Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Usia anak sekolah dasar merupakan usia yang rentan, rentan terhadap pengaruh luar dan rentan terhadap penyakit. Penelitian ini dilakukan karena maraknya kasus keracunan di sekolah yang sering terjadi di Indonesia. Keamanan pangan harus menjadi perhatian dan mendapatkan pengawasan baik dari orang tua maupun guru di sekolah agar tercipta kesehatan dan keselamatan bagi anak-anak. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran persepsi terhadap keamanan pangan beserta faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi, diantaranya adalah pengetahuan, budaya, gangguan kesehatan anak, kebijakan sekolah, pengawasan guru, informasi, serta keadaan tempat berdagang. Penelitian ini membahas mengenai persepsi risiko orang tua terhadap keamanan pangan di sekolah dasar tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner ceklis untuk menilai variabel-variabel independen. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden memiliki persepsi yang baik terhadap keamanan pangan dengan nilai bobot rataan di atas 3,01. Responden penelitian terhadap persepsi keamanan pangan (food safety) umumnya didominasi oleh kelompok usia dewasa (25-38 tahun), tidak memiliki pekerjaan (ibu rumah tangga), dan memiliki pendidikan terakhir SMA. ...... Age child elementary school is age vulnerable, susceptible to external influences and prone to illness. The study is done because many cases of poisoning in school very often in indonesia. Food safety should be paid attention and get supervision from both parents and teachers in school to create safety and health for children. Research purposes this to look at an image perspective on food safety and factors that deals with perception, among them are knowledge, culture, disorder their children, policy school, supervision teacher, information, and of the condition a trading place. Discussed research into perception of risk parents to security crops in elementary school 2014. This research using methods research quantitative by using a questionnaire checklist to judge the variables independent. From the results of research it can be concluded that the respondents have a good perception of food safety with a value above the equivalent weight 3.01. Respondents to the study of the perception of food safety are generally dominated by early adult age group (25-38 years old), does not have a job (a housewife), and have an education senior high school.

Abstrak :
Pelajar sebagai konsumen harus memiliki perilaku keamanan pangan yang baik untuk mencegah kasus penyakit bawaan makanan di sekolah. Pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan pada pelajar dibutuhkan untuk mengembangkan intervensi yang efektif terhadap keamanan pangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan karakteristik individu (jenis kelamin, umur, uang saku, kelas dan jurusan), pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan pada pelajar di SMAN 4 Depok tahun 2015. Penelitian menggunakan desain studi cross sectional dengan total sampel sebanyak 218 pelajar dari kelas X dan XI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar memiliki pengetahuan keamanan pangan kurang baik (72%), sikap negatif terhadap keamanan pangan (64,7%) dan perilaku keamanan pangan berisiko (71,1%). Berdasarkan analisis bivariat, hanya variabel sikap yang memiliki hubungan bermakna dengan perilaku keamanan pangan pelajar dengan nilai p-value = 0,004 dan nilai OR = 2,523 (CI 95% : 1,380-4,614). ...... Student as the consumer should have a good behavior to prevent foodborne disease at school. Good knowledge, attitude and behavior on food safety were essential for the development of effective educational interventions. The objective of the study was to determine the relationship between student characteristics (sex, age, pocket money, grade and major), knowledge, attitude and food safety behaviors among student of SMAN 4 Depok. This study used Cross sectional design. The sample consisted of 218 participants from tenth and eleventh grade students of SMAN 4 Depok in 2015. The results show that 72% students have less knowledge on food safety, 64,7% students have negative attitudes on food safety and 71,1% students have risky food safety behaviors. Based on bivariate analysis, attitude has significant relationship towards students food safety behavior with p-values 0,004 and OR 2,523 (CI 95% : 1,380-4,614)

Abstrak :
Hingga saat ini, masih sering dijumpai kasus keracunan makanan ataupun penyakit yang timbul akibat mengonsumsi makanan yang mutu keamanan dan kesehatannya rendah. Usaha jasa boga informal termasuk catering merupakan salah satu potensi permasalahan dalam penerapan food safety. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan food safety pada usaha jasa boga informal di Catering X, Y, dan Z Purworejo, Jawa Tengah, tahun 2012. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2012 menggunakan disain studi deskriptif observasional dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan pengisian checklist dalam melakukan pengambilan data. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasaboga informal masih sangat kurang sehingga ditemukan berbagai ketidaksesuaian penerapan food safety dengan yang seharusnya. ...... Up till now, there are still encountered food poisoning cases or foodborne illnesses that caused by eating foods which have low-quality of safety and health. Catering services become one of potential problem in food safety implementation. The purpose of this study is to understand food safety implementation in Catering Services at X, Y, and Z Catering, Purworejo, Central Java, 2012. This research was conducted in May and June 2012 using observational descriptive study design with qualitative approach. Researcher used in-depth interview method, observation, and checklist when used to perform data retrieval. Result of the study shows that lack of supervision and guidance for informal catering services affects various mismatches in food safety implementation.

Abstrak :
Kajian strategi peningkatan konsumsi ikan masyarakat Indonesia ini di tujukan (1) menganalisis pola konsumsi ikan masyarakat Indonesia ;(2) Menaganalisis faktor- faktor yg mempengaruhi tingkat konsumsi ikan masysrakat Indonesia baik dr faktor sosial, budaya dan ekonomi ; (3) Menganalisis kebutuhan dan kecukupan pasokan ikan untuk konsumsi domestik masyarakat Indonesia. dan (4) Mengindentifikasi kebijakan - kebijakan yg diperlukan untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Analisis yg di lakukan dlm rangka mengetahui pola konsumsi ikan masysrakat Indonesia dihitung berbasis analisis status konsumsi ikan perkapita di Indonesia, diperoleh dari data sekunder dengan pendekatan produksi, dimana tingkat konsumsi domestik diasumsikan diperoleh dr jumlah seluruh produksi dikurangi ekspor dan di tambah impor dengan beberapa konsideran yg pokok. Secara umum tingkat konsumsi ini menggambarkan kondisi geografis dan budaya masyarakat. diduga analisis ini blm mampu memberikan gambaran yg sebenarnya, krn asumsi-asumsi yg digunakan bersifat umum dan pendekatan basis produksi. Untuk itu dilakukan pula analisis berbasis pd tingkat protein intake, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan protein untuk konsumsi pangan harapan dan angka kecukupan gizi )AKG) serta kontribusi kelompok spesies ikan yg secara alamiah mempunyai kandungan gizi yg berbeda. Berdasarkan hasil dr perhitungan tsb diatas dpt terlihat besaran kebutuhan yg seharusnya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan yg ideal. Selanjutnya dpt dihitung besarnya kebutuhan ideal dan kondisi aktual produksi. Berdasarkan perhitungan tsb , tdp perbedaan (gap) dimana gap ini harus dipenuhi dengan produksi domestik dan atau impor. Berdasarkan uraian diatas , maka arah kebijakan yg direkomendasikan adalah : Pertama dri sis produksi (supplay): (a) Meningkatkan produksi budidaya ikan untuk menutup kekurangan produksi penangkapan (b) Meningkatkan fasilitas untuk mengurangi susut hasil dan komposisi gizi ikan agar menjamin intake protein yg cukup mulai dr produksi/ penangkapan, distribusi dan konsumsi (c) Meningkatkan ketersediaan ikan dengan kandungan protein tinggi dengan harga terjangkau. Kedua dari sisi permintaan :(a) Memasyarakatkan konsumsi ikan pd kaum perempuan/ibu di wilayah yg masih rendah tingkat konsyumsinya (b)Memasyarakatkan teknik preparasi dan pengolahan ikan yg tdk merusak kandungan gizi. (c)Meningkatkan komitmen pimpinan/pemerintah daerah dlm penganekaragaman sumber protein dr bhn ikan (d) Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan hasil perikanan pd isu keamanan pangan (food safety).

Abstrak :
ABSTRAK
Pangan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya untuk anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan diperlukan pangan yang aman dan bergizi. Masih tingginya angka keracunan yang disebabkan oleh pangan jajan di Indonesia dan jumlah hasil sampling dan pengujian pangan jajan yang tidak memenuhi syarat (TMS), menggerakkan Badan POM untuk menyusun suatu kebijakan dalam bentuk intervensi kepada sekolah (sekolah dasar) termasuk di Propinsi DKI Jakarta. Intervensi kebijakan yang diberikan oleh BPOM kepada sekolah dibedakan menjadi dua yaitu intervensi kebijakan yang lengkap yaitu dengan melakukan sampling dan pengujian PJAS, rapid test kit dengan mobil keliling, memberikan bimbingan teknis, serta KIE dan penyebaran produk informasi berupa poster, leaflet, CD yang berisi tentang edukasi pangan yang baik. Sementara intervensi kebijakan yang lain adalah dengan memberikan KIE secara singkat dan menyebarkan produk informasi saja. Dengan menggunakan metodologi regulatory impact assessment (RIA), penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak kebijakan yang berupa intervensi terhadap kesadaran kelompok sasaran yaitu komunitas sekolah. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa intervensi kebijakan A yaitu dengan memberikan secara lengkap termasuk pengujian sampel PJAS memberikan hasil berupa kesadaran yang lebih baik dibanding dengan intervensi kebijakan C yang hanya memberikan produk informasi. Kelompok sasaran sekolah yang diintervensi kebijakan A mempunyai kesadaran yang sangat baik, sementara untuk intervensi C adalah cukup baik. Demikian halnya penilaian kualitas keamanan pangan di sekolah untuk sekolah yang diintervensi A, rata-rata menilai kualitas kondisi sudah baik, sementara untuk sekolah yang diintervensi C masih memerlukan upaya peningkatan yang lebih intensif.

---

ABSTRACT
Food is a basic necessity in human life, especially for children who are experiencing a period of growth required a safe and nutritious food. A high rate of food poisoning caused by eating snacks in Indonesia and the number of sampling and lab testing results of snack foods are substandard. That reason encourage National Agency of Drug and Food Control (NADFC) for developing a policy in the form of intervention to school (elementary school) included in DKI Jakarta. Policy interventions provided by the NADFC to school divided into two policies intervention, first is to conduct sampling and testing PJAS, rapid test kit with the car around, provide technical guidance, as well as IEC and dissemination of information products such as posters, leaflets, CDs containing about good food education. While other policy interventions is to provide a brief IEC and disseminate product information only. By using the methodology of regulatory impact assessment (RIA), this study aims to measure the impact of policies intervention to improve awareness of the target group as community school. From research done shows that a policy intervention is to provide complete application, including testing of samples PJAS to result in better awareness compared with C policy interventions that only provide product information. Target group A policy intervention schools have a very good awareness, while for intervention C is enough to good. Similarly, the quality assessment of food safety in schools for the intervention school A, the average rate the quality of the conditions are good, while for school intervention C still require more intensive efforts.

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan Laporan Tahunan 2001-2004 d an Laporan Tahunan 2005 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang disebabkan oleh pangan jasa boga sebesar 31%. Dari kasus-kasus keracunan tersebut, terbukti masalah mutu dan keamanan pangan pada perusahaan jasa boga menjadi semakin penting dan perlu mendapat perhatian khusus dalam pengawasan dan pengendaliannya. Apalagi akhir-akhir ini tuntutan akan jaminan terhadap mutu dan keamanan pangan terus bertambah sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mutu dan keamanan pangan yang di konsumsinya. Pengawasan dan pengendalian mutu pangan yang mengandalkan pada uji produk akhir tidak dapat mengimbangi kemajuan yang pesat dalam industri pangan dan tidak dapat menjamin keamanan makanan yang beredar di pasaran dan yang dikonsumsi oleh para pengguna jasa boga. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu sistim jaminan keamanan pangan yang Iebih menitfk beratkan pada tindakan pencegahan efektif untuk menjamin keamanan pangan . Dari pemikiran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam industri pangan selain menghasilkan produk pangan yang aman dikonsumsi sangat diperlukan juga produk yang bermutu dan mempunyai nilai jual yang dapat memenuhi keinginan konsumen dengan tujuan mencapai kepuasan konsumenlpelanggan tsb. Untuk mencapai 2 aspek tersebut, diperlukan suatu sistem yang terintegrasi atau terpadu yang dapat diterapkan dalam suatu perusahaan jasa boga berdasarkan standar lnternasional yaitu Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Keamanan Pangan _ Dengan mengacu pada metodologi yang dikenal dalam sistem manajemen yaitu P DCA ( Plan- Do- Check- Action), penerapan Sistem Manajemen Mutu ( ISO 9001) dan Sistem Keamanan Pangan ( HACCP dan ISO 22000) secara teoritis dapat dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem manajemen yang terpadu, dimana unsur-unsur aspek pengendalian bahaya potensial dan parameter kritis dari aktifitas penyediaan rantai makanan ( food chain ), kesesuaian produk dan jasa dapat terintegrasi kedalam kegiatan operasional suatu perusahan jasa boga. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat disusun suatu model Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan terpadu ( terintegrasi ) pada kegiatan penyediaan makanan di suatu perusahaan Jas Boga ( Catering ). Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis Iakukan di perusahaan Jasa Boga PT. XYZ dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Manajemen Mutu pada perusahaan jasa boga PT. XYZ telah diterapkan dalam proses penerimaan bahan baku, penyimpanan, produksi dan pelayanan.. Sistem Manajemen Keamanan Pangan terutama penetapan dan pelaksanaan Hazard Analysis Critical Control Point pada proses penerimaan bahan baku, penyimpanan, produksi dan pelayanan belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan standar HACCP dan ISO 22000. Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan ( SMZKP) dapat diterapkan dengan efektif dan terpadu karena proses pengendalian yang dilakukan dapat sejalan melalui standar yang dapat diterima (acceptable) , dapat diterapkan (applicable) dan disesuaikan pada kondisi, kebutuhan dan bisnis proses PT. XYZ ( tailor made), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengacu kepada model SMZKP yang telah dijelaskan pada bagian hasil penulisan tesis ini.

---

ABSTRACT
According to Food and Drugs Control Agency Republic of indonesia (BPOM) yearly report in 2001 - 2004 and 2005, food poisoning cases which are caused by catering services company is 31%. From these cases , it?s proof that the quality and food safety problems in catering company became more important and need more special attention in its controlling and monitoring. Nowadays, demanding of quality and food safety assurance more increase along with improvement of people awareness about quality and safety of food that they consumed. Monitoring and Controlling of food quality which rely on the end product testing, could not be balanced out of p rogress in food industry and could not guarantee safety of food which has been circulated in market and has been consumed by people. For that purpose, need to be developed a system for food safety assurance which is focused on effective preventive action to assure the safety of food. In food industry, the most important things is how to produce food which is safe to eat and have a good quality to fultill the customer needs and customer satisfactions. To comply these 2 aspect, we need an integrated system which is acceptable and applicable in catering company based on international Standard , Quality Management System ISO 90001:2000 and Food Safety Management System ISO 22000:2005 and HACCP. In line with methodology of management system PDCA ( Plan -Do - Check - Action ), implementation of Quality Management System ISO 9001 :2000 and Food Safety Management System ISO 22000:2005 and HACCP theoretically can implement integrated in a management system, where all aspect to control the potential hazard and critical parameter from all activities in food chain , conformity product and sen/ice may integrate in business process of catering company. Based on these principles, we can compile a model of Integrated Quality Management System and Food Safety System for food chain activities in catering company. Result of this research in catering company PT. XYZ, the Quality and Food Safety Management System has been implemented but not integrated as good as integrated Quality and Food Safety Management System in receiving , storing, production and serving activities. Food Safety Management System implementation in PT. XYZ , especially Hazard Analysis Critical Control Point in receiving, storing, production and serving process is not full compliance to HACCP and ISO 22000 standard. Quality and food safety management system can implemented effectively and integrated because the process control in line with standards which are acceptable and applicable to condition and needs of PT. XYZ business process ( tailor made), refer to this Integrated Quality and Food Safety Management System Model.

---

Abstrak :
Regulasi keamanan pangan merupakan salah satu hambatan non tariff dalam perdagangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agar regulasi tersebut efektif, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara Indonesia dengan Negara tujuan ekspor. Penelitian ini menganalisis dampak implementasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ekspor perikanan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel ekspor perikanan Indonesia ke 29 negara tujuan ekspor dalam 13 tahun (2000-2012) menggunakan Model Gravitasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat harmonisasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lebih efektif dalam meningkatkan ekspor perikanan Indonesia yaitu sebesar 24,85% dibandingkan sebelum adanya harmonisasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa harmonisasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mampu meningkatkan ekspor perikanan Indonesia dikarenakan kualitas perikanan Indonesia akan lebih dipercaya oleh Negara tujuan ekspor. ......Food safety regulation is one of non-tariff barriers in trade to provide consumers protection. To make regulation more effective, it is necessary to harmonize food safety regulation between Indonesia and impoting countries. This study analyzes the impact of fisheries quality and safety regulation implementation on indonesia's fisheries export. Exploring panel data on Indonesia's fisheries exports to 29 importing countries in 13 years (2000 - 2012) using Gravity Model. The results suggest that the harmonization in quality and safety regulation more efektif in increases Indonesia's fisheries export about 24,85% compare to before harmonization. It can be concluded that harmonization in fisheries quality and safety regulation would be able to Indonesia?s fisheries export

Abstrak :
Tindakan keamanan pangan adalah bagian dari Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) yang bertujuan melindungi kesehatan manusia melalui pemastian keamanan pangan. Penerapan tindakan keamanan pangan oleh Negara tujuan ekspor dapat mempengaruhi perdagangan komoditi pangan. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana implementasi tindakan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara tujuan mempengaruhi ekspor perikanan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa adalah negara tujuan ekspor utama perikanan Indonesia yang secara konsisten telah menerapkan tindakan keamanan pangan. Maka, penelitian terhadap dampak tindakan keamanan pangan pada ekspor perikanan Indonesia ditujuka terhadap ketiga tujuan ekspor ini. Pendekatan Inventory based yang menggunakan jumlah regulasi keamanan pangan dan jumlah penolakan ekspor dianalisis menggunakan Exploratory Data Analysis (EDA). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa walaupun tidak terlalu besar, tindakan keamanan pangan memberikan pengaruh negatif terhadap ekspor perikanan Indonesia ke Jepang selain menurunnya permintaan di negara ini turut berperan dalam penurunan ekspor perikanan Indonesia ke negara ini. Sementara itu, efek negative penerapan tindakan keamanan pangan tidak terlihat pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Lebih lanjut, banyaknya kasus keamanan pangan yang dialami produk perikanan Indonesia di beberapa tahun belakangan ini, menunjukkan bahwa tindakan keamanan pangan masih menyebabkan masalah bagi ekspor perikanan Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi standar keamanan pangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor serta konsistensi dalam penerapan praktek keamanan pangan sangat diperlukan untuk dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan. ......Food safety measure is part of the Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) which aim at protecting human health by ensuring food safety. Its implementation by the importing countries could influence the food trade performance of the exporting countries. This paper analyzes to what extent food safety measures implementation by the main destination countries affects Indonesia?s Fisheries exports. United States, Japan and European Union are the main importers of Indonesian fisheries and they have consistently applied the food safety measures. Therefore, the examination of the food safety measures impact to Indonesian fisheries exports is focused on these importers. Inventory based approach employing a number of food safety regulation and border detention is analyzed using exploratory data analysis (EDA). The result suggests that even though not very significant, the food safety measures still negatively influenced fisheries exports to Japan while the falling demand of fisheries in this country was also responsible for the decline of Indonesia's fisheries exports. Meanwhile, the negative effect was not seen in fisheries exports to the US and EU. Furthermore, the great portion of food safety cases faced by fisheries in the recent years, shows that food safety measures in the importing market still have caused problems and risks to Indonesia?s fisheries exports. Therefore, food safety standard harmonization between Indonesia and importers as well as the consistency in the application of food safety practices is necessary to comply with the food safety measures of the importing countries.

Abstrak :
Standar keamanan pangan dan kesehatan produk pangan dan pertanian telah menjadi isu yang penting di banyak negara di dunia. Perjanjian WTO tentang penerapan tindakan SPS memungkinkan negara-negara untuk mengadopsi peraturan mereka sendiri sehingga menyebabkan beragamnya standar keamanan yang berlaku di dunia. Studi mengenai standar keamanan pangan yang telah dilakukan umumnya menggunakan suatu ukuran spesifik dari Sanitary and Phytosanitary (SPS) yaitu Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) terhadap suatu komoditas tertentu, dan sebagian besar studi hanya memfokuskan penelitiannya pada dampak agregat (negatif/positif) dari kebijakan SPS terhadap perdagangan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan inventory menggunakan coverage ratio (CR) dari kebijakan SPS Indonesia terhadap impor produk pangan dan melihat perbedaan dampaknya secara disagregat terhadap negara-negara pengekspor. Secara agregat, CR dari kebijakan SPS Indonesia berdampak negatif dan signifikan terhadap impor produk pangan dan pertanian. Sedangkan secara disagregat dampaknya berbeda antara negara pengekspor yang merupakan kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang. Negara maju cenderung memperoleh keuntungan dari diberlakukannya kebijakan SPS di Indonesia, yang ditunjukan dengan dampaknya yang signifikan dan positif. Sedangkan CR untuk negara berkembang berdampak negatif dan signifikan. ......Food safety and health standards of food and agriculture products have become an important issue in many countries around the world. The WTO Agreement on the adoption of SPS measures enables countries to adopt their own rules causing diverse safety standards prevailing in the world. Studies on food safety standards have generally employed a specific measure of Sanitary and Phytosanitary (SPS) namely Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) of a particular commodity, and most studies focus only on the aggregate (negative / positive) impact of SPS policy on trade. This research uses inventory approach using coverage ratio (CR) from SPS Indonesia policy toward food product import and see the disaggregate effect difference to exporting countries. In aggregate, CR of the SPS Indonesia policy has a significant and negative impact on food and agricultural imports. While the disaggregate impact is different between the exporting country which is a group of developed countries and groups of developing countries. Developed countries tend to benefit from the enactment of SPS policies in Indonesia, which are shown with significant and positive impacts. While CR for developing countries has a negative and significant impact.

Abstrak :
The aim of this research is to analyze the impact of food safety regulation in European Union for Indonesia shrimp export to European Union countries period 1997-2007. Food safety regulation and high standard requirement which are imposed by most of developed countries could be indicated as barrier for developing countire because most of them could not meet the high requirement which is asked by developed countries. The European commission made a various regulations to regulate the requiremen of food safety and requirement for food and feed product. One of the regulations is Regulation (EC) no. 178 year 2002 laying down the general priciples and requirements of food law, establishing the European Food Savety Authority and laying down procedures in matters of food safety. It regulation is aimed to provide high level of protection of human health and it consumer interest. The result of this research showed that regulation had a negative and significant impact on Indonesia shrimp export into several European Union countries. In addition, Gross Domestic Product of destination countries, relative price and nominall exchange rate also influence Indonesia shrimp export.

---

Studi ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Kebijakan Keamanan Pangan di Uni Eropa terhadap eksppor udang Indoensia ke negara-negara Uni Eropa periode 1997-2007. Kebijakan keamanan pangan dan persyaratan standar yang tinggi yang diterapkan oleh negara maju dapat diindikasikan sebagai hambatan bagi negara negara berkembang karena sebagian besar negara berkembang belum dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh negara maju. Komisi Uni Eropa telah membuat berbagai peraturan yang mengatur persyaratan keamanan makanan. Salah satu peraturannya adalah Regualtion (EC) No. 178/20002 tentang prinsip-prinsip umum tentang ketentuan-ketentuan hukum pangan, authority dan tanggung jawabnya serta prosedur dalam hal keamanan pangan untuk menjamin perlindungan yang ketat dalam hal kesehatan manusia atau konsumsi makanan secara umum pada masyarakat Eropa. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa regulasii ini berpengaruh negative dan signifikan terhadap ekspor udang Indonesia ke beberapa negara Uni Eropa. Di sisi lain, PDB dari negara Uni Eropa, harga relatif dan kurs nominal juga berpengaruh terhadap ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa.