Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebutuhan pasokan listrik di wilayah Jakarta saat ini semakin meningkat seiring dengan harapan pelanggan terhadap keandalan penyaluran tenaga listrik. Sebagai Ibu Kota Negara terdapat banyak pelanggan penting yang membutuhkan pelayanan yang andal. Sebaliknya sistem jaringan tegangan menengah pola spindel yang tersedia saat ini dirasakan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan keandalan yang tinggi. PLN sebagai penyedia tenaga listrik perlu merespon dengan mengembangkan pola jaringan listrik yang andal dan minim terjadinya gangguan. Pola jaringan spindel yang sudah tersedia saat ini perlu dilakukan modifikasi menggunakan beberapa alternatif pola jaringan yang lain, antara lain looping antar penyulang, mesh antar penyulang, dan interkoneksi antar gardu hubung. Hasil analisa menunjukkan bahwa modifikasi menggunakan dengan pola mesh menghasilkan keandalan yang paling tinggi. Pada simulasi keandalan jika terjadi gangguan sekaligus di dua segmen penyulang, tidak ada pelanggan padam secara permanen yang terdampak saat terjadi gangguan mempertimbangkan kondisi jaringan yang tersedia, pengembangan jaringan tegangan menengah selanjutnya di wilayah Jakarta perlu diusulkan menggunakan pola spindel dengan modifikasi pola mesh. Sehingga mempunyai dampak yang signifikan terhadap keandalan jaringan dengan investasi yang efisien.

---

The need for electricity supply in the Jakarta area is currently increasing along with customer expectations for the reliability of electricity distribution. As the capital city of the country there are many important customers who need reliable service. On the other hand, the medium-voltage network system of spindle patterns available today is felt to be unable to meet the needs of high reliability. PLN as a power provider needs to respond by developing a reliable electricity network pattern and minimal disruption. The spindle network that is currently available needs to be modified using several other alternative network patterns, including looping between feeders, mesh between feeders, and interconnection between connecting substations. The results of the analysis show that the modification using the mesh pattern produces the highest reliability. In the simulation of reliability in the event of a disruption at once in two feeder segments, there are no permanently extinguished customers affected during the disturbance. By considering the available network conditions, the development of the next medium voltage network in the Jakarta area needs to be proposed using a spindle pattern with modified mesh patterns. So that it has a significant impact on network reliability with efficient investment.

Abstrak :

Transformator tenaga merupakan bagian yang penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mengubah tegangan dalam sistem transmisi dan distribusi. PD (partial discharge) merupakan parameter penting untuk menentukan kondisi kesehatan isolasi transformator. Proses penelitian dimulai dengan analisis kegagalan, investigasi pengaruh perekat silinder belitan, proses manufaktur dan disain isolasi antar belitan terhadap nilai PD. Sumber PD material isolasi padat berasal dari rongga, ruang kosong, ketidaksempurnan dan kelembaban. Sedangan pada isolasi cair berasal dari kelembaban, kandungan partikel dan gelembung. Hasil investigasi sumber PD adalah isolasi padat (63%), terutama silinder belitan (23%). Proses manufaktur yang mempengaruhi nilai PD adalah durasi pengeringan, durasi vakum dan peresapan minyak, serta tipe perekat pada silinder belitan. Durasi pengeringan yang optimum untuk mendapatkan nilai PD dibawah 70 pC, dipengaruhi oleh berat isolasinya. Durasi vakum dan impregnasi minyak yang optimum adalah 57 jam dan 75-120 jam. Sedangkan jenis perekat yang sesuai untuk mendapatkan nilai PD dibawah 70pC adalah tipe casein, karena struktur berporinya membuat peresapan minyak lebih baik. Hasil tersebut didukung oleh morfologi menggunakan Scanning Electron Microscopy. Hasil simulasi disain isolasi antar belitan menunjukan bahwa untuk mendapatkan nilai PD yang rendah, tidak hanya dengan menurunkan nilai aktual maximum stress voltage saja, namun harus dipertimbangkan juga voltage inception level.

---

Power transformer is important parts in an electric power system that change voltage in the transmission and distribution system. Partial discharge (PD) is crucial parameter to define the health condition of transformer insulation. The research process begins with the failure analysis, investigation adhesive type, manufacturing process and insulation design between winding to PD value. The sources of PD in solid insulation material come from void, cavity, impurity, and moisture. While in liquid insulation, it come from moisture, particle, and bubble. The investigation results showed that solid insulation is the highest value of PD source (63%), especially cylinder winding (23%). The manufacturing process that affect PD value are drying, vacuum, oil impregnation and adhesive usage on winding cylinder. To achieve PD below 70 pC, drying time is influenced by the insulation weight. Optimum vacuum and impregnation time are 57 and 75-120 hours. The type of adhesive to obtain PD value below 70 pC is the casein, due to its porous structure can make the oil absorb better. This result is supported by morphological analysis using Scanning Electron Microscopy. The result of insulation design between winding showed that to achieve low PD value, must be considered both reducing actual value of maximum stress voltage.

 Keywords— partial discharge; power transformer; manufacturing process; insulation design, adhesive

Abstrak :
ABSTRACT
Salah satu Gardu Induk yang ada di wilayah PT. PLN Pelayanan Area Tanjung Priok adalah Gardu Induk Kemayoran. Besarnya jumlah dan variasi gangguan pada Gardu Induk Kemayoran selama satu tahun terakhir relatif tinggi dengan rata-rata 2 kali terjadi gangguan dalam sebulan. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, dilakukan analisis terhadap indeks keandalan setiap penyulang pada Gardu Induk Kemayoran. Metode yang dilakukan yaitu menghitung nilai SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), SAIDI (System Average Interruption Duration Index), dan CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index), dan Energi Not Served (ENS). Hasil perhitungan dan analisis didapatkan nilai SAIDI, SAIFI dan CAIDI Gardu Induk Kemayoran masing-masing yaitu 1,54 kali/tahun, 2,97 jam /tahun dan 1,93 jam/gangguan dengan nilai energi yang tidak tersalurkan sebesar 95850,98 kWh.

---

ABSTRACT
One of the substations in the area of ​​PT. PLN Tanjung Priok Service Area is the Kemayoran Substation. The amount and variation of disturbances at the Kemayoran substation during the past year is relatively high with an average of 2 interruptions occurring in a month. To improve customer service, an reliability index of each feeder is conducted at the Kemayoran Substation. The method used is calculating the SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), SAIDI (System Average Interruption Duration Index), and CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index), and Energy Not Served (ENS). Calculation and analysis results obtained SAIDI, SAIFI and CAIDI Kemayoran substation values ​​are 1.54 times/year, 2.97 hours/year and 1.93 hours/disturbance with the value of energy that is not channeled at 95850.98 kWh

Abstrak :
Indonesia merupakan negara berkembang yang kebijakan pemerintahnya berorientasi kepada pembangunan ekonomi. Tentunya pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa adanya pasokan energi yang memadai. Sampai saat ini, PLTU batubara mendominasi industri ketenagalistrikan Indonesia, terlebih lagi dengan ditetapkannya Kebijakan Energi Nasional Tahun 2015 yang menetapkan batubara tetap menjadi bahan bakar produksi listrik utama di Indonesia. Di sisi lain, pembakaran batubara memiliki efek yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, Negara memberlakukan baku mutu emisi bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berada di bawah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008. Namun dengan kondisi saat ini, kelayakan baku mutu emisi yang berlaku dipertanyakan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini menguraikan baku mutu emisi bagi PLTU yang berlaku di Indonesia, dan pembahasannya di dalam proses peradilan Tata Usaha Negara, serta mengkaji kekurangan daripada baku mutu emisi yang berlaku dengan membandingkan dengan baku mutu emisi bagi PLTU di negara lain. Hasil dari penelitian adalah baku mutu emisi bagi PLTU yang berlaku saat ini sudah tidak layak untuk diterapkan dan perlu dilakukan revisi demi melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya kesehatan akibat emisi PLTU.

---

Indonesia is a developing nation in which its government policies are focused mainly on economic development. The economy itself cannot develop without sufficient energy supply. Until today, coal power plants dominate the energy industry in Indonesia, which is firmly stated in the goverment rsquo s National Energy Policy in 2015. Thus, to counter the effects of coal emissions, the State imposes emission standards for coal power plans which is regulated under Minister of Environment Law No. 21, 2008. But observing the air quality condition in Indonesia, the utility of the standard is under question. With the method of normative legal research, this paper describes the current emission standards for coal power plants in Indonesia, and its discussion in administrative legal courts and analyze the weakness of the standards by comparing the standards imposed in other countries. The result of this research is that the current standards is no longer feasible and must be revised in order to protect public health.

Abstrak :
Ada kecenderungan selama ini PLN tidak mengadakan perjanjian secara absah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, dalam pemasangan listrik terlebih dahulu bagi konsumen rumah tangga yang didasarkan atas alasan efisiensi waktu, sehingga yang ada hanya merupakan perjanjian baku. Dari segi efisiensi dan praktis, perjajian demikian membantu mempermudah pelayanan kepada konsumen, tetapi konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapat dan pandangannya terhadap isi perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dari segi hukum, berarti PLN menjalankan praktik usaha yang tidak menerapkan keseimbangan posisi dan hak kewajiban antara pelaku usaha dan konsumennya dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh sebab itu, perlu ada suatu perjanjian yang dibuat absah antara PLN dan konsumen dalam proses pemasangan listrik yang akan memperoleh manfaat hukum bagi konsumen berupa adanya perlindungan hukum dan kedudukan yang sepadan dengan selaku usaha yang sangat besar pengaruhnya bagi terciptanya struktur perjanjian yang mengandung keadilan (fair contract). Dalam kondisi demikian berarti PLN harus membentuk suatu perjanjian, jika bersifat perjanjian baku harus yang bersifat terbuka dan mendorong adanya kesepakatan dalam hukum. Hal ini disebut sebagai perjanjian yang mempunyai teori sama nilai. (equaivalent theory) di mana perjanjian tersebut akan mengikat jika para pihak dalam perjanjian tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (equivalent).

Abstrak :
Salah satu kebutuhan utama dari masyarakat adalah listrik. Kehidupan masyarakat modern pada saat ini tidak terlepas dari adanya listrik. Penggunaan tenaga listrik bukan hanya untuk penerangan tetapi terlebih lagi untuk seluruh aspek kebutuhan rumah tangga, mulai dari televisi, radio, mesin cuci, komputer, dan sebagainya. Namun, praktik yang terjadi di lapangan sehari-hari adalah seringkali terjadi keluhan-keluhan masyarakat pengguna/konsumen listrik terhadap pelayanan pelaku usaha penyedia tenaga listrik karena sering terjadi pemadaman, tegangan turun naik/tidak stabil, dll yang menyebabkan kerugian pada konsumen listrik. Hal ini tentu saja melanggar hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen telah diatur oleh undang-undang yaitu pada Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan di bidang kelistrikan diatur pada Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Hak-hak konsumen tenaga listrik berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang ketenagalistrikan adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi listrik serta mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu yang baik dan harga listrik yang wajar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, hak untuk mendapatkan kompensasi/ganti rugi apabila listrik yang diterima konsumen ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha. Hak-hak inilah yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha listrik kepada pengguna/konsumen listrik.

Abstrak :
ABSTRAK
Listrik telah menjadi kebutuhan primer saat ini di masyarakat. Hampir seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari listrik. Namun kondisi yang nyata sekarang ini adalah bahwa pasokan listrik yang tersedia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga yang terjadi adalah krisis listrik di Indonesia. Pemerintah yang diharapkan dan berkewajiban untuk memenuhi permintaan listrik di Indonesia ternyata hingga saat ini belum mampu memenuhi seluruh permintaan. Selain faktor Finansial, Situasi keamanan yang tidak memberi kenyamanan bagi para investor juga ternyata kebijakan regulasi yang ada tidak mendukung bagi terwujudnya pemenuhan listrik masyarakat. Berlakunya UU Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan yang menggantikan posisi UU Nomor 15 tahun 1985 sangat diharapkan dapat berperan mengatasi permasalahanpermasalahan listrik yang terjadi. Khususnya penerapan kompetisi yang baru saja diterapkan di dalam UU No 20 tahun 2002 diharapkan dapat menciptakan efisiensi yang memberikan konsekuensi positif bagi masyarakat, antara lain memberikan kepastian pasokan listrik yang memadai dengan kualitas yang baik serta harga yang terjangkau bagi masyarakat. Yang terpenting juga dari kemunculan UU No 20 tahun 2002 adalah bagaimana Undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif melaui pembentukan suatu badan yang disebut sebagai Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal). Sehingga kompetisi yang telah diberlakukan dapat berjalan dengan sehat.