Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini berangkat dari anggapan bahwa jika partisipasi ekonomi perempuan dipandang sebagai hak dasar (basic right), maka persoalan demokrasi ekonomi dalam konteks Otoda menjadi pertanyaan yang relevan dan signifikan dengan isu keadilan gender. Artinya, kebijakan desentralisasi diharapkan mampu mendorong demokratisasi ekonomi yang berkeadilan gender sekaligus memberdayakan perempuan sebagai subyek/aktor pembangunan.Permasalahannya, setelah kebijakan desentralisasi berjalan lebih dari 5 (lima) tahun, apakah gagasan normatif diatas terealisasi dalam tataran empiris?. Secara sosiologis, studi ini menggambarkan dinamika lokal dalam mengagendakan perempuan dalam pembangunan, juga menunjukkan bagaimana perempuan berpartisipasi di dalamnya. Studi dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dilakukan analisis komparatif pada kedua kasus. Analisis bersumber pada data kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, wawancara kelompok terfokus (FGD), pengamatan, serta data sekunder. Adapun data kuantitatif dikumpulkan dengan metode survey melalui wawancara berstruktur terhadap perempuan pelaku usaha.Berdasar hasil kajian di kabupaten Lotim dan Bima, NTB, terindikasi masih terbatasnya respon lokal karena tidak banyak inisatif lokal dalam merancang kebijakan atau program yang bertujuan memberdayakan perempuan sebagai pelaku ekonomi. Kebijakan/program yang ada masih cenderung mereplikasi upaya penguatan kapasitas usaha dan pelaku usaha, namun belum membangun kesadaran kritis dan keberdayaan/kemampuan perempuan untuk bersuara dan melakukan pilihan tindakan dalam tatanan ekonomi yang tidak berkeadilan. Artinya, merujuk pada terminologi Chafetz (1988), belum terjadi pemberdayaan sebagai upaya transformasi struktural, yang mana transformasi ini hanya dimungkinkan apabila kebijakan ekonomi lokal tanggap terhadap perempuan dengan hak ekonominya serta kemarginalannya, baik secara individu maupun sebagai kelompok sosial.Salah satu akar persoalannya adalah desentralisasi ternyata belum menumbuhkan komitmen pemerintah lokal dalam membuka ruang partisipasi masyarakat. Dalam konteks ekonomi lokal, partisipasi perempuan masih bersifat instrumental bahkan nominal, belum mengarah pada partisipasi yang transformatif. Fasilitasi pemerintah masih sangat terbatas, khususnya pada upaya peningkatan potensi dan partisipasi ekonomi perempuan. Pengorganisasian perempuan masih terbatas, tercermin dari lemahnya aksi kolektif perempuan. Keterbatasan fasilitasi ini merefleksikan bagaimana relasi negara dan perempuan. (Moore, 1988). Untuk itu, perlu pemaknaan ulang atas asumsi-asumsi dasar yang menjadi sumber kebijakan dan parameter ekonomi yang merugikan perempuan. Selain itu, diperlukan upaya pengembangan strategi pengorganisasian perempuan.

---

ABSTRACTThis study have started from an assumption if women economic participation perceived as basic right, then economic democracy in relation to gender equity in the context of regional autonomy raised relevant and significant questions. It means decentralization is expected to push gender equity in economic democratization and empowering women as development actor at once. After 5 years of Otoda implementation, whether this normative notion can be realized in the empirical level? Sociologically, this study describes the local dynamics in putting women in the development agenda, and how women participate on its. Using qualitative approach, the study carried out in West Lombok and Bima districts. This studi tried to do a comparative analytical on both cases which relies on quanitative as well as qualitative data. Indepth interview, FGD, observation and secondary data were carried out to collect qualitative data. Quantitative data were collected through survey to women entrepreneurs. Data were managed and analysed intercases by looking at similarities and differences among them.This study revealed that local response to design policy or program to empower women as economic actor still weak. The program focuses more on empowering business capacity and actor, but not increasing critical consciousness and women?s capacity to voice and to choice action in the economic inequity context. Referring to Chafetz (1988), empowerment as structural transformation effort -- which only possible if local economy policy responsive to women?s economic right and its marginality, individually or socially -- is not take place yet.One of the root problems is local government commitment in opening community participation is still weak. In the context of local economy, women?s participation remains instrumental for it is not lead to transformative participation yet. Limited facilitating from government particularly in the effort to enhance women?s economic potency and participation. Another research finding reveals constraint in organizing women and commitment to do collective action. It reflects how relation between state and women (Moore 1988). It needs reinterpretation over policies basic assumptions which become various economic blinkers that disadvantaging women. Moreover, it?s needed developing a strategy for women?s organizing to enhance their roles."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Propinsi Sumaera Barat. Latar belakang penulis meneliti masalah ini adalah karena selama ini telah banyak kebijakanlprogram pengentasan kemiskman dan keterbelakangan yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan seperti IDT, PDMDKE, dan lain-lain, tetapi kenyataannya secara umum program tersebut dinilai gaga!. Dan sekian banyak penyebab terjadinya kegagalan tersebut, penyebab utama yang dijadikan alasan kegagalan oleh pelaksana program adalah karena rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis wilayah Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang terisolir. Kalau alasan ini benar, maka apapun namanya program pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan, sudah dapat dipredìksi akan gagal. Karena rendahnya kualitas SDM dan kondisi wilayah yang terisolir tersebut, akan selalu dijadikan alasan gagalnya pelaksanaan program. Padahal rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis yang tensolir merupakan tugas dañ penanggung jawab program dan pelaksana program untuk merubahnya. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya kembali Kelurahan Teluk Kabung Selatan sebagai lokasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan (Program PEMP), timbul pertanyaan apakah program ini akan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Teluk Kabung Selatan, khususnya nelayan. Atau apakah akan bemasib sama dengan program sejenis yang sudah dilaksanakan sebelumnya, karena pada saat program ini diiaksanakan, kualitas SDM Kelurahan Teluk Kabung Selatan tetap masih rendah dan kondisi geografis wiíayahnya pun, juga masih terisolir.Atas dasar itulah, penelitian ini ditujukan untuk : pertama, mengetahui proses pelaksanaan Program PEMP di Kelurahan Teluk Kabung Selatan; kedua mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan upaya mengatasinya. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptit dengan teknik pengumpulan data studi kepusakaan, wawancara mendalam dan pengamatan Iangsung di lapangan.Dan hasil penelitian terlihat bahwa rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang terisolir, memang merupakan penyehah kegagalan peiaksanaan program. Tetapi keduanya bukan merupakan penyebab utama. Penyebab utamanya, sebenarnya adalah kurarignya keseriusan pelaksana program dalam melaksanakan tugasnya.Pada tahap awal pelaksanaan program, seperti dalam tahap sosialisasi program, pembentukan kelembagaan, dan penentuan jenis usaha KMP Sungal Pisang lndah, walaupun SDN4nya rendah dan kondjsj kelurahan yang terisolir, kegiatan Program PEMP berhasil dilaksanakan, Penyebabnya adalah karena pelaksana program serius melaksanakan tugasnya. Tetapi setelah itu, mulal terlihat ketidakseriusannya dalam melaksanakan tugas, yaitu menyatahgunakan dana pelatihan yang disediakan program untuk meningkatkan kualitas SDM nelayan KMP Sungai Pisang Endah dalam mengembangkan kegiatan usahanya, terutama pelatihan mengoperasikan kapal tonda multipurpose yang berteknologi tinggi. Padahal melalui survey yang dlakukannya sebelum sosialisasi, pelaksana program sudah mengetahui bahwa semua nelayan KMP Sungai Pisang belum mahir menggunakan kapal tonda multi purpose tersebut. Hal ini teijadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh penanggung jawab program terhadap pelaksanaan kegiatan Program PEMP yang dit akukan oleh pelaksana program.Lemahnya pengawasan tersebut juga terlihat dan tidak maksimalnya peran pelaksana program yang bertugas untuk melakukan kegiatan pernbinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengembangan kegiatan usaha KMP Sungai Pisan g Indah. Akibatnya, semangat melaut nelayan KMP Sungai Pisang Indah menjadi turun. Mereka menjadi mudah menyerah pada nasib dan tidak kreatif ketika menemui ham batan dalain pelaksanaan program. Disamping itu, lemahnya pengawasan tersebut, menyebabkan pelaksana program menjadikan kondisi geografis Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang jauh dan terisolir sebagai alasan untuk jarang datang ke Kelurahan Teluk Kabung Selatan melaksanakan tugasnya.Walaupun pelaksanaan Program PEMP di Kelurahari Teluk Kabung Selatan dapat dikatakan gagal, tetapi aset-asetnya masih ada, yaitu satu unit kapal tonda multi purpose dan satu unit alat tangkap payang. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan sebelumnya, dimana talc satu pun asetnya kelihatan. Oleh karena ith, masih ada harapan program ini akan berhasil dilaksanakan di masa datang. Untuk perbaikannya direkomendasikan agar pelaksana program dan penanggung jawab program dapat berperan lebih serius dalain menjalankan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha KMP Sungai Pisang Indah."

"Paham radikal terbukti dapat mengubah seseorang menjadi kontra dengan ideologi yang dianut sebuah bangsa, sedangkan paham terorisme dapat mengubah sisi kemanusiaan seseorang, tidak terkecuali mantan narapidana terorisme. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kembalinya mantan narapidana terorisme ke dalam kelompok teror adalah ekonomi. Namun dengan adanya komunitas baru yang lebih konstruktif, inklusif dan mandiri secara ekonomi dapat menjadi wadah yang penting dalam mengembangkan pemikiran yang lebih moderat. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Ekonomi dan Community Based Prevention (CBP) serta berbagai konsep seperti Deradikalisasi, dan Pentahelix. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi program deradiklaisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur dan dokumen, dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPT menerapkan strategi terpadu dan holistik melalui program Kawasan Terpadu Nusantara  di Turen-Jawa Timur sesuai dengan konsep Pentahelix, pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama karena terdapat pelatihan, bantuan finansial dan pemasaran produk, dan upaya deradikalisasi melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas mampu meningkatkan interaksi dan menguatkan hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga mantan narapidana terorisme dapat memiliki wadah yang baru dan meninggalkan kelompok terorisme. 

---

Radicalism ideology contributes to shifting someone's ideology against national shared values. On the other hand, terrorism can deteriorate one's sense of humanity, including former terrorism convicts. One of the factors that can influence the return of former terrorism convicts to terror groups is the economy. However, the existence of a new community that is more constructive, inclusive, and economically independent could be the strategy for developing more moderate thoughts. This study uses the Economic Empowerment and Community Based Prevention (CBP) theory and various concepts such as Deradicalization and Pentahelix. The purpose of this study is to find out the efforts made by the government in increasing the optimization of the deradicalization program. This study uses a qualitative method with a case study approach. Observation, interviews, literature, documents, and reports were used for data collection. The results showed that the National Counter Terrorism Agency of Indonesia (BNPT) implemented an integrated and holistic strategy through the integrated region program in Turen - East Java by the Pentahelix concept, the economic empowerment program is the main focus because there are training, financial assistance and product marketing, and deradicalization efforts through community-based economic empowerment can increase interaction and strengthen relations with the surrounding community so that former terrorism convicts can have a new place and leave terrorist groups."

"Wired-4-Work (W4W) merupakan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang bertujuan memberikan peningkatan kapasitas bagi kaum muda marginal, terutama perempuan, untuk memiliki kesetaraan akses mendapatkan pekerjaan layak. Studi evaluasi ini menggunakan analisis pemberdayaan perempuan dari aspek ekonomi dan peningkatan power/agensi, serta analisis SWOT. Studi evaluasi ini berusaha menilai sejauh mana program W4W dapat melakukan pemberdayaan pada penerima manfaat, terutama perempuan. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa program W4W kurang tepat dikatakan sebagai program pemberdayaan ekonomi perempuan karena dalam realisasinya kurang memprioritaskan perempuan untuk menjadi penerima manfaatnya. Hasil pemberdayaan juga lebih cenderung muncul pada aspek kemajuan ekonomi dibandingkan aspek peningkatan power/agensi dalam mewujudkan kesetaraan gender di ranah pekerjaan. Dibandingkan dengan laki-laki, penerima manfaat perempuan juga lebih memiliki hambatan untuk menentukan pekerjaan yang diinginkannya. Terdapat kekurangan dari organisasi pengelola program dalam memberikan intervensi yang setara bagi semua penerima manfaat di kegiatan program.

---

Wired-4-Work (W4W) is a women's economic empowerment program that aims to increase the capacity of marginalized youth, especially women, to have access to decent work. This evaluation study uses analysis of women's empowerment from the economic and power/agency aspects, as well as SWOT analysis. This evaluation study seeks to assess the extent to which W4W program can empower their beneficiaries, especially women. The results of the evaluation show that the W4W program cannot be called as a women's economic empowerment because in their implementation, they did not prioritize women to be their beneficiaries. The results of empowerment also appear more in the aspect of economic advancement than the power/agency enhancement in realizing gender equality at work. Compared to men, women beneficiaries have more barriers in doing the job they want. There is a lack of program management organizations in providing equal interventions for all beneficiaries of the program activities."

"Pendekatan yang dilakukan oleh PPMK adalah memanfaatkan dan memberdayakan institusi kemasyarakatan di kelurahan -keluarahan yang berbasis pada RW, karena pada dasarnya interaksi antar warga di tingkat RW masih cukup kuat."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas kebijakan dalampelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan EkonomiUmat Melalui Pondok Pesantren Dan Koperasi Pondok Pesantren. Maksud dariprogram tersebut adalah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan danmeningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan mengkoordinasikan, mensinergikan,mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan secara terpadu, guna meningkatkankesejahteraan rakyat di pondok pesantren dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukandengan model analisa Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisa memberikankesimpulan bahwa dua pokok kebijakan yang dinilai paling penting dalamPemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi PondokPesantren adalah memberikan dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan SDMdalam rangka pengembangan awal pemberdayaan ekonomi pondok pesantren.Kebijakan prioritas selanjutnya adalah Penguatan Kelembagaan dan PenguatanKerjasama dalam rangka perkuatan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehinggamampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Rekomendasi berdasarkan analisa dankesimpulan adalah bahwa (1) dalam menetapkan pesantren sasaran program perludiperkuat basis data yang memadukan data pesantren, potensi wilayah, berikut profilkemiskinan di wilayah tersebut; (2) perlu dipertimbangkan untuk memperoleh sumberanggaran selain yang berasal dari APBN/APBD melalui kerjasama kemitraan dengandunia usaha dan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, khususnyabagi dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan sumberdaya manusia pesantren;(3) Kemenag perlu menjadikan program pemberdayaan ekonomi umat melalui pondokpesantren dan koperasi pondok pesantren menjadi salah satu kegiatan atau programprioritas kementerian, sampai pada tingkatan instansi vertikal di lingkungan Kemenag;dan (4) Untuk memperluas cakupan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat MelaluiPondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren, perlu dipertimbangkan untukmengintegrasikan program ini dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya.

---

ABSTRACTObjective of this research is to find priorities of policy in implementation of PovertyAllevation Policy Through Community Economic Empowerment By Pondok Pesantrenand Pondok Pesantren Cooperative, which aim to reducing poor people and to improvewell-being by coordinating, synergizing, and integrating programs and activities toimproving well-being of pondok pesantren and their surrounding community, usinganalysis model of Analytical Hierarchy Process (AHP). Analysis lead to the conclusionthat two main policy in the implementation of Community Empowerment in EconomicBy Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative is Business Financing andHuman Resource Development to support the initial development of pesantren?seconomic empowerment. The next priority policy is Institutional Strengthening, andCooperation Strengthening to strengthen pesantren?s economic empowerment so theycan empower their local community. Recommendations based on the analysis and theconclusion that combine pesantren?s data, potency of the region, and the poverty profileof the region; (2) need to be considered to obtain financial resources apart from theState/Region Budget through a partnership with the business and financial institutionsthat manage a public funds, particularly for business financing support and humanresource development; (3) Kemenag need to make Community EconomicEmpowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative as a ministry?spriority program of activity, up to the level of their vertical institutions; (4) Should beconsidered to integrate the program with other poverty allevation programs to expandthe scope of Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and PondokPesantren Cooperative."

"Tesis ini membahas mengenai Proses pemberdayaan ekonomi Pondok Bina Tani oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk., peran pendamping, dan hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pemilihan informan purposive sampling. Metode pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan observasi serta teknik penarikan informan dengan menggunakan metode purposif sampling.Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan perusahaan telah berusaha menggunakan pendekatan pemberdayaan untuk mencapai sustainabilitas program. Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dalam program Pemberdayaan Ekonomi Pondok Bina Tani masih belum optimal, kelompok sasaran masih belum berdaya, dan program masih belum mencapai sustainabilitas. Sehingga dalam pelaksanaan program berikutnya diperlukan adanya perbaikan dalam pendekatan pemberdayaan.

---

This thesis discusses the process of economic empowerment in Pondok Bina Tani by PT . Toba Pulp Lestari Tbk.. The role of facilitator, and obstacles that occur during the execution of the program . This study used a qualitative approach and the selection of informants purposive sampling technique. Methods of data collection through literature studies, interviews, and observations and sampling technique informants using purposive sampling method

Results of this study illustrate that in the implementation of development programs the company has tried to use the empowerment approach to achieve sustainability program. CSR program PT. Toba Pulp Lestari Tbk in Economic Empowerment program Pondok Bina Tani is still not optimal , the target group is still powerless, and the program has yet to reach sustainability. So in the implementation of the next program is required for improvement in the empowerment approach"

"Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi yang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2011 hingga 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data panel dengan pendekatan Fixed Efek dan sumber data adalah data sekunder yang merupakan publikasi Badan Pusat Statistik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akses terhadap air bersih, akses terhadap listrik, tingkat kesakitan penduduk, pengeluaran perkapita untuk makanan, dan pendapatan regional bruto per kapita berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penurunan tingkat kemiskinan Sedangkan variabel persentase penduduk berpendidikan SD/sederajat ke bawah dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

---

Poverty is a complex issue and it is multidimensional which can hamper the process of economic development in Indonesia, including in North Sumatra. This study aims to identify the variables that influence poverty in 33 districts/cities in North Sumatra Province during the period 2011 to 2013. The method used in this research is quantitative approach using panel data with Fixed Effects and data sources are secondary data is a publication of the Agency Bureau of Statistics. The method used in this research is quantitative approach using panel data with Fixed Effects and data sources are secondary data is a publication of the Central Bureau of Statistics.

The results showed that the variables of access to clean water, access to electricity, morbidity rate, per capita expenditures for food, and regional gross domestic product per capita statistically significant effect on reducing poverty. While the variable percentage of elementary education/equivalent and the open unemployment rate was not statistically significant effect on reducing poverty."