Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pengasuh yang merawat individu yang memiliki tuna ganda kemungkinan akan mengalami stress yang dipengaruhi oleh karakteristik pengasuh dan individu yang diasuh. Pengasuh harus menggunakan mekanisme koping yang adaptif untuk mengatasi stres agar perawatan yang tepat dapat diberikan kepada individu yang memiliki tuna ganda. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan karakteristik pengasuh dengan mekanisme koping pengasuh di Wisma Tuna Ganda Palsigunung. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian adalah pengasuh yang berjumlah 30 orang dengan menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik (usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan lama kerja) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan mekanisme koping pengasuh. Mayoritas pengasuh menggunakan mekanisme koping maladaptif. Peneliti merekomendasikan kepada pihak Wisma Tuna Ganda Palsigunung untuk melanjutkan pertemuan rutin satu kali sebulan dalam kelompok yang kecil dan menggunakan metode yang berbeda setiap pertemuan, agar pengasuh dapat lebih terbuka mengenai masalah yang dihadapi kepada lingkungan sekitar

---

ABSTRACT
As the caregivers of individuals who have multiple disabilities, stress may occur to most of the caregivers that triggered by factors the individual that given care and the characteristic of the caregiver. Caregivers should use adaptive coping mechanisms to cope stress so that appropriate treatment can be given to individuals who have multiple disabilities. This research aims to determine the relationship between caregivers characteristic and caregivers coping mechanism in Wisma Tuna Ganda Palsigunung. The research using cross sectional study design. The research used total sampling method and the total of the sample is 30 caregivers. The outcome of this research showed that the characteristics (age, sex, marital status, educational background, and length of employment), does not have a significant relation with the coping mechanism that used by the caregiver. Majority of caregivers using maladaptive coping mechanism. Based on that outcome, it is highly recommended for Tuna Ganda Palsigunung to continue a routine meeting once a month in a small grup every meeting, and using the different method every meeting. So that the caregiver can be more open about the problem to around.

Abstrak :
Skripsi ini adalah sebuah telaah filosofis mengenai diskursus tubuh difabel dalam kerangka pikir Maurice Merleau-Ponty. Persepsi dan ketubuhan menjadi pisau analisis yang tajam dalam mengkaji problem kemampuan dalam tubuh difabel. Label ketidakmampuan yang dimiliki oleh difabel merupakan bentuk marginalisasi tubuh minoritas. Dengan kerangka pikir milik Merleau-Ponty, tubuh mayoritas dengan kemampuan rata-rata akan ditolak sebagai tubuh yang paling sempurna dalam tindak mempersepsi dunia. Problem ketidakmampuan yang disandang oleh difabel beralih menjadi bentuk penerimaan terhadap keberagaman mempersepsi. ......This thesis is an analysis of the philosophical discourse of the body with disabilities within the framework of Maurice Merleau-Ponty's thought. Perception and body in Merleau-Ponty's framework have become a sharp analysis to review the ability problems within disability people. Term 'dis-ability' in disability people often lead them to minority groups and rising discrimination. According to Merleau-Ponty's framework, a body with a major ability will be rejected as the most perfect body in the act of perceiving the world. Whereas the problem carried by disabled people's inability transform into having themselves perceiving the form of the diversity of acceptance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alienasi atau keterasingan terhadap penyandang disabilitas yang digambarkan dalam manga Hidamari ga Kikoeru. Penulis mengggabungkan teori komponen alienasi atau keterasingan oleh Seeman (1975) dengan dua metode, yaitu analisis teks oleh Thwaites, et al. (2002) dan analisis film oleh Petrie dan Boggs (2012) dengan pendekatan sosiologi sastra oleh Endraswara (2004) untuk menganalisis komponen keterasingan yang muncul dalam manga Hidamari ga Kikoeru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manga Hidamari ga Kikoeru menggambarkan alienasi atau keterasingan dengan menonjolkan dua komponen yaitu isolasi sosial dan ketidakberdayaan. ......This research aims to analyze how alienation towards disability person depicted in Hidamari ga Kikoeru manga. The author combines the theory of alienation by Seeman (1975) with two methods which are text analysis method by Thwaites, et al. (2002) and film analysis method by Petrie and Boggs (2012) with sociological approach of literature by Endraswara (2004) to analyze the components of alienation that appear in Hidamari ga Kikoeru manga. The results showed that there are two components that appeared in Hidamari ga Kikoeru manga: social isolation and powerlessness.

Abstrak :
Aksesibilitas merupakan hak dari penyandang disabilitas. Hak tersebut meliputi pemanfaatan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak, termasuk mendapatkan aksesibilitas layanan perpustakaan sebagaimana yang didapatkan oleh pemustaka non-disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengevaluasi pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah ini mengamati layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas melalui variabel transformasi fungsi, fasilitas, dan sumber daya manusia perpustakaan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara menggunakan panduan wawancara (interview guide). Untuk menganalisis data, digunakan metode Frekuensi Distribusi Relatif dan Analisis Tabulasi Silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala internal dan eksternal mengakibatkan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berhasil mewujudkan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menjadi determinan partisipasi sekolah penyandang disabilitas usia 5-18 tahun di Indonesia, menggunakan data Susenas MSBP tahun 2012. Hasil regresi logistik biner menunjukkan bahwa status disabilitas, umur, daerah tempat tinggal, tingkat disabilitas, jenis disabilitas, status kerja kepala rumah tangga dan pendidikan tinggi kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan sekolah anak penyandang disabilitas. Sedangkan jenis kelamin, status kemiskinan, pendidikan rendah kepala rumah tangga dan jumlah anak dalam rumah tangga tidak memiliki pengaruh signifikan. Hasil analisis deskriptif dan inferensial terhadap status disabilitas semakin mempertegas bahwa terdapat perbedaan kesempatan bersekolah antara anak dengan disabilitas dan tanpa disabilitas. ...... This study aims to find out factors those determine school participation of person with disabilities in Indonesia age between 5-18 years, using the Susenas MSBP 2012 data. The result of binary logistic regression showed that the disability status, age, area of residence, level of disability, type of disability, family head?s working status, and higher education of family head?s significantly influence the tendency school participation of children with disability. Whereas gender, poverty status, lower education of household head and the number of children in the household does not have a significant effect. Result of descriptive and inferential analysis of the disability status emphasized that there is a different school opportunity between children with disabilities and without disabilities.

Abstrak :
Disabilitas intelektual ditandai dengan keterbatasan pada fungsi intelektual dan fungsi adaptif, keterbatasan ini menghambat pemenuhan kebersihan diri, yang nantinya akan membentuk perilaku menjaga kebersihan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran kondisi umum dan perilaku kebersihan diri pada anak dengan disabilitas intelektual. Tujuan lain adalah untuk melihat perbedaan perilaku ditinjau dari usia, klasifikasi disabilitas intelektual, dan penghasilan orang tua. Penelitian dilakukan dengan desain Cross Sectional. Teknik pengambilan sampel total sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 66 anak di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukan presentase sebanding antara anak dengan disabilitas intelektual yang memiliki perilaku menjaga kebersihan diri baik dan kurang baik, serta mayoritas anak memiliki kebersihan diri yang baik (59,1%). Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait gambaran perilaku menjaga kebersihan diri ditinjau dari usia anak (p = 0,330; α = 0,05) dan penghasilan orang tua (p = 0,371; α = 0,05). Terdapat perbedaan yang signifikan terkait gambaran perilaku menjaga kebersihan diri ditinjau dari klasifikasi disabilitas intelektual yang dimiliki (p = 0,013; α = 0,05). Terdapat perbedaan kondisi umum terkait kebersihan diri ditinjau dari perilaku menjaga kebersihan diri anak (p = 0,02; α = 0,05). Hasil penelitian ini merekomendasikan untuk membentuk perilaku kebersihan diri yang baik pada anak disabilitas inelektual. Perawat dapat melakukan upaya preventif dan promotif dalam asuhan pada klien dengan disabilitas. Perawat pada layanan kesehatan di puskesmas atau di unit kesehatan sekolah dapat melakukan promosi dan pendidikan kesehatan atau mengambil peran dalam pemberian asuhan.

---

Intellectual disability is the limitation on intellectual and adaptive functions, the limitation limits the fulfillment of personal hygiene, that may shape personal hygiene behavior. This study aims to identify general conditions and personal hygiene behavior on children with intellectual disabilities. Another goal is to see the differences of personal hygiene behavior among age, classification of intellectual disability, and parents' income. The study was conducted on Cross Sectional design and total sampling method. The number of samples required is 66 children in Bekasi. The results showed a comparable percentage of children with intellectual disabilities who have good and poor personal hygiene behavior, and majority had good personal hygiene (59.1%). There were no significant difference on personal hygiene behavior among age (p = 0,330; α = 0,05) and parents' income group (p = 0.371; α = 0,05). There was a significant difference on personal hygiene behavior among intellectual disability classification (p = 0.013; α = 0,05). There was a significant difference on self hygiene general conditions in term of children self care behavior (p = 0.02; α = 0,05). The results of this study recommend us to establish good personal hygiene behavior in children with intellectual disabilities. Nurses are able to take a role. Nurses in all setting such as in health service or school health unit can carry out health promotion, education, or providing direct care.

Abstrak :
Kebijakan rehabilitasi penyandang cacat berbasis masyarakat (RBM) di Indonesia diarahkan untuk dapat menjamin pemerataan pelayanan terhadap penyandang cacat. Di satu sisi, ditujukan untuk bagaimana RBM tersebut mampu memperluas jangkauan pelayanan sampai ke tingkat perdesaan. Di sisi yang lain untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar tempat tinggal melalui proses rehabilitasi penyandang cacat. Pilihan terhadap kebijakan RBM sendiri, sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1975, melalui kerjasarna antara pemerintah Indonesia dengan UNDP-ILO. Kegasama ini sendiri dilakukan melalui tiga fase. Fase pertama, melalui proyek INS1791023, dilanjutkan dengan fase kedua melalui proyek INS/82/011 tahun 1982 dan fase ketiga, melalui proyek INS/88/020 tahun 1988, yang kesemuanya tentang pelaksanaan Kebijakan RBM di Indonesia. Ada dua alasan panting mengapa pemerintah melakukan kerjasama dengan UNDP/ILO untuk melaksanakan kebijakan RBM ini. Panama, berdasarkan kajian Depsos (1995), selama ini jangkauan pelayanan rehabilitasi penyandang cacat berhenti pada wilayah perkotaan saja. Padahal menurut kajian itu, jumlah penyandang cacat di perdesaan merupakan 70% dari jumlah penyandang cacat di Indonesia. Sisanya 30% berada di perkotaan. Dari jumlah itu, yang dapat dilayani baru sekitar 416.606 orang atau 7,47% dari populasi penyandang carat yang berjumlah sekitar 5.573.000 pada tahun 1992. Kedua, peran pemerintah dalam proses rehabilitasi penyandang cacat akan makin berkurang bersamaan dengan makin terbatasnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk rehabilitasi ini. Oleh karena itu, upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi selain akan meringankan beban anggaran, juga dapat menjamin kontinuitas pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat di masa-masa yang akan datang. Setidaknya proposisi tersebut telah dibuktikan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) yang menyatakan bahwa kebijakan RBM, dimana peran serta masyarakat menjadi pendorong utamanya, telah terbukti mampu menyelesaikan 80% dari persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh penyandang carat. Sedangkan dalam kajian ISDS yang berjudul Evaluation of Community-Based Rehabilitation for Disabled Program in Indonesia, yang merupakan hasil kerjasamanya dengan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) dan United Nations - Department for Economic and Social Affairs (UN-DESA), New York, menyebutkan bahwa kebijakan RBM layak diterapkan di Indonesia terutama untuk mengatasi masalah distorsi rehabilitasi penyandang cacat di wilayah perdesaan dan perkotaan. Kedua kajian di atas menarik untuk dikaji lebih teliti lagi. Melalui pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), penulis ingin membuktikan apakah temuan WHO dan ISDS tersebut benar-benar sesuai dengan harapan yakni mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh para penyandang carat di dunia, khususnya di Indonesia. Dengan bantuan dari lima (5) responders ahli dari kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan akademisi dan ahli dari kalangan masyarakat sendiri, penulis berharap hasilnya benar-benar dapat diambil sebagai keputusan penting bagi pemerintah. Secara keseluruhan, baik itu pandangan WHO, ISDS maupun dalam kajian yang menggunakan pcendekatan AHP ini sendiri, ternyata konklusi yang sama bahwa kebijakan RBM perlu mendapatkan ruang untuk diterapkan secara nyata di masyarakat. Pandangan ahli dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari 87% menyatakan bahwa kebijakan RBM merupakan kebijakan ideal dan layak diterapkan sebagai kebijakan nasional untuk menanggulangi masalah ketimpangan rehabilitasi yang kini terjadi di perdesaan dan di perkotaan. Penegasan ini setidaknya memperkuat pernyataan dari dua kajian sebelumnya bahwa kebijakan RBM adalah kebijakan yang akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan besar yang kini dihadapi oleh penyandang cacat. Justru pada saat pemerintah sedang dihadapkan pada persoalannya sendiri yakni krisis keuangan dan krisis hutang luar negeri yang kini memasuki ambang psikologis yang sudah sangat mengkhawatirkan itu. Harapan demikian ini mungkin biasa-biasa saja jika datang dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan akademisi, dan kalangan ahli dari masyarakat sendiri. Tetapi menjadi sangat menarik justru karena kalangan ahli dari pemerintah perlu mengharapkan hal yang sama bahwa sudah saatnya kebijakan yang berbasis masyarakat ini benar-benar diimplementasikan.

Abstrak :
Pembangunan kesejahteraan sosial terhadap penyandang cacat (tubuh) dewasa ini telah banyak yang berhasil mengangkat harkat dan martabat sebahagian penduduk miskin dan rentan, khususnya bagi penyandang cacat Pembangunan itu dilaksanakan melalui program rehabilitasi vokasional baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada lembaga sosial atau panti-panti sosial penyandang cacat. Upaya tersebut merupakan perjuangan untuk mewujudkan memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan guna memperbaiki kesejahteraan dan kondisi kehidupan para penyandang cacat. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang (IMCA) membangun Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD) di Cibinong Bogor. Pusat ini merupakan salah satu lembaga di bawah Departemen Sosial RI yang melaksanakan program pemberdayaan para penyandang cacat berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tujuan utama PRVBD adalah meningkatkan sumber daya manusia penyandang cacat di bidang keahlian maupun keterampilan dalam bidang tertentu seperti : elektronik, penjahitan, percetakan, komputer dan meta/ work. Kegiatan evatuasi program rehabilitasi vokasional dalam pemberdayaan pelayanan dimaksudkan untuk mempelajari dan mendalami perencanaan strategis dan pelaksanaan manajemen kinerja, dalam upaya penyaluran pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat di masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan kinerja pemberdayaan yang telah banyak dilakukan oleh lembaga pelayanan sosial dapat dimonitor. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan membandingkan rencana strategis dan rencana operasional dengan kenyataan yang terjadi. Berbagai indikator mengenai rencana strategis dan program ditentukan untuk mengukur kinerja agar dapat diketahui tingkat perkembangan maupun kemajuannya. Analisis SWOT dikerjakan untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan lembaga dalam mernanfaatkan peluang, dan kesempatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan mengurangi ancamannya. Untuk melengkapi informasi juga dilaksanakan wawancarai, diskusi, dan observasi terhadap kinerja PRVBD. Berdasarkan hasil kajian di lapangan diperoleh fakta bahwa posisi pelayanan sebagai petaksana kegiatan program rehabilitasi vokasional menunjukkan lancarnya pelaksanaan bimbingan dan keterampilan, dapat menyerap pengetahuan dan dapat mengembangkan kualitas diri secara integritas dengan kinerja, serta sistematis dalam proses pemberdayaan. Prinsipnya terietak pada faktor kekuatan dan hambatan diri dalam proses pemberdayaan itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran pendayagunaan tenaga lokal selama empat angkatan pada umumnya dapat ditempatkan dalam pasar tenaga kerja. Pada akhir pembahasan pelaksanaan hasil evaluasi program rehabilitasi vokasional bina daksa, untuk kegiatan tidak lanjut bagi arah perkembangan lembaga pelayanan sosial penyadang cacat di masa depan, dapat di rumuskan formulasi strategi kebijaksanaan berupa penetapan dari beberapa rekomendasi bagi kegiatan kinerja pelayanan. Penetapan kebijakan ini akan menjadi pola acuan pelaksanaan program dalam mencapai keberhasilan menghadapi masa depan organisasi, antara lain sebagai berikut : 1. Mendukung tersedianya peluang pasar tenaga kerja kelayan berdasarkan kompetensi manajemen. 2. Meningkatkan strategi manajemen organisasi dalam resosialisasi penyaluran penempatan tenaga kerja kelayan. 3. Meningkatkan soslalisasi program PRVBD terhadap Iembagal instansi/ perusahaan dalam upaya mengatasi kompetisi tenaga kerja di masyarakat. 4. Memperkuat kompetensi staff dan manajemen dalam mengantisipasi pengaruh giobalisasi. 5. Meningkatkan kemampuan kinerja kerjasama guna memanfaatkan UU Penyandang cacat dan PP UPKS Penyandang carat terhadap peluang pasar tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan. 6. Meningkatkan kepedulian program pemberdayaan penyandang cacat tubuh kepada perusahaan-perusahaan. 7. Meningkatkan kerjasama inter/ antar Iembagal perusahaan di dukung staf dan perlengkapan saranal prasarana kantor.