Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebakaran Hutan dan Lahan (KHL) di Propinsi Riau merupakan salah satu isu lingkungan hidup yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan dan ekonomi yang cenderung dilakukan secara eksploitatif sehingga melupakan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang setiap tahunnya mengalami polusi dari kabut asap yang ditimbulkan oleh KHL selama 2-3 bulan setiap tahunnya. Dari aspek ekonomi kerugian dari kabut asap tersebut meiiputi bukan hanya masalah hilangnya aset kekayaan tegakan hutan kayu, tetapi juga aspek ekologi sangat luas berupa hilangnya flora dan habitat satwa liar- Dampak negatif lain yang sangat menonjol adalah menurunnya kualitas udara yang menyebabkan gangguan daya pandang dan meningkatnya penderita penyakit saluran pernafasan sampai 2-3 kali lipat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar dampak kesehatan yang ditimbulkan karena kabut asap KHL dan berapa estimasi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh dampak kesehatan tersebut. Jenis penelitian adalah studi ekologi yang memakai analisa korelasi dengan menggunakan data polutan Udara PMIO dan S02 yang diperoleh dari Air Quality Monitoring Station di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Angka kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Asma Bronkiale dan Bronkitis diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di Kecamatan Mandau, data titik api (hotspot) sebagai penunjuk adanya KILL diperoleh dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Jakarta. Data yang diolah adalah data dari Januari tahun 2000 sampai Desember 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, antara Hotspot dan PM 10 terdapat hubungan positif yang kuat dan bermakna. Analisis bivariat dengan uji regresi linier menghasilkan hubungan Prediksi dengan persamaan garis PM10 = 90,61 + 1,955 x Hotspot. Hubungan antara Hotspot dengan ISPA menunjukran hubungan sangat kuat dan bermakna yang dapat dijelaskan dengan persamaan gads ISPA = 723,685 + 60,046 x Hotspot. Hubungan antara PM14 dan ISPA mempunyai hubungan yang sedang dan bermakna yang dapat dijelaskan dengan persamaan garis prediksi LSPA = 359,471 + 6,488 x PM10. Dampak kesehatan masyarakat yang terbesar akibat kabut asap KHL di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2002 adalah keterbatasan aktifitas harian yaitu sebesar 711.850 hari. Estimasi kerugian ekonomi akibat dampak kesehatan masyarakat sebesar Rp 98 milyar rupiah. Disimpulkan bahwa besarnya dampak kesehatan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kabut asap KHL ini merupakan estimasi rendah karena hanya menggunakan PM10 sebagai parameter pencemar, tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh polutan lain (misalnya NOx dan Dian) dan juga belum memperhitungkan kerugian penyakit jangka panjang karma polutan udara. Disarankan kepada Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Bengkalis agar melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh KHL, berikut upaya yang harms dilakukan dalam mengantisipasi kualitas udara yang buruk Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis agar melakukan perencanaan program antisipasi dampak kesehatan supaya masyarakat terlindung dari akibat kabut asap. Secara keseluruhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis disarankan bertindak aktif dalam mengantisipasi dampak kesehatan akibat KHL secara teknis dan administratif. Daftar Pustaka: 45 (1982-2002)

---

Community Health Impacts and Estimation of Economic Loss from Forest and Land Fires in the Regency of Bengkalis in 2002Forest and Land Fires (FLF) in Riau Province is one of the environmental issues that arise from the progressive and economical development which tends to be done exploitatively and thus overlook efforts to preserve the environment. Bengkalis regency is the regency that every year suffers from pollution of smoke haze which caused by FLF for as long as 2-3 months every year. The disadvantages are not only from the economical perspective that consist of loosing assets of forest lumber, but also ecologically of loosing flora and habitat of wild animals. Another implication which is very significant is the decrease of air quality which causes visual troubles and the risen of respiratory disease up to 2-3 times higher. The objectives of this are to find out how far does-the impact to health which arise from smoke haze of FLF and the estimation of economical loss which arise from that health implication. The type of this study is ecological study using correlation analysis through air pollutant data PM10 and S02 derived from Air Quality Monitoring Station in Mandan District, Regency of Bengkalis. Numbers of ISPA, Asthma Bronchiole and Bronchitis are attained from health service facilities in Mandau District, hot spot data as signs of FLF are attained from the Environment Head State Office in Jakarta The data which are processed are those from January 2000 to Desember 2002. The result of the study shows that, between hot spot and PM 10, is an important positive and significant relationship. Bivariance analysis with tinier regression test generates a prediction relationship with vector PM 10 = 90,61 + 1,955 x Hotspot The relationship between Hotspot and ISPA shows strong relationships and signified which describes with vector ISPA = 723,685 + 60,046 a Hotpot PM] 0 dengan ISPA has an intermediate significant relationship which could be shown with prediction vector ISPA = 359,471 + 6,488 i PM 10. Health impacts shows that the lack of daily activities which are foreseen to occur toward workers in Regency of Bengkalis as a result of smoke haze disaster and weather troubles is resulted 711.850 working days. The economical loss estimation is costing Rp 98 billion. It is concluded that health impacts and economical loss initiated by this FLF smoke haze is a low estimation because it merely uses PM]0 as a polluted parameter, without considering the effect of other pollutants (e.g. NOx and Qzon) and also yet to estimate the impacts of long term disease of air pollutant. Based on the result of this study, Health Centers in the working environment of Bengkalis Regency are advised to make extensions to the community concerning health impacts caused by FLF, along with the efforts to be made in anticipation to the terrible air quality. Head of the Health Board in Bengkalis Regency is advised to make planning for an anticipated health implication program so that the community would be protected against the smoke haze. As a whole, the Regional Government in Bengkalis Regency is advised to make active measures in anticipating health impacts by FLF, technically and administratively. References: 45 (1982-2002)

Abstrak :
Kebakaran hutan di Indonesia merupakan salah satu masalah lingkungan yang terbesar karena hampir selalu terjadi setiap tahun dalam 30 tahun terakhir. Kebakaran hutan di tahun 1992-93 and 1997-98 telah menyebabkan masalah yang luas baik dalam skala nasional maupun regional. Kebakaran tersebut telah merusak jutaan hektar hutan dan lahan sehingga menyebabkan kerugian ekonomi, munculnya asap hitam, masalah sosial termasuk berbagai penyakit, dan kehancuran lingkungan. Usaha perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kebakaran hutan terjadi jika kalor yang dilepaskan dari proses kebakaran melebihi kalor yang dapat dilepaskan ke lingkungan. Kebakaran umumnya diawali oleh api kecil, sehingga sangat dipengaruhi oleh kekuatan sumber api. Pada saat kebakaran hutan mulai membesar, api akan terus membesar walaupun sumber telah dihilangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari sifat pembakaran spontan dari berbagai bahan bakar hutan seperti sabut kelapa sawit, serpihan kayu, gambut dan batubara muda. Penelitian ini akan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap peran mekanisme pemanasan spontan sebagai sumber kalor/panas bagi pembakaran spontan bahan bakar hutan. Hasil pengukuran seperti temperatur kritis dan parameter kinetika oksidasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan sifat terbakar sendiri dari sampel yang diuji. Hasil penelitian terhadap sabut kelapa sawit, gambut, serpihan kayu dan batubara muda memperlihatkan bahwa material ini memiliki kecenderungan untuk terbakar sendiri. Namun demikian, perlu dipahami bahwa hasil yang ditunjukkan ini diperoleh dari penelitian skala laboratorium dengan berbagai parameter pengujian yang diatur secara cermat. Keinginan untuk memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk skala yang lebih besar masih rnemerlukan pengkajian lebih lanjut. Sifat pembakaran spontan dari sampel yang diteliti dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti temperatur ambien, kandungan air, sifat kimia dan fisika sampel, ukuran basket dan luas permukaan. ...... Forest fires in Indonesia remains one of the greatest environmental problems since it happens almost every years during the past 30 years. The forest fires in 1982-1983 and 1997-1998 resulted in widespread problems nationally and regionally. The fires destroyed millions ha of forest and land which caused financial losses, produced great black smoke, caused social problems including many diseases, and environmental catastrophy. Regeneration of the losses will be very difficult and take years. Forest fires occurs when the heat evolved from combustion is sufficient to overcome heat losses. Ignition is initiated by a source of heat such as a flame. At first the ignition process is influenced by the source. Once started, forest fires can continue eventhough the source of heat have been removed. The objectives of this research work are to study the self-ignition behaviours of forest fuels such as wood debris, peat, palm shell and low rank coals. This study will provide initial explanations on the role of self-heating mechanism as the source of heating for spontaneous combustion of forest fuels. The measured experimental values of the critical ambient temperatures and the kinetic oxidation parameters are used as the basis of determination of the self-ignition propensity of the samples. The experimental results using palm shell, peat, wood debris and low rank coal showed that there is a tendency for these fuels to combust spontaneously. However, one realised that the experimental works were carried out in small-laboratory scale within a carefully controlled conditions. An attempt to extrapolate the results to full scale problems requires further justification. The self-ignition behaviour of the samples were affected by various factors including ambient temperature, moisture content, chemical and physical properties of the samples, basket sizes, and surface areas.

Abstrak :
ABSTRACT
Partikulat halus (PM2,5) merupakan partikel pencemar yang berukuran kurang dari 2,5 μm. Partikulat tersebut bersumber dari alami maupun antropogenik. Peningkatan konsentrasi partikulat berkontribusi pada peningkatan angka morbiditas maupun mortalitas. Kebakaran hutan tahun 1997 berkaitan dengan penurunan status gizi tinggi badan terhadap umur sebesar 3,4 cm pada usia dewasa. WHO menetapkan empat tahap standar baku mutu konsentrasi partikulat baik jangka pendek (24 jam) maupun jangka panjang (tahunan), yaitu Air Quality Guideline (AQG), Interim Target-3 (IT-3), IT-2, dan IT-1. Wilayah Indonesia bagian timur memiliki konsentrasi partikulat halus tahunan yang masih memenuhi baku mutu utama (AQG) WHO, sementara beberapa wilayah Indonesia bagian barat rentan mendapat paparan partikulat halus yang cukup tinggi yang dapat meningkatkan risiko kesehatan hingga 6%

Abstrak :
Kabut asap telah menjadi momok yang sangat merugikan banyak pihak. Kerugian materiil maupun immateriil yang diderita begitu masif dan timbul dalam waktu yang cukup lama. Menariknya belum pernah ada gugatan terhadap kerugian akibat kabut asap di pengadilan Indonesia. Alasannya sederhana, karena kausalitas kabut asap dengan kerugian yang dialami korban sulit dibuktikan apabila merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, termasuk dengan teori kausalitas yang dianut. Skripsi ini hendak menjawab pertanyaan sederhana, dengan perkembangan teori kausalitas dalam ilmu hukum apakah kerugian akibat kabut asap dapat dibuktikan di pengadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menuai hasil yang cukup positif di mana terdapat doktrin market share liability yang dapat mengakomodir pembuktian kausalitas kabut asap, baik dari segi hukum materiil maupun segi hukum formil di Indonesia. Namun pada akhirnya tetap diperlukan keterbukaan dari hakim untuk membangun logika hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang dalam pandangan penulis dapat diakomodir melalui penerapan doktrin market share liability untuk membuktikan kausalitas terhadap kerugian akibat kabut asap. ...... Haze has become very detrimental scourge to many parties. Both material dan immaterial losses suffered are massive and arise in a long period of time. Interestingly, there has never been a lawsuit against haze in Indonesian courts. The reason is simply because proof of causation based on losses suffered by the victim from haze is very difficult to prove if one refer to laws recognized in Indonesia, including the embraced theory of causation. This undergraduate thesis wants to answer a simple question, with the development of theory of causation in jurisprudence, is it possible to prove causation based on losses from haze in courts The research method used in this thesis is a normative juridical research with conceptual approach and comparative approach. This research reaping positive results in which theory of market share liability could accommodate the proof of causation of haze, both in terms of material law and procedural law aspects recognized in Indonesia. In the end it still takes the open minded judge to build legal logic based on the value of justice and fairness, which in my point of view could be accomodated by applying market share liability doctrine as a proof of causation of loss from haze.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pertanggungjawaban Negara atas kebakaran hutan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk. Pertanggungjawaban Negara atas kebakaran hutan tersebut dikaitkan dengan teori hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan Tanggung Jawab Negara State Responsibility dengan Tanggung Gugat Negara State Liability serta menganalisis keterkaitan antara Tanggung Jawab Negara State Responsibility dengan Tanggung Gugat Negara State Liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini juga mengidentifikasi dan menganalisis perihal penerapan Tanggung Jawab Negara State Responsibility dan Tanggung Gugat Negara State Liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/Lh/2016/Pn Plk.

---

ABSTRACT
This research discusses the application of State Responsibility law during the forest fire in Palangka Raya City of the Kalimantan Tengah Province based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 118 Pdt.G LH 2016 PN Plk. The state rsquo s responsibility for forest fire is related to the theory of national and international law. This research identifies not only the differences between State Responsibility and State Liability but also analyzes the connection between the two in the scope of land and forest fire. It also identifies and analyzes the state responsibility and state liability in land and forest fire based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 118 Pdt.G LH 2016 PN Plk.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melaksanakan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang hanya menyasar permukaan dari penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi juga menyasar bagaimana pengelolaan tata ruang khususnya pada kawasan gambut. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempegaruhinya masih terdapat beberapa kekurangan, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat dioptimalkan. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan RTRW yang tepat dan akurat untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pengelolaan gambut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadirnya kebijakan RPPEG dan Riau Hijau. ......This study aims to analyze how policies are implemented to prevent forest and land fires and analyze the factors that influence them. In carrying out efforts to prevent forest and land fires in Riau Province, it is not only carried out with socialization and other activities that only target the surface of the causes of forest and land fire problems. But it also targets spatial management, especially in peat areas. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to policy implementation and prevention of forest and land fires. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The results of the analysis show how the implementation of forest and land fire prevention policies in Riau Province and the factors that influence them still have some deficiencies, but the efforts made by the government can be optimized. The policy direction of the Riau Provincial Government in establishing a precise and accurate RTRW to support the prevention of forest and land fires, especially in peat management, has shown high commitment with the presence of the RPPEG and Riau Hijau policies.

Abstrak :
Karhutla di Provinsi Riau selalu menjadi sorotan karena ulah manusia yang menyebabkan kerusakan ekosistem hingga kestabilan politik dengan negara tetangga. Untuk menyikapinya, Presiden memprioritaskan upaya pencegahan melalui kolaborasi multisektor antara pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kolaborasi pencegahan karhutla dengan model collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance secara keseluruhan sudah diterapkan meskipun diperlukan penyempurnaan pada proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi. Intensitas dialog tatap muka masih rendah dan agenda pembahasan para aktor masih umum terhadap pengendalian kerhutla. Hasil sementara kolaborasi pencegahan belum terukur dengan baik sehingga egosektoral terlihat melalui berbagai program para aktor yang sifatnya mirip. Faktor-faktor yang menghambat kolaborasi adalah desain kelembagaan belum mengalokasi tugas pencegahan para aktor dengan jelas yang beresiko pada tumpang tindih kegiatan dan menurunnya transparansi kolaborasi. Anggaran pencegahan belum memadai karena Provinsi Riau belum memiliki dana alokasi khusus untuk pencegahan dan hanya bergantung pada anggaran aktor yang terlibat. ......Karhutla in Riau Province has always been in the spotlight because of human activities that have caused damage to the ecosystem and political stability with neighboring countries. The President prioritizes prevention efforts through multi-sector collaboration between government, private sector, and community. This study aims to analyze the process and the factors that influence collaboration in preventing ‘karhutla’ with the collaborative governance model. The study indicates that collaborative governance process as a whole has been implemented although improvements are needed in the process and the factors that affect collaboration. Intensity of face-to-face dialogue is still low and the discussion is still on controlling ‘karhutla’. The interim results of prevention collaboration haven’t been well measured so that ego sector can be seen through various programs of actors that are similar in nature. The factors that hinder collaboration are the institutional design hasn’t allocated the task of preventing clearly so it’s risky to overlapping activities and decreasing collaboration transparency. The budget of prevention is not sufficient because Riau Province doesn’t have yet a special allocation fund for prevention and depends on the budget of the actors involved.

Abstrak :
Pneumonia merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi pada balita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kejadian pneumonia akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau Tahun 2014—2015 dengan Analisis Geographically Weighted Regression (GWR). Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan populasi target adalah semua kabupaten/kota di provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariable dengan analisis GWR. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa faktor ISPU dan penggunaan bahan bakar rumah tangga yang tidak aman memiliki hubungan dengan pneumonia (p < 0,05). Sementara hasil analisis multivariable menunjukkan bahwa koefisien B ISPU sebesar 0,001 yang berarti proporsi pneumonia balita akan meningkat sebesar 0,001 apabila nilai ISPU meningkat.

---

Pneumonia is a disease that causes high mortality in infants. The purpose of this study was to determine whether there are differences in the incidence of pneumonia due to forest fires in Riau Province on 2014-2015 with Geographically Weighted Regression ( GWR ) analysis. This study uses a cross sectional study design with the target population was all districts / cities in Riau Province. This study carried out by univariate, bivariate and multivariable analysis with GWR. The Results of bivariate analysis showed that the factors ISPU and household fuel has relationship with pneumonia ( p < 0.05 ). While the results of multivariable analysis showed that coefficient B of ISPU is 0.001, which means the proportion of pneumonia toddlers will be increased by 0,001 when the value of ISPU increased.