Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak beredar informasi tentang penyakit pasien dalam bentuk foto dan video di berbagai media sosial Media mengangkat isu etik, yaitu pelanggaran rahasia medis. Namun, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) danUndang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang lain menyatakan bahwa dokter wajib menyimpan rahasia medis. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka metode penelitian dalam Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Jenis penelitian yangdigunakan adalah analisis preskriptif, yaitu mengkaji atau mengkaji ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kedokteran dan implementasinya ke dalam rana empiris atau tatanan sosial. Dokter dan dokter gigi diharapkan untuk menggunakan media sosial secara bijak dengan mempertimbangkan aspek etik yang tertuang dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) danketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan Dengan demikian, dokter harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara: penerapan sanksi etik, sanksi disiplin dan sanksi hukum.ABSTRACTThe development of information and communication technology has circulated a lot of information about the patient's illness in the form of photos and videos on various social media. Media raises ethical issues, namely the violation of medical secrets. However, the Indonesian Medical Ethics Code (KODEKI) and Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice and other statutory regulations states that doctors are obliged to keep medical secrets. Based on this background, the research method in this writing uses juridical-normative research methods, namely research that emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviews with sources and informants. The type of research that used is prescriptive analysis, namely reviewing or reviewing the provisions of the legislation in the field of medicine and their implementation into an empirical framework or social order. Doctors and dentists are expected to use social media wisely by considering the ethical aspects contained in the Indonesian Medical Ethics Code (KODEKI) and the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia. Thus, doctors must be able to account for their actions by: applying ethical sanctions, disciplinary sanctions and legal sanctions."

"Penelitian ini membahas kepatuhan dokter dalam pengisian formulir summary list di Instalasi Rawat Jalan, RSUP Fatmawati tahun 2015, yang merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan kepatuhan yang rendah, pendidikan terbanyak dokter spesialis, pengetahuan kurang baik, masa kerja yang seimbang, umur yang seimbang, persepsi sanksi kurang sesuai, persepsi insentif kurang sesuai, dan jumlah kunjungan yang sedikit. Terdapat dua variabel yang bermakna yaitu pendidikan dan sanksi, sementara variabel lain yaitu pengetahuan, umur, masa kerja, jumlah kunjungan, dan insentif menghasilkan hubungan yang tidak bermakna.

---

This undergraduate thesis discusses about doctor compliance toward writing summary list form, in outpatient department, RSUP Fatmawati 2015. This research using cross sectional design with quantitative approach, and use both primary and secondary data.

The result of this research shows that doctor compliance are in a low rate, poorly knowledge, most of the education level are specialist, working periods are balance, ages are balance, inappropriate perception of sanction and insentives. There are two variables that have correlation, those are educational level and sanction. And the variables that have no correlation are knowledge, working period, and insentives."

"The usage of phronesis as a term in the field of medicine aims at describing doctors as men of virtue. It is an obligation that they should put it into practice in their profession. In this article, I will present the idea standing behind the study and practice of medicine, that is, doctors or the candidates should have a holistic knowledge. One of those elements is that the field of medicine has a relation with other disciplines that work on the same material object, namely human beings. Other is that human beings are not machines -- which are unorganic, mindless and inactive. Avoiding mistreating course, assist doctors to be the men of virtue."

"Indonesia masih mengalami kesulitan terkait akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta kurangnya tenaga kesehatan, terutama di wilayah perdesaan dan terpencil. Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), terdapat kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter, yang ditandai dengan masih banyaknya jumlah Puskesmas tanpa dokter. Provinsi Maluku adalah salah satu Provinsi yang memiliki persentase Puskesmas tanpa dokter tertinggi yaitu 17,6% dan Puskesmas tersebut mayoritas terletak di wilayah perdesaan dan terpencil yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi dokter untuk bekerja di daerah perdesaan dan terpencil di Provinsi Maluku. Desain penelitian ini adalah cross-sectional menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada 344 dokter yang bekerja di Provinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 192 (56%) dokter yang mengisi kuesioner, faktor pengalaman di perdesaan dan terpencil (p=0,032), peluang karir (p=0,000), peluang pengembangan pendidikan dan profesional (p=0,010) dan kondisi kehidupan (p=0,016) merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi dokter untuk bekerja di daerah perdesaan dan terpencil di Provinsi Maluku. Sementara faktor yang paling dominan berhubungan adalah peluang karir (AOR=4,32 95% CI 1,43-11,76 95% CI) dan pengalaman di perdesaan dan terpencil 1-5 tahun (AOR=4,30 95% CI 1,24-14,70 95% CI). Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat kebijakan untuk mengatasi kekurangan dokter di daerah perdesaan dan terpencil khususnya di Provinsi Maluku, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap peluang pengembangan pendidikan dan profesional, kondisi kehidupan, dan terutama kebijakan terkait peluang kemajuan karir dokter serta kebijakan yang menunjang dokter agar memiliki pengalaman praktik di perdesaan dan terpencil.

---

Indonesia is still experiencing difficulties related to community access to health services and the need for more health workers, especially in rural and remote areas. Based on data from the Health Human Resources Information System (SISDMK), there is a shortage of health workers, especially doctors, as indicated by the large number of Public Health Centers that are without doctors.  Maluku Province is one of the provinces with the highest percentage of Public Health Centers without doctors, at 17.6%, and most of these are located in rural and remote areas designated by the government. This study aims to determine the factors that associated with doctors' motivation to work in rural and remote areas in Maluku Province. The design of this study was cross-sectional, using an online questionnaire distributed to 344 doctors working in Maluku Province. The results showed that of 192 (56%) partisipants who filled out the questionnaire, the factors of experience in rural and remote areas (p=0.032), career opportunities (p=0.000), educational and professional development opportunities (p=0.010), and living conditions (p=0.016) were factors associated with doctors' motivation to work in rural and remote areas in Maluku Province. While the most dominant factors associated are career opportunities (AOR = 4.32 95% CI 1.43-11.76 95% CI) and experience in rural and remote areas 1-5 years (AOR=4,30 95% CI 1,24-14,70 95% CI). This study suggests that in making policies to overcome the shortage of doctors in rural and remote areas, especially in Maluku Province, the government should consider the following factors such as educational and professional development opportunities, living conditions, and primarily policies related to opportunities for career advancement of doctors and policies that support doctors to have practice experience in rural and remote areas."

"Skripsi ini membahas peran dokter militer dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam memberikan bantuan bencana alam kepada masyarakat di Indonesia, serta menjelaskan pelindungan hukum yang diterima oleh dokter militer dalam melaksanakan tugas tersebut. Metode yang digunakan penelitian ini adalah doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Tulisan ini menjelaskan peran dan pelindungan hukum dokter militer dalam menjalankan tugas bantuan bencana alam di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa dokter militer memiliki kompetensi dan kewenangan khusus yang menjadikan dokter militer menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan bencana alam kepada korban di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, dokter militer mendapatkan pelindungan hukum sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pelindungan hukum terhadap dokter militer dalam keadaan gawat darurat bencana yang membawa kondisi ke dalam gawat darurat medis tersebut meliputi ketiadaan informed consent, penulisan rekam medis, serta pemberian bantuan medis yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), etika, dan disiplin. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya permasalahan terkait ketidakjelasan alur dalam pemberian bantuan korban bencana dan belum adanya penegasan pelindungan hukum terhadap dokter militer, khususnya dalam memberikan bantuan korban bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara TNI dan pihak terkait seperti BNPB untuk memperjelas alur koordinasi bantuan bencana alam, serta penegasan lebih lanjut oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan mengenai pelindungan hukum bagi dokter militer dalam melaksanakan tugas bantuan bencana alam.

---

This thesis discusses the role of military doctors in carrying out the duties of Military Operations Other Than War (OMSP), especially in providing natural disaster assistance to the community in Indonesia, and explains the legal protection received by military doctors in carrying out these duties. The method used in this research is doctrinal with analytical descriptive type. This paper explains the role and legal protection of military doctors in carrying out natural disaster relief duties in Indonesia. This research explains that military doctors have special competencies and authorities that make military doctors the frontline in providing natural disaster relief to victims in Indonesia. In carrying out their duties, military doctors get legal protection as health workers who provide medical services to the community as regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Legal protection for military doctors in disaster emergencies that bring conditions into medical emergencies includes the absence of informed consent, writing medical records, and providing medical assistance in accordance with Standard Operating Procedures (SOPs), ethics, and discipline. However, this study also found problems related to the unclear flow in providing assistance to disaster victims and the absence of affirmation of legal protection for military doctors, especially in providing assistance to disaster victims."