Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Alasan dan tujuan penulisan ini adalah membantu menambah pemahaman atas Pernyataan Standar Auditing dengan jalan melihat keselarasannya dengan Standar Auditing Internasional. Metode yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan rancangan penelitian analisis isi. Pernyataan Standar Auditing merupakan standar profesional bagi akuntan yang berpraktek sebagai akuntan publik. Pernyataan tersebut ditetapkan dengan mencoba menyelaraskannya dengan Standar Auditing Internasional. Ditinjau dari aspek pelaporan, masih terdapat beberapa segi ynq masih harus diselaraskan. Misalnya, pemakaian frasa tertentu yang berbeda untuk tujuan yang sama.

Abstrak :
Sejak dikeluarkannya deregulasi perbankan pada tahun 1988 (Pakto '88) yang memberikan kemudahan persyaratan bagi berdirinya suatu bank, maka dalam waktu relatif singkat bermunculanlah bank-bank barn. Untuk melindungi masyarakat dari praktek bank yang tidak baik dan menjaga stabilitas moneter. maka Bank Indonesia memperketat fungsi pengawasannya dengan mengeluarkan kebijakan Paket Februari 1991, serta mengatur teknis pelaksanaan akuntansinya bersama Ikatan.Akuntan Indonesia dalam bentuk SKAPI. Jadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesehatan bank PT.BKE dengan menggunakan Analisa CAMEL (Paktri 1991) serta SKAPI, sehingga tidak ada anggapan memperbaiki penampilan Laporan Keuangan untuk mendapatkan klasifikasi 'SEHAT' dengan mengabaikan Standar Akuntansi berlaku. Penelitian dilakukan dengan dua care yaitu pertama studi literatur/perpustakaan dan yang kedua adalah studi lapangan. Dari studi literatur diperoleh teori dan peraturan Bank Indonesia dan kemudian dilakukan evaluasi dengan studi lapangan di PT.BKE. Hasil penelitian menggambarkan bahwa PT.BKE dapat diklasifikasikan sebagai bank yang SEHAT dan secara material telah menjalankan tekhnis pelaksanaan akuntansinya sesuai dengan SKAPI. sehingga dari hasil pemeriksaan Auditor Independen memperoieh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun secara umum cukup baik. namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti masih rendahnya tingkat rentabilitas, besarnya biaya overhead dan ketidaksesuaian dengan SKAPI. Untuk mengatasi hal tersebut maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah merealokasikan kembali aktiva produktifnya dengan memperbesar pemberian kredit. meningkatkan pengawasan dan pembinaan debitur. menerapkan prinsip kehati-hatian dan pemberian kredit sesuai prosedur, memperbaiki sistem operasional supaya efisien dan menerapkan SKAPI secara menyeluruh.

Abstrak :
Divisi-divisi dalam suatu perusahaan yang merupakan pusat laba mempunyai wewenang atas pendapatan dan pengeluarannya. Untuk mendorong prestasi kerja divisi-divisi tersebut perlu dilakukan pengevaluasian kinerja. Ada beberapa ukuran kinerja keuangan antara lain kontribusi laba, laba bersih, return on investment (ROI), residual income (RI), return on sales (ROS). Ukuran-ukuran kinerja ini mengukur aspek keuangan yang berlainan, sehingga pengukuran kinerja antar divisi dengan satu ukuran kinerja. akan memberikan ranking yang berbeda bila diukur denga.n ukuran kinerja yang lain. Masing-masing ukuran kinerja keuangan ini mempunyai kelebihan .dan kekurangan sendiri-sendiri. Selain itu ukuran kinerja keuangan hanya melihat kinerja yang berdampak jangka pendek. Untuk menyempurnakan ukuran kinerja keuangan, penulis menyarankan pengukuran kinerja dengan balanced business. scorecard. Balanced business scorecard megukur 4 perspektif kinerja, yaitu: 1 . Perspektif pelanggan 2. Perspektif internal 3. Perspektif inovasi dan pengembangan 4. Perspektif keuangan Keempat perspektif ini tidak hanya inengukur kinerja yang berdampak jangka pendek tetapi juga kinerja yang berdampak jangka panjang. Ukuran-ukuran kinerja dari keempat perspektif disintesa dengan menggunakan metode Proses Hirarki Analitik untuk ditentukan bobot prioritas dari masing-masing ukuran kinerja. Bobot-bobot prioritas ini dikalikan dengan skor-skor kinerja suatu divisi pusat laba dan dijumlahkan untuk mendapatkan kinerja keseluruhan. Kinerja keseluruhan inilah yang diperbandingkan antar divisi untuk menentukan divisi yang paling berprestasi.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang evaluasi koleksi intern dengan menggunakan metode user opinion di Perpustakaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai koleksi intern Perpustakaan BPPT dari pendapat pengguna serta mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan koleksi intern Perpustakaan BPPT Kriteria yang ditetapkan meliputi akses terhadap koleksi kualitas koleksi temu kembali kepengarangan dan format koleksi tercetak dan non cetak Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi aspek akses kualitas dan temu kembali koleksi intern dinilai masih belum memenuhi kebutuhan pengguna Ditinjau dari segi kepengarangan dan format koleksi tercetak dan non cetak intern sudah memenuhi kebutuhan pengguna. ...... This research focuser on internal collection evaluation using user opinion method at the Library Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT The purpose of this research are to describe overview of the internal collection of user opinions and identify strengths and weaknesses of internal collection library BPPT The elements of evaluation method covered 5 aspects They are access collection quality retrieval authorship and format collection printed and non printed This is a qualitative research with case study approach The data was collected by interview and observation The research results show that the Library of BPPT is not fulfilling yet information need of user in terms of access collection quality and retrieval In the other side user feel satisfy with the authorship and format collection printed and non printed.

Abstrak :
Penelitian ini berlangsung pada kurun waktu Desember 2003-Februari 2004. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi serta mengevaluasi koleksi buku Perpustakaan The RIDeP. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Hasil dari penelitian ini tidak perlu digeneralisasikan ke dalam konteks lain. Penelitian ini akan membuat suatu gambaran umum mengenai koleksi buku Perpustakaan The RIDeP. Metode yang digunakan dalam mengevaluasi koleksi buku Perpustakaan The RIDeP adalah metode analisis dari pakar luar serta metode Conspectus. Metode Conspectus adalah sebuah instrumen bagi perpustakaan untuk mendeskripsikan kekuatan koleksi dan intensitas pengumpulan dengan cara menambahkan kode alfanumerik sesuai dengan notasi klasifikasi yang digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah koleksi Perpustakaan The RIDeP terdiri dari 29 bidang subjek. Sedangkan tingkatan kode alfanumerik tiap bidang subjek 1-3a. Kode alfanumerik 1 mendominasi bidang subjek koleksi buku Perpustakaan The RIDeP dengan persentase sebesar 72,41 %. Sedangkan kode penggunaan Bahasa didominasi oleh kode W.

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan. Kementerian BUMN sebagai instansi Pembina BUMN memiliki keharusan untuk mengimplementasikan SAKIP, mengingat potensi BUMN yang besar dan kontribusi BUMN kepada perekonomian negara. Penelitian ini melihat perbandingan implementasi SAKIP di tahun 2015 dan 2016 melalui 5 dimensi dalam kerangka akuntabilitas kinerja di sektor pemerintah, antara lain tujuan yang jelas dan terukur, pengukuran kinerja, umpan balik, evaluasi, dan pemberian insentif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 dimensi pertama sudah terpenuhi di tahun 2015 dan 2016, sedangkan dimensi umpan balik belum terpenuhi di tahun 2015 karena perhatian pimpinan terhadap implementasi SAKIP masih kurang. Pada tahun 2016 terlihat peningkatan dengan dibantu dengan adanya bagian baru khusus menangani manajemen kinerja serta meningkatnya perhatian pimpinan. Tidak adanya pemberian insentif berdasarkan kinerja menjadi dimensi yang tidak terpenuhi di kedua tahun tersebut.

---

ABSTRACT
Government Institution Performance Accountability System SAKIP that implemented in Indonesia is a form of government commitment to account for the budget already given. Considering the huge potential of State Owned Enterprises SOEs , The Ministry of SOEs has the obligation to implement SAKIP. This study looks at the comparison of SAKIP implementation in 2015 and 2016 through five dimensions in the performance accountability framework in the government sector, including clear and measurable goals, performance measurement, feedback, evaluation, and incentives. The results showed that the first 3 dimension has been met in 2015 and 2016, while the dimension of feedback has not been fulfilled in 2015 because the attention of manager on the implementation of SAKIP is still lacking. In 2016, improvements are seen with the help of a new section specifically addressing performance management as well as increased of manager rsquo s attention. The absence of performance based incentives is an unmet dimension in both years.

Abstrak :
ABSTRACT
BPK has a mandate to conduct performance audit for examining whether government agencies have implemented their critical programs in the possible aspects of efficiency, effectiveness or economy. Nevertheless, the current audit methods for those government programs designed at the planning stages by the audit teams has not been fully emphasized on one or a combination of four main types of evaluation, such as process and/or implementation evaluation; outcome evaluation; impact evaluation; and cost-benefit and cost effectiveness analyses. They can be identified by using measures of program performance, along with other information, to study the benefits of a program or how to improve it. The program chosen is the NHS program, evaluated by using GAOs experience which were empirically implemented and observed by the author during the fellowship program in the Agency. This study discusses the evaluation of FOD evaluation and general guide to address researchable questions derived from NHS program stage evaluation, analysis of researchable question types, and to consider some challenges at designing evaluations. Further, BPK could improve methods and design of its performance audit plan as regards program evaluation by considering such variables that have been applied in their best practices.

Abstrak :
BPK audit report on a government financial report contains an opinion that is a professional statement of the auditor regarding the fairness of financial information presented in the financial statement. In forming opinion, a BPK auditor uses four criteria, namely the application of Government Accounting Standard, adequate disclosures, compliance of laws and regulations, and effectiveness of internal control systems. The unqualified opinion is issued to a financial report with no material statements and/or fraud. However, it is widely reported that many irregularities still occur across government entities and cost the states resources (finance). This study aims to analyze corruption committed by heads of local governments and its influence on BPK opinion build a model which shows the relationship between them. This study uses a model called ordinal logistic regression and found that there is a correlation between BPK opinion with corruption committed by heads of local governments. The best ordinal logistic regression model shows that BPK opinion is dominantly influenced by the compliance of government financial report with Government Accounting Standard, compliance with law and regulations and effectiveness of internal control systems.