Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
One of the Javanese?s highest cultures is the creation of cultural wisdom that conveys the concept of fairness as expressed in propositions as well as cultural expressions. This research aims to revive the memories of Javanese cultural wisdom especially those related to fairness. Based on the propositions, the objective of this research is to identify the concept of fairness behavior in Javanese culture. This research is qualitative. The data were collected from text books and literary texts validated by in-depth interviews as well as forum group discussions. The data corpuses were analyzed by using componential and taxonomic analysis. Through semantic and pragmatic analysis, the fairness concept in Javanese culture can be identified. Bisa ngrumangsani is the main principle of fairness in Javanese propositions and covers two sub-ordinates propositions, i.e. self-restraint and appreciation for others. Each of these two sub-ordinate propositions covers four sub-ordinate propositions referring to action, character, desire, and competence. All of these propositions are sustained by the other proposition creating a whole concept of fairness. The results of this research are expected to serve as groundwork on how the education of national character building relating to fairness behavior can be realized.

Abstrak :
Penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dalam menciptakan lingkungan usaha untuk industri jasa konstruksi yang kondusif. Indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan untuk suatu periode tertentu. Disamping itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan jasa konstruksi dan pengaruh penerapan PP ditinjau dari prinsip keadilan. Metode yang dipakai adalah uji F, uji dua rata-rata dengan asumsi varian yang diasumsikan sama dan analisis regresi dengan metode stepwise. Hasil penelitian menyebutkan penerapan PP tidak menyebabkan adanya perbedaan antara laba bersih. Kondisi tersebut terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan jasa konstruksi adalah pendapatan bunga, laba kerjasama operasi dan beban pajak. Disamping itu, penerapan PP juga menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan jasa konstruksi baik pada masa transisi maupun setelah PP sepenuhnya diimplementasikan.

---

This study endeavors to discover the impact of Government Regulation (GR) Number 51 Year 2008 as already amended by GR Number 40 Year 2009 in creating a conducive business environment for construction industry. Indicator used in this research is net income obtained by construction companies during certain periods. Further, this study is also designed to identify factors affecting net income of construction companies and the impact of the GR from fairness aspect of taxation. Method used for this study are F test, t-test two sample assuming equal variances and regression analysis with stepwise method. The results of this research are the implementation of this GR does not influence net income of construction companies since there are several others factors affecting net income namely interest income, joint operation income and income taxes. In addition, the implementation of this GR lead to unfairness on the withholding of tax on income received by the construction companies during the transition period or after the GR was fully implemented.

Abstrak :
Bahwa syarat-syarat sah perjanjian di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata belumlah cukup memberikan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, muncul ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai “batasan” baru dalam memberikan keadilan bagi para pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, khususnya bagi pihak yang lebih lemah. Meskipun dalam praktiknya ajaran ini telah digunakan oleh hakim-hakim di Indonesia, akan tetapi sebenarnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia belum diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan di negara Belanda dan Jerman yang dimana ajaran penyalahgunaan keadaannya telah diatur dalam suatu ketentuan tertulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendekatan hakim di Indonesia dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan di pengadilan dan kemudian mengaitkannya dengan pendekatan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan di negara Belanda dan Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, termasuk sumber hukum primer dan sekunder. Bahwa dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan yaitu ternyata terdapat perbedaan diantara hakim-hakim di Indonesia dalam menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Beberapa diantaranya ada yang menggunakan pendekatan yang digunakan di Belanda, namun ada juga yang menggunakan pendekatan yang digunakan di Jerman. Oleh karena itu, ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia seharusnya diatur dalam suatu pengaturan sehingga penilaian hakim-hakim di Indonesia dalam memutus perkara penyalahgunaan menjadi seragam. ......The conditions for agreement to be valid in Indonesia as state in Indonesia code civil are not enough to give fairness for the parties who make a contract. Therefore, undue influence doctrine has been emerged as a new “barrier” to give fairness for the parties who make a contract, especially for the weaker parties. Although in practice, this doctrine has been used by judges in Indonesia, however undue influence in Indonesia has not put on any regulation yet. It is different with Netherland and Germany which undue influence doctrine has been put on their written provisions already. The purpose of this research is to see how the Indonesian judge’s approach in deciding undue influence cases in court and then relating with the judge’s approach when deciding undue influence cases in Netherland and Germany. This research is a normative juridical research where only library materials or secondary data are researched. From this research, it can be concluded that there are differences among Indonesia’s judges in assessing whether there is or isn’t undue influence when deciding a case in court. Some of them are using the approach that used in Netherland, but some are using the approach that is used in Germany. Therefore, undue influence doctrine in Indonesia should be regulated in a regulation so that judge’s judgment in Indonesia when deciding undue influence cases become uniform.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti sejauh mana sebuah lembaga pengelola zakat telah menerapkan prinsip Islamic good governance dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat. Penilaian penerapan prinsip Islamic good governance ini dilakukan dengan mengompilasikan beberapa pedoman tata kelola yang ada yaitu Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah KNKG; Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institution AAOIFI; serta Zakat Core Principles oleh Irfan Syauqi Beik dkk. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini dilakukan dengan mekanisme wawancara kepada pihak-pihak berkepentingan dan berbagai sumber lainnya. Bedasarkan hasil wawancara serta perolehan data sekunder lainnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing lembaga pengelola zakat yaitu LAZ Dompet Dhuafa maupun BAZNAS secara umum telah menerapkan prinsip Islamic Good Governance dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki untuk diterapkan kedepannya.

---

ABSTRACT
The primary objective of this study was to examine the extent to which an institution of zakat has been applying the principles of Islamic good governance in carrying out the zakat management activities. The assessment conducted by compiling some guidelines for governance that exists are General Code of Good Governance for Sharia Business by KNKG; Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions by AAOIFI; and Zakat Core Principles by Irfan Syauqi Beik et al. To obtain a comprehensive result, the study was carried out with the mechanism of interview to the parties concerned and other sources. Based on the results of the interview and other secondary data acquisition, the result of this study indicate that each LAZ Dompet Dhuafa and BAZNAS in general has implemented the principles of Islamic good governance in carrying out zakat management activities but still needs to do an improvement on some particular things.

Abstrak :
Studi pada keadilan organisasi telah menjadi topik yang populer selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, penelitian terakhir menunjukkan bahwa hubungan yang tidak jelas antara keadilan prosedural dan kinerja. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara keadilan prosedural dan kinerja menggunakan perilaku kewarganegaraan organisasi (OCB) sebagai variabel perantara dengan meninjau literatur yang tersedia. Telah ditemukan bahwa keadilan prosedural mempengaruhi kinerja secara positif. Selain itu, keadilan prosedural juga terkait secara positif terhadap perilaku kewarganegaraan, akan tetapi tampaknya keadilan prosedural telah gagal untuk memperkirakan moral kemasyarakatan sebagai salah satu dimensi dari OCB. Terakhir, OCB terkait secara positif dengan kinerja. Kesimpulannya, OCB memperantarai hubungan antara keadilan prosedural dan kinerja secara parsial. ......The study of organizational justice has been a popular topic over the past few years. However, past research indicated that the relationship between procedural justice and performance is unclear. The purpose of this thesis is to clarify the relationship between procedural justice and performance using organizational citizenship behavior (OCB) as the mediating variable by reviewing available literature. It is found that procedural justice affects performance positively. Moreover, procedural justice also positively related to citizenship behavior however, it seems that procedural justice has failed to predict civic virtue as one of the dimension of OCB. Lastly, OCB is also positively related to performance. In conclusion, OCB partially mediates the relationship between procedural justice and performance.

Abstrak :
Kelahiran anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam keluarga memberikan tuntutan yang lebih berat kepada orang tua. Kedua orang tua harus beradaptasi dengan beban pengasuhan dan perawatan ABK yang intens, belum lagi sebagai pasangan yang sudah menikah setiap hari harus berhadapan dengan pekerjaan rumah tangga. Beban pengasuhan yang berat dan adanya pekerjaan rumah tangga mengarah pada terjadinya stress dan bisa berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan. Persepsi individu terhadap keadilan pembagian pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak juga berpengaruh pada tingkat kepuasan pernikahanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara perceived fairness dan kepuasan pernikahan pada orang tua ABK. Penelitian ini diikuti oleh 146 orang tua ABK (suami atau istri) yang menjalani pernikahan pertama dan tinggal serumah bersama pasangannya dengan proporsi partisipan perempuan sebanyak 61,6% dan partisipan laki-laki sebanyak 38,4% . Partisipan diambil dengan teknik convenience sampling melalui penyebaran kuesioner secara online dan offline ke berbagai komunitas orang tua dengan ABK dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Data dianalisis menggunakan Pearson Product Moment dan hasil analisis menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara perceived fairness dan kepuasan pernikahan pada orang tua ABK. ......The birth of a child with special needs in the family gives more weight to the parents. Both parents have to adapt to the intense burden of parenting and care for the special needs child. Not only that, as a married couple, they have to deal with household chores every day. Heavy parenting burden and household chores can cause stress and affect marital satisfaction. Individual perceptions of the fairness in the division of household chores and child care also affect the level of marital satisfaction. Therefore, this study aims to find out the relationship between perceived fairness and marital satisfaction in parents of children with special needs. This study was followed by 146 parents of special needs children who are having their first marriage and live at home together with their spouse, with the proportion of female participants being 61.6% and male participants being 38.4%. Participants was taken using a convenience sampling technique by distributing online and offline quesionnaires to various communities of parents with special needs and Speacial Needs Schools. Data were analyzed using Pearson Product Moment and the results of the analysis show that there is a significant and positive relationship between perceived fairness and marital satisfaction in parents of children with special needs.

Abstrak :
In the case of downlink LTE, scheduler is an important element which assigns RB allocation for different users in a cell. RB is the smallest element which can be assigned by scheduler. This work proposes a new scheduler algorithm by considering the tradeoff balance between throughput and fairness among users. The proposed scheduler combines the benefit from the Best CQI and Round Robin Scheduler. The first time slot applies a Round Robin algorithm in the basis of a continuity in user sequence at the entire sub frames. The second time slot applies the Best CQI algorithm with a fairness enhancement. At 15dB SNR, the throughput of each scheduler is 61.2Mbps for Best CQI scheduler, 32.3Mbps for Round Robin scheduler, and 48Mbps for the proposed scheduler. Based on Jain’s Fairness Index, the proposed scheduler has a fairness index of 0.97. For 20 users at 5MHz bandwidth, the average queuing delay gives the value of 5ms for Round Robin scheduler, 29.38ms for Best CQI scheduler, and 0.94ms for the proposed scheduler.

Abstrak :
ABSTRAK Pajak merupakan pemasukan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai belanja negara, sehingga target penerimaannya harus diupayakan semaksimal mungkin. Tax rasio di Indonesia yang termasuk rendah mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia. Salah satu variabel non-ekonomi yang menentukan perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim terbanyak dan juga jumlah masjidnya. Masjid memiliki kedudukan agung dan posisi yang tinggi dalam Islam. Dalam memakmurkan masjid maka tidak lepas dari peranan pengurus masjid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan pajak pengurus masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 104 sampel dengan menggunakan teknik penarikan sampel non-probabilita accidental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat dan bersifat positif antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak di kalangan pengurus masjid atau pengurus DKM di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Abstrak :
Anak merupakan karunia bagi pasangan menikah, namun tidak jarang anak juga membawa beban bagi keluarga. Faktanya, kepuasan pernikahan cenderung menurun ketika pasangan memiliki anak. Kepuasan pernikahan yang menurun dapat kemudian menurunkan komitmen pernikahan, sehingga membuat pernikahan rentan terhadap perceraian. Pembagian peran dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak kerap menjadi bahan perdebatan, terutama pada keluarga dual-earner. Pembagian peran yang tidak dipersepsikan adil dapat menurunkan kepuasan pernikahan. Perceived fairness diperlukan guna menjaga kualitas pernikahan dan mempertahankan pernikahan dalam jangka panjang. Penelitian ini meneliti peran mediasi kepuasan pernikahan dalam hubungan perceived fairness dengan komitmen pernikahan. Komitmen pernikahan diukur menggunakan Tripartite Theory of Commitment yang membagi komitmen menjadi komitmen personal, moral, dan struKtural. Sementara kepuasan pernikahan diukur menggunakan Quality of Marital Index dan perceived fairness diukur menggunakan Perceived Fairness Scale. Penelitian ini melibatkan 168 partisipan dengan karakteristik individu yang sedang dalam pernikahan pertama, memiliki anak, dan tinggal satu atap dengan pasangan dan anaknya. Data diperoleh melalui convenience sampling dengan cara menyebarkan poster penelitian melalui media sosial. Hasil menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan terbukti memediasi hubungan antara perceived fairness dengan komitmen pernikahan personal dan perceived fairness dengan komitmen pernikahan moral. Disisi lain, kepuasan pernikahan gagal memediasi perceived fairness dengan komitmen pernikahan struktural. ......Children are a gift for married couples, but not infrequently children also carry a burden for the family. In fact, marital satisfaction tends to decrease when couples have children. Decreased marital satisfaction can lead to decrease in marital commitment, thus making marriages more vulnerable to divorce. The division of roles in household chores and child rearing is often a matter of debate, especially in dual-earner families. The division of roles that are not perceived as fair can reduce marital satisfaction. Perceived fairness is needed to maintain the quality of marriage and maintain commitment of marriage in the long term. This study examines the mediating role of marital satisfaction in the relationship between perceived fairness and marital commitment. Marital commitment is measured using The Tripartite Theory of Commitment which divides commitment into personal, moral, and structural commitments. Meanwhile, marital satisfaction was measured using the Quality of Marital Index and perceived fairness was measured using the Perceived fairness Scale. This study involved 168 participants with individual characteristics who are in their first marriage, have child/children, and live under the same roof with their spouse and children. Data were obtained through convenience sampling by distributing research posters through social media. The results show that marital satisfaction is proven to mediate the relationship between perceived fairness with personal marital commitment and perceived fairness with moral marital commitment. On the other hand, marital satisfaction failed to mediate perceived fairness with structural marital commitment.