Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian pekerjaan umum merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki orientasi pelayanan publik, dengan ujung tombak di bidang pembangunan infrastuktur seperti jalan, sumber daya air, drainase, sanitasi, dan tata ruang. eksistensi kementerian PU sangatlah vital terhadap kepentingan masyarakat. kurangnya kinerja pembangunan infrastrktur baik dari segi efektivitas dan efisiensi akan merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi (kesejahteraan). oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan publik di bidang harus dilakukaan berdasarkan suatu acuan standar.inspektorat jenderal sebagai unit eselon I yang merepresentasikan aparat pengawas intern pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam mengawal kualitas pelayanan publik yang dilakukan kementerian PU agar sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan, atau yang sering dikenal dengan istilah good governance."

"Bangsa Indonesia yang masih dilanda krisis multi dimensi perlu memperbaharui tatanan kehidupannya dengan melaksanakan nilai-nilai good governance agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Seluruh komponen bangsa (pemerintah, swasta, masyarakat) diharapkan menghentikan pertikaian dan eforia demi perbaikan dan penyempurnaan tata kehidupan yang lebih mapan, dengan kata lain reformasi harus menyentuh segala aspek kehidupan. Depdiknas sebagai pengelola anggaran besar di Republik Indonesia ini perlu memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan mecegah terjadinya kebocoran anggaran, serta memperbaiki kinerjanya dengan bekerja keras dan penuh disiplin."

"Sebagaimana tercantum di dalam penjelasan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 30). Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa anak sebagai mahkluk tuhan yang maha esa memiliki hak asasi sejak lahir, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak-Hak asasi manusia, deklarasi ILO Philadelphia tahun 1944, konstitusi ILO, deklarasi PBB tahun 1959 tentang hak-hak anak, konvensi PBB tahun 1966 tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak tersebut. "

"Peranan pendidikan (formal, nonformal, dan informal) dalam proses pembangunan sumber daya manusia dan peradapan negara bangsa telah diakui secara umum, baik oleh politikus (negarawan) maupun pakar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pengakuan itu dapat dilihat dari beberapa bukti, seperti : Pertama, pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Tujuan itu hampir tidak mungkin dapat tercapai secara optimal menakala tidak disertai dengan proses pendidikan yang bermutu. Kenyataan ini merupakan bukti pengakuan founding fathers akan pentingnya pendidikan. Kedua, presiden sukarno pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi revolusi dalam satu generasi : a summing up of many revolution ini one generation, termasuk perubahan radikal dari feodal ke demokrasi dan dari tradisional ke modern yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (sudijarto, 2003). Revolusi dan perubahan itu harus dimaknai sebagai bagian dari pembangunan peradaban negara bangsa dan karena itu diperlukan pendidikan modern, terutama dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. "

"Good governance is efforts to manage economic and social resources transparently, accountably, and anticipatively involving the state, industry, and society sectors. Implementation of the principles of transparency and accountability will support each element of good government to manage nation well. By doing so, each decision state administrative court can be accountable for the public and the law. Te government (central and provincial level) should encourage industries and communities in every policy and effort to advance the societies. The implementation of good governance is a must, not just a trend in international relationship. Therefore, all officials and staffs of governmental institution and other state organizations should improve their understanding in executing good governance."

"Pemerintah Indonesia pascareformasi tampaknya mulai menyadari kebenaran yang dikatakan oleh fukuyama (1992) tentang the end history yang berimplikasi bahwa di masa depan ideologi yang dominan adalah liberalisme, pasar bebas dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, sejak reformasi bergulir muncul komitmen kuat untuk melindungi dan melaksanakan HAM, tak terkecuali perlindungan terhadap HAM anak. Perwujudan komitmen itu setidaknya dapat dilihat dari pembentukan berbagai kelembagaan maupun perangkat hukum yang berkaitan dengan HAM di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara anak memiliki kedudukan yang istimewa dan khas. Anak adalah aset paling berharga yang dimiliki bangsa karena merupakan potensi, tunas masa depan, dan generasi penerus cita-cita. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawabnya selaku penerus cita-cita peruangan bangsa, maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, intelektual maupun sosial secara utuh, serasi dan seimbang "