Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses pembuatan formularium Rumah Sakit XYZ oleh Tim Farmasi Terapi (TFT) belum mempertimbangkan tingkat kritis suatu obat bagi pasien. Hal ini menyebabkan masih ada pembelian obat cito(obat diperlukan segera, mempengaruhi keselamatan pasien). Obat-obat ini dapat diidentifikasi dengan metode ABC untuk menetapkan jenis obat yang termasuk dalam kelompok A indeks kritis. Belum ada data mengenai obat-obat yang bernilai investasi besar di RS XYZ, sehingga belum ada fokus dalam kontrol biaya persediaan obat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menerapkan metode ABC berdasarkan pemakaian, nilai investasi dan indeks kritis terhadap data kebutuhan obat tahun 2018. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen terkait perencanaan dan pengadaan obat. Sebesar 82% jenis obat yang tersedia di gudang jarang digunakan, namun 53 di antaranya merupakan obat yang memiliki nilai investasi tinggi yang memerlukan perhatian khusus. Obat yang memiliki 5 (lima) nilai investasi terbesar namun sangat jarang digunakan (kelompok C nilai pemakaian) adalah: Albuminar 25% infus, Octalbin 25%, Terfacef injeksi, Trijec 1 gram dan Lanmer injeksi. Formularium RS XYZ berikutnya harus mengeluarkan 530 jenis obat yang tidak kritis dan tidak ada pemakaian. Jumlah jenis obat yang masuk ke dalam formularium yang lebih sedikit akan memudahkan proses kontrol dan penyimpanan persediaan.

---

The process of making the XYZ Hospital formulary by The Therapy Pharmacy Team has not considered the critical level of drug for patient. This causesthe purchase of cito drugs (drugs needed immediately, affecting patient safety). These drugs can be identifiedby the ABC method to determine the types of drugs included in the critical index group A. there is no data on drugs that worth a large investment value and critical indexof drugs needin 2018. The research data was obtained throughin depth-interview, observation, and document review related to drug planning and procurement. 82% of the types of drugs availablein warehouse are rarely usedm but 53 of them are drugs that have high investment value that require high attention. Drugs that have top 5 (five) investment values but rarely used (group C usage value) are: Albuminar 25% infusion, Octalbin 25%, Terfacef injection, Trijec 1 gram and Lanmer injection. The next XYZ Hospital formulary must issue 530 types of drugs that are not \critical and have no use. The smaller number of types of drugs that enter the formulary will facilitate the process of control and storage of inventory."

"Resep merupakan salah satu bagian dari pelayanan kefarmasian. Resep yang baik harus memiliki cukup informasi untuk memungkinkan ahli farmasi mengerti obat apa yang harus diberikan kepada pasien. Penulisan resep yang tidak jelas dapat memicu kesalahan interpretasi yang dapat berefek pada terjadinya kesalahan medikasi (medication error) sehingga berdampak fatal bagi pasien. Pengkajian resep dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya permasalahan terkait obat. Pengerjaan tugas khusus ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur sebagai acuan dan metode observasi dengan melakukan pengkajian atau skrining terhadap resep yang ada di Apotek Kimia Farma Salemba. Resep yang diambil bersifat acak yaitu resep pembelian tunai, resep asuransi kesehatan seperti BPJS, Mandiri Inhealth, Pertalife dan resep Klinik Tunggal. Aspek yang dikaji berupa aspek administrasi, farmasetik dan klinik. Kesalahan peresepan terbanyak pada aspek administrasi yaitu tidak dicantumkan keterangan berat badan pasien. Aspek farmasetik yaitu keterangan aturan pakai dan cara penggunaan obat yang belum terdapat pada semua item obat. Sedangkan pada aspek klinis, kesalahan peresepan terbanyak yaitu tidak adanya keterangan lama pemakaian obat.

---

Prescription is one part of pharmaceutical services. A good prescription should have enough information to enable the pharmacist to understand appropriate medication given to the patient. Unclear prescription can lead to misinterpretation, which result in medication errors that are fatal to the patient. Prescription-screening is done to minimize the possibility of drug-related problems. This assignment uses a qualitative method through literature study as a reference and observation method by assessing or screening existing prescriptions at Kimia Farma Salemba Pharmacy. Prescriptions were taken randomly, cash purchase prescriptions, health insurance prescriptions such as BPJS, Mandiri Inhealth, Pertalife and Tunggal Clinic prescriptions. The aspects studied were administrative, pharmaceutical and clinical aspects. The most common prescribing error in the administrative aspect is that the patient's weight information is not included. The pharmaceutical aspect is the use of medication that are not yet contained in all drug items. While in the clinical aspect, the most prescribing error was the absence of information on the duration of drug use."

"Salah satu PBF resmi di Indonesia yang menyalurkan psikotropika dan prekursor farmasi adalah PT Anugerah Pharmindo Lestari. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan/atau kehilangan psikotropika dan prekursor farmasi, penyaluran jenis obat tersebut wajib mengikuti ketentuan yang tertera dalam Pedoman Teknis CDOB tahun 2020 sehingga dilakukan pembuatan tugas khusus ini untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan penyaluran obat psikotropika dan prekursor farmasi di PT APL JDC. Sebanyak 20 aspek berdasarkan CDOB tahun 2020 yang mencakup penerimaan pesanan, pengemasan, dan pengiriman ditelaah kemudian dilakukan evaluasi melalui observasi serta wawancara di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, 20 aspek atau sebesar 100% aspek penyaluran psikotropika dan prekursor farmasi telah sesuai (kategori sangat baik) dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik sehingga diharapkan bahwa PT APL JDC dapat mempertahankannya dengan melakukan kegiatan inspeksi diri secara berkala agar kegiatan penyaluran tetap sesuai dengan standar yang berlaku.

---

One of the official Pharmaceutical Wholesalers (PBF) in Indonesia that distributes psychotropic drugs and pharmaceutical precursors is PT Anugerah Pharmindo Lestari. In order to anticipate deviations and/or losses of psychotropic drugs and pharmaceutical precursors, the distribution of such types of drugs is required to adhere to the provisions stated in the 2020 Technical Guidance for Good Distribution Practices (CDOB). Hence, this specialized task was undertaken to evaluate the compliance of the distribution of psychotropic drugs and pharmaceutical precursors at PT APL JDC. A total of 20 aspects based on the 2020 CDOB, which encompass order receipt, packaging, and delivery, were examined and evaluated through field observations and interviews. Based on the observation and interviews, all 20 aspects, equivalent to 100%, of the psychotropic drug and pharmaceutical precursor distribution were deemed compliant (classified as excellent) with the Food and Drug Monitoring Agency Regulation Number 6 of 2020 concerning the technical guidelines for proper drug distribution. It is expected that PT APL JDC will maintain this standard by conducting regular self-inspections to ensure that distribution activities continue to align with the applicable standards."

"Saat ini, kinerja yang dihasilkan Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Diduga rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat disebabkan karena pengelolaan SDM yang belum dilaksanakan sesuai standar, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga kompetensi personil belum dapat dipenuhi secara maksimal. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah (1) Bagaimana gambaran kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tinggi atau rendahnya kinerjaSatnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (3) Bagaimana model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat?Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap para pihak MSDM dan para personil Satuan Narkoba Polres Metro JakartaPusat. Sedangkan, data sekunder berasal dari sumber non-insani berupa profil organisasi, struktur organisasi, laporan MSDM, program kegiatan pengelolaan SDM,peraturan-peraturan tentang pengelolaan SDM, dan dokumen lainnya. Penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis pengelolaan SDM di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, yaitu teori kompetensi dari Sedarmayanti (2017) dan teori kinerja dari Priansa (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satnarkoba Polres Metro JakartaPusat saat ini belum menggambarkan hasil yang maksimal. Faktor penyebab tinggi atau rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat adalah pelatihan, kesehatanpersonil, sarana dan prasarana, serta mekanisme kerja. Model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang dilakukan melalui kegiatan pengelolaanSDM sudah berjalan cukup baik. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau pensiun.

---

At present, the performance produced by the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is still not in line with the expected target. It is suspected that the low

performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is due to HR management that has not been carried out in accordance with the standards, both in planning and

implementation, so that the competence of personnel has not been fully fulfilled. The formulation of the problem in this study is (1) What is the description of the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (2) What factors cause the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (3) What is the

performance management model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? In this study, the data collected is divided into two types, namely primary data

and secondary data. Primary data comes from the results of in-depth interviews with the HRM and the personnel of the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit. Meanwhile,

secondary data comes from non-human sources in the form of organizational profiles, organizational structures, HRM reports, HR management activities programs, HR

management regulations, and other documents. The author uses two theories to analyze HR management in the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit, namely the competency theory from Sedarmayanti (2017) and performance theory from Priansa (2014). The results of the study indicate that the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba currently does not describe maximum results. The causes of the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba are training, health personnel, facilities and infrastructure, and work mechanisms. The performance model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba performance carried out through

HR management activities has gone quite well. Management includes activities in planning, organizing, directing, controlling, procuring, developing, compensating, integrating, maintaining, and terminating employment or retirement."

"Panduan penghitungan dosis dan dasar-dasar pemberian obat menmebrikan dasar-dasar ketrampilan matematika dan mengajarkan penghitungan yang lebih kompleks yang sering ditemui pada prkatek pelayanan kesehatan. Buku ini tidak sekedar mengajarkan dasar-dasar penghitungan saja, tetapi lebih jauh lagi membangun pemahaman mendasar dalam mengaplikasikan matematika untuk penghitungan dosis dan pemberian dosis intravena."

"Latar Belakang: Selama proses pengobatan berlangsung dapat terjadi kesalahan yang mungkin disebabkan oleh tenaga kesehatan maupun pasien itu sendiri. Kesalahan medikasi adalah kejadian pemberian obat yang dapat menimbulkan cedera kepada pasien yang seharusnya dapat dicegah selama dalam kontrol tenaga kesehatan, dan pasien itu sendiri. Salah satu peran penting perawat di layanan kesehatan yaitu memperhatikan prinsip tujuh benar obat saat memberikan obat kepada pasien. Dari data insiden keselamatan pasien di rumah sakit X tahun 2015 - 2017 tercatat ada 35 kasus insiden keselamatan pasien yang 14 kasus diantaranya adalah kasus kesalahan pemberian obat di rawat inap. Hal ini tidak sesuai dengan standar yang diatur oleh Kemenkes RI tahun 2008 yang menyatakan bahwa insiden di rumah sakit seharusnya zero accident. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip keselamatan pasien oleh perawat dalam proses pemberian obat di bangsal rawat inap rumah sakit X. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 orang informan dan observasi. Data yang terkumpul dianalisa untuk mengetahui penyebab kesalahan dan kemungkinan perbaikannya. Hasil Penelitian: Dari penelitian terlihat bahwa faktor yang memicu terjadinya kesalahan pemberian obat di ruang rawat inap rumah sakit X berasal dari kondisi laten yaitu kurangnya jumlah staff keperawatan, turnover yang tinggi dan tidak tersedianya SPO 7 benar pemberian obat. Faktor lingkungan tempat kerja yang kurang memadai, adanyapekerjaan tambahan perawat, kurangnya supervisi dari pimpinan, panduan yang kurangjelas serta tidak adanya farmasi klinik merupakan faktor kontributor yang dapat mempengaruhi terjadinya insiden keselamatan pasien dimana salah satunya adalah kejadian medication error di unit rawat inap rumah sakit X saat ini. Kesimpulan: Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip keselamatan pasien dalam pemberian obat di rawat inap rumah sakit X antara lain adalah faktor leadership, kurangnya jumlah SDM pelayan kesehatan, tingginya turnover perawat, faktor lingkungan tempat kerja yang kurang kondusif, tidak tersedianya SPO pemberian obat dengan prinsip 7 benar, sosialisasi yang tidak dilakukan secara konsisten dan kontinyu serta tidak berjalannya program diklat atau pelatihan.

---

Background: During the treatment of patients held can occur some mistakes, may becaused by health workers and patients itself. Medication error is the incident of a drug provision that can inflicting injury to the patient which can be prevent during in control of health workers, and patients itself. One important role nurses in health services is taking into account the seven right principle while giving medicines to patients. From the data of patient safety incident in hospital X during 2015-2017 there are 35 cases of patient safety incidents when 14 cases of them were cases of medicine error in inpatients ward. It is not conforming to standard arranged by the ministry of Health of Indonesia in 2008 stating that the incident at the hospital supposed to zero accident. This study aimed to analyse factors influencing the application of patient safety by nursesin the process of administering medication in inpatients ward at the X hospital. Methods: The research is the qualitative study. The primary data was obtained through indepth interviews with 10 informants and observation. The data collected were analysed todetermine the cause of error and the possibility of improvement. Results: From this research it can be seen that factors that can be triggered a mistake in theprovision of a medicine in the inpatient ward X hospital derived from latent condition suchas the number of nursing staff, high turnover, the lack of operational standard procedure of 7 right medication administration. Environmental factor such as workplace was inadequate, the additional job for nurses, a lack of supervision from leaders, an unclear guidelines and the absence of clinical pharmacy are the contributor factor that can affect patent safety incident where one of them is the medication error incident in inpatient ward. Conclusion: Factors influencing the occurrence of the application of patient safety at the X hospital among others are leadership, shortage of human resources, the high turnover of nurses, the less condusive of an environmental workplace, the lack of operational standard procedure of 7 right principle in administering medicine, socialization that has not been carried out consistently and continuously as well as the training courses program."

"Latar belakang: Praktik peresepan yang baik merupakan bagian penting dari penggunaan obat yang rasional. Persentase resep dengan injeksi merupakan salah satu indikator penggunaan obat WHO. Persentase resep dengan injeksi di RS St. Carolus pada tahun 2016 mencapai 56%. Hasil ini lebih tinggi dari yang direkomendasikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan peresepan obat injeksi. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran penggunaan obat injeksi dan pengendalian penggunaannya, serta penerapan kebijakan tentang obat injeksi di Unit Rawat Inap RS St. Carolus. Metode: Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan metode cross-sectional dan studi kualitatif deskriptif. Penggalian informasi lebih lanjut dilakukan dengan melakukan penelitian kualitatif untuk melengkapi penelitian kuantitatif. Hasil: Faktor-faktor yang berhubungan dengan peresepan injeksi secara statistik adalah diagnosis serta panduan praktik klinis (PPK) dan clinical pathway (CP). Kebijakan Pelayanan Farmasi RS St. Carolus tidak membahas secara khusus mengenai pengendalian obat injeksi. Sosialisasi kebijakan ini pun belum optimal, begitu pula dengan sosialisasi PPK dan CP. Tenaga apoteker klinis yang ada belum mencukupi kebutuhan. Peran Panitia Farmasi dan Terapi di RSSC saat ini lebih kepada sistem formularium. Kesimpulan: Persentase pasien rawat inap RS St. Carolus periode Januari-Maret 2019 yang diresepkan obat dengan sediaan injeksi sebesar 85.7%. Kebijakan penggunaan obat injeksi yang ada saat ini tercantum dalam Kebijakan Pelayanan Farmasi, dimana didalamnya hanya terdapat prosedur peresepan. Tidak ada kebijakan khusus penggunaan obat injeksi. Prosedur pengendalian obat yang tertuang dalam kebijakan atau pedoman belum dimiliki oleh RS St. Carolus. Oleh karena itu diperlukan kombinasi intervensi dalam bentuk kebijakan dan edukasi untuk mengendalikan penggunaan obat injeksi di Unit Rawat Inap RS. St. Carolus.

---

Background: Good prescribing practices are an important part of rational drug use. The percentage of encounters with an injection prescribed is one of The WHO drug use indicators. The percentage of encounters with an injection prescribed at St. Hospital Carolus in 2016 reached 56%. This result is higher than recommended. This provokes the question of the factors related to injection prescribing. Objective: The purpose of this study was to reflect the injection drugs use and the control of their use, as well as the implementation of the drug policy in the St. Carolus Hospital. Method: This researches were a quantitative study with a cross-sectional method and a qualitative descriptive study. Further information is extracted by conducting qualitative research to complement quantitative research. Results: Factors related to injection prescribing statistically were diagnosis and clinical practice guidelines and clinical pathways. The Pharmacy Policy of St. Carolus Hospital does not specifically discuss the control of injection drugs. The socialization of this policy is not yet optimal, as the socialization of clinical practice guidelines and clinical pathways. Existing clinical pharmacists are not enough. The role of the Drug and Therapy Committee in the St. Carolus Hospital is currently more in the formulary system. Conclusion: The percentage of St. Carolus Hospitals inpatient for the period January-March 2019 with an injection prescribed was 85.7%. The injection drug use policy is listed in the Pharmacy Policy, wherein there are only prescription procedures. There is no policy specifically on the use of injection drugs. St. Carolus Hospital does not have policies or guidelines which regulate drug control procedures. Therefore a combination of interventions in the form of policy and education are needed to control the use of injection in the Inpatient Unit of St. Carolus Hospital."

"Obat Publik merupakan obat-obatan esensial yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan mayoritas penduduk terutama di sektor publik atau pemerintah sehingga harus tersedia dan dapat diakses setiap saat dalam bentuk sediaan yang tepat dan juga dengan harga terjangkau. Untuk meningkatkan akses, ketersediaan dan memastikan obat digunakan dengan benar maka harus dilakukan pengelolaan obat yang baik, efektif, dan efisien secara berkesinambungan. Adanya masalah pada tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar yaitu kekosongan obat (stockout), jumlah obat berlebih (overstock), serta besarnya nilai obat kedaluwarsa yang terjadi karena pengelolaan obat publik yang belum baik sehingga perlu dilakukan analisis pengelolaan obat publik yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), FGD, dan telaah dokumen. Perhitungan secara kuantitatif dilakukan untuk menghitung output pengelolaan obat berupa tingkat ketersediaan obat dan nilai rupiah obat kedaluwarsa. Informan penelitian terdiri dari Pengelola obat puskesmas, Kepala seksi dan pelaksana di seksi farmalkes, Kepala UPT dan pelaksana Gudang obat dan perbekalan kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kekosongan dan kelebihan obat yang tinggi, dan besarnya obat kedaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Serang. Faktor input yang berpengaruh adalah kurangnya jumlah, pengetahuan dan keterampilan pengelola obat, dana yang tidak dikelola dengan efektif dan efisien, fasilitas yang belum memadai, organisasi dan manajemen yang tidak optimal serta sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kendala pada proses pengelolaan obat yaitu perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat, penyesuaian rencana pengadaan obat yang tidak menggunakan metode sesuai pedoman, penyimpanan obat tidak melaksanakan sistem FEFO, tidak adanya manajemen pengendalian persediaan, dan belum terlaksananya proses pemusnahan obat. Kesimpulan didapatkan bahwa pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang belum berjalan dengan efektif dan efisien. Perlu dilakukan perbaikan pada faktor input dan proses pengelolaan obat sehingga output pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang menjadi efektif dan efisien.

---

Public medicine is essential medicines that are very necessary to meet the care needs of the majority of the population, especially in the public or government sectors so that they must be available and can be accessed at any time in the right dosage forms and also at affordable prices. To improve access, availability and ensure that drugs are used properly, good, effective and efficient drug management must be carried out continuously. There are problems in the level of availability of medicines and the amount of expired drugs that occur due to poor public drug management, so an analysis of public drug management is needed at Serang District Health Office. This study uses qualitative methods using indepth interviews (in-depth interviews), FGD, and document review. Quantitative calculations are carried out to calculate the drug management output in the form of drug availability and the value of the drug expires. The research informants consisted of primary health care medicine managers, section heads and staf in the pharmacy section, head of the Medical And Health Supplies Store Of Serang District Health Office and the head of the Serang District Health Office. The study was conducted in April - May of 2019. The results showed a high level of drugs stockout and overstock and the amount of drug expired at the Serang District Health Office. Influential input factors are lack of quantity, knowledge and skills of drug managers, funds that are not managed effectively and efficiently, inadequate facilities, non optimal organization and management and non integrated information systems. inaccurate drug quantification, adjusting the plan for procurement of drugs that do not use the method according to the guidelines, drug storage does not implement the FEFO system, the absence of inventory control management and drug destruction process is an obstacle to the drug management process. The conclusion was that the management of public drugs at the Serang District Health Office had not been effective and efficient. It is necessary to make improvements to the input and process drug management factors so that the output of public drug management at the Serang District Health Office becomes effective and efficient."