kedok perusahaan. Mereka memanfaatkan empat faktor kriminogenik asimetris dan didorong adanya tiga jalur ekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Kemudian peneliti melakukan kontekstualisasi konsep fraud victimization ke dalam criminogenic asymmetries dan konseptualisasi fraud victimization menjadi international fraud victimization. ......This study examines the phenomenon of crime in Indonesia-China trade from the perspective of Indonesia as a victim of fraud. They begin with identifying asymmetric criminogenic factors that create gaps for victimization, followed by an integrative analysis of the theory of transnational organized crime (Massari, 2001), organized fraud (Levi and Lord, 2011), fraud victimization (Levi, 2009), and criminogenic asymmetries (Passas, 2009). 1999). Through a descriptive qualitative approach using the triangulation method, literature study, focus group discussion, and concept development, referring to Marek (2015), the researcher found that fraud victimization against Indonesian exporters by criminal groups using the guise of companies. They take advantage of four asymmetric criminogenic factors and are encouraged by the existence of three export routes from Indonesia to China. Then the researchers contextualized the concept of fraud victimization into criminogenic asymmetries and conceptualized fraud victimization into international fraud victimization.