Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dan kepastian hukumnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya terhadap hak pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1205/pdt.G/2005/PAJT dan bagaimana mengatasi persoalan, bila putusan mengenai hak asuh anak yang sudah diputus hakim dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde) tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif. Dalam hal putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak tidak dilaksanakan oleh para pihak maka pengadilan agama atas perintah ketua pengadilan dapat melakukan upaya eksekusi atas putusan tersebut didampingi oleh kepolisian sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) dan Pasal 319 (huruf h) BW.

---

This Thesis discusses the implementation of court decisions regarding child custody and legal certainty. The issue in this study is how the legal consequences of marriage breakdown due to divorce according to Islamic Law Compilation especially of the right child care (hadhanah), the basic consideration of the judge in determining child custody in East Jakarta Religious Court No.1205/pdt.G/2005 / PAJT and how to overcome the problem, when the decision regarding child custody and the judge who had decided to have a permanent legal force (van inkracht Gewijsde) are not complied with or not undertaken by the parties. Metode study is a literature study method with the secondary data that is juridical normative. In the case of court decisions regarding child custody religion is not executed by the parties to the religious court on the orders of the head of the court may make an attempt the execution of the decision shall be accompanied by the police in accordance with Article 259 paragraph (1) and Section 319 (h) BW."

"Disertasi ini membahas mengenai Alimentasi Anak Pascaperceraian yang berlaku di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Alimentasi anak pascaperceraian atau pemberian nafkah anak setelah perceraian kedua orang tua merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan, mengingat keberlangsungan hidup anak harus tetap terjamin pascaperceraian kedua orang tuanya. Terdapat pengaturan yang berbeda untuk masyarakat yang tidak memeluk agama Islam dan pemeluk agama Islam. Untuk yang tidak beragama Islam, pengaturan yang berlaku tentang alimentasi anak pascaperceraian di Indonesia ini terdapat dalam Pasal 41 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan dan untuk yang beragama Islam mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta hukum adat juga masih digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara masyarakat adat yang tidak diakomodir oleh peraturan yang dibuat oleh negara. Walaupun konsep pengasuhan anak di Indonesia dari ketiga sistem hukum tersebut berbeda-beda (hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat), tetapi semuanya memiliki kesamaan tujuan yaitu agar anak-anak tetap terjamin dalam segala aspek kehidupannya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Tidak adanya unifikasi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum alimentasi anak pescaperceraian menyebabkan perbedaan putusan-putusan tentang alimentasi anak di Indonesia. Pengaturan yang ada juga tidak mengatur secara rinci perihal hak dan kewajiban kedua orang tua pascaperceraian terhadap anak-anak mereka. Saran dari disertasi ini adalah perlunya perbaikan pengaturan pemberian alimentasi atau nafkah anak pascaperceraian yang memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci seperti kondisi-kondisi yang mempengaruhi hak pengasuhan anak diberikan kepada siapa, batas usia pemberian alimentasi dan pengecualian atas kondisi-kondisi tertentu, penghitungan biaya alimentasi. Penyelesaian sengketa alimentasi anak diluar pengadilan dan lembaga eksekusi atas kewajiban alimentasi diluar pengadilan merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan agar kepentingan anak terjamin walau kedua orang tua telah bercerai.

---

This dissertation discusses post-divorce child alimony that applies in Indonesia from the perspective of civil law, Islamic law and customary (adat) law. Post-divorce child alimony or providing child support after the divorce of the parents is the main thing that must be considered, considering that the child's survival must remain guaranteed after the divorce of the parents. There are different arrangements for people who do not embrace Islam and those who adhere to Islam. For those who are not Muslim, the applicable regulations regarding post-divorce child alimony in Indonesia are contained in Article 41 Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law and for those who are Muslim it refers to Article 105 of the Compilation of Islamic Law, and customary law is also still usedto resolve cases of indigenous peoples that are not accommodated by regulations made by the state. Even though the concept of child care in Indonesia from the three legal systems is different (civil law, Islamic law and customary law), they all have the same goal, namely that children remain secure in all aspects of their lives, even though their parents are divorced. The absence of unification in the field of marriage law, especially the law on alimony for children of divorce, has led to differences in decisions regarding child alimony in Indonesia. The existing arrangements also do not regulate in detail the rights and obligations of both parents after divorce towards their children. The suggestion from this dissertation is the need to improve the arrangements for granting alimony or post-divorce child support which include more detailed provisions such as conditions that influence who child custody rights are given to, the age limit for granting alimony and exceptions to certain conditions, calculating alimentation costs. Settlement of child alimony disputes outside of court and institutional execution of alimony obligations outside of court are alternatives that need to be considered so that the child's interests are guaranteed even though the parents are divorced."