Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberfungsian keluarga merupakan salah satu unsur dalam membangun ketahanan individu penyalahguna narkotika. Keluarga yang mempunyai fungsi keluarga yang kuat mampu memberikan kontribusi yang positif. Keberhasilan pemulihan dalam proses rehabilitasi dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak yang berada di sekitar penyalahguna narkotika, khususnya peran dari keluarga. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika secara rawat jalan menuntut peran besar dukungan dari pihak keluarga. Data klien rawat jalan di Klinik BNNP Sumsel menunjukkan tidak semua klien dapat bertahan dalam program sesuai rencana terapi yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk keberfungsian keluarga dan ketahanan individu penyalahgunaan narkotika yang menjalani rehabilitasi di Provinsi Sumsel dan menganalisis pengaruh keberfungsian keluarga dalam membentuk ketahanan diri pada penyalahguna narkotika di Provinsi Sumatera Selatan. Keberfungsian keluarga meliputi hubungan aman dan sehat antar keluarga, Pengawasan dan pemantauan orang tua serta disiplin yang efektif keterlibatan orang tua dalam kehidupan, penanaman nilai pro social dari keluarga, dan supportive parenting. Kemudian untuk ketahanan individu dari penyalahgunaan narkotika meliputi regulasi emosi, kontrol terhadap impuls, empati, optimis, kemampuan menganalisis masalah, efikasi diri dan pencapaian. Penelitian tesis ini menggunan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 107 orang responden penyalahguna narkotika yang tinggal bersama orang tua/wali. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling 8.8. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel keberfungsian keluarga berpengaruh positif terhadap ketahanan individu sebesar 58 %. Dari hasil tersebut dijelaskan bahwa keberfungsian keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketahanan individu. ......Family functioning is one of the elements in fostering resilience of individuals involved in drugs abuse. Families that have a strong family function are able to make a positive contribution. The success of recovery in the rehabilitation process requires the support of all parties around drug abusers, particularly the role of the family. The implementation of outpatient drug rehabilitation requires a large role of support from the family. Data on outpatient clients at the South Sumatra BNNP Clinic reveals that not all clients can stay in the program according to the established therapy plan. The purpose of this study is to analyze the most influential factors in shaping family functioning and resilience of individuals who abuse drugs undergoing rehabilitation and to analyze the influence of family functioning in shaping resilience in drug abusers in South Sumatra Province. Family functioning includes safe and healthy relationships between families, parental supervision and monitoring and effective discipline, parental involvement in life, instilling pro-social values from the family, and supportive parenting. Then, for the individual resilience variables from drug abuse include emotion regulation, control of impulses, empathy, optimism, ability to analyze problems, self-efficacy, and achievement. This tesis research uses a quantitative approach. The research sample consisted of 107 respondents drug abusers who lives with parents. Those data were analyze by Structural Equation Modeling 8.8. The results indicated that the influence of family functioning variables had a positive influence on individual resilience by 58%. From these results, it is explained that family functioning has a positive and significant influence on individual resilience.

Abstrak :
Penyebaran HIV/AIDS di kalangan penasun mencapai lebih dari 50%. Sebagian besar penasun yang menderita AIDS akan menerima obat ARV selain terapi metadon. Permasalahan akan timbul pada pemberian kedua terapi tersebut, karena keduanya dimetabolisme oleh enzim CYP3A4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ARV lini pertama terhadap dosis metadon. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Populasi yang diteliti adalah penasun yang menerima ARV saat menjalani terapi rumatan metadon di RSUP Fatmawati dan RSKO Jakarta periode 2003-2009. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan studi potong lintang menggunakan data sekunder pasien yang menerima terapi ARV saat menjalani terapi rumatan metadon pada fase stabilisasi. Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara pada 6 pasien yang menerima terapi ARV kurang lebih 2 tahun saat menjalani terapi metadon. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 35 pasien laki-laki. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa dosis metadon sebelum mengkonsumsi ARV (20,0-150,0 mg) berbeda nyata (p=0,00) dengan dosis rata-rata setelah 3 bulan mengkonsumsi ARV (55,4-194,8 mg). Dosis metadon pada kelompok pasien yang mengkonsumsi ARV (55,4-194,8 mg) berbeda nyata (p=0,00) dengan kelompok pasien yang tidak mengkonsumsi ARV (60,0-112,8 mg). Sebagian besar penasun (37,1%) membutuhkan waktu pencapaian dosis rumatan antara >6 minggu hingga <9 minggu. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pada saat memulai terapi ARV partisipan mengaku mengalami keluhan putus zat sehingga membutuhkan penyesuaian dosis metadon antara 8 hingga lebih dari 10 kali. Partisipan mengaku puas terhadap dosis terakhir yang diterima (90,0-220,0 mg) walaupun sebagian dari mereka yang diwawancara mengaku masih menggunakan alkohol, obat penenang dan obat-obat lain. ARV lini pertama mempengaruhi dosis metadon. ...... The spread of HIV/AIDS in drug abusers achieves more than 50%. Most of them takes ARV therapy beside they takes methadone therapy. The problem appears with people who take both of therapy because ARV and methadone are metabolizes by CYP3A4 enzyme. The research aim was knowing the effect of first line ARV to methadone?s dosage. The methods of this study were qualitative and quantitative. The design of quantitative study was cross sectional with using secondary data of patients. The population were drug abusers who took methadone maintenance treatment program in stabilization phase and then took ARV therapy in RSKO Jakarta and RSUP Fatmawati on 2003-2009 period. The qualitative research used an interview method to 6 patients who received ARV therapy about 2 years when took methadone therapy. In this study the number of patient involved were 35 male patients. The quantitative study showed that there was a significant difference (p=0,00) between methadone's dosage (20,0-150,0 mg) before consuming ARV and mean of methadone's dosage after 3 month consuming ARV (55,4-194,8 mg), and methadone?s dosage between a group of patient who is consumed ARV (55,4-194,8 mg) had a significant difference (p=0,00) with a group patient who is not consumed ARV (60,0-112,8 mg). Most of drug abusers (37,1%) needed a time to reached methadone maintenance dosage between >6 weeks until <9 weeks. Based on interview, participants had an experienced withdrawal symptoms when starting ARV, so they need an adjustment dosage of methadone between 8 up to more than 10 times. Participants felt satisfied with their last dosage received (90,0-220,0 mg) even a half of them were still taking alcohol, depressants, and another drugs. The first line ARV had an effect to methadone?s dosage.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian fenomenologi deskriptif ini menggali pengalaman mantan penyalahguna NAPZA dalam menjalani hidup bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan desain fenomologi deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan catatan lapangan, hasil verbatimnya dianalisa menggunakan pendekatan Colaizzi. Tema penelitian yang ditemukan adalah Alasan berhenti menyalahgunakan NAPZA, alasan kembali relapse, respon awal adaptasi mantan penyalahguna NAPZA di masyarakat, upaya perubahan agar dapat diterima orang lain, kehilangan kepercayaan dari masyarakat, mendapatkan stigma dari masyarakat, kekhawatiran dari keluarga untuk terjadinya relapse, diskriminasi terhadap mantan penyalahguna NAPZA, persepsi negatif masyarakat terhadap mantan penyalahguna NAPZA, menggunakan koping positif, sistem dukungan yang diperoleh mantan penyalahguna NAPZA, harapan mantan penyalahguna NAPZA terhadap pihak-pihak terkait. Mantan penyalahguna NAPZA mengalami stigma dikeluarga dan masyarakat serta merasakan kebosanan saat kembali kemasyarakat setelah terapi rehabilitasi karena tidak ada kegiatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penempatan perawat komunitas sebagai educator, konsultan, advokat di keluarga, masyarakat dan di lembaga rehabilitasi NAPZA.

---

ABSTRACT
The study explores the experiences of drugs abuser former undergo living in social in Bogor. This study uses descriptive phenomenological design. Data is obtained through an in-depth interview and field note then analyzed by using Colaizzi's method. The theme of research identified are reason stop abusing drugs, relapse reason, self efficacy response adaptation drug abuser former in society efforts to change to acceptable others, society treatment, and living in the society. Drug abuser former experienced stigma in families and the community as well as feel boredom when they come back after rehabilitation therapy because there was no activity. This study recommended the deployment of community nurses as educator, a consultant an advocate in families, the community and drugs rehabilitation institution.

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Yang dimaksud sistem penegakan hukum pada tulisan ini adalah suatu upaya institusi Polri dalam menerapkan pasal tindak pidana terhadap pengguna narkoba.Sedangkan upaya ini dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi penyalahguna narkoba. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Kondisi pelanggaran hukum dalam konteks penyalahgunaan narkoba, dikaitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; dan (3) Proses perlakuan terhadap pelanggar hukum dalam konteks penyalahguna narkoba, dikaitkan dengan penerapan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Menggunakan pendekatan kualitatif dapat dihasilkan data dan informasi yang bersifat real time melalui teknik pengumpulan data diantaranya adalah pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data menggunakan metode triangulasi yaitu perpaduan antara data kuantitatif dan kualitatif yang dimaknakan kemudian diklarifikasi dengan tinjauan kepustakaan guna mendapatkan alternatif solusi dari persoalan penelitian. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Peraturan perundang-undangan ini selalu mengalami penyempurnaan sejalan dengan perubahan dan perkembangan akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan penyalahgunaan tersebut.Begitu pula dalam melaksanakan peraturan tersebut dapat dimungkinkan terjadi penyimpangan sebagai suatu kelemahan aparat penegak hukumnya, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat atau ada kelemahan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Disamping itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini ditujukan dengan sasaran potensial generasi muda dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah, serta penyalahgunanya pun merata di seluruh strata sosial masyarakat.

---

This study aimed to reveal the legal system conducted by the police in criminal drug abuse. The meaning of the law enforcement system in this paper is an attempt to apply Article by Police institution to offenses against drug users.While the effort was made to reduce the prevalence of drug abusers. Issues raised in this research are: (1) Unlawful conditions in the context of drug abuse, related of Law number 35 year 2009, (2) Factors affecting the implementation of the law enforcement Law number 35 year 2009, and (3) The process of the treatment of offenders in the context of drug abusers, associated with the implementation of Article 54 of Law number 35 year 2009. Using a qualitative approach to data and information generated in real time through data collection techniques include participant observation, interviews, and literary study. While the analysis of data using triangulation method is a combination of quantitative and qualitative data are interpreted and clarified by a review of literature in order to obtain alternative solutions to research problems. In the end it can be concluded that the legislation is invariably experience improvements in line with the changes and developments caused by criminal acts caused by such abuse.Similarly, in implementing these regulations may be possible to prevent deviation as a weakness of law enforcement officers, is still a lack of awareness and participation or no weakness legislation itself. In addition, trafficking and abuse of drugs in Indonesia is aimed at potential targets young people and has reached all over the area, as well penyalahgunanya were evenly distributed throughout the social strata of society.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini akan menganalisis penanganan mahasiswa penyalahguna narkotika oleh pihak kampus menggunakan paradigma peacemaking criminology. Kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya paham bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan penyimpangan dan mereka adalah korban yang seharusnya mendapatkan perawatan. Namun, penanganan dari pihak kampus bertolak belakang. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa pernyataan beberapa pihak kampus. Salah satu penanganan tersebut adalah melakukan pengeluaran terhadap mahasiswa yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Uniknya, pengeluaran dinyatakan sebagai keberhasilan, dan dilakukan untuk kepentingan mereka guna melakukan rehabilitasi. Pengeluaran yang mengatasnamakan rehabilitasi merupakan suatu kekeliruan. Bagaimana bisa dilakukan rehabilitasi sosial, ketika pelaku penyimpangan tersebut telah diekslusikan?Di Indonesia, terlihat bahwa penanganan mahasiswa penyalahguna narkotika oleh kampus lebih mengarah shaming yang identik dengan stigma/label. Menurut teori Reintegrative Shaming, pengeluaran merupakan shaming yang dibebankan kepada mahasiswa penyalahguna narkotika, hingga status ldquo;penyalahguna narkotika rdquo; menjadi master status mereka. Shaming tipe ini akan membuat tingkat penyalahgunaan narkotika menjadi tinggi.

---

ABSTRACT
This paper will analyze the handling of student drug abusers by the campus using the paradigm of peacemaking criminology. Campus as an educational institution should understand that drug abuse is a social deviance, and they are victims who should get treatment. However, the handling of the campus opposite. This is also reinforced by some of the statements from the campus. One such treatment is the expenditures on students proved as drug abuser. Uniquely, outcasting college student by campus declared as a success, and performed on their behalf in order to carry out rehabilitation. Outcasting college student on behalf of rehabilitation is a mistake. How can it be done for social rehabilitation, when the deviant person have been exlude by his her society In Indonesia, it appears that the handling of drug abuse by college students is more directed shaming is synonymous with stigma label. According to the theory Reintegrative shaming, shaming by outcasting is heavily charged to student drug abusers, to the status of drug abuser become masters of their status. Shaming of this type would create a drug abuse rate is high.

Abstrak :
Penyalahgunaan narkotika berkembang menjadi masalah hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia (UNODC, 2021, 2022a).  Dalam skala yang lebih luas penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman keamanan negara karena merupakan ancaman eksistensial bagi keamanan baik kemanan manusia, nasional bahkan internasional (Biswas, 2021; Crick, 2012). Menanggulangi potensi ancaman tersebut, pemerintah menyusun kebijakan penanggulangan penyalah guna narkotika dalam UU 35/2009 tentang Narkotika. Kebijakan tersebut mengutamakan pendekatan kesehatan dalam menanggulangi masalah penyalah guna narkotika. Penyalahgunaam dan kecanduan narkotika merupakan penyakit otak yang memerlukan perawatan sehingga undang-undang mewajibkan penyalah guna dan pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Akan tetapi dalam implementasinya, penyalah guna dibayangi ancaman hukuman pidana penjara. Jumlah penyalah guna narkotika yang dipenjara naik 2 kali lipat dari tahun 2015-2021 (Dirjenpas, 2022). Berbagai kajian menyebutkan bahwa implementasi kebijakan penyalah guna narkotika merupakan penyumbang overcrowding Lapas. Padahal menempatkan penyalah guna dalam Lapas tidak menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotikanya. Melihat masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis implementasi kebijakan dengan merujuk pada Model Mazmanian dan Sabatier, menganalisis faktor penegakan hukum dan menganalisis dampak pemenjaraan pada penyalah guna narkotika. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan penyalah guna narkotika dihambat oleh tujuan yang tidak dirumuskan dengan baik dan konsisten, teori kausal kecanduan narkotika sebagai model penyakit yang tidak tertera dalam kebijakan, hambatan integrasi hierarkis, aturan lembaga pelaksana yang parsial dan terkadang berbenturan, hambatan perekrutan pelaksana, alokasi anggaran, dan kecenderungan kelompok sosial ekonomi rendah yang cenderung menderita dan kepemimpinan. Faktor penegakan hukum seperti undang-undang, aparat penegak hukum dan fasilitas rehabilitasi juga menjadi penghambat. Pemenjaraan tidak menimbulkan efek jera, penyalah guna tetap dapat mengakses narkotika dalam Lapas bahkan mereka dapat meningkat menjadi bagian jaringan peredaran gelap narkotika. ......Drug abuse is a growing problem almost all over the world, including Indonesia (UNODC, 2021, 2022a).  On a broader scale, drug abuse is a threat to state security because it is an existential threat to human, national and even international security (Biswas, 2021; Crick, 2012). In response to this potential threat, the government has developed a policy to tackle drug abuse in Law 35/2009 on Narcotics. The policy prioritizes the health approach in tackling the problem of drug abuse. Drug abuse and addiction are brain diseases that require treatment, so the law requires drug abusers and addicts to receive medical and social rehabilitation. However, in its implementation, drug abusers face the threat of imprisonment. The number of people who use drugs in prison doubled from 2015-2021 (Directorate General of Corrections, 2022). Various studies mention that the implementation of policies on drug abuse is a contributor to prison overcrowding. Even though placing drug abusers in prisons does not solve the problem of drug abuse. Seeing this problem, the researchers conducted qualitative research with a policy implementation analysis approach by referring to the Mazmanian and Sabatier Model, analyzing law enforcement factors and analyzing the impact of imprisonment on drug abusers. This research shows that the implementation of policies to overcome drug abuse is hampered by objectives that are not well formulated and consistent, the causal theory of drug addiction as a disease model that is not stated in the policy, hierarchical integration barriers, partial and sometimes conflicting rules of implementing agencies, barriers to recruitment of implementers, budget allocations, and the tendency of low socio-economic groups who tend to suffer and leadership. Law enforcement factors such as laws, law enforcement officers and rehabilitation facilities are also barriers. Imprisonment does not have a deterrent effect, drug abusers can still access drugs in prison and they can even become part of drug trafficking networks.

Abstrak :
Kualitas hidup berkaitan dengan keinginan manusia untuk hidup sehat dan sejahtera. WHOQoL mengukur kualitas hidup dengan empat domain dasar, yaitu fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pengguna narkoba suntik (penasun) di sembilan kota di Indonesia tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder SCP Penasun 2012 dan WHOQoL-BREF dengan desain cross sectional. Hasil analisis menunjukkan proporsi penasun terbanyak adalah laki-laki (96,7%), berumur dewasa (>24 tahun) 87,8%, dan memiliki riwayat pendidikan tinggi (79,3%). Variabel kualitas hidup penasun menunjukkan Rata-rata skor kualitas hidup responden adalah 52,58 dengan skor kualitas hidup terendah adalah 25 dan yang tertinggi 77. Hasil temuan lainnya variabel yang berhubungan dengan kualitas hidup penasun, yaitu umur (p value = 0,003) dan status penggunaan alat suntik (p value = 0,029). Skor kualitas hidup kurang cenderung pada penasun yang berpendidikan rendah dan masih berbagi alat suntik.

---

Quality of life related to the human desire to live a healthy and prosperous. WHOQOL measures quality of life with four basic domains, namely the physical, psychological, social, and environmental. The purpose of this study was to explore the factors that affect the quality of life for injecting drug users (IDUs) in nine cities in Indonesia in 2012. This study uses secondary data Behavior Rapid Survey for IDUs 2012 and WHOQOL-BREF with cross sectional design. The analysis shows the highest proportion of IDUs was male (96,7%), aged adults (> 24 year old) 87,8%, and has a history of higher education (79,3%). Variable quality of life shows Variable quality of life of IDUs shows average quality of life score of respondents was 52.58 with the lowest quality of life score was 25 and the highest 77. The other findings variables related to the quality of life of IDUs are age (p value = 0.003) and the use of non-sterile syringes. (p value = 0,029). Quality of life scores are less likely to IDUs who have lower education and still share syringes.