Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi terasa semakin inovatif, tidak terkecuali dengan teknologi transportasi. Berbagai inovasi alat transportasi terus dikembangkan untuk memudahkan manusia dalam melakukan mobilitas. Kebutuhan akan transportasi dirasakan oleh semua kalangan, termasuk bagi para penyandang tuna daksa, Inovasi kendaraan listrik pribadi yang ramah bagi penyandang tuna daksa dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi mereka untuk melakukan mobilitas secara mandiri. Pada kendaraan listrik tentunya membutuhkan motor listrik sebagai komponen penggerak. Pemilihan motor listrik perlu diperhatikan agar dapat memenuhi performa kendaraan yang diinginkan. Pada penelitian ini dilakukan pemilihan serta analisis kinerja traksi motor yang akan digunakan sebagai penggerak kendaraan listrik roda tiga untuk penyandang tuna daksa. Penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu studi literatur, perhitungan, simulasi, dan analisis. Pada tahap pertama yaitu melakukan studi literatur mengenai perbandingan jenis-jenis motor listrik yang umum digunakan sebagai penggerak kendaraan. Pada tahap kedua yaitu melakukan perhitungan gaya hambat kendaraan yang meliputi gaya hambat guling, gaya hambat aerodinamis, dan gaya hambat gradien, Selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan torsi, kecepatan putar, dan daya untuk menentukan spesifikasi motor listrik. Setelah itu dilakukan pengolahan data untuk mendapat karakteristik daya motor, torsi motor, kecepatan kendaraan, dan karakteristik traksi. Pada tahap ketiga dilakukan simulasi menggunakan perangkat lunak Matlab Simulink untuk mengetahui estimasi performa kendaraan terhadap suatu siklus berkendara. Pada tahap analisis dilakukan analisis karakteristik traksi dan konsumsi energi. Dari hasil penelitian diperoleh motor listrik yang sesuai adalah QS260 1000W BLDC Hub Motor dengan daya maksimum 1800 Watt dan torsi maksimum 115 Nm. Berdasarkan vii Universitas Indonesia perhitungan dan analisis yang dilakukan, kendaraan dapat mencapai kecepatan maksimum sebesar 44 Km/jam pada jalan datar dan mampu menanjak hingga kemiringan 15% dengan kecepatan 25 Km/jam. Dari hasil simulasi menggunakan siklus berkendara FTP-75 sebagai referensi, kendaraan menggunakan energi baterai sebanyak 16,3% dan mengonsumsi daya listrik sebesar 3,9 kWh/100 Km. ......Technological developments are increasingly innovative, including transportation technology. Various transportation innovations continue to be developed to make it easier for humans to carry out mobility. The need of transportation is felt by all people, including disabled people. The innovation of private electric vehicle for disabled people can provide convenience and comfort for them to drive independently. An electric vehicles obviously requires an electric motor as a driving component. The selection of an electric motor needs to be considered in order to meet the desired vehicle performance. In this study, the selection and analysis of the traction performance of the motor that will be used as a driver for three-wheeled electric vehicles for disabled people is carried out. This research consists of four stages, those are literature study, calculation, simulation, and analysis. The first stage is conducting a literature study on the comparison of the types of electric motors that are commonly used as vehicle propulsion. In the second stage is calculating the vehicle's resistance force, including rolling resistance force, aerodynamic drag force, and gradient resistance force. Then the calculation of torque, rotational speed, and power requirements is carried out to determine the specifications of the electric motor. After that, data processing is carried out to obtain the characteristics of motor power, motor torque, vehicle speed, and traction performance. In the third stage, a simulation is carried out using the Matlab Simulink software to estimate vehicle performance for a driving cycle. At the last stage, the analysis of traction characteristics and energy consumption is carried out. From the research results, it was found that the appropriate electric motor is the QS260 1000W BLDC Hub Motor with a maximum power of 1800 Watts and a maximum torque of 115 Nm. Based on the calculations and analysis, the vehicle can reach a ix Universitas Indonesia maximum speed of 44 Km/hour on flat roads and is able to climb up to a slope of 15% at a speed of 15 Km/hour. From the simulation results using the FTP-75 driving cycle as a reference, the vehicle uses 16,3% battery energy and consumes 3,9 kWh/100 Km of electrical power.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji respon Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan terhadap perkembangan industri manufaktur kendaraan listrik (BEV) Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan pendekatan tinjauan literatur, analisis data, penelitian ini mengungkap kebijakan terkait yang memiliki banyak dimensi pembahasan. Meskipun Perpres No. 55/2019 terbukti menjadi katalis bagi industri melalui insentif fiskal dan non-fiskal, investasi infrastruktur, dan pengembangan teknologi, Perpres ini juga mengungkap kerentanan mendasar dalam hal persyaratan kandungan lokal, pengembangan keterampilan, dan kesiapan pasar. Studi ini menunjukkan penerapan teori institusionalisme dalam menganalisis dampak kebijakan publik oleh hubungan negara-bisnis, persepsi masyarakat, dan industri secara keseluruhan. Pada akhirnya, temuan-temuan seperti adanya respon industri yang dominan dalam tipe kompromi dengan adanya tindakan lobi yang kuat dan munculnya feedback loop yang berkeasan negatif dan berlakunya regulasi yang diatur dalam Perpres No. 55/2019 memerlukan penilaian yang seimbang terhadap efektivitas Perpres No. 55/2019, sekaligus menyoroti perlunya pendekatan yang berbeda untuk mengatasi hambatan kelembagaan yang terus-menerus terjadi terhadap pertumbuhan industri kendaraan listrik yang berkelanjutan di Indonesia. ......This research examines the response to Presidential Regulation (Perpres) Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery Electric Vehicle (Battery Electric Vehicle) Program for Road Transportation to the development of the Indonesian electric vehicle (BEV) manufacturing industry. By using a qualitative method approach and a literature review approach, data analysis, this research reveals related policies that have many dimensions of discussion. Even though Presidential Decree no. 55/2019 proved to be a catalyst for industry through fiscal and non-fiscal incentives, infrastructure investment, and technology development, this Presidential Decree also exposed fundamental vulnerabilities in terms of local content requirements, skills development, and market readiness. This study shows the application of institutionalism theory in analyzing the impact of public policy by state-business relations, public perceptions, and industry as a whole. In the end, findings such as the existence of a dominant industry response in the compromise type with the existence of strong lobbying actions and the emergence of negative feedback loops and the enactment of regulations set out in Presidential Decree No. 55/2019 requires a balanced assessment of the effectiveness of Presidential Decree no. 55/2019, while highlighting the need for a different approach to overcome persistent institutional obstacles to the sustainable growth of the electric vehicle industry in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan program populasi mobil hybrid sebesar 711.900 unit pada tahun 2025 dan pada tahun 2050 mencapai 8,05 juta unit. Sedangkan mobil listrik dengan menggunakan baterai sebanyak 4,2 juta unit di tahun 2050 yang produksinya ditargetkan pemerintah mulai tahun 2025. Untuk mendukung program pemerintah ini maka, industri produsen mobil di Indonesia harus mengaplikasikan beberapa teknologi baru yang menunjang mobil listrik. Salah satu dari teknologi yang harus diterapkan adalah struktur ringan yang dalam aplikasinya bisa menggunakan baja atau resin. Secara umum High Strength Steel (HSS) adalah material terbaik untuk aplikasi struktur ringan. Namun aplikasi HSS ini menimbulkan beberapa perubahan proses produksi yang mengakibatkan adanya peningkatan kebutuhan pada proses penyetakan, pengelasan dan compressor. Dari 3 manufaktur yang diambil data konsumsi listriknya didapatkan peningkatan 11 hingga 14 persen dengan rata-rata 13 persen per unit mobil. Hasil ini kemudian digabungkan dengan prediksi produksi mobil berdasarkan tren dari tahun 2003 hingga 2016 didapatkan peningkatan pada tahun 2040 sebesar 208 dengan kontribusi penggunaan struktur ringan sebesar 14. Kebutuhan listrik inilah yang harus disediakan oleh pemerintah agar program ini bisa berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT
The Government of the Republic of Indonesia has launched a hybrid car population program of 711,900 units in 2025 and in 2050 reached 8.05 million units. Whereas electric cars use 4.2 million units in 2050 whose production is targeted by the government starting in 2025. To support this government program, the car manufacturer industry in Indonesia must apply several new technologies that support electric cars. One of the technologies that must be applied is a light structure which can use steel or resin in its application. In general, High Strength Steel (HSS) is the best material for lightweight structural applications. But this HSS application raises several changes in the production process which results in an increase in the need for the process of printing, welding and compressors. Of the 3 manufactures whose electricity consumption data was obtained, an increase of 11 to 14 percent with an average of 13 percent per unit of car. These results are then combined with the prediction of car production based on trends from 2003 to 2016, an increase in 2040 by 208 with a contribution to the use of light structures of 14. This electricity need must be provided by the government so that this program can run well.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis ketentuan persyaratan muatan lokal untuk industri kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan ditinjau dari kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan persyaratan muatan lokal dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan tidak sesuai dengan peraturan GATT dan Perjanjian TRIMs. Pasal 17 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dapat menerima insentif fiskal dan nonfiskal dari pemerintah. Hal ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIMs dan juga Pasal III:2 dan Pasal III:4 GATT. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan penyesuaian atas peraturan persyaratan muatan lokal untuk kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO). ......This undergraduate thesis discusses the analysis of local content requirements for the electric vehicle industry in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 regarding the Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation in terms of its compliance with the regulations in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). The research in this undergraduate thesis is juridical normative. The results of this research conclude that the provisions of local content requirements in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 Regarding Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation are not in accordance with the regulations of the GATT and the TRIMs Agreement. Article 17 states that companies that meet the requirements of Local Content Value (TKDN) as mentioned in Article 8 can receive fiscal and non-fiscal incentives from the government. This is inconsistent with the provisions of the TRIMs agreement as well as Article III:2 and Article III:4 of the GATT. Therefore, the Indonesian government must make adjustments to the local content requirements for electric vehicles in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 so that it is more consistent with its obligations as a member country of the World Trade Organization (WTO).

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional. ......The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles.

Abstrak :

Sektor transportasi adalah sektor konsumsi energi minyak terbesar dan penghasil emisi gas terbesar kedua di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan presiden untuk mobil listrik di Indonesia, yang menargetkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa kendala akan dihadapi dalam mengadopsi kendaraan listrik di Indonesia, salah satunya adalah kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik. Dengan nilai investasi tinggi dan beragam teknologi pengisian memaksa pemerintah untuk dapat memilih teknologi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memilih alternatif terbaik untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam memilih jenis stasiun pengisian yang tepat untuk Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, model berbasis hirarki telah dikembangkan dengan mempertimbangkan sembilan kriteria dan tiga alternatif, yaitu bertukar baterai, induktif, dan konduktif. Penelitian ini menggunakan metode gabungan dari proses hierarki analitik (AHP) dan teknik untuk preferensi pesanan dengan kemiripan dengan solusi ideal (TOPSIS). Analisis mengungkapkan bahwa alternatif pengisian konduktif memegang peringkat pertama di antara semua alternatif yang dipertimbangkan.

 

---

The transportation sector is the largest oil energy-consuming sector and the second-largest emitter of gas emissions in Indonesia. To overcome this, the Government of Indonesia issued a presidential decree for electric cars in Indonesia, which targets to accelerate the adoption of electric vehicles in Indonesia. Several obstacles will be faced in adopting an electric vehicle in Indonesia, one of which is the readiness of an electric vehicle charging station. With a high investment value and a variety of charging technology forces the government to be able to choose the right technology. The objective of this research is to select the best alternative to provide recommendations for the Indonesian government in choosing the right type of charging station technology for Indonesia. In order to accomplish the aim, a hierarchy-based model has been developed by considering nine criteria and three alternatives, namely battery swapping, inductive, and conductive. This research uses the combined method of analytic hierarchy process (AHP) and technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS). Analysis reveals that the alternative, ‘Conductive Charging,’ holds the first rank among all considered alternatives.