Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "Block Grant" yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan DAU belum secara efektif mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Secara teoritis transfer fiskal mempunyai fungsi ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, penelitian ini akan menjawab apakah kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama TA 2001 sampai dengan TA- 2005-telah mampu mengurangi horizontal fiscal-imbalance-antar-kabupaten kota di Indonesia. Selama periode tahun 2001 - 2005, peranan DAU pada masing -masing kabupatenikota secara konsisten relatif tetap yaitu berkisar 70%. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi ketergantungan yang sangat besar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer fiskal terutama DAU. Hasil analisis koefisien variasi selama periode 2001 - 2005 menunjukkan bahwa angka koefisien variasi cenderung meningkat sampai dengan tahun 2003, namun kembali mengecil sampai dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal semakin meningkat sampai dengan tahun 2003 namun kemudian mengecil. Keadaan ini berhubungan dengan perubahan porsi Alokasi Minimum (AM) yang semakin mengecil dari tahun ke tahun. Hasil analisis lndeks Williamson juga menunjukan kecenderungan yang sama dengan koefisien variasi namun cenderung konstan. Artinya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan selama tahun 2001 - 2005 belum mampu secara signifikan mempengaruhi kesenjangan fiskal kabupaten/kota di Indonesia.

---

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to local government has the character of ?Block Grant" meaning to local government given by facility in its use as according to priority and requirement of local government as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the execution of there were various problem resulting DAU not yet effectively lessened interregional fiscal disparities. This research would answer how the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 up to FY 2005 had been able to lessen horizontal fiscal imbalance across districts and municipalities in Indonesia. During period of fiscal year 2001 - 2005, role of DAU of municipaties/districts consistently is gyrating 70%. This matter prove that have happened a high depended to fiscal transfer especially DAU, in entire municipaties/districts in Indonesia The Result of analysis of coefficient variation during period FY 2001 - 2005 indicated that coefficient variation number tend to increase up to year 2003, but again minimize up to FY 2005. This matter indicated that fiscal disparities progressively mount up to year 2003 but later then minimize. This situation relate to change of Minimum Allocation (AM) portion which progressively minimize. The result of analysis with Index Williamson also tendency equal to coefficient variation analysis but tend to constantly. Its mean the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 - 2005 not yet can influence fiscal disparity of municipalities/districts in Indonesia.

Abstrak :
Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan barang kena cukai pada umumnya membuat pemerintah ambigu dalam membuat kebijakan. Di satu sisi, pemerintah diamanatkan Undang-undang untuk melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap konsumsi dan di sisi lain memanfaatkannya sebagai ladang penerimaan cukai untuk negara. Produksi SKT untuk konsumsi diduga dipengaruhi oleh kebijakan cukai (harga jual eceran minimum dan tarif cukai yang berbeda untuk masing-masing golongan: besar, menengah, kecil, dan kecil sekali), pendapatan nasional jumlah penduduk usia merokok, jumlah produksi tahun sebelumnya, dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahu s 1998 sampai dengan 2000. Penelitian membuktikan bahwa harga dan tarif memberikan pengaruh negatif terhadap produksi SKT dengan elastisitas yang berbeda untuk tiap-tiap golongan strata produksi. Sedangkan pendapatan nasional riil dan jumlah penduduk usia merokok memberikan pengaruh yang positif terhadap produksi. Struktur pasar yang tersegmentasi membuat golongan besar dengan 3 produsen bertahan mendominasi pasar melakukan strategi mempertahankan pasarnya dengan jalan promosi dan inovasi sehingga barang hasil produksinya semakin terdiferensiasi. Di ujung lain, pada golongan kecil sekali jenis barangnya hampir homogen sehingga mereka berusaha memproduksi sebanyak mungkin pads tingkat harga golongan kecil sekali sampai dengan batas produksi yang diijinkan. Kebijakan pemerintah mengakibatkan tiga besar produsen SKT golongan besar tetap mendominasi pasar akan tetapi dalam tiga tahun terakhir jumlah produksinya terus menurun. Dari sisi jumlah produsen dan jumlah produksi total per tahun, golongan kecil sekali rnengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sudah saatnya pemerintah tegas melakukan kebijakan terhadap barang kena cukai tersebut. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan tujuan Undang-undang. Oleh sebab itu, penuls mengusulkan kenaikan tingkat harga jual eceran minimum dan tarif cukai yang signifikan agar tingkat produksi menurun.

Abstrak :
Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dipandang sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi permasalahan energi dan lingkungan pada sektor transportasi. Di Indonesia, EV secara resmi diberlakukan sebagai kendaraan alternatif pada tahun 2019 dengan memberlakukan beberapa kebijakan untuk mendorong baik itu perkembangan industri EV maupun penggunaan EV di Indonesia. Namun demikian, belum diketahui secara jelas apakah kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap EV sehingga bersedia untuk mengadopsinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka untuk mendorong implementasi EV di Indonesia. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis. Sebuah model dinamis sistem adopsi EV dikembangkan untuk memeriksa hubungan kebijakan dengan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap EV. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dengan instalasi stasiun pengisian daya tipe ultra fast charging menjadi kebijakan yang paling efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat. Sementara terkait kebijakan fiskal, kebijakan yang paling efektif adalah pembebasan pengendara EV dari pajak kendaraan bermotor. ......Battery electric vehicles is seen as the most effective solution to energy and environmental problems in the transportation sector. EV is officially treated as an alternative vehicle in Indonesia in 2019 by enacting several policies to encourage both the development of the EV industry and the use of EV in Indonesia. However, it is not clear whether these policies can effectively increase public acceptance in adopting EV. This study aims to analyze the effectiveness of policies implemented by the government to encourage EV adoption in Indonesia. Policy analysis is carried out using a dynamic system approach. A dynamic model of EV adoption system was developed to examine the relationship between policy and increased public acceptance of EV. The results of this study indicate that strengthening infrastructure with installations of ultra-fast charging station is the most effective policy in increasing public acceptance. Meanwhile, the most effective fiscal policy is the exemption of EV drivers from annual tax. Furthermore, this study emphasizes the importance of the promotion of EV to increase public knowledge of EV as a fundamental for adoption decision making.

Abstrak :
Dana perimbangan adalah dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, dan telah menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintahan daerah. Dengan demikian, dana perimbangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan data dari tahun 2011 hingga 2018, tulisan ini meneliti dua hal, pertama adalah hubungan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi lokal dan juga mengidentifikasi apa yang menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Lebih jauh lagi, apakah hasil antara kelompok regional terdapat perbedaan. Tulisan ini menemukan bahwa dana perimbangan memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan dana paling signifikan adalah DAU dan DAK. Tulisan ini juga mengkonfirmasi bahwa peningkatan sumber daya manusia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini juga menemukan bahwa belanja modal pemerintah daerah masih menunjukkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi. Temuan dari esai ini dapat memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi pemerintah pusat di Indonesia dalam meninjau kebijakan keseimbangan fiskal dan menentukan sektor-sektor prioritas. ......The fiscal balance funds are the funds from the central government for the local government, and it has become the main revenue for the local governance. As the main revenue, the fiscal balance funds could affect the local economic growth. By looking at the data from the period of 2011 to 2018, this essay investigates two things, first is the relationship between fiscal balance funds and the local economic growth. This essay also identifies what are the major determinants of local economic growth in Indonesia is. Furthermore, do the results differ across regional groups. The essay finds that the relationship between fiscal balance funds have positive effect on economic growth. With the most significant funds are the DAU and DAK. The results also confirm that increasing human capital would increase economic growth. This essay also finds that even though the results for regions vary, capital expenditure still shows positive effect for economic growth. The findings from this essay would have important policy implication for the central government in Indonesia in reviewing the fiscal balance policy and determining the priority sectors.

Abstrak :
Dengan menggunakan data panel 505 kabupaten/kota di Indonesia selama periode pelaksanaan desentralisasi dari tahun 2001-2017, penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang indikasi konvergensi perekonomian antar daerah di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pendapatan perkapita antar daerah di Indonesia. Indikator desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan dan indikator belanja daerah. Indikator pendapatan daerah terdiri dari pendapatatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana transfer. Indikator belanja daerah fokus pada belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Menggunakan analisa konvergensi statis, penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia. Analisa konvergensi dinamis dengan model absolute convergence dan conditional convergence. Hasil estimasi model absolute convergence menunjukkan terjadinya konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia dengan tingkat konvergensi sebesar 7 persen. Sedangkan hasil estimasi model conditional convergence menghasilkan tingkat konvergensi sebesar 19 persen ketika tenaga kerja, investasi, angka partisipasi pendidikan, dan indikator desentralisasi fiskal disertakan dalam model. ...... Using panel data of 505 regency/municipality in Indonesia during the implementation period of decentralization from 2001-2017, this study aims to examine indications of economic convergence between regions in Indonesia and to determine the effect of fiscal decentralization policies on the convergence of per capita income between regions in Indonesia. Fiscal decentralization indicators use income indicators and regional expenditure indicators. Regional income indicators consist of local revenue, revenue sharing funds and transfer funds. Regional expenditure indicators focus on spending on the education sector, the health sector, and the infrastructure sector. Using a static convergence analysis, this study found evidence that there was a convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia. Analysis of dynamic convergence with absolute convergence and conditional convergence models. The absolute convergence model estimation results show the convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia with a convergence rate of 7 percent. While the estimation results of the conditional convergence model produce a convergence rate of 19 percent when labor, investment, education participation rates, and indicators of fiscal decentralization are included in the model.

Abstrak :
Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed  Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia. ......This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia.  Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007 – 2013.  Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia.

Abstrak :
Kesinambungan fiskal telah menjadi perhatian di seluruh dunia. Banyak negara menderita karena hutang publik meroket. Dalam kasus Indonesia, Kuncoro (2011) telah meneliti keberlanjutan APBN pusat dan menyimpulkan bahwa APBN tidak sustainable. Terkait dengan itu, kami menggunakan (1) analisis dinamika utang, (2) analisis keberlanjutan fiskal dan (3) analisis dengan memamsukkan faktor ketidakpastian. Akhirnya, kita menyimpulkan pertama, faktor penyebab peningkatan utang pemerintah adalah depresiasi rupiah dan program bailout. Kedua, kami berpendapat bahwa utang pemerintah sustainable. Ketiga, risiko nilai tukar tidak akan menjadi risiko yang berpengaruh di masa depan. ......Fiscal sustainability has become a concern around the world. Many countries suffer because public debt is rocketing. In Indonesia's case, Kuncoro (2011) has examined central budget sustainability and concluded that the state budget was very vulnerable. Associated with that, we used (1) debt dynamics analysis, (2) sustainability analysis based on life time budget constraint, and (3) analysis by introducing uncertainty. Finally, we justify that the factors causing an increase of government debt were rupiah depreciation and bailout program. Second, we argue that government debt is unsustainable. Third, exchange rate risk will not be an influential risk in the future.

Abstrak :
Tesis ini membahas arah kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dalam periode 2000 - 2009. Tujuan penelitian adalah untuk : (1) menentukan efek kebijakan fiskal terhadap perekonomian; (2) mengetahui ketepatan arah kebijakan fiskal? apakah mengimbangi siklus ekonomi (countercyclical), netral (acyclical), atau mengikuti siklus ekonomi (procyclical); dan (3) mengetahui dampak stimulus fiskal yang diberikan pemerintah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif, yaitu ukuran fiscal impulse dan model vector autoregressive (VAR). Data yang digunakan adalah time series data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ekspansi (kontraksi) anggaran tidak serta merta memberikan pengaruh ekspansi (kontraksi) terhadap perekonomian. (2) arah kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah cenderung procyclical. (3) stimulus fiskal memberikan pengaruh yang tidak pasti terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

The focus of this study is the fiscal policy stance in Indonesia during 2000 - 2009. Research objectives are to : (1) determine the effects of fiscal policy on the economy; (2) to see the precise direction of fiscal policy conducted by the government in study period?whether counter the economic cycles (countercyclical), neutral (acyclical), or follow the economic cycle (procyclical); and (3) examine the impact of fiscal stimulus provided by the government. The study was conducted using quantitative approaches, namely a fiscal impulse measures and vector autoregressive model (VAR). The data used are time series data. The main results this research showed that (1) expansionary (contractionary) budget does not necessarily indicate the expansion (contraction) impact of the budget on economy. (2) fiscal policy stance pursued by the government is more likely procyclical. (3) the effect of fiscal stimulus on economic growth is uncertain.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pengendalian intern di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terbagi menjadi beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Badan Kebijakan Fiskal sudah menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan mengenai unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun, penerapan pengendalian intern Badan Kebijakan Fiskal masih dapat ditingkatkan karena masih ada beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain tidak disampaikannya dokumen-dokumen kegiatan yang dipantau secara lengkap dan keterlambatan dalam penyerahan dokumen tersebut. Akibatnya, evaluasi pengendalian internal BKF tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan pemantau tidak dapat memberikan peringatan untuk melengkapi dokumen kegiatan yang dipantau. Saran yang diberikan adalah untuk mengganti nilai pengendalian intern menjadi perbaikan pengendalian intern sebagai indikator kinerja dan menggunakan aplikasi Knowledge Management System secara komprehensif.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the application of internal controls within the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance. The study was conducted using qualitative methods with literature studies and interviews. The Governments Internal Control System is regulated in Government Regulation Number 60 of 2008. The Governments Internal Control System is divided into several elements, namely the control environment, risk management, control activities, information and communication, and monitoring controls. The Fiscal Policy Agency has implemented elements of the Governments Internal Control System in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 and regulations concerning elements of the Governments Internal Control System. However, the application of internal control of the Fiscal Policy Agency can still be improved because there are still some weaknesses. These weaknesses include the failure to submit complete monitoring of activity documents and delays in submitting the documents. As a result, the evaluation of the BKFs internal controls does not reflect the actual situation and the monitor cannot provide a warning to complete the activities document monitored. The advice given is to replace the value of internal control to improve internal control as a performance indicator and use a comprehensive Knowledge Management System application.

Abstrak :
Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh dua arah antara kebijakan fiskal dan variabel makroekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Variabel kebijakan fiskal dalam penelitian ini diukur menggunakan pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan negara, dan keseimbangan primer. Sedangkan variabel makroekonomi diukur menggunakan inflasi dan nilai tukar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series bulanan dari tahun 2014 hingga 2021. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Vector Autoregressive (VAR), dimana penggunaan analisis VAR disesuaikan dengan tujuan penelitian yang menganalisis pengaruh dua arah antar variabel penelitian. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pada pengujian kausalitas granger menemukan bahwa   pertama, untuk kebijakan fiskal dan IHSG, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara belanja negara dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas dua arah antara keseimbangan primer dengan IHSG. Sedangkan untuk komponen kebijakan fiskal yang lain seperti pendapatan negara dan pembiayaan negara tidak terjadi hubungan kausalitas. Kedua, untuk variabel makroekonomi, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara inflasi dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas satu arah antara IHSG dengan nilai tukar. ......This study was structured to analyze the two-way effect between fiscal policy and macroeconomic variables on Jakarta Composite Index (JCI). Fiscal policy variables in this study are measured using state revenue, state spending, state financing, and primary balance. While macroeconomic variables are measured using inflation and exchange rates. The data used in this study are monthly time series data from 2014 to 2021. Furthermore, the data analysis technique used in this study is Vector Autoregressive (VAR) analysis, where the use of VAR analysis is adjusted to the research objectives which analyze the two-way influence between research variables. The results of this study based on granger causality testing found that first, for fiscal policy and the JCI, there is a one-way causality relationship between spending state and the JCI and a two-way causality relationship between the primary balance and the JCI. Meanwhile, for other components of fiscal policy, such as state revenues and state financing, there is no causal relationship. Second, for macroeconomic variables, there is a one-way causality relationship between inflation and the JCI and a one-way causality relationship between the JCI and the exchange rate.