Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Good government governance (GGG) yang menekankan aspek pengelolaan organisasi dan pengawasan merupakan suatu tuntutan reformasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terutama dilakukan pada pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Maka Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara yang berpengaruh terhadap seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah, serta mengamanatkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara, laporan keuangan hares disajikan oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pun baru ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005 oleh Pemerintah Pusat dan harus dilaksanakan oleh seluruh instansi di pemerintahan mulai tahun anggaran 2006. Pemerintah Kota Bekasi sebagai daerah otonomi juga harus menekankan laporan keuangan sesuai SAP dalam mewujudkan GGG maka dibutuhkan komitmen dari board governance Pemerintah Kota Bekasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Walikota Bekasi serta perangkat daerahnya dalam melaksanakan SAP. Perangkat governance, dari pemerintah daerah sebagai sistem terdiri atas (1) struktur governance (governance structure), (2) mekanisme governance (governance mechanisms), dan (3) prinsip-prinsip governance (governance principles). Ketiga perangkat ini akan berjalan sebagai suatu kesatuan dalam bentuk sistem governance (governance system) yang berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas perangkat governance ini akan dinilai dengan seberapa jauh sistem dimaksud mampu menghasiikan governance outcomes yang diharapkan, yaitu meningkatnya kinerja pemerintah daerah.

Abstrak :
Untuk mewujudkan good public and corporate governance (GCG) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik maka diperlukan reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik mencakup perubahan format lembaga dan penyempurnaan alat-alat yang digunakan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, seperti sistem anggaran dan sistem akuntansi. Sebagaimana diketahui kondisi regular APBN yang lalu meniliki banyak kelemahan, diantaranya adalah penggunaan basis anggaran tradisional, kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran oleh penyedia layanan publik, hambatan birokrasi yang mengurangi otonomi dalam pelayanan publik, dan banyaknya dana yang bersifat off budget. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara membuka koridor bare bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan pasal 68 dan pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai badan layanan umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada basil (kinerja). Konsep tersebut didasari oleh konsep agencifrcation yang telah meluas di berbagai negara dan sukses dalam memenuhi kebutuhan akan pentingnya good governance. Buktibukti di negara-negara OECD menunjukkan bahwa penerapan agencif cation telah membuat adanya perbaikan pecan dan kualitas dalam pelayanan publik (Rob Laking-2002). Yang dimaksud dengan BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dart mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisms yang sehat. Termasuk dalam tujuan ini adalah perwujudan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh instansi terkait. Karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pengelola badan penyedia jasa layanan publik atas konsep pembentukan BLU dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan juga untuk mengetahui pemahaman dan kesiapannya, serta kesulitan-kesulitan, hambatan dan harapan mereka terhadap BLU. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah dengan membagikan kuesioner kepada responden yang dipilih berdasarkan kelompok BLU. Pendekatan penelitian adalah dengan deskriptif kualitatif. Materi Kuesioner mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan Undang-Undang No 1 tahun 2004 pasal 68 dan 69. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi BLU memiliki score terendah yakni 2.84 (dibawah nilai median 3.00) yang berarti bahwa sosialisasi masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan kesiapannya untuk menjadi BLU yang ditunjukkan dengan score sebesar 3.62. Sedangkan tingkat keyakinan responden terhadap konsep BLU untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berturutturut adalah 3.45, 3.68, dan 3.53. Hal ini menunjukkan responden menyatakan yakin bahwa konsep BLU dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Abstrak :
Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sendiri daerahnya termasuk keuangannya. Penerimaan PAD dan DAU yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai merupakan masalah yang umum terjadi di sebagian besar daerah termasuk kota Bekasi. Akibatnya banyak pembangunan fasilitas publik yang terhambat. Untuk itu pemerintah daerah harus mulai mencari altematif pendanaan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Salah satu alternatif tersebut adalah pinjaman. Karya akhir ini bertujuan untuk menilai kemampuan APBD kota Bekasi dalam melakukan pinjaman dan memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah bagaimana mengelola pinjaman tersebut dengan baik. Dari perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) diketahui bahwa pemerintah kota Bekasi mampu melakukan pinjaman dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam karya akhir ini disajikan tiga simulasi pembayaran pokok dan bunga dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dari simulasi tersebut, penulis memberikan saran agar pemerintah kota Bekasi memilih jangka waktu pembayaran maksimum agar beban keuangan di tahun-tahun pertama pinjaman tidak terlalu berat. Sedangkan untuk mengelola pinjaman daerah dengan baik, pemerintah daerah tidak boleti melupakan transparansi dan akuntabilitas. Caranya adalah dengan selalu membuat laporan secara berkala tentang perkembangan posisi pinjaman daerah dan perkembangan pelaksanaan proyek. Laporan harus dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu audit terhadap pinjaman tersebut harus dilakukan setidaknya setahun sekali oleh auditor eksternal.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. BLU memberikan pelayanan penyediaan barang/ jasa dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan tetapi tetap berdasar pada prinsip efisiensi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam menjalankan aktivitasnya, BLU dibiayai dari APBN, PNBP Operasional dan Penerimaan Non-Operasional serta Utang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah APBN, PNBP Operasional, Penerimaan Non-Operasional dan Utang yang menjadi bagian dari struktur modal BLU berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLU. Kinerja keuangan diukur dengan melakukan penilaian/ scoring terhadap enam rasio keuangan yang mewakili tingkat kesehatan keuangan BLU yang terdiri dari rasio kas (cash ratio), rasio lancar (current ratio), rasio perputaran aset tetap (fixed asset turnover), rasio periode penagihan piutang (collection period), rasio imbalan atas aset tetap (return on asset), dan rasio imbalan atas ekuitas (return on equity). Penelitian ini menggunakan sampel 20 BLU rumah sakit dengan pengamatan dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi APBN dan PNBP Operasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit, sedangkan total utang dan penerimaan Non-operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit.Hasil tersebut tetap konsisten walaupun dilakukan penambahan total aset dan kinerja keuangan tahun sebelumnya sebagai variabel kontrol.

---

ABSTRACT
Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. BLU memberikan pelayanan penyediaan barang/ jasa dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan tetapi tetap berdasar pada prinsip efisiensi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam menjalankan aktivitasnya, BLU dibiayai dari APBN, PNBP Operasional dan Penerimaan Non-Operasional serta Utang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah APBN, PNBP Operasional, Penerimaan Non-Operasional dan Utang yang menjadi bagian dari struktur modal BLU berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLU. Kinerja keuangan diukur dengan melakukan penilaian/ scoring terhadap enam rasio keuangan yang mewakili tingkat kesehatan keuangan BLU yang terdiri dari rasio kas (cash ratio), rasio lancar (current ratio), rasio perputaran aset tetap (fixed asset turnover), rasio periode penagihan piutang (collection period), rasio imbalan atas aset tetap (return on asset), dan rasio imbalan atas ekuitas (return on equity). Penelitian ini menggunakan sampel 20 BLU rumah sakit dengan pengamatan dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi APBN dan PNBP Operasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit, sedangkan total utang dan penerimaan Non-operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit.Hasil tersebut tetap konsisten walaupun dilakukan penambahan total aset dan kinerja keuangan tahun sebelumnya sebagai variabel kontrol.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidak menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian pendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansi pendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukuk dan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsur pendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undangan yang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umum dalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disamping itu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review oleh aparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan, serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particulary Directorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented The Goverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financial statements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The study concluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (Peraturan Menteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition, measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent the definition of income by Government Accounting Standards (Peraturan Pemerintah No.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the Initial Deposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can not be suspended because it has met all applicable elements of the general revenue for the public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatment of revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because it has met all of the elements of income that are common to the public sector ( IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create the Government Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context of the existing legislation . The government is also advised to establish the Public Service Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation on State Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides, it also suggested the importance of the socialization of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards and the need to be reviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy , reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements .

Abstrak :
ABSTRACT
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui proses perancangan Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) pada PT ABC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perancangan Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR)di PT ABC telah mengacu sepenuhnya pada pendekatan Top Downyang sesuai dengan standarThe institute Of Internal Audit (IIA) yang telah terdokumentasi secara lengkap.Terdapat beberapa kelemahan terkait proses tersebut yaitupengidentifikasian lokasi signifikan, sumber daya control group yang belum optimal, resistensi dari penanggung jawab pengendalian, jumlah pertanyaan kuesioner yang kurang komprehensif dan kewajiban penanggung jawab pengendalian menghadiri workshop tidak terdokumentasi.

---

ABSTRACT
The purpose of this thesis is to know about the design process of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) program in PT ABC. The method used is deskriptive analytical. The conclusion of this thesis is thatthe process design of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) in PT ABC isfull compliance with top down approach appropriate with standard The institute Of Internal Audit (IIA) that document was completed. There are several weaknesses in the process: how to identify significant location, human resources control group is not optimal yet, and resistance from control owner, number of questionnaire not quite comprehensive and duty of control owner to present workshop not documented.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini meneliti mengenai mengenai konsep teori pembentukan BLU di Indonesia dan menilai bagaimana penerapan public accountability pada BLU perguruan tinggi dengan mengambil pembanding universitas-universitas yang memiliki reputasi kelas dunia pada negara Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Tujuan penelitian ini untuk memahami konsep teori pembentukan BLU di Indonesia dan menilai perbandingan atas penerapan public accountability pada BLU perguruan tinggi dengan perguruan tinggi pembanding sehingga didapatkan kesimpulan yang diharapkan dapat menjadi saran perbaikan untuk meningkatkan public accountability BLU perguruan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bagaimana praktik public accountability terbaik sebagaimana diterapkan oleh University of California, sementara pada sampel perguruan tinggi BLU di Indonesia masih kurang memadai. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan kepada perguruan tinggi dan regulatornya di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis examines the theory of the building concept of BLU in Indonesia and assess how the implementation of public accountability on BLU college by taking comparator universities that have a world class reputation in the United States, Britain and Australia. The purpose of this study was to understand the building concept of special agencies in public sector (BLU) in Indonesia and assess the comparison of the application of public accountability on BLU colleges and universities so that it was concluded that the comparison can be expected to suggest improvements to enhance public accountability in BLU college. This research is descriptive qualitative research. From this study it was determined how public accountability best practices as applied by the University of California , while on a college sample BLU in Indonesia is still inadequate. It is necessary for repairs to the college and its regulators in Indonesia.

Abstrak :
Profesi akuntan publik menjadi semakin penting sebagai tulang punggung dunia bisnis. Namun, pada akhir-akhir ini kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik KAP mulai diragukan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel audit tenure, time budget pressure, auditor specialization, dan locus of control terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan kepada para auditor yang bekerja pada KAP di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan audit tenure, time budget pressure, auditor specialization mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit tetapi locus of control tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. ......Public accountant profession is very important in the business world. Recently, however the audit quality produced by the audit firm KAP begin to doubt by the public. The purpose of this research is to determine the influence of variables Audit Tenure, Time Budget Pressure, Auditor Specialization, and Locus of Control to Audit Quality. This research use primary data collected through the questionnaire. The questionnaires are distributed to the auditors who work at the audit firm in Jakarta. The results of this research show that the variable Audit Tenure, Time Budget Pressure, Auditor Specialization have significant influence to audit quality, but locus of control has no a significant influence to audit quality.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti anggaran pemerintah sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Teori yang digunakan mencakup public governance dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan anggaran negara. Analisis dilakukan pada tiap tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus APBN Kementerian Kesehatan RI telah memenuhi aspek-akspek akuntabilitas.Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa anggaran dapat digunakan sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan Good Public Governance. ...... This research aims to study the governmental budget as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to the implementation of Good Public Governance. The theories used include public governance and public accountability. This research is descriptive qualitative and data collection is done by interviewing people involved in public budgets. The analysis is done on every stage of the budget cycle, from planning to reporting. The results show that the budget cycle at the Ministry of Health RI has fulfilled the aspects of accountability. This research also concludes that budgets can be used as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to Good Public Governance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dampak konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) terhadap relevansi nilai informasi akuntansi berupa nilai buku ekuitas dan laba, serta menilai peningkatan kemampuan variasi nilai buku ekuitas dan laba dalam menjelaskan variasi nilai harga saham sejak tahap awal konvergensi IFRS hingga tahap lanjut konvergensi IFRS. Dengan menggunakan model Ohlson (1995) sebagaimana Kargin (2013) dan menggunakan studi yang mencakup tahap sebelum konvergensi IFRS, tahap awal konvergensi IFRS dan tahap lanjut konvergensi IFRS selama 2006 hingga 2011, ditemukan bahwa relevansi nilai dari laba terus menguat pada tahap awal hingga tahap lanjut konvergensi IFRS sementara penguatan relevansi nilai dari nilai buku ekuitas hanya terjadi pada tahap lanjut konvergensi IFRS. Lebih dari itu, terungkap bahwa relevansi nilai dari informasi akuntansi berupa nilai buku ekuitas dan laba menguat pada tahap lanjut konfergensi IFRS pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

---

This research is aimed to examines the impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) convergence on value relevance of accounting information such as book value of equity and earnings and also estimates increased ability of book value equity and earnings to explain the stock price variation since early stage to further stage of IFRS convergence. Using Ohlson model (1995) as Kargin (2013) and using study that covers prior stage of IFRS convergence, early stage of IFRS convergence and further stage of IFRS convergence during 2006-2011 periods, it is found that earnings reinforce value relevance on early stage to further stage IFRS convergence whereas the reinforcement of value relevance from book value of equity only occurred on the further stage adoption. Moreover, it is found that value relevance of accounting information such as book value of equity and earnings reinforce on the further stage of IFRS convergence in firms listed on Indonesia Stock Exchange.