Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengakhiri hampir semua perjanjian investasi bilateralnya dengan salah satu alasan yang merupakan kemudahan investor dalam mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke arbitrase internasional. Pengakhiran massal tersebut disebabkan oleh susunan kata dalam perjanjian bilateral tersebut yang memungkinkan majelis arbiter untuk dengan mudah menyimpulkan bahwa Indonesia telah memberi persetujuan terhadap arbitrase yang memberi majelis arbiter kewenangan untuk mengadili sebuah sengketa. Skripsi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan negara terhadap arbitrase berdasarkan hukum investasi internasional sehubungan dengan perkembangan yang terlihat dalam yurisprudensi arbitrase investasi. Selanjutnya, skripsi ini akan juga akan menentukan apakah kerangka hukum Indonesia, yang terdiri dari undang-undang investasinya dan perjanjian investasi internasional yang baru, menangani masalah persetujuan yang sebelumnya menjadi permasalahan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teoritis maupun pendeketan perundang-undangan. Skripsi ini akan mendalami pengalaman Indonesia dalam menangani persetujuan terhadap arbitrase dengan membahas kata-kata dari perjanjian investasi bilateral yang lama serta sengketa yang muncul dari akibat gugatan yang tidak tepat. Selanjutnya, perjanjian investasi internasional Indonesia yang baru akan dibahas dan dibandingkan dengan perjanjian investasi bilateral yang lama. Skripsi ini akan menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini, yang terdiri dari Undang-Undang Penanaman modal dan perjanjian investasi internasional baru, dengan tepat menangani sebagian besar perkembangan hukum dalam hukum investasi internasional yang mempengaruhi persetujuan negara dan oleh karena itu mengatasi masalah yang timbul dalam perjanjian investasi bilateral lama yang telah diakhiri oleh Indonesia.

---

Within the last decade, Indonesia has terminated almost all of its bilateral investment treaties with one of the reasons being the ease of which investors were able to submit claims against Indonesia to international arbitration. This mass termination was attributed to the poor wording present within the bilateral investment treaties which allowed arbitral tribunals to infer Indonesia’s consent to arbitration and which provides them with jurisdiction to adjudicate the dispute. This thesis examines the factors which affect state consent to arbitration under international investment law with regards to the developments seen in investment arbitration jurisprudence. Subsequently this thesis will also determine whether or not the Indonesian legal framework, which comprises of its investment law and new international investment agreements, addresses the issues of consent which have previously been of concern. This thesis adopts a juridical normative research method utilizing a theoretical and statutory approach. This thesis will explore Indonesia’s experience in dealing with consent to arbitration as it discusses the wording of its old bilateral investment treaties as well as the disputes which arose out of unwarranted treaty claims. Furthermore, Indonesia’s new international investment agreements will be discussed in comparison to the old bilateral investment treaties. This thesis will conclude that the current Indonesian legal framework, consisting of the Investment Law and the new international investment agreements, properly address the majority of developments which would affect state consent under international investment law and therefore addresses the problems presented by Indonesia’s terminated bilateral investment treaties."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi, Indonesia bergantung kepada alih teknologi. Alih teknologi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui penanaman modal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan alih teknologi dalam kerangka penanaman modal asing di Indonesia, dan bagaimana alih teknologi pada PT Samudera JWD Logistics sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Pengaturan mengenai alih teknologi melalui penanaman modal diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 81 angka 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun, belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur alih teknologi melalui penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga yang mengawasi kegiatan penanaman modal belum melakukan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan alih teknologi dalam penanaman modal. Kemudian, salah satu perusahaan penanaman modal di Indonesia adalah PT Samudera JWD Logistics. Sebagai perusahaan penanaman modal asing, PT Samudera JWD Logistics diwajibkan untuk melakukan alih teknologi. Namun, PT Samudera Sarana Logistic belum berhasil melaksanakan alih teknologi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seharusnya segera dirumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terpirinci mengenai alih teknologi di Indonesia dan bagi PT Samudera JWD Logistics serta perusahaan penanaman modal lainnya yang menggunakan tenaga kerja asing, diharapkan untuk melaksanakan alih teknologi.

---

In order to meet the needs of technology development, Indonesia depends on technology transfer. This technology transfer can be done in various ways. One of them is through investment. This study analyzes how technology transfer arrangements in the framework of foreign investment in Indonesia, and how technology transfer at PT Samudera JWD Logistics as Foreign Investment Company. This study used a normative juridical method with data collection through literature study and interviews with informants which were then analyzed using qualitative methods. Regulations regarding technology transfer through investment are regulated in Article 10 paragraph (4) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Article 81 number 7 letter a and letter b Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 5 letter c Ministerial Regulation Number 10 of 2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers. However, there are no further provisions regarding the procedure for technology transfer through investment. The Investment Coordinating Board as the institution that oversees investment activities has not properly supervised the implementation of technology transfer in investment. Then, one of the investment companies in Indonesia is PT Samudera JWD Logistics. As a foreign investment company, PT Samudera JWD Logistics is required to transfer technology. However, PT Samudera Sarana Logistic has not succeeded in implementing technology transfer as stipulated in statutory regulations. Thus, laws and regulations should be formulated in detail regarding technology transfer in Indonesia and for PT Samudera JWD Logistics and other investment companies that use foreign workers, it is hoped that they will carry out technology transfer."

"Salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut maka angka pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah hal yang perlu diperhatikan untuk memahami kondisi kesejahteraan rakyat. Salah satu komponen pembentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah Investasi atau penanaman modal. Dengan adanya penanaman modal tersebut harapannya Indonesia sebagai host state akan mendapatkan manfaat baik, salah satunya alih teknologi dalam proses pembangunan infrastruktur transportasi. Kendala dalam penerapan konsep alih teknologi di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dari berbagai pihak atas manfaat pelaksanaan alih teknologi Indonesia. Oleh karenanya, perlu untuk mengkaji regulasi alih teknologi dalam pelaksanaan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum dan sifat regulasi penanaman modal Indonesia, serta melakukan perbandingan terhadap regulasi alih teknologi dalam pelaksanaan penanaman modal asing antara Indonesia dengan negara lain, yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yang akan membahas tentang perkembangan hukum alih teknologi di bidang penanaman modal asing Indonesia serta perbandingannya dengan regulasi internasional, dan penerapan sifat middle path theory pada kebijakan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum sebagai salah satu bidang usaha transportasi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Pelaksanaan Alih Teknologi di Indonesia memang lebih memfokuskan kepada Alih Teknologi secara praktis yang berbentuk pelatihan sedangkan pelaksanaan Alih Teknologi dalam bentuk lisensi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal asing masih belum terlalu populer. Proses alih teknologi di bidang perkeretaapian umum juga sudah terlaksana. Penerapan middle path theory dalam kebijakan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum belum terlaksana secara sempurna karena masih terdapat ketimpangan antara jumlah kebijakan yang mencakup kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanam modal dengan kebijakan yang mencakup hak yang akan diberikan oleh Indonesia sebagai host state kepada penanam modal asing.

---

One of the objectives of the establishment of the Republic of Indonesia is to advance public welfare, as one way to achieve this goal, Indonesia's economic growth rate is something that needs to be considered to understand the condition of people's welfare. One component of the formation of economic growth is investment or capital investment. With this capital investment, it is hoped that Indonesia as a host state will get good benefits, one of which is technology transfer in the process of developing transportation infrastructure. The obstacle in implementing the concept of technology transfer in Indonesia is the lack of understanding from various parties regarding the benefits of implementing Indonesian technology transfer. Therefore, it is necessary to review technology transfer regulations in the implementation of foreign investment in the field of public railways and review the nature of Indonesian investment regulations, as well as compare technology transfer regulations in the implementation of foreign investment between Indonesia and other countries regulation, the People's Republic of China. This study has two problem formulations, which will discuss the development of technology transfer law in the field of Indonesian foreign investment and its comparison with international regulations, and the application of the nature of middle path theory to technology transfer policies in foreign investment activities in the field of public railways as one of the transportation business fields. This study uses a doctrinal method with a comparative approach. The implementation of Technology Transfer in Indonesia is indeed more focused on practical Technology Transfer in the form of training, meanwhile implementation of Technology Transfer in the form of licenses and cooperation in the field of foreign investment is still not very popular. The process of technology transfer in the field of public railways has also been implemented. The application of the middle path theory in technology transfer policies in foreign investment activities in the field of public railways has not been implemented perfectly because there is still an imbalance between the number of policies that cover the obligations that must be fulfilled by investors and policies that cover the rights that will be given by Indonesia as a host state to foreign investors."