Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dengan peredaran gelap narkoba. Strategi pemberantasan Peredaran Narkoba dari luar negeri merupakan bagian dari permasalahan ini. Berdasarkan data yang ada, peredaran narkoba dari luar negeri semakin meningkat, sedangkan aparat penegak hukum yang menangani permasalahan ini masih berjalan sendiri dilaksanakan oleh masing-masing instansi, oleh karena itu perlu adanya suatu strategi sebagai upaya pemberantasan narkoba dari luar negeri. Mengingat bahwa, peredaran gelap narkoba dari luar negeri semakin meningkat karena itu, Indonesia dijadikan sasaran peredaran gelap narkoba dari luar negeri, Jumlah narkoba yang disita masih belum seimbang dengan narkoba yang beredar dimasyarakat, artinya masih banyak narkoba yang lolos dari pantauan penegak hukum. Diperlukannya strategi interdiksi memberantas peredaran gelap narkoba. Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional dalam upaya pemberantasannya. Dari penelitian yang dilakukan masih ditemui adanya keterbatasan dalam operasionalnya khususnya dalam kerjasama antar instansi lain. Selain itu juga dicoba untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan strategi yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh utama upaya pemberantasan narkoba di Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan grand strategi yang harus dijalankan oleh Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional adalah interdiksi terpadu yang melibatkan beberapa instansi yang melaksanakan fungsinnya diarea Kepabeanan, serta mengajak pihak swasta yang terkait dengan jasa pengiriman barang. Grand strategi ini harus progresif artinya organisasi dalam kondisi relatif prima dan mantap sehingga sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. ......The research is conducted from the background of Indonesia which is until now still facing various problems of illicit Drugs trafficking. The strategy of eradicating illicit Drugs from abroad is part of this problems. Based on available data, illicit Drugs trafficking from abroad has increased, whereas the Drugs Law Enforcement Officers in handling this problem is still done by each institution, not integrated, therefore needs to be a strategy in an effort to eradicate Drugs from abroad. To remind, the illicit Drugs trafficking from abroad has increased, that’s why Indonesia be a target in illict Drugs trafficking. Number of Drugs seizured is imbalance with the circulation of Drugs in society. It means that there are so many Drugs which lost from control of Drugs Law Enforcement Officers so that needed the interdiction strategy to eradicate illicit drug trafficking . The meaning of research is to know how the implementation strategy of effort Interdiction Directorate National Narcotics Board in eradicating illicit Drugs trafficking, but from this research is still encounter the limitation in the operational, especially in operation with other institutions. Otherwise, that is also tried to explain the efforts which are able to be done to optimalize the predetermined strategy. The step of this research is with collecting data and using interview technique with interview the main figures in effort eradicating illicit Drugs trafficking in National Narcotics Board. The result of research shown that grand strategy should be run by Interdiction Directorate National Narcotics Board is Integrated Interdiction which involve some institutions that conduct the function in customs, also involve the private organization especially in dispatch of goods or expedition agent. The grand strategy should be progressive means that the organization is in prima condition so that its possible to do expansion continously, wide the grow up and reach the maximal progress.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dengan penyelundupan narkoba, yang masuk melalui Bandara Udara. Masuknya narkoba dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba dari luar negeri, melalui Bandara udara dengan berbagai modus. Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional merupakan satuan kerja yang di bawah Deputy Bidang Pemberantasan, berkewenangan melakukan pemutusan jaringan sindikat narkoba dari luar negeri yang akan masuk ke Negara Indonesia. Dengan adanya Out Station di Bandara Udara Soekarno-Hatta, maka deteksi dini data Orang dan Barang akan mudah di entry keseluruh Out station yang lain. Data manifest yang online di Bea dan Cukai dapat di share melalui Passanger Analisis Unit atau di sebut PAU ke Out station. Mengingat bahwa, Bandara udara merupakan Pintu gerbang atau Estalase negara Indonesia, dan semakin maraknya penyelundupan narkoba dari luar negeri maka perlu mengoptimalkan out station guna memudahkan pemutusan jaringan sindikat narkoba dari luar negeri yang masuk ke Bandara –bandara di Indonesia dengan meningkatkan Sumber daya manusia untuk dilatih dan ditambah personilnya serta alat-alat dan sarana prasarana serta dukungan anggarannya pada out station-out station yang masih kosong maka out station akan dapat semaksimal mungkin mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas kinerja out station tersebut. Ini tidak terlepas peran serta dan dukungan Kepala BNN. Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional dalam upaya mengoptimalkan out station. Dari penelitian yang dilakukan masih ditemui adanya keterbatasan dalam operasionalnya. Selain itu juga dicoba untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk kondisi out station saat ini yang telah ditetapkan. Dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh utama yang mengetahui tentang out station di Badan Narkotika Nasional dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum optimalnya out station saat ini oleh BNN dan masih memerlukan upaya mengoptimalisasikan kemampuan dan kapasitas, baik secara organisasi maupun personil yang mengawakinya, juga pada sarana Prasarana dan anggaran pada out station.

---

This research was conducted with the background that Indonesia is still experiencing problems with drug trafficking, which is entered through Airport. Login ya drug conducted by a network of foreign drug syndicate, through the Airport with various modes. National Directorate of Narcotics interdiction is a unit under the Deputy Field Eradication, be entitled to terminate the network of foreign drug syndicate that will go to the State of Indonesia. With the Out Statio at Soekarno-Hatta Airport, the early detection of data People and Goods will be easy on entry into all-out station to another. Data manifest online at Customs and Excise can be shared through the Passenger Analysis Unit or call the PAU to Out station. Given that, the air is an airport gate or estalase Indonesian state, and the rampant smuggling of drugs from abroad it is necessary to optimize the out station for easy termination of a drug syndicate that goes to foreign airports in Indonesia by improving human resources for training and added personnel and equipment and infrastructure as well as support its budget on out-out station station is still empty then the station will be out as much as possible to optimize the capacity and performance capacity of the station out. It is inseparable participation and support of the Head of BNN. This study intends to find out how the strategy adopted by the National Directorate of Narcotics interdiction in an attempt to optimize the out station. From the research conducted is still encountered limitations in its operations. It also attempted to explain the efforts that can be made to the current station out conditions that have been set. By collecting data and conduct interviews with key figures knew about the out station at the National Narcotics Agency of the results showed that the station is still not optimal when init out by BNN and still require effort to optimize the capability and capacity, both in the organization and personnel mengawakinya , also on infrastructure and budgetary means of the out station.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas hasil penelitian mengenai pengungkapan jaringan narkoba internasional bandar narkoba Fredy Budiman. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa walaupun Fredy Budiman telah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada bulan Juli 2013 dan saat ini berada dalam penjara, ternyata tidak menjadikan penghalang bagi Fredy Budiman dalam menjalankan dan mengendalikan jaringan bisnis narkobanya. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jejak rekam Fredy Budiman dalam bisnis narkoba dikaitkan dengan teori labelling Howard S. Becker, adalah bahwa cap jahat yang diberikan kepadanya menjadikan dia berubah menjadi seorang penjahat narkoba sesungguhnya meskipun pada mulanya bukanlah seorang pelaku penjahat narkoba sebagaimana yang dicapkan masyarakat kepadanya; (2) Keterlibatan Fredy Budiman dalam kejahatan Narkoba berdasarkan Teori Pilihan Rasional Gary Becker adalah bahwa Fredy Budiman dalam melakukan perbuatannya akan melakukan hitung-hitungan untung ruginya, apakah hasil yang diraih dari tindak kejahatan tersebut lebih besar untungnya ketimbang kerugiannya tertangkap polisi dan masuk penjara; (3) Dikaitkan dengan teori kepribadian Gordon W. Allport, jaringan narkoba Fredy Budiman menjelaskan sifat seseorang yang menjaga eksistensi dan ruang keterbukaannya dengan hal yang sudah ia lakukan sejak lama. Meski sudah dalam tahanan penjara, Fredy Budiman tetaplah Fredy Budiman, karena ia tidak bergantung di mana berada, dia tetap sebagai penggerak bisnis narkoba. Kepribadian Fredy Budiman terbentuk karena lingkungan yang sudah dia lama alami; (4) Dikaitkan dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, keterlibatan Fredy Budiman dalam kejahatan narkoba merupakan suatu hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik, karena faktanya walaupun berada di balik penjara, namun Fredy Budiman dapat menjalankan bisnis narkobanya; (5) Terdapat beberapa alternatif dalam memerangi kejahatan narkoba, diantaranya menegaskan posisi Polri sebagai penegak hukum dalam pemberantasan narkoba, kesungguhan negara dalam memberatas jaringan narkoba hingga ke akarakarnya, peran serta masyarakat dalam memerangi narkoba, hingga penegakkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba

---

ABSTRACT
This thesis discusses the results of research regarding the disclosure of an international drug network dealer, Fredy Budiman. The fact shows, although has been sentenced to death by the West Jakarta District Court in July 2013 and is currently in prison, Fredy Budiman did not stop running and controlling his drug business networks. This research was conducted using field observations method, complemented with interviews and related documents. The outcome of the research is analyzed descriptively and qualitatively. The research outcome shows that : (1) associating Howard S. Becker labeling theory with Fredy Budiman?s track records in narcotic business : the villain image that had attached to Fredy has impacted in turning him into the real drug crimes doer, despite the fact that Fredy was not initially really a drug criminal like how he is always labelled as; (2) Fredy Budiman involvement in drug crimes according to Gary Becker Rational Choice Theory shows that Fredy Budiman would first consider both gain and loss toward his criminal act, whether the result achieved from these crimes would be greater than the risk of getting caught by the police and being imprisoned; (3) Associated with Gordon W. Allport?s theory of personality, Fredy Budiman?s drug network explains human nature of a person trying to maintain his own existence and open space with his old habit. Though his physical is in custody, Fredy Budiman remains the way how Fredy Budiman has always been. No matter where he lives, he remained the wheel of his own illegal business. Fredy?s past environment has formed his personality; (4) In Lawrence M. Friedman?s law enforcement theory, |Fredy Budiman?s involvement in drug-related crimes illustrates whether or not the law is properly enforced, given the fact that despite his physical presence behind the bars, Fredy Budiman still managed to run his drug business; (5) There are several alternatives in combating drug crimes, including emphasizing police?s positioning as the law enforcer in combating drugs, confirming the state?s eagerness in combating drug network to its roots, improving society?s participation in the fight against drugs, to enforcing the death penalty against drug offenders.

Abstrak :
Dalam pemberantasan perdagangan ilegal narkoba transnasional diperlukan adanya kerjasama dari para penegak hukum di tiap negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang perbatasannya melintang luas baik darat dan laut sehingga rentan untuk dijadikan jalur perdagangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) bekerjasama di bawah sebuah nota kesepahaman yaitu Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation. MoU tersebut memiliki masa aktif sejak pengesahannya di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas implementasi kerjasama antara POLRI dan PDRM di bawah MoU beserta hambatannya. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusional dalam kaitannya dengan ilmu kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama melalui MoU tersebut efektif dalam pertukaran informasi dan penyelidikan mengenai jaringan-jaringan narkoba yang saling terlibat di dua negara. Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam implementasinya. Hambatan internal yaitu tumpang tindihnya kepentingan instansi dalam negeri. Hambatan eksternal yaitu komunikasi dengan PDRM, kurangnya koordinasi dengan pihak PDRM dan satuan regional menyebabkan informasi masih memiliki kekurangan detil. Oleh karena itu, hambatan tersebut dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk kerjasama selanjutnya yang akan dilakukan oleh POLRI dan PDRM. ......In order to combat illicit trafficking in narcotic drugs, cooperation between law enforcement in countries involved is necessary. Indonesia and Malaysia shared vast land and sea borders and the borders can be used as a trade route. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) and Polis Di Raja Malaysia (PDRM) signed on a cooperation to combat illicit trafficking of narcotic drugs through Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation, the MoU is valid since 2005 to 2010. This research uses descriptive qualitative method to describe the implementation and obstacles of the MoU. Neoliberal Institutional theory is used in relation to police science. The results of this research showed that the cooperation through the MoU was effective in exchanging information and investigating drug syndicate that were involved in two countries. However, there are internal and external obstacles in its implementation. The internal obstacles are overlapping agencies interests. External obstacles namely communication with PDRM, the lacking coordination with PDRM and its regional units causes the undetailed information. Therefore, these obstacles can be utilized as an evaluation and reference for further cooperation to be carried out between POLRI and PDRM.

Abstrak :
Karya tulis ini dibuat untuk menjelaskan hubungan demografis anak sebagai pelaku pelanggaran hukum dalam menggambarkan proses keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba. Jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan orangtua dan status orangtua menjadi aspek demografis anak yang dapat melatarbelakangi keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba. Proses keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba merupakan hasil pembelajaran perilaku kejahatan yang dipelajari anak sebagai pelanggar hukum. Proses pembelajaran pelanggaran hukum dilakukan menggunakan pendekatan Differential Association. Jaminan kesejahteraan anak diperlukan untuk mencegah keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba sebagai bentuk pelanggaran hukum.

---

This papers is made to explain the relationship of demographic child as offender in describing the process of children 39 s involvement in drug trafficking. Gender, age, education, employment status of parents and parents into the demographics of children who may be behind the involvement of children in drug trafficking. The process of children 39 s involvement in drug trafficking is the result of learning that children learn criminal behavior as outlaws. The process of learning criminal behavior of children is done using Differential Association approach. Child welfare is needed to prevent the involvement of children in drug trafficking as a violation of the law.

Abstrak :
Berbagai mekanisme dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal. Sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan barang yang berasal dari luar dan dalam negeri, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang penting, salah satunya dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Seiring dengan berjalannya waktu, penyelundupan mengalami beberapa perkembangan, salah satunya modus operandi. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan sistem yang disebut Passanger Analysis Unit (PAU). Melalui sistem yang terintegrasi dalam PAU, analis intelijen dapat memberikan proposisi dasar penangkapan yang mampu menyelundupkan narkoba ke negara. Namun, sejak PAU digunakan, belum ada penilaian mengenai sistem PAU itu sendiri dan penggunaannya yang masih membutuhkan keahlian dari analis intelijen. Mengenai masalah tersebut, peneliti membahas terkait Pemanfaatan Unit Analisis Penumpang (PAU) dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Sistem PAU untuk mencegah kejahatan Narkotika dan Psikotropika yang digunakan di Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka dalam pembahasannya dengan menggunakan standarisasi dari WCO dan teori pencegahan kejahatan situasional Clarke (1995). Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa sistem PAU tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kualitas sistem PAU perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkotika dan Psikotropika.

---

Various mechanisms are carried out to prevent the smuggling of illegal goods. As the front guard in terms of controlling goods from outside and within the country, the Directorate General of Customs and Excise has an important function, one of which is the prevention of the smuggling of Narcotics, Psychotropic and Precursors. As time went on, smuggling experienced several developments, one of which was the modus operandi. Therefore, the Directorate General of Customs and Excise uses a system called the Passanger Analysis Unit (PAU). Through a system integrated in PAU, intelligence analysts can provide basic arrest propositions capable of smuggling drugs into the country. However, since the PAU was used, there has been no assessment of the PAU system itself and its use which still requires expertise from intelligence analysts. Regarding the problem, the researchers discussed the use of the Passenger Analysis Unit (PAU) in preventing the smuggling of Narcotics, Psychotropics and Precursors. The purpose of this study is to describe the PAU System to prevent Narcotics and Psychotropic crimes used in Indonesia. This qualitative study uses in-depth interviews and literature studies in its discussion using standardization from WCO and Clarke (1995) situational crime prevention theory. Based on the findings in the field, it shows that the PAU system is not as expected. Therefore, the quality of the PAU system needs to be improved to prevent the occurrence of Narcotics and Psychotropic crimes.

Abstrak :
Di akhir Perang Dingin, sistem internasional telah mengalami perubahan, bukan hanya menyangkut aspek-aspek high politics dan lebih bersifat state-centric, namun telah bergeser ke berperannya aktor-aktor lain selain negara (non-state actor) dalam politik global. Di era globalisasi batasan wilayah tidak lagi menjadi penghalang utama bagi lahirnya suatu interaksi antar negara yang membawa dampak positif maupun negatif bagi negara-negara yang terlibat. Jaringan kerjasama dalam berbagai bidang merupakan salah satu bentuk positif akibat meningkatnya interaksi antar negara tersebut. Namun, disisi lain, merebaknya kejahatan-kejahatan lintas negara (transnational crimes) sebagai salah bentuk non traditional issues banyak mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah maupun organisasi internasional pada sekitar tahun 1990-an, dan keberadaannya dianggap mewakili ancaman yang bersifat tidak langsung. Kegiatan transnational crimes dalam segala bentuknya dimana salah satunya adalah peredaran obat-obatan terlarang, muncul sebagai ancaman yang serius bagi keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional. Dengan kondisi tersebut, maka masalah drug trafficking bukan lagi mengancam keamanan masing-masing negara namun telah menjadi suatu ancaman bagi ketahanan regional secara keseluruhan, baik untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang, mengingat sasaran penggunanya adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Di samping itu akibat yang .ditimbulkan dari penggunaan narkoba telah terbukti dapat membahayakan kesehatan, mengubah nilai-nilai moral dan dapat menghancurkan eksistensi umat manusia. Untuk itu harus segera ditangani secara serius melalui kerjasama yang lebih intensif oleh berbagai pihak dalam mencegah peredaran narkoba. Studi ini menitik beratkan pada perkembangan kerjasama (melalui diplomasi parlementer) yang diiakukan oleh Organisasi Parlemen Negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi Parlementer merupakan salah satu alternatif bagi penyelesaian masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh negara mengingat sifat dari perrnasalahan tersebut. Apalagi di era sekarang ini peran parlemen tidak dapat dikesampingkan karena kontribusi mereka sangat besar dalam memberi masukan-masukan yang perlu diselesaikan oleh suatu negara. Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada tingkat parlemen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dalam menanggulangi masalah drug tricking di kawasan Asia Tenggara. Melalui kesepakatan ini, parlemen dapat menjalankan pengawasan dan penyeimbang bagi eksekutif dalam melaksanankan tugas-tugasnya. Diharapkan pula dengan kerjasama yang intensif antar lembaga eksekutif dan legislatif akan ada keselarasan dalam mengambil keputusan-keputusan, khususnya yang menyangkut masalah obat-obatan terlarang.

Abstrak :
Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan berbahaya serta zat Adiktif Iainnya, dimana akibat penyalahgunaan narkoba akan membahayakan bagi sipengguna. Saat ini di Indonesia peredaran dan penyalahgunaan sudah mencapai tahap menghawatirkan, sebab kini Indonesia sudah menjadi negara produsen, yang dulunya masih sebagai negara transit. Kuatnya jaringan sindikat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan sulitnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sehubungan dengan tugas-tugas yang menyangkut kepolisian diantaranya memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan Negara. Maka terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan fungsi narkoba untuk tujuan tidak semestinya, polisi wajib menegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. Dimana dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dipandang perlu melakukan Iangkah-langkah pengungkapan secara proposional dan professional. Tujuan pembuatan tesis ini untuk memberikan gambaran pentingnya faktor pengorganisasian dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang petugas agar mampu mengungkap jaringan narkoba. Dengan demikian tesis ini mengetengahkan taktik dan tekhnik pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jabar terhadap jaringan sindikat narkoba diwilayah Jawa Barat. Dalam pelaksanaan pengungkapan yang dilakukan, Direktorat Narkoba Polda Jabar menggunakan taktik dan tekhnik penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkoba, serta dengan adanya kemampuan anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengungkapan secara baik dan benar, maka Direktorat Narkoba Polda jabar berhasil membuktikan maupun membuka jaringan sindikat pengedar narkoba didalamnya, juga pada tesis ini dituangkan pentingnya faktor pengorganisasian dengan Iangkah-langkah manajemen didalamnya sehingga jalanya pengungkapan dapat terkodinir dan berhasil, selain itu juga berhasil membawa organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

---

'Narkoba' stands for narcotics, psychotropic and hazardous substances as well other addictive substances, in which narkoba abuse will jeopardize the users. Right now, the circulation and the abuse of narkoba has been in a worrying stage. Indonesia that once known as a transit country of narkoba, has now been popular as a producer of narkoba. It is difficult to fight the narkoba network due to its strength in dealing and abusing the drugs. In connection with duties related to the police, for instance, to fight for the crimes that disturb and cause a loss to the people and the country, the police are obliged to enforce the laws on such crimes. The police, as one of the existing law enforcement agencies, must enforce the laws through proportional and professional steps. The thesis aims at finding out the importance of the factor of organizing the capability belong to police officers so that they are able to uncover the narkoba network. Therefore, the thesis discusses the techniques and tactics of uncovering the narkoba networks conducted by The Directorate of Narkoba of West Java Regional Police. In conducting such uncovering in the area of West Java, the Directorate of Narkoba of West Java employs tactics and techniques of investigation on crimes related to narkoba as well as the capability of police officers involved in conducting the uncovering. The result of the research reveals that the Directorate of Narkoba of West Java Regional Police successfully uncovered the narkoba dealer network. The thesis also discusses the importance of management steps so that the course of the uncovering steps can be well coordinated and organized.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dalam pemutusan jaringan sindikat Narkoba. Mengingat bahwa strategi BNN dalam Penyidikan tindak pidana Narkoba dalam rangka memutus jaringan sindikat Narkoba di Indonesia yang telah dilakukan BNN dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 masih terdapat keterbatasan dalam penerapannya, maka penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi penyidikan yang efektif dalam memutus jaringan sindikat Narkoba di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dan analisa SWOT terhadap Deputi, Direktur dan para penyidik pada Deputi bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan telah berjalannya strategi yang diterapkan oleh BNN, namun secara umum masih memerlukan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas, baik secara organisasi maupun personil yang mengawakinya.

---

This research based on fact that Indonesia still face many problems to discontinue drugs traffickings’s network . In perionds 2010-2012, Narcotics Board Republic of Indonesia already does various strategy inNarcotics case investigation, in order to discontinue drugs trafficking’s chain. But in fact, Narcotics Board Republic of Indonesia still have limitedness to apply this action. So that, this research discuss about how investigation strategy that can be used effectively to break the drug trafficking’s chain in Indonesia. This research used interview and SWOT analysis as techniques to collect the data. Any persons are interviewed , such as Deputy, Director, and investigators ini Deputy Eradication Narcotics Board Republic of Indonesia. This research summarize that investigation strategy using by Narcotics Board Republic of Indonesia are running well. But in general, that strategy still need various effort to increase the capability and capacity for the organtization and also the personnel in it.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas evaluasi program kerjasama pencegahan ppenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan program kerjasama tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama. Evaluasi tersebut berfokus pada empat indikator yang relevan antara lain mencakup: a)Sumber Daya Manusia; b) Koordinasi; c) Insfrastruktur; d) Finansial.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif naratif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa selama ini kecenderungan krjasama dilaksanakan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang telah eksis, oleh karena itu pelaksanaan kerjasama dengan komponen masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pesantren-pesantren, dan sekolah-sekolah perlu ditingkatkan karena di lingkungan tersebut sangat potensi akan adanya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Kerjasama yang telah disepakati seyogyanya tidak hanya pusat yang melaksanakan tetapi diinformasikan juga ke BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota untuk ditindaklanjuti.

---

ABSTRACT
This research discusses about the evaluation of prevention programs cooperation Drug abuse and illegal trafficking conducted by the National Narcotics Agency(BNN) with government agencies and non-governmental organizations. Most important factorin the cooperation program management is monitoring andevaluation of the implementation of the cooperation program it self. The evaluation focused on four relevant indicators include the following of :a)Human Resources; b) Coordination; c) infrastructure; d) Financial. This research is aqualitative research design with a descriptive narrative.

This research suggest, atthistrend, during cooperation implemented by government agencies and non-governmental agencies that have existed, such as the implementation component of the community, especially cooperation with Governmental Organization(NGO), boarding schools, and the schools need to be improved. This is because in such environments is a potential for Drugab use and illegal trafficking. Agreed cooperation should not only be implementedb y the central government but also to be informed to BNN Province an dRegency/City to follow up.