Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTLatar belakang skripsi ini membahas mengenai perbandingan PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) dan Japan Securities Finance Co., Ltd (JSF), sebagai Lembaga Pendanaan Efek yang kegiatan usahanya adalah Pendanaan Transaksi Efek. Rumusan masalah pertama mengenai perbandingan ketentuan hukum kegiatan operasional PEI dan JSF sebagai Lembaga Pendanaan Efek. Rumusan masalah kedua membahas mengenai kegiatan usaha PEI dan JSF dalam Pendanaan Transaksi Efek pada Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling juga keterkaitan Pendanaan Transaksi Efek dengan  kegiatan securities lending. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum kegiatan operasional Lembaga Pendanaan Efek di Indonesia dan Jepang mempunyai persamaan dan perbedaan. Kesimpulan kedua penulis adalah ketentuan hukum kegiatan usaha PEI dan JSF mempunyai persamaan dan perbedaan. Penulis menyarankan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur mengenai untuk mengenai mekanisme pendanaan penawaran umum dan badan hukum yang dapat menjadi pemegang saham di dalam Lembaga Pendanaan Efek. Penulis juga menyarankan kepada Bursa Efek Indonesia untuk menetapkan mengenai kriteria Efek bisa mendapatkan Pendanaan Transaksi Efek dan Efek yang dapat dijadikan Jaminan Pendanaan Efek.

---

ABSTRACTThis mini thesis background discusses about the comparation between PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) and Japan Securities Finance Co., Ltd. (JSF) as Securities Finance Company which has a business in securities transaction financing. The first problem is the comparation between of PEI and JSF operational activity regulation as securities finance company. The second problem discuss about PEI and JSF business in securities transaction financing for Margin Transaction and Short Selling Transaction as well as the correlation between securities lending and securities transaction financing. The result of research in this mini thesis concluded that there are differences and similarity regulation of securities finance company in Indonesia and Japan. The second conclusion is the difference and similarity of the law and regulation for PEI and JSF regarding business activity. The author has suggestion for Otoritas Jasa Keuangan to regulates about the mechanism of initial public offering financing and the legal person that is eligible to be the shareholder of securities finance company in Indonesia. The author has also suggested Bursa Efek Indonesia to regulates about the securities criteria that is eligible to receive securities transaction financing and securities that is eligible as collateral for securities transaction financing."

"Murabahah merupakan salah satu pembiayaan dalam perbankan syariah. Prakteknya sering kali terjadi masalah dalam pembiayaan murabahah ini. Kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dimana pembiayaan tersebut mengalami hambatan dalam pembayaran meskipun telah dilakukan restrukturisasi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pembiayaan dengan akad Murabahah pada perbankan syariah, apakah peminjaman yang diberikan bank syariah dalam akad Murabahah pada Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo telah sesuai dengan ketentuan pembiayaan dan bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam akad murabahah pada kegiatan perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif evaluatif. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam menjalankan pembiayaan dengan akad murabahah di sistem perbankan syariah harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang disyariatkan oleh Islam dengan mengacu pada Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta peraturan terkait lainnya. Akad murabahah dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan. Dalam pembuatan akad murabahah adanya itikad tidak baik dan akad telah dibuatkan aktanya sebelum objek secara prinsip menjadi milik penjual. Notaris hanya sebagai pihak yang menerima order pembuatan akta dari pihak bank sehingga akta tersebut merupakan jenis dari perjanjian baku, akta tersebut tidak dibacakan kepada para penghadap, dan salinan akta tidak diberikan kepada nasabah. Sehingga ketentuan Pasal 16 huruf d dan m UUJN serta Pasal 3 angka 1 dan 4 Kode Etik Notaris tidak dipenuhi. Secara konkret tanggung jawab Notaris dalam pembiayaan antara Nasabah dan Bank Syariah secara formalitas jabatan Notaris, moral dan etika profesi serta sanksi yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 85 UUJN dan Pasal 6 Kode Etik Notaris berupa sanksi teguran lisan atau tertulis.

---

Murabaha is one of the financing in Islamic banking. In practice, there are often problems in financing murabaha. The case that occurred in Gorontalo Religious Court Decision Number 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo where the financing was experiencing obstacles in payment despite restructuring. The main problem in this study is how the financing provisions with the Murabahah contract in Islamic banking, whether the loans provided by the Islamic bank in the Murabahah contract in the Decision of the Gorontalo Religious Court Number 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo are in accordance with the financing provisions and how are the responsibilities replied the Notary in a murabahah contract on Islamic banking activities. This study uses normative juridical methods with evaluative descriptive typologies. The conclusion of this research is that in carrying out financing with murabahah contracts in the Islamic banking system, it must meet the provisions of the pillars and conditions required by Islam by referring to the Sharia Banking Law, Sharia Council Fatwa-Indonesian Ulema Council, and Compilation of Sharia Economic Laws and other related regulations . Murabaha contract in Gorontalo Religious Court Decision Number 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo there are things that are not in accordance with the financing provisions. In making murabaha contract, there is a bad intention and the contract has been made before the object in principle becomes the property of the seller. Notary is only a party that receives an order to make a deed from the bank so that the deed is a type of standard agreement, the deed is not read to the parties, and a copy of the deed is not given to the customer. So that the provisions of Article 16 letters d and m UUJN and Article 3 numbers 1 and 4 of the Notary Ethics Code are not fulfilled. Concretely the responsibility of the Notary in financing between the Customer and the Sharia Bank formally the position of Notary, moral and professional ethics and sanctions that can be given based on Article 85 UUJN and Article 6 of the Notary Code of Ethics in the form of verbal or written warning."

"Pembiayaan Mudharabah adalah salab satu jenis penyaluran dana dari Bank Syariah kepada Nasahah dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Pada perkembangannya saat ini porsi penyaluran dana menggunakan skema Mudharabah relatif masih kecil. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah pada posisi bulan Juni 2009, porsi pembiayaan Mudharabah dan Mnsyarekah hanya sebesar 13.53% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Jakarta, Begor, Depok, Tengerang dan Bekasi (Jabodetahek).Penelitian ini menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap preferensi pemilihan pembiayaan mudharabah secara best practices. Secara empiris, rendahnya porsi tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh SDM Bank (0,847), Orgenisasi Bank (0,158), Sistem Bank (0,095) dan Karakter Nasabah (0,204). Sedangkan Bisnis Nasabah dan Asosiasi Nasabah tidak berpengaruh secara signifikan

---

Mudharabab is one of the financing modes provided by Islamic Banks based on profit and loss abaring principle dispute its small portion in its portfolio. Statistically Islamic Banking·based on data on the position in June 2009, the portion of Mudharabah aod Mnabaraka only equal to 13:53% of the total financing disbursed by the Bank Rakyat Syariah Financing (BPRS) in the Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Greater Jakarta).

This research examines factors that influence the selection preference of financing is the best practices. Empiriually, the lower portion is signifu:antly affected by the SDM Bank (.847), the Organisation of the Bank (.158), Bank System (.095) and Client Cbaracteristics (.204). While the Business Customers and Associates Customer does not influence significantly."

"Tesis membahas mengenai bagaimana penggunaan sistem scoring 5C pada proses pemberian persetujuan pembiayaan dan kredit dan sistem scoring pada tahapan supervisi monitoring/pengawasan pada proses pengawasan ketaatan terhadap sistem berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan atau kredit. Penelitian dilakukan terhadap kasus yang ada pada suatu perusahaan BUMN dengan bidang usaha utama jasa pembiayaan kepada UKMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem scoring yang dilakukan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembiayaan kredit mikro dan kecil, dimana faktor Prospek Usaha pada sistem scoring untuk melihat kelayakan permohonan pembiayaan menunjukkan sangat signifikan dibandingkan dengan Jaminan Collateral . Sedangkan pada sistem scoring supervisi, aspek ketaatan terhadap proses kredit sangat sigifikan terhadap kualitas pembiayaan, dibanding dengan ketaatan terhadap proses Sales ataupun operational.

---

Thesis discusses about how to use the scoring system 5C in the financing approval process and scoring system at the supervision phase monitoring supervision in the observance of the compliance of the system affects the quality of financing or credit. The research tries to conduct research on cases that occurs in a state owned company with the main business financing services to UKMK. The results showed that the scoring system made 14.6 bring significant effect on the quality of financing small and micro loans, and the rest is determined by other variables that are not used in the research. Business Prospects factors in the scoring system to assess the feasibility of financing request showed highly significant compared to the guarantee collateral , Financial capability and quality debtors. While the scoring system supervision, shown that the aspect of the operation one of its adherence to the billing process had significant influence than others. So it can be said that in financing UMK, billing process still be instrumental order to ensure payments from debtor that nonperformance loan could be controlled. "

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi baik secara global maupun nasional, yang juga berdampak terhadap kinerja perbankan termasuk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan pada 7 sektor yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia. Selain itu, penelitan ini juga mencoba melihat apakah proporsi pembiayaan mudharabah-musyarakah juga mempengaruhi risiko kredit di bank syariah. Pengujian dilakukan melalui pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) estimator terhadap panel data 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan proporsi pembiayaan pada sektor perdagangan besar dan eceran akan meningkatkan risiko kredit di bank syariah. Sementara, hasil estimasi pada 6 sektor lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Terkait pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah, hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah akan mengurangi risiko kredit di bank syariah.

---

The Covid-19 pandemic has affected economic activity both globally and nationally, which also has an impact to banking sector, and Islamic banking is no exception. This study aims to see how the effect of Islamic Bank financing in 7 sectors affected by the Covid-19 on the credit risk of Indonesia Islamic banks. In addition, this study also tries to see whether the proportion of mudharabah-musharaka financing to non-profit sharing financing also affects credit risk in Indonesia Islamic banks. This study employs Generalized Method of Moments (GMM) estimator on panel data of 14 Indonesia Islamic Banks and 20 Islamic Window Units over the period 2011–2020. The results of this study show that the increase in proportion of wholesale and retail trade financing will increase credit risk in Indonesia Islamic banks, while 6 other sectors show non-significant results. In terms of the proportion of mudharabah-musharaka financing, it shows that a larger share of mudharabah-musharaka financing will reduce credit risk in Islamic banks."

"Melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi ParisAgreement, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi gas rumahkaca. Saat ini penyediaan energi listrik di Indonesia masih didominasi daripembangkit listrik energi yang tidak ramah lingkungan yaitu batu bara. Salah satusektor yang dapat mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca adalah melaluipengembangan Energi Baru Terbarukan yaitu sektor Panas Bumi. Kurangnyapemanfaatan energi panas bumi disebabkan tingginya risiko dan biaya yangmengakibatkan perusahaan pengembang sulit mengakses pembiayaankonvensional karena dinilai berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia, melalui PT SMI,berusaha untuk menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana padaproyek infrastruktur terhadap energi sektor panas bumi melalui salah satu programmitigasi risiko yang bernama Geothermal Resource Risk Mitigation. Akan tetapi,pengaturan mengenai pembiayaan infrastruktur ini masih mengacu pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan DanaPembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero)PT SMI dan masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara tegas. Skripsiini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan upaya mitigasi risikopembiayaan infrastruktur sektor panas bumi yang direncanakan PemerintahIndonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif denganpendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahanhukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan yaituupaya Pemerintah Indonesia untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur melaluiprogram Geothermal Resource Risk Mitigation masih belum diatur sepenuhnya,sehingga dibutuhkan payung hukum agar mitigasi risiko ini dapat berjalan dansemua pihak dalam pengusahaan energi panas bumi mendapatkan kepastian hukum

---

Through the ratification of Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of

the Paris Agreement, Indonesia has a target to reduce greenhouse gas emissions.

Currently, the supply of electrical energy in Indonesia is still dominated by energy

power plants that are not environmentally friendly, namely coal. One sector that

can reduce the increase in greenhouse gas emissions is through the development of

New and Renewable Energy, namely the Geothermal sector. The lack of utilization

of geothermal energy is due to the high risks and costs that make it difficult for

development companies to access conventional financing because they are

considered high risk. The Indonesian government, through PT SMI, seeks to

provide financing in the form of providing funds for infrastructure projects for the

geothermal energy sector through a risk mitigation program called Geothermal

Resource Risk Mitigation. However, the regulation regarding infrastructure

financing still refers to the Minister of Finance Regulation Number 62 / PMK.08 /

2017 concerning Management of Geothermal Sector Infrastructure Financing

Funds at the Limited Liability Company (Persero) PT SMI and there are still several

things that have not been explicitly regulated. This thesis will discuss how to

manage and mitigate the risk of geothermal sector infrastructure financing planned

by the Government of Indonesia. The research method in this thesis is juridicalnormative

with a qualitative approach, and uses library materials such as primary

and secondary legal materials. In the end, the researchers concluded that the

Indonesian Government's efforts to provide infrastructure financing through the

Geothermal Resource Risk Mitigation program are still not fully regulated, so a

legal protection is needed so that this risk mitigation can take place and all parties

in the exploitation of geothermal energy get legal certainty"

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengertian, penerbitan, dan penggunaan Medium Term Note sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan yang pada awalnya belum memiliki pengaturan secara khusus. Karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengenai penerbitan Medium Term Note, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan KUHD tentang surat sanggup dan ketentuan yang berasal dari inisiatif penerbit dan juga pemegangnya. Ketidakjelasan pengaturan mengenai penerbitan Medium Term Note sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum menjadikan banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan meruginya investor pembeli Medium Term Note umumnya berupa gagal bayar dikarenakan minimnya pengawasan dari otoritas yang berwenang dan faktor-faktor lain yang terkait. Kemudian setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum terdapat ketentuan-ketentuan yang sebelumnya tidak diatur yang bertujuan mengatasi kekurangan terhadap penerbitan Medium Term Note sebelum berlakunya POJK tersebut. Sehingga, perlu dipastikan apakah ketentuan-ketentuan tersebut dapat sepenuhnya menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan terjadi.

---

This thesis will elucidate the definition, issuance, and the use of Medium-Term Notes as an alternative option for company financing which initially did not have any specific regulations. Due to the absence of specific regulations regarding Medium-Term Notes, its implementation is solely based on the provisions of the Indonesian Commercial Code concerning promissory notes and provisions originated from the initiative of the issuer and the holder of the Medium-Term Notes. The absence of specific regulations regarding the issuance of the Medium Term Note prior to the enactment of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk without Public Offering has resulted several issues in relates to the loss of investors who have bought the Medium Term Notes or the occurence of default due to lack of supervision from the authorities and other related factors. After the enactment of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk without Public Offering, there are several new provisions that were previously unregulated, aimed to overcome the issues that may arise prior to the enactment of the aforementioned OJK Regulation. It is necessary to ascertain whether these provisions can tackle the problems that may occur"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor eksternal berupa asepk-aspek makroekonomi yang digunakan untuk mengukur perkembangan keuangan pada perekonomian terhadap pengambilan keputusan bentuk struktur modal perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap 120 sampel perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode panel data dengan model estimasi random effects. Dari penelitian ini, ditemukan hasil berupa pengaruh negatif yang signifikan dari kredit bank atas PDB dan kapitalisasi pasar atas PDB terhadap struktur modal, sementara uang kuasi atas PDB memberikan pengaruh positif yang signifikan.

---

The aim of this study is to investigate the impact of external factors in macroeconomics aspect in measuring country financial development to determine the construct of capital structure in Indonesia manufacturing companies. The data of this study consists of 120 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange within period 2015-2019. The method used is panel data with random effects model estimation. The finding of this study is significantly negative impact of bank credit to GDP and market capitalization to GDP with capital structure while quasi money to GDP has significantly positive impact."

"ABSTRACTPenelitian ini dilakukan untuk menilai rasio Financing to Deposit Ratio (FDR), Return on Asset (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) pada Bank X Syariah. Selain itu pada penelitian ini akan membahas mengenai hubungan FDR terhadap ROA serta pengaruh FDR terhadap Cost of Money (COF). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat FDR Bank X Syariah cukup baik, sedangkan tingkat ROA dan NPF Bank X Syariah sudah sangat baik. ROA dan COF Bank X Syariah mendapat pengaruh dari tingkat FDR bank.

---

ABSTRACTThis research was conducted to assess the Financing to Deposit Ratio (FDR), Return on Assets (ROA), and Non Performing Financing (NPF) ratios at Bank X Syariah. In addition, this study will discuss the relationship between FDR and ROA and the effect of FDR on Cost of Money (COF). Data collection techniques carried out in this study were library studies and interviews. The results of this study are that Bank X Syariah's FDR level is quite good, while Bank X Syariahs ROA and NPF rates have been very good. Bank X Syariahs ROA and COF are affected by the banks FDR level."