"
ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah baik
dalam memberantas dan mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan jenis peraturan
lain setingkat Undang-Undang maupun dibawahnya. Penelitian ini juga
membandingkan cara menangani dan mengelola pasar Mini Market di Indonesia
dengan Jepang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengulas lebih dalam
peraturan-peraturan mengenai Mini Market dalam mengelola pasar agar tetap
bebas dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungi
Pasar Traditional dan UMKM. Tujuan lainnya adalah untuk membandingkan 2
pendekatan dari 2 negara yang berbeda untuk menjaga keadaan pasar
bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk yuridis
normatif. Penemuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah memiliki
banyak peraturan dalam mengatur dan mengelola pasar Mini Market, setiap
peraturan tidak ditujukan untuk satu tujuan namun memiliki tumpang tindih
kewenangan dan masih dibutuhkannya sosialisasi kepada baik kepada masyarakat
maupun aparatur penegak hukum mengenai peraturan-peraturang yang
bersangkutan.
ABSTRACTThis thesis discusses regarding the government's authority both in combating and
preventing monopolistic practices and unfair business competition by Law No. 5
of 1999 and another level of regulation Act or under it. The study also compared
how to handle and manage market Mini Market in Indonesia with Japan. The
purpose of this study is to review in depth the regulations regarding Mini Market
and in managing the market so that it remains free from monopolistic practices
and unfair business competition and protect the Traditional Market and SMEs.
Another aim was to compare 2 approaches from 2 different countries to maintain
the state of the relevant market. This study is a qualitative research in the form of
normative. The findings in this study is that the government has many regulations
to regulate and manage market Mini Market, every regulation is not intended for
one purpose but have overlapping authority and are still in need of socialization to
both the community and law enforcement officials on the rules concerned."
