Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian. Akan tetapi, prinsip tersebut belum diikuti oleh peraturan lainnya. Hal ini terbukti baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas masih mengakui hukum acara yang lain, seperti HIR, Rbg, dan lain sebagainya. Adapun hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 hanya masalah cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina. Dalam hal pembuktian masih menggunakan HIR, Rbg, BW dan sebagainya.Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diatur HIR, Rbg, BW, dengan demikian dapat dimungkinkan terjadinya kesepakatan untuk melakukan perceraian dengan menggunakan peluang pengakuan sebagai alat bukti. Hal ini bertentangan dengan prinsip Undang-Undang No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui penerapan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian, (2) mengetahui dan mengkaji kekuatan bukti pengakuan dalam perkara perceraian di pengadilan agama, (3) untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian.Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti putusan pengadilan agama yang menggunakan pengakuan sebagai dasar pertimbangan putusan. Responden dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan agama Yogyakarta dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam.Hasil penelitian yang diperoleh, (1) hakim menerapkan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian secara mutlak, (2) pengakuan merupakan alat pembuktian yang kuat dan bersifat sempurna serta menentukan, artinya bahwa dengan diakuinya dalil gugatan atau permohonan talak hakim tidak membutuhkan pembuktian lanjutan, hakim dapat mengabulkan gugatan atau permohonan talak, (3) hakum menggunakan alat bukti pengakuan sebagai dasar pertimbangan putusannya, berdasarkan kaedah fikiyah, dan Pasal 164 HIR, 174, 175 dan 176, karena hakim berpendapat bahwa pengakuan termasuk alat bukti yang sah dan diatur dalam Undang-undang."

"Sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suatu perkawinan hendaknya berlangsung abadi. Dalam hal suatu perkawinan tidak dapat berlangsung abadi, sehingga terjadi perceraian, maka para pihak yang tadinya terikat perkawinan dapat menempuh upaya perceraian. Dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan, untuk memudahkan proses pemeriksaan perkara para pihak dapat membuat akta kesepakatan bersama. Dalam penggunaan Akta Kesepakatan Bersama dalam perkara perceraian, setidaknya terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah kedudukan dan peranan Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat secara notariil dalam kaitannya dengan dalam proses pemeriksaan perkara Perceraian di Pengadilan, Kedua adalah bagaimanakah keterkaitan hukum antara Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat secara notariil dengan Putusan/Penetapan Pengadilan sebagai suatu produk hukum lembaga Peradilan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan lapangan yang bersifat deskriptif. Data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari penelitian yang dilakukan kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat secara notariil. memiliki kedudukan dan peranan sebagai kesepakatan para pihak berkaitan dengan akibat perceraian baik terhadap anak maupun terhadap harta bersama. Sementara itu, Akta Kesepakatan Bersama yang digunakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan merupakan bagian dari putusan hakim. Dalam kedudukannya sebagai bagian dari putusan hakim, maka kekuatan mengikat dari Akta Kesepakatan Bersama tidak hanya sebatas kesepakatan para pihak, tetapi juga sebagai pelaksanaan putusan hakim.

---

As an association was born the heart between a man and a woman to form the lasting family happy to be based on the Deity the Lord, then a marriage preferably took place eternal. In the matter of a marriage could not take place eternal, so as to the divorce happen, then the sides that earlier were tied by the marriage could follow divorce efforts. In the case inspection of the divorce in the court, to facilitate the process of the case inspection of the sides of could make the joint agreement certificate. In the use of the Joint Agreement Certificate in the case of the divorce, at least was gotten by two problems that were discussed in this research. Firstly, how the position and the role of the Joint Agreement Certificate that was made in a notarial manner in connection with him with in the process of the case inspection of the Divorce in the Court, second was how the legal connection between the Joint Agreement Certificate that was made in a notarial manner and the Decision of the Court as a product of the law of the Judicature agency. The research method that was used in this research was the bibliography research and the field that were descriptive. The data that was used was the secondary data that originated in the primary, secondary and tertiary legal material. From the research that was carried out afterwards could be attracted by the conclusion that the Joint Agreement Certificate that was made in a notarial manner has the position and the role as the agreement of the sides regarding as a result of the divorce was good towards the child and against common property. In the meantime, the Joint Agreement Certificate that was used as part of the process of the case inspection of the divorce in the court was part of the decision of the judge. In his position as part of the decision of the judge, then the binding strength from the Joint Agreement Certificate only was not limited by the agreement of the sides, but also as the implementation of the decision of the judge."

"Latar belakang : Saat ini, perceraian hidup hampir di semua negara cukup tinggi dan meningkat terus setiap tahunnya termasuk Indonesia besar pengaruhnya terhadap perceraian. Faktor yang sangat berperan adalah status ekonomi dan kehidupan seksual yang sering dalam bentuk perselingkuhan. Perceraian hidup dikhawatirkan masih sebagai fenomena gunung es. Akibat dari perceraian ini dapat berisiko berbagai psikopatologi pada orangtua dan terutama pada anak berisiko dua kali bila dibandingkan dengan anak yang orangtuanya utuh. Generasi penerus ini bisa menderita berkepanjangan bahkan sampai menikah serta berakibat fatal bila tidak segera diatasi. Penelitian ini meneliti problem emosi dan perilaku pada 96 remaja yang orangtuanya tunggal karena bercerai hidup.Metode : Survei cepat untuk menskrining problem emosi dan perilaku pada remaja dengan instrumen Child Behavior Checklist/4-18 (CBCL) dan Family Adaptibillity Cohesion and Evaluation Scale-III (FACES-III) yang digunakan untuk menilai tipe relasi pada keluarga ini.Hasil : Proporsi total problem emosi dan perilaku pada remaja sebesar 51%, proporsi profil keluhan somatik (p=0,0337) lebih besar pada remaja perempuan, proporsi profil cemas depresi (p=0,0058) dan profil perilaku agresif (p=0,0028) lebih besar pada kelompok umur 12-14 tahun. Sedangkan penilaian tipe relasi keluarga antara ibu dan remaja tidak ada perbedaan yaitu kohesi keluarga tipe ekstrim dan adaptasi keluarga tipe seimbang. Tipe dimensi keluarga ini adalah tipe rentang tengah dan tidak ada hubungan dengan problem emosi dan perilaku pada remaja.Simpulan : Problem emosi dan perilaku pada remaja sebesar 51% dan problem emosi dan perilaku pada remaja tidak berhubungan dengan tipe dimensi keluarga.Kata kunci : Perceraian orangtua - profil problem emosi dan perilaku remaja - relasi keluarga.

---

Background : Recently, alive divorce rates have been quit high in almost all countries. The rates keep increasing overtime, including in Indonesia where it has a significant influence on divorce. The leading factors are economic status, sexual life in the form of adultery alive divorce cases have been suspected as an iceberg phenomenon. The consequence of alive divorces can be a risk factor for the psychopathology of parents especially of their children whose risk is twice then in children with intact parent. This young generation can sustained to suffer until they get married and it could be fatal if not immediately overcome. This trial investigated two groups namely internalizing and externalizing groups in 96 teenagers who where brought up by single parent due to alive divorce.

Method : a quick survey was performed to screen emotional and behavior problems in teenagers by using child behavior checklist/4-18 (CBCL). The other instruments used were FACES III that was used to evaluate the relation type in these families.

Result: Proportion of total problem of emotional and behavior problems among the teenagers was 51%. The somatisation complaint proportion was higher in female teenagers (p=0 0337) whereas the proportions of anxiety/depression (p=0, 0058) and aggressive behavior (p= 0,0028) were higher in the group of 12-14 year old teenagers. The evaluation of relation type between mother and child revealed there was no difference namely the familial cohesion of the extreme type and adaptability of the balance type. Based on these relation/dimension types of these families was mid range this trial found that in the familial relation type there was no correlation between emotional and behavior problem in teenagers.

Conclusion: The proportion of emotional and behavioral problems in teenagers was 51% and in this trial there is no correlation between emotional and behavior problems among teenagers of the familial relation type.

Keywords: divorce parents - profile emotional and behavior problems in teenagers - relation type."

"Tesis ini membahas tentang Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan Yuridis Normatif. dalam melakukan penelitian penulis menganalisa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.DPK. Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisa putusan pengadilan bahwa prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Saran penulis di dalam penulisan ini adalah dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang disiplin serta tertib administrasi untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, diperlukan aparatur negara yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan.

---

This thesis discusses about How Divorce Procedures and Procedures for Civil Servants and whether the implementation is in accordance with Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 on Marriage and Divorce permit Civil Servants, form of research in this thesis is a Juridical Normative. in conducting the study authors analyzed the Religious Court Decision No. 341/Pdt.G/2009/PA.DPK Depok.

This thesis gives the conclusion that based on the analysis of court decisions that implementation procedures are in accordance with the provisions of Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 concerning marriage and divorce licenses Civil Service Advice writer in this writing is in order to create government apparatus and the orderly administration of discipline for the realization of good governance, the state apparatus is required to obey the statutory provision."

"ABSTRAKSetelah menikah dan memiliki anak, setiap pasangan suami istri memiliki perandan tanggungjawab bam yaitu sebagai orangtua. Menjadi orangtua tidak mudah karenamenuntut penyesuaian diri yang berkesinambungan. Proses-proses menjadi orangtuadengan tujuan untuk mengarahkan anak menjaiani tiap tahapan perkembangar.nyasehingga ia dapat bersosialisasi di masyarakat, disebut sebagai parenting (Hamner &Turner, 1990).Dalam menjaiani tjgas dan perannya tereebut muncul gangguan-gangguan yangmenimbulkan masalah. Salah satu gangguan dari parenting adalah peristiwa perceraian.Perceraian dianggap setjagai peristiwa yang menimbulkan tekanan pada individu danmemiliki dampak negatif pada penyesuaian diri (Moeljadi, 1991). Perceraian tidak sajamembah peran dan tanggungjawab suami istn tetapi juga keluarga sebagai keselumhansistem.Dengan bercerai, terjadi bentuk keluarga bam yaitu Orangtua tunggal. Dikatakanbahwa orangtua tunggal wanita iebih merasakan tekanan daripada orangUia tunggalpria. Pada periode setahun pertama orangtua tunggal wanita mengaiami masapenyesuaian diri yang tertjerat yaitu penyesuaian diri sebagai ibu yang mengasuh anakdan pencari nafkah. Walaupun ada dampak negatifnya, perceraian dapat menjadi solusipositif daripada memberi iingkungan yang bumk untuk anak. Beberapa hasil penelitianmenunjukkan adanya perbaikan kualltas hidup orangtua tunggal wanita dan anakanaknya.Bahkan ada beberapa keluarga orangtua tunggal wanita yang memiliki anakanakberprestasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Iebih dalam faktor-faktor apa yangmempengamhi parenting orangtua tunggal wanita yang bercerai . Bagaimana prosesyang terjadi sehingga ada orangtua tunggal yang sukses dan ada yang tidak. Penelitianini menggunakan teori model proses dari Jay Belsky (1984) untuk memudahkan prosesanallsa data.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara danobservasi sebagai alat pengumpul data. Sampel yang digunakan 3 orang dengan kriteriatelah bercerai 1-5 tahun dan memiliki anak usia 3-8 tahun saat bercerai.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengamhi parentingadalah sejarah perkembangan, tenmasuk disini latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, hubungan perkawinan, hubungan dengan orang lain dan saudara,pekerjaan, dan hal-hal yang dapat dianggap sebagai dukungan maupun tekanan.Kepribadian menjadi faktor yang paling banyak menentukan parenting, sedangkankarakteristik anak walaupun memiliki pengaaih tetapi tidak sebesar faktor kepribadian.Hasil penelitian juga menunjukkan kekhasan dari masing-masing individu dalammenjalankan perannya sebagai orangtua tunggal. Pola parenting yang sama dapatdilatarbelakangi proses-proses yang berbeda. Faktor lain yang tidak disebutkan oleh JayBelsky maupun peneliti barat lainnya adalah faktor agama.Hal yang disarankan untuk penelitian berikutnya adalah, meneliti respondendengan karakteristik berbeda, maupun mengadakan perbandingan dengan budaya lain."