Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Pada tahun 2010 dari seluruh penduduk berusia lima tahun dan lebih di Sulawesi Selatan terdapat 24,38 persen yang masih sekolah di berbagai tingkatan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Anak-anak usia SD (7-12 tahun) yang masih sekolah ada 96,53 persen. Anak-anak usia SLTP (13-15 tahun) yang masih sekolah ada 80,99 persen dari seluruh anak usia SLTP. Di tingkat SLTA terdapat 51,67 persen dari seluruh anak usia 16-18 tahun. Pada tingkatan perguruan tinggi yang masih sekolah ada 15,82 persen dari seluruh anak usia 19-24 tahun. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menghitung distribusi pendapatan masyarakat dan menganalisis distribusi manfaat belanja pendidikan di 24 kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) dan sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun). Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggambarkan tentang belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pendidikan. Pendekatan yang dipakai adalah Benefit Incidence Analysis untuk melihat sebaran distribusi manfaat belanja pemerintah terhadap kalangan masyarakat miskin di Sulawesi Selatan. Hasil: Tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) tertinggi dengan persentase sebesar 30 persen terjadi di 6 kabupaten dan 2 kota. Sedangkan ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun), ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Kabupaten Gowa. Manfaat yang bersifat progresif terjadi di Kabupaten Sidrap, Luwu Utara dan Kota Palopo. Sedangkan manfaat yang bersifat netral terjadi di Kabupaten Maros. Untuk manfaat yang bersifat regresif terjadi di Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar. Kesimpulan: Distribusi manfaat belanja pemerintah di Sulawesi Selatan umumnya bersifat progresif untuk sekolah dasar namun untuk sekolah menengah pertama umumnya bersifat regresif.

---

Background: In the year 2010 from all resident have age five year and more in South Sulawesi there are 24,38 percent which still at various level of school start of elementary school until college. Children of age SD (7 - 12 year) there are 96,53 percent still at school. Children of age SLTP (13 - 15 year) there are 80,99 percent still at school. Children of age SMU (16 - 18 year) there are 51,67 percent still at school. Children of age College (19 - 24 year) there are 15,82 percent still at school.

Objective: This research aim to calculate the distribution of society earnings and analysis the benefit incidence of education expense in 24 regency/town in South Sulawesi Province for the domestic of owning elementary school age child (7 - 12 year) and junior high school (13 - 15 year).

Method: This research have the character of descriptive qualitative by depicting governmental expense of regency and town of South Sulawesi Province in education sector in 2010. Approach by using Benefit Incidence Analysis to see the benefit distribution of education budget to rural society in South Sulawesi.

Result: Household income did not flatten in highest level with 30 percent happen 6 regency and 2 town for household have child age SD. Meanwhile, for household income did not flatten in highest level happen in Gowa Regency with 40 percent for household have child age of SMP. Benefit with progressive happen in Sidrap, North Luwu and Palopo. Meanwhile, benefit with neutral happen in Maros Regency. And, benefit with regressive happen in Pinrang Regency and Makassar City.

Conclusion: In general, benefit incidence of government budget in education sector in South Sulawesi Province in 2010 for child age SD is progressive but for child age SMP still regressive."

"Penatausahaan Pengeluaran merupakan proses yang di dalamnya mempunyai risiko bawaan yang tinggi karena terkait dengan pencairan dana. Penatausahaan pengeluaran juga merupakan faktor kunci dari eksekusi anggaran yang telah disusun. Integrasi keduanya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan magang ini akan dibagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama menekankan pada permasalahan faktual penatausahaan pengeluaran. Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan faktual adalah permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Permasalahan ini lebih mengarah pada tidak sejalannya pelaksanaan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pembahasan kedua menekankan pada analisis permasalahan konseptual penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan konseptual adalah permasalahan pada peraturan tersebut, yang mana belum mengakomodir prinsip kegiatan pengendalian teori pengendalian internal. Analisis penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006 akan bermanfaat untuk masukan proses revisi kepada Kemendagri yang mana akan menjadi acuan peraturan teknis pengelolaan keuangan daerah.

---

The expenditure administration is a high-risk process regarding fund disbursement. The expenditure administration is also key of the implementation of budget that has been planned. Integration of both is the success key of expenditure administration in Indonesian's region. This intern report is divided into two parts. The first part explains the factual problem in the expenditure administration that is regulated in The Regulation of Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006. The factual problem is the problem that happens in the expenditure administration in regionals government in Indonesia. The problem is more about the difference between the regulation in Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006 and the actual implementation of the expenditure administration. The second part explain the conseptual analysis of expenditure administration system that is regulated in Permendagri 13,2006. The conseptual problem is that the regulation has not accomodated internal control theory. The analysis will be useful as recommendation to Ministry of Domestic Affairs in Indonesia that is the regulation maker for the technical regulation in financial management in Indonesian region."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan di Suku Dinas (Sudin) Kebersihan Jakarta Timur. Secara khusus hal-hal yang diidentifikasi adalah struktur dan alokasi biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan, besarnya biaya satuan, dan tingkat kemampuan pelayananSudin Kebersihan, serta gambaran mengenai kinerja (efisiensi) pusat biaya produksi (yang menjadi penyelenggara pelayanan kebersihan) di Sudin Kebersihan Jakarta Timur. Sebagai bahan masukan untuk pengambil keputusan untuk menuju efisiensi dan efektifitas pembiayaan.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesiapan Sudin Kebersihan sehubungan dengan dilakukannya analisa biaya, disamping itu dilakukan pula wawancara dengan pegawai yang berhubungan langsung dengan pusat produksi (penyapuan, pengangkutan, dan penanganan air kotor) untuk mendapatkan rata-rata waktu pelayanan sebagai dasar bagi perhitungan kapasitas output Sudin Kebersihan.Data biaya menggunakan data historis dari pengeluaran selama Januari-Desember 2001. Analisa biaya yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi Sudin Kebersihan Jakarta Timur, terutama dalam hal ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Distribusi biaya dari pusat biaya penunjang, ke pusat biaya prorduksi menggunakan step down method.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kondisi sistem pencatatan di Sudin Kebersihan belum dipersiapkan untuk dilakukan analisa biaya. Struktur biaya menunjukkan, bahwa 24.56% total biaya digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, dan dari jumlan tersebut biaya pegawai menyerap 17,56% (terdiri dari gaji : 15,02%, dan insentif : 2,54%) . Alokasi biaya menggambarkan, bahwa pusat biaya penunjang memperoleh alokasi 56,25%, dan pusat biaya produksi 43,75%. Biaya satuan yang didapatkan tanpa investasi untuk pusat biaya penyapuan sebesar Rp 11.983.656,00 per output; untuk pengangkutan sampah sebesar Rp 11.954,00 per; output; dan Penanganan Air Kotor (PAK) sebesar Rp 192.321,00 per output. Komponen biaya yang dominan dalam membentuk biaya satuan ini pada umumnya adalah biaya pegawai (terutama gaji). Kinerja pusat pada produksi berdasarkan pencapaian kapasitas output, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa untuk pusat biaya penyapuan efisien, pusat biaya pegangkutan sampah sudah cukup efisien, sedangkan Penanganan Air Kotor (PAK) cenderung masih belum efisien.Dengan basil tersebut, maka saran yang dapat diajukan untuk Sudin Kebersihan adalah : Sudin Kebersihan harus mulai memperbaiki sistem pencatatan yang ada untuk mendukung proses analisa biaya; mempertahankan keberadaan pusat-pusat biaya yang sudah ada, dengan rnengupayakan meningkatkan efisiensi dengan cara meningkatkan utilitas atau memanfaatkan sumber Jaya yang telah ada, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pengoperasikan penggunaan kendaraan pengangkut sampah dengan menambah jumlah pegawai supaya tidak ada lagi sampah yang tidak terangkut.Saran yang dapat diajukan ke Dinas Kebersihan adalah agar menyiapkan suatu sistem informasi yang real di Sudin Kcbersihan untuk mendukung dilakukannya analisa biaya; menyiapkan standar pelayanan kebersihan yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan biaya satuan normatif."

"Memasuki abad 21 dan milenium ke 2, bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tatanan global, nasional maupun regional. Menjawab tantangan perubahan tersebut menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan untuk menata ulang peran pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta reformis. Penetapan Undang-Undang Nomor-2-2 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu upaya penataan kembali peran pemerintah daerah tersebut. Dihadapkan pada kondisi saat ini, khususnya di bidang pengeluaran pemerintah, dimana kewenangan pemerintah pusat sangat dominan, maka dapat diprediksi bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pengeluaran akan menghadapi berbagai masalah yang cukup serius. Utamanya lagi setelah dilakukan perubahan penyusunan anggaran daerah yang menimbulkan berbagai dampak di dalam struktur, isi dan proses anggaran daerah tersebut.Dari berbagai fenomena yang diungkapkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut ?Bagaimanakah pola alokasi dalam APBD kota Palembang dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 ??. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif dan didukung oleh data primer dan data sekunder. Fokus penelitian di lingkungan pemerintah kota Palembang, dan sebagai responden adalah para pejabat yang berkaitan erat dengan obyek penelitian. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Level dan obyek analisisnya adalah analisis struktur, isi dan proses penyusunan anggaran daerah.Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka pola alokasi dalam anggaran daerah menunjukkan: pertama, jika dilihat dari struktur dan isi anggaran daerahnya, tampak mulai menunjukkan adanya perubahan, walaupun masih ditandai dengan berbagai masalah bagi pemerintah kota untuk dapat melaksanakan pola alokasi anggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah tersebut, pemerintah daerah masih mengalami kesulitan terutama dalam menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya serta rendahnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, jika dilihat dari proses penyusunan anggaran daerah, maka pola alokasi anggaran daerah mulai menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan sebelum diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi perubahan yang terjadi juga masih bersifat parsial dengan ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat dan kurangnya inisiatif daerah menyempurnakan proses penyusunan anggaran. Dari hasil penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa secara umum pola alokasi dalam APBD kota Palembang belum memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan prioritas dan rencana strategis kota, serta kurang menyentuh masalah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik. Perubahan pola alokasi yang terjadi dalam APBD kota Palembang masih merupakan konsekuensi atas perubahan peraturan perundang-undangan semata.Akhirnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka disarankan kepada pemerintah kota Palembang untuk: pertama, terus melanjutkan reformasi sistem keuangan daerah dengan mulai menerapkan model anggaran defisit-surplus (surplus-deficit budget) dan pendekatan anggaran berkinerja (performance based budgeting) dalam anggaran daerah. Kedua, menyempurnakan proses penyusunan anggaran daerah dengan meningkatkan fungsi dan peran unit kerja yang terlibat, menciptakan aturan main yang jelas, juga mulai menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem anggaran dan perbendaharaan keuangan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak yang independen dalam pengawasan keuangan daerah."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi siklus pengeluaran dalam pembelian barang persediaan pada PT ABC. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi selai di Indonesia. Siklus pengeluaran PT ABC terdiri dari tahap pemesanan, penerimaan barang, verifikasi invoice, dan pengeluaran kas. Fokus pembahasan laporan ini adalah tahapan, kendala, dan pengendalian untuk memitigasi kendala pada siklus pengeluaran dalam pembelian barang di PT ABC. Proses evaluasi didasarkan pada pekerjaan yang diberikan selama proses magang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan mengacu kepada teori siklus pengeluaran Romney dan Steinbart (2016). Secara keseluruhan, praktek siklus pengeluaran di PT ABC sudah sesuai dengan teori siklus pengeluaran Romney dan Steinbart (2016). PT ABC juga telah mengetahui kendala yang mungkin terjadi dari setiap tahapan siklus pengeluaran, dan mengimplementasi pengendalian internal ke dalam sistem mereka saat ini. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan siklus pengeluaran di PT ABC belum berjalan secara efektif. Pengalaman magang membantu penulis sadar akan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dan yang masih perlu untuk dikembangkan. Terdapat beberapa rencana sebagai bentuk tindak lanjut dari refleksi diri penulis, yaitu meningkatkan kemampuan teknis melalui kursus daring Microsoft Excel dan praktek langsung dalam dunia kerja di perusahaan konsultan, memperluas pengetahuan mengenai akuntansi dengan mengambil pendidikan magister di luar negeri, dan mengambil sertifikasi setelah memenuhi syarat.

---

The internship report aims to evaluate the expenditure cycle in inventory purchasing at PT ABC. PT ABC is a company which acts as a general distributor of a sandwich spread brand in Indonesia. The expenditure cycle at PT ABC starts from the process of purchasing inventory, receiving ordered items, receiving and reviewing vendor invoices, and disbursing cash. This internship report focuses on the explanation of each activity, threats in each activity, and controls to mitigate the threats in the expenditure cycle in inventory purchasing at PT ABC. The evaluation process is based on the assigned work during the internship period. The evaluation is carried out referring to the theory of expenditure cycle in Romney and Steinbart (2016). Overall, the practice of expenditure cycle at PT ABC has been in accordance with the theory of expenditure cycle in Romney and Steinbart (2016). PT ABC has also identified the threats that may occur from each activity in the expenditure cycle and implemented adequate control to mitigate the threats. However, there are still several obstacles which cause the expenditure cycle at PT ABC to not run effectively. The internship experience has facilitated the author to have a self-reflection regarding hard and soft skills which has been going well, as well as those which still need to be improved. There are several plans as follow-up actions of the author’s self-reflection, such as improving technical skills through online course for Microsoft Excel and real-life practice by working at consulting firm, broadening accounting knowledge by pursuing a master’s degree abroad, and taking certifications once eligible."

"Situasi aktual perusahaan pengelola kawasan industri PT XYZ berdasarkan laporan audit internal menunjukkan aktivitas yang tidak biasa pada proses bisnis pengeluaran kas. Perbaikan diperlukan agar proses bisnis dapat berjalan lebih baik, menghindari penipuan, dan menyajikan laporan keuangan secara adil. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas proses bisnis pengeluaran kas yang berjalan di PT XYZ dan pengendalian internalnya menggunakan kerangka kerja COSO 2013. Penelitian ini adalah metode studi kasus kualitatif yang menekankan pada pendalaman analisis sistem, keadaan, peristiwa dan interaksi untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi dan ulasan dokumen ilmiah dan perusahaan. Hasilnya menunjukkan adanya kelemahan perusahaan dalam menjalankan proses bisnis pengeluaran kas dan pengendalian internalnya. Penelitian ini menyajikan evaluasi penyebab, faktor kelemahan, identifikasi risiko, dan diagram alur proses bisnis pengeluaran kas yang berkorelasi dengan pengendalian internal untuk menentukan.

---

An industrial estate management company PT XYZs actual situation based on internal audit report shows unusual activities in the cash disbursement business process. The improvement is needed in order to be able to run business process properly, avoid fraud, and present financial statements fairly. This research evaluates the effectiveness of current cash disbursement business process and its internal control using COSO 2013 framework. This research is a qualitative case study method that emphasizes the deepening of the analysis of a system, circumstances, events and interactions to answer the research problems. This study uses primary and secondary data obtained from interviews, observations and reviews of scientific and company documents. The result show companys weakness in running cash disbursement business process and its internal control. This research presents the evaluation of causes, weakness, risk identification and cash disbursement business process flowchart, which are correlated with internal controls to determine appropriate and effectiveness activity in cash disbursement business process."

"TNI-AD merupakan salah satu instrumen strategis untuk fungsi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD cenderung terjadi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013 berdasarkan persepsi 190 responden yang merupakan pejabat anggaran belanja di satuan kerja TNI-AD. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja ini diukur menggunakan skor rata-rata dari skala likert indikator pertanyaan pembentuk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi logistik.Hasil penelitian menunjukan faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor sumber daya manusia, dan faktor ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013, sedangkan faktor dokumen pengadaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013.

---

Indonesian Army is one of the core instruments for national defense and security of Indonesia. However the expenditure budget absorption tends to occur in the end of the year. This research aims to analyze factors affecting expenditure budget absorption of Indonesian Army based on the perceptions of 190 respondents who acts as budget officials in Indonesian Army. These factors affecting expenditure budget absorption are measured by using average score of likert scale from the triggering questions. This study uses quantitative method and logistic method for the hypothetical test.

The result shows that planning, administration, human resource, and reimbursing money supplies positively and significantly affect to the expenditure budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013, while the procurement document does not affect to the budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013."

"Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tekanan ekonomi baik dari sisi internal maupun eksternal telah mengguncang perekonomian Indonesia khususnya tingkat regional, yang dapat ditunjukkan dengan perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh daerah yang tidak dapat tumbuh secara signifikan selama tahun 2010-2014. Kondisi tersebut dapat mengancam tujuan utama dari pembangunan ekonomi nasional dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil merata. Berbagai riset menunjukkan bahwa rendahnya infrastruktur dan tenaga kerja baik secara kuantitas dan kualitas berdampak serius terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai macam kebijakan pemerintah telah diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut khususnya dalam meningkatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan melakukan pembangunan infrastruktur.Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran tenaga kerja berpendidikan tinggi dan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara dan listrik terhadap PDRB Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpendidikan tinggi, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik memiliki pengaruh terhadap PDRB yang dihasilkan secara signifikan. Namun, pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur bandara tidak berpengaruh.

---

In recent years, there are various economic pressures deriving from both internal and external factors which have brought severe economic turbulences in Indonesia which practically occur at regional level. This event may be evidenced by the slowing of regional economic growth during 2010 ? 2014. This condition may threathen the main purpose of national economic development that is to achieve a high economic growth to provide prosperity and welfare equally distributed to and enjoyed by the Indonesian people. Some research shows that the low number of infrastructures along with low number of human resources both in terms of quantity and quality have serious impacts against the economy of Indonesia. Various government policies have been implemented to overcome the problems in particular in the aim to increase the number of highly-skilled labour and perform infrastructure development.This research aims to analyse the role of highly-skilled labour and the provincial government?s expenditures for road infrastructure, ports, airports and electricity against The Provincial Gross Domestic Regional Product during the years of 2010 ? 2014. The result of the research shows that highlyskilled labour; the provincial government?s expenditures for road infrastructure, ports, and electricity have significant impacts to the Provincial Gross Domestic Regional Product. However, the provincial government?s expenditure for airports does not have any impacts or influences for such the Provincial Gross Domestic Regional Product whatsoever."