Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa faktor/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat elemen yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Communication, Resources, Dispositions dan Bureaucratic Structure. Fakta-fakta dilapangan dikumpulkan menggunakan metode kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat elemen Edwards III telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang meskipun belum cukup sempurna. Artinya, empat elemen Edward III belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Kebijakan gagal mencapai hasil karena didesain tanpa panduan pendidikan gratis yang jelas dan dukungan dana yang memadai. Tindakan yang disarankan untuk mengatasi masalah pendidikan gratis adalah perlu dibuat Peraturan Pemerintah lebih lanjut yang mengatur tentang pengertian mengenai pendidikan.

---

ABSTRACT
This study researches the implementation of free education on primary High School at Tangerang District. As a public policy, the implementation of free education taken by Tangerang District was carried out under consideration of certain factors/elements. According to Geaorge Edward III, there are four elements effecting the implentation of public policy. Those four elements are communication, resources, dispotition, and bureaucratic. Facts were gathered using qualitative method. The research indicated that the four elements of Edward III, had been implemented by the Tangerang District Government, although it as still imperfect. The failure of implementing this policy because there is no guidance in implementing this policy and also lack of financial factor. Therefore Government as policy maker should publish Government Regulation that more considered abaout education.

Abstrak :
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat pengembalian investasi pendidikan yang diterima lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan MA (Madrasah Aliyyah) dengan tingkat pendapatan sebagai tolak ukurnya. Tingkat pengembalian investasi pendidikan merupakan salah satu topik penelitian yang populer dalam teori human capital atau modal manusia. Mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan yang mungkin diterima di masa depan setelah melakukan sejumlah investasi pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu menjadi penting, terutama bagi seseorang yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan tingkat dan jenis pendidikan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari IFLS5 dan akan diolah dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Model penelitian yang akan digunakan adalah Mincerian Earnings Function dengan variabel independen tingkat pendidikan SMA dan MA serta umur dan umur2. Hasil estimasi yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa lulusan MA mempengaruhi tingkat pendapatan secara signifikan dan memiliki return to education sebesar 28.08% lebih rendah dari lulusan SMA.

Abstrak :
Kualitas pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Pendidikan anak usia dini yang berkualitas bagi seluruh masyarakat menjadi salah satu agenda pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Indikator kualitas pendidikan anak usia dini dapat diketahui melalui proses akreditasi satuan pendidikan PAUD yang dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF. Penelitian yang banyak dilakukan di negara lain adalah mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap keluaran kualitas anak yang pernah mendapatkan pendidikan anak usia dini namun belum mempertimbangkan kualitas dari layanan pendidikan yang mereka akses. Dalam penelitian ini akan ditunjukkan pengaruh kebijakan DAK Non Fisik BOP PAUD terhadap akreditasi PAUD untuk mendekati variabel kualitas layanan pendidikan anak usia dini pada 481 kabupaten/kota selama tahun 2018-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan persentase PAUD terakreditasi terutama akreditasi A dan B, serta berpengaruh signifikan dalam menurunkan persentase PAUD yang Tidak Terakreditasi. ......The quality of education is the main concern of the Indonesian government. Quality early childhood education for all communities is one of the government's agendas in an effort to improve the quality of education. One of the government policies is the distribution of Non-Physical DAK BOP PAUD to support the improvement of the quality of early childhood education. Early childhood education quality indicators can be identified through the accreditation process for PAUD implemented by BAN PAUD and PNF. Research that is mostly done in other countries is to find out the factors that influence the quality outcome of children who have received early childhood education but have not considered the quality of the education services they access. This research will show the influence of the BOP PAUD Non-Physical DAK policy on PAUD accreditation to approach the variabel quality of early childhood education services in 481 districts / cities during 2018-2019. The results showed that the distribution of Non-Physical DAK BOP PAUD had a significant effect in increasing the percentage of accredited PAUD, especially accredited A and B, and had a significant effect in reducing the percentage of PAUD that were not accredited.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peran dinas pendidikan Kota Metro dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Kota Metro. Latar belakang penelitian ini adalah adanya penurunan kualitas out put pendidikan dasar selama dua tahun terakhir dan masih banyaknya guru sekolah dasar yang berpendidikan minimal di bawah standar yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisa bagaimana Dinas Pendidikan Kota Metro menjalankan perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Metro. Tujuan kedua adalah untuk menganalisa strategi apa yang harus dijalankan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data campuran atau mix method. Teknik pengumpulan data kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dugunakan untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian. Informan terdiri dari sekretaris dinas pendidikan, kepala sekolah, guru dan penjaga perpustakaan. Pengumpulan data kuantitatif melalui pemberian angket kepada delapan responden terpilih. Kesimpulan penelitian ini Dinas Pendidikan Kota Metro berperan dengan baik secara normatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Saran yang bisa diberikan adalah: dinas pendidikan perlu melaporkan hasil evaluasi proses pembelajaran secara berkala kepada pemangku kepentingan dan menggandeng Dewan Pendidikan Kota Metro sebagai mitra utama dalam menentukan strategi peningkatan kualitas pendidikan, mutasi sebagian guru-guru yang dianggap berkualitas pada sekolah favorit kepada sekolah dasar yang kurang dianggap kurang favorit, kepala sekolah melakukan penilaian kompetensi apa yang kurang pada bawahannya (guru-guru di sekolah tersebut) kemudian dinas pendidikan diharapkan dapat menyediakan semacam diklat peningkatan kompetensi yang dinilai kurang tersebut dan pengaturan mengenai anggaran pendidikan yang konsisten (tidak berkurang secara signifikan) dan terpisah antara pembiayaan rutin untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan dengan anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan.

---

This thesis discussed the role of education office of Kota Metro in an effort to improve the quality of primary school education in Kota Metro. The background of this study is a decrease in the output of quality basic education over the last two years and there are still many primary school teachers who have education below the minimum standard. The first objective of this study was to analyze how the Kota Metro Education Department carries out its role in improving the quality of basic education in Kota Metro. The second objective is to analyze what strategies should be implemented in an effort to improve the quality of basic education in Kota Metro. This study used a qualitative approach and a mix method on data collection techniques. Qualitative data collection techniques used to answer the first research question, while quantitative data collection techniques used to answer both research questions. The informants consisted of the secretary of education, principals, teachers and the librarian. Quantitative data was collected by using questionnaires that was given to the eight selected respondents. The conclusion for this thesis is Kota Metro Department of Education has a normative role in improving the quality of basic education. Some advices can be given in order to improve it, which are: the education office should report the results of periodical evaluation of the learning process to stakeholders and took the Kota Metro Board of Education as a major partner in determining the strategy for improving the quality of education, some mutations should be implemented for teachers who are considered have good quality in good school to be transferred to school which is considered less favorite, headmaster should conduct the assessment competency to the teachers in his/her school to find out what is need to be improved, and then the education office should provide some trainings to improve teachers competency and budget control of consistent education budget (not significantly reduced) and separate budget into regular budget which is used to pay for salaries of teachers and school staff, and budget to improve the quality of education.

Abstrak :
Percepatan pengembangan sektor industri sebagai salah satu fokus kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN otomatis akan diikuti dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja terampil, sehingga butuh suatu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar tidak kalah saing dengan tenaga kerja asing dan memperparah tingkat pengangguran. Pendidikan kejuruan berkontribusi dalam menekan angka penangguran karena lulusannya merupakan tenaga kerja terampil siap pakai yang dapat langsung diserap industri. Jawa Barat menempati posisi ketiga secara nasional yang memiliki angka pengangguran tertinggi, di mana sebagian besarnya adalah lulusan SMK. Penelitian ini akan menganalisis jejaring kebijakan untuk melihat bagaimana dinamika dan interaksi antar para aktor kunci dalam jejaring kebijakan pada kebijakan pendidikan kejuruan dan ketenagakerjaan dapat menjelaskan tingginya pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini interaksi antar aktor kunci yang terlibat dalam jejaring kebijakan ini masih mengandalkan bentuk hubungan yang sifatnya formal. Konflik kepentingan yang terjadi antar para aktor dari sektor publik berakar dari perbedaan pandangan mereka terkait apa yang sesungguhnya menjadi masalah dan bagaimana mengatasinya.

---

Accelerating the development of the industrial sector as one of the ASEAN Economic Community 39 s policy focus will automatically be followed by the increasing demand for skilled labor, so it needs an effort to improve the quality of Indonesian labor so as not to lose competitiveness with foreign workers and aggravate the unemployment rate. Vocational education contributes to reducing unemployment rates because the graduates are ready made skilled laborers who can be directly absorbed by the industry. West Java occupies the third position nationally which has the highest unemployment rate, where most of them are SMK graduates. This study will analyze the policy network to see how the dynamics and interactions among key actors in the policy network on vocational education and employment policy can explain the high unemployment of SMK graduates in West Java Province. This research is a qualitative research with post positivism approach. The results show that so far the interactions among key actors involved in this policy network still rely on formal relationships. The conflicts of interest between actors from the public sector stem from their differing views on what really matters and how to overcome them.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang Memengaruhi Pengalokasian Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model GLS. Data penelitian dikumpulkan dari data 33 Provinsi di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan adalah Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk variabel bebas penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Anggaran Dana Perimbangan serta Persentase Jumlah Murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per Kapita memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif dan insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh negatif yang insignfikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Persentase Anggaran PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.Persentase Anggaran Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, dan Persentase Jumlah Murid memiliki pengaruh negatif yang insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze factors affecting the local governments level of budget allocation for education focusing on Indonesias province from 2010-2017 using fixed effect model GLS. The scope of this study is 33 Provinces in Indonesia. Dependent Variable in this study is local governments level of budget allocation. As for the Independent Variables in this study are Regional Gross Domestic Bruto per Capita, Inflation Rate, Unemployment Rate, level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD), level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) and level of number of students compare to the population. The results show that Regional Gross Domestic Bruto per Capita has significant and postitive effect on local governments level of budget allocation. Inflation Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Unemployment Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of number of students compare to the population has a insignificant and negative effect on local governments level of budget allocation.

Abstrak :
This is an essential resource for trainees and experienced teachers working in schools who are looking for new and creative ways of engaging and motivating their learners.