Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kehamilan remaja menjadi masalah serius karena usia remaja yang semakin awal mengalami kehamilan, remaja awal memiliki respon yang bermakna sebelum dan selama masa kehamilan. Tujuan penelitian ini mengeksplorasi makna kehamilan bagi perempuan remaja awal. Penelitian ini mengunakan pendekatan fenomenologi interpretatif beserta analisisnya hingga menghasilkan tema. Partisipan yaitu 12 perempuan remaja awal yang mengungkapkan makna kehamilan. Hasil penelitian ini mengungkapkan makna yang diperoleh dari latar belakang kehamilan, kemampuan mengidentifikasi, proses penerimaan hingga motivasi menjaga kehamilan pada remaja awal, kehamilan remaja mendapat respon dan dukungan dari pacar, keluarga, teman sebaya, sekolah, masyarakat hingga tenaga kesehatan sehingga remaja memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang menyeluruh dan bekerjasama dengan keluarga serta masyarakat dalam mendampingi remaja selama kehamilan. ...... Teenage pregnancy becomes a serious problem because adolescents are getting earlier in pregnancy, early adolescents have a meaningful response before and during pregnancy. The aim of this study is to explore the meaning of pregnancy for early adolescent women. This study uses an interpretive phenomenological approach and its analysis to produce a theme. Participants were 12 early adolescent women who revealed the meaning of pregnancy. The results of this study reveal the meaning obtained from the background of pregnancy, the ability to identify, theprocess of acceptance to motivation to maintain pregnancy in early adolescents, adolescent pregnancies get responses and support from boyfriends, family, peers, schools, communities to health workers so that adolescents have hope for a better future. Health workers are expected to be able to provide comprehensive services and cooperate with families and the community in assisting adolescents during pregnancy.

Abstrak :
ABSTRAK
Upaya percepatan migrasi penyiaran televisi dari analog ke dijital di Indonesia harus mempertimbangkan banyak perspektif guna mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dan bahan kajian akademis yang pemanfaatan hasil penelitiannya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Kominfo RI, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan para stakeholder terkait. Pada penelitian ini, analisis dampak penyiaran dijital yang digunakan adalah analisis STEP.

Dalam hal dampak sosial, hal ini dapat diamati pada masyarakat yang semakin tercerahkan dan tercerdaskan oleh adanya baik konten-konten menarik maupun informasi yang beragam dan inovatif. Dalam hal dampak teknologi, frekuensi yang digunakan pada penyiaran televisi dijital semakin efisien, sedangkan sisa frekuensinya lainnya dapat digunakan untuk digital dividend. Selain itu, untuk menikmati siaran dijital masyarakat perlu membeli perangkat set top box.

Dalam hal dampak ekonomi, pemerintah mendapatkan pendapatan yang besar dari pemanfaatan optimalisasi digital dividend. Selain itu, industri penyiaran akan tumbuh, penyedia konten juga akan berkembang dan pada akhirnya akan ada banyak lapangan pekerjaan yang tersedia akibat tumbuhnya industri penyiaran yang menggerakkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal dampak kebijakan, pemerintah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran dijital yang berkualitas, dengan kualitas video dan audionya setara dengan HD. Pembuatan peraturan terkait dengan Standard Operational Prosedur penyiaran televisi dijital memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha industri penyiaran, sehubungan dengan standarisasi konten penyiaran dijital dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Dalam hal dampak biaya, pemerintah menghitung biaya langsung yang menjadi tanggungjawabnya, biaya bersama yang bisa ditanggung bersama antara pemerintah dengan para pelaku industri penyiaran, dan biaya umum yang harus disediakan oleh masing-masing para pelaku industri penyiaran. Dalam hal dampak feasibility, hal ini terkait dengan pemanfaatan frekuensi penyiaran televisi dijital serta opportunity cost adanya pengembangan teknologi terbaru. Dalam hal dampak acceptability, kepiawaian pemerintah dalam mengakomodir semua kepentingan para pihak terkait (stakeholder), sehingga pengimplementasian penyiaran televisi dijital di Indonesia dapat diterima oleh semua pihak dan tentunya masyarakat Indonesia secara umum.

---

ABSTRACT
Efforts to accelerate the migration of television broadcasting from analog to digital in Indonesia must consider many perspectives in order to obtain comprehensive study results and academic study materials which can be used by related parties such as the Ministry of Communication and Information Technology, Public Broadcasting Agency, Private Broadcasting Agency and relevant stakeholders. In this study, the analysis of the impact of digital broadcasting used is the STEP analysis.

In terms of social impact, it can be observed in communities that are increasingly enlightened and educated by the presence of both interesting content and diverse and innovative information. In terms of technological impact, he frequency used in digital television broadcasting is more efficient, while the remaining frequency can be used for digital dividends. In addition, to enjoy digital broadcasting, the public needs to buy a set top box device.

In terms of economic impact, the government gets a large income from the utilization of digital dividend optimization. In addition, the broadcasting industry will grow, content providers will also develop and in the end there will be many jobs available due to the growth of the broadcast industry which drives the creative economy in Indonesia. In terms of policy impacts, the government guarantees the public to get quality digital broadcasts, with video and audio quality equivalent to HD. Regulations relating to Standard Operational Procedures for digital television broadcasting provide legal certainty to broadcasting business agents, in relation to the standardization of digital broadcasting content and other policies.

In terms of cost impact, the government calculates the direct costs that are its responsibility, the joint costs that can be shared between the government and broadcasting industry agents, and general costs that must be provided by each broadcasting industry agents. In terms of feasibility impacts, it is related to the utilization of digital television broadcasting frequency and opportunity cost for the development of the latest technology. In terms of acceptability, it can be seen by the government's expertise in accommodating all the interests of related parties (stakeholders), so that the implementation of digital television broadcasting in Indonesia can be accepted by all parties and of course the Indonesian people in general.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari peraturan anti-dumping dan krisis global terhadap laju impor produk baja kasar pada enam Negara ASEAN. Data yang digunakan pada tesis ini menggunakan data panel dari tahun 2003 hingga tahun 2011. Penelitian ini menemukan bahwa variabel anti-dumping tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laju impor produk baja kasar. Hal tersebut dikarenakan hanya tiga dari dari enam negara ASEAN yang secara teratur menerapkan peraturan anti-dumping. Penelitian ini juga menemukan bahwa hasil empiris dari laju impor seluruh produk perdagangan dari suatu negara memiliki koefisien variabel yang lebih kecil daripada koefisien variabel pada laju impor suatu produk perdagangan. Penemuan ini menunjukkan bahwa faktor GDP riil dan nilai tukar mata uang riil memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap laju impor produk baja kasar. Hal tersebut berarti factor GDP riil dan nilai tukar mata uang riil lebih berpengaruh terhadap laju impor seluruh produk perdagangan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa variabel time-dummy dapat menggambarkan pengaruh dari krisis global terhadap penurunan signifikan pada laju impor dari suatu produk perdagangan ......The purpose of this thesis is to measure the effect of the anti-dumping law and the global crisis on the import flow of crude steel products in six ASEAN member countries with panel data collected from 2003 until 2011. This study finds that the anti-dumping variable does not significantly affect the import flow of the crude steel products. The database of anti-dumping law in steel products shows that only three ASEAN countries regularly apply the anti-dumping law within ASEAN countries. This research is also finds that the empirical result of the country level import flow will produce a smaller coefficient than that in the commodity level import flow. This finding indicates that the factors of real GDP and the real exchange rate are less affecting the commodity level import flow of steel product. This means that the real GDP and real exchange rate plays more important role to the country level import flow. Furthermore, the time dummy variables are able to capture the year-specific effect of the global crisis which is more severely affect the commodity level import flow.

Abstrak :
Studi ini menganalisis tentang pengaruh adopsi Electronic Tax Invoice (ETI) terhadap transparansi perusahaan publik dan pengaruh sektor industri tertentu pada hubungan adopsi ETI dan transparansi perusahaan publik. Analisis dilakukan dengan menggunakan model binary panel data with random effects, dengan observasi data perusahaan yang terdaftar di Papan Utama dan Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia kecuali sektor industri keuangan dan teknologi pada periode 2012-2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan ETI mempengaruhi transparansi pada seluruh jenis laba yaitu tingkat gross profit, operating profit, net profit pada regresi seluruh sampel. Untuk subsampel perusahaan-perusahaan dengan aset besar di Papan Utama, ETI mempengaruhi transparansi ketiga jenis laba. Akan tetapi pada subsampel perusahaan-perusahaan dengan aset menengah di Papan Pengembangan, ETI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi pada semua jenis laba sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi otoritas pajak. Analisis sektor industri menunjukkan sektor industri barang baku dan barang konsumen sekunder memiliki pengaruh signifikan. Selanjutnya temuan sektor-sektor industri, dan jenis laba tertentu di mana ETI tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi menunjukkan bahwa aplikasi ETI dapat ditingkatkan fiturnya untuk mencegah manipulasi transaksi yang mempermudah perusahaan melakukan income smoothing, dan di sisi lain perlu dilakukan strategi penggalian potensi perpajakan pada sektor tersebut terkait modus-modus faktur fiktif, dan transaksi afiliasi yang sering dilakukan sektor tersebut. ......This study analyzes the effect of Electronic Tax Invoice (ETI) adoption on the transparency of public companies and the influence of certain industry sectors on the relationship between ETI adoption and transparency of public companies. The analysis was carried out using a binary panel data with random effects model, with data observations of companies listed on the Main Board and Development Board of the Indonesia Stock Exchange except for the financial and technology industry sectors in the 2012-2019 period. The results of the analysis show that the use of ETI affects transparency in all types of profit, namely the level of gross profit, operating profit, net profit on the regression of the full sample. For a subsample of companies with large assets on the Main Board, ETI affects the transparency of all three types of profits. However, in the subsample of medium-sized companies on the Development Board, ETI does not have a significant influence on transparency on all types of profits so this needs to be of particular concern to tax authorities. Analysis of the industrial sector shows the industrial sectors of raw goods and secondary consumer goods have a significant influence. Furthermore, the findings of industrial sectors, and certain types of profits where ETI has no significant effect on transparency suggest that the ETI application can be improved in its features to prevent transaction manipulation that makes it easier for companies to carry out income smoothing, and on the other hand it is necessary to carry out a strategy of extracting tax potential in the sector related to fictitious invoice cases, and frequent affiliate transactions by the sector

Abstrak :
Perusahaan memerlukan strategi terkait perencanaan pajak yang efektif dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19 menjadi salah satu strategi yang dapat diimplementasikan agar perusahan dapat meminimalkan pajak secara legal. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi atas pemahaman, administrasi, serta dampak dari kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan unit analisis berupa single case study. Data yang diteliti adalah hasil wawancara dan laporan keuangan tahunan PT. XYZ tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini memberikan hasil evaluasi bahwa pemahaman yang berkaitan dengan pengajuan insentif pajak belum optimal karena pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP tidak memberikan dampak untuk karyawan. Pembebasan PPh Pasal 22 impor tidak dapat diterapkan dan pengajuan percepatan restitusi PPN yang terhambat. Di sisi lain, penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dapat membantu perusahaan mengurangi cashflow yang harus dibayarkan setiap bulan. Hasil evaluasi atas administrasi menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi terhadap PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah sesuai dengan ketentuan pajak, proses administrasi kurang optimal disebabkan oleh PPh Pasal 22 impor yang tidak memenuhi syarat KLU, pengajuan percepatan restitusi PPN yang masih harus melewati prosedur dan pemeriksaan yang panjang, serta hambatan komunikasi dengan kantor pajak. Dampak yang dicapai adalah dampak finansial, yaitu mampu menghemat cashflow, dan dampak operasional, yaitu mampu memulihkan kinerja operasional perusahaan secara perlahan. ......Companies need strategies related to effective tax planning in the face of the Covid-19 pandemic. The tax incentive policy for taxpayers affected by Covid-19 is one strategy that can be implemented so that companies can legally minimize taxes. The purpose of this study is to evaluate the understanding, administration, and impact of tax incentive policies for taxpayers affected by Covid-19. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The analytical technique used is descriptive analysis with the unit of analysis in the form of a single case study. The data studied are the results of interviews and the annual financial reports of PT. XYZ in 2019 and 2020. This study provides evaluation results that understanding tax filing is not optimal because the provision of Income Tax Article 21 DTP does not have an impact on employees. The exemption of Income Tax Article 22 on imports cannot be applied and the submission for VAT refunds is hampered. On the other hand, the application of Income Tax Article 25 reduction can help companies reduce the cash flow that must be applied every month. The results show that although the administrative process for Income Tax Article 21 DTP and the reduction in installments of Income Tax Article 25 are in accordance with tax provisions, the administrative process is less than optimal due to Income Tax Article 22 imports that do not meet KLU requirements, submitting applications for VAT refunds that still have to go through procedures and lengthy audits, as well as communication barriers with the tax office. The impact achieved is the financial impact, which is able to generate cash flow, and the operational impact, which results in the company's operational performance slowly.

Abstrak :
Ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan pekerjaan (educational mismatch) adalah isu yang masih sering terjadi di pasar kerja Indonesia. Salah satu implikasi yang dihasilkan dari educational mismatch adalah pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan kualfikasi pendidikan yang dimiliki. Studi ini mencoba mengkaitkan fenomena educational mismatch dengan isu migrasi internal. Sehingga studi ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh educational mismatch pada pendapatan pekerja lebih khusus pekerja pendatang dan lokal. Pembahasan educational mismatch lebih spesifik pada pekerja pendatang dan pekerja lokal karena kedua jenis pekerja ini memiliki potential earning yang cukup berbeda. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019. Unit analisis yang digunakan yaitu pekerja berstatus buruh/karyawan/ pegawai selain TNI/ POLRI berusia 15-64 tahun ke atas. Hasil penelitian menunukkan bahwa pekerja pendatang lebih cenderung mengalami overeducation dibandin pekerja lokal dan sebaliknya pekerja lokal lebih cenderung mengalami undereducation dibanding pekerja pendatang. Kemudian dari hasil analisis regresi linier berganda ditemukan bahwa pekerja pendatang mengalami wage penalty yang lebih besar dibanding pekerja lokal. ......The mismatch between educational and occupational is an issue that still frequently occurs in the Indonesian job market. One of the implications from educational mismatch is the wages that received don’t match with the educational qualification. This study tries to link the education mismatch phenomenon with internal issues. So this study aim to determine the effect of educational mismatch on workers earning, especially migrant and native workers. The discussion of educational mismatch is more specific to migrant and native workers because these two types of workers have quite different potential earning. The data used in this study was gained from the National Labor Force Survey (Sakernas) August 2019. The unit of analysis used are workers that have status as labor / employee / employees other than TNI/ POLRI who are 15-64 years old. The results showed that migrant workers were more likely to overeducation than native workers and local workers were more likely to undereducation than migrant workers. Then from the analysis of multiple linear regression found that migrant workers have a higher wage penalty than local workers.

Abstrak :
Sektor bangunan gedung merupakan salah satu pengguna energi listrik terbesar. Sistem pada bangunan gedung yang menggunakan energi listrik terbesar, antara lain adalah sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan sistem transportasi gedung. Energy Saving Performance Contract (ESPC) dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung implementasi efisiensi energi pada sektor bangunan gedung hingga 10-30%. Studi ini menginvestigasi penerapan ESPC dalam Replacement perangkat sistem tata udara pada gedung, yaitu Chiller. Replacement perangkat Chiller dapat menghasilkan efisiensi energi listrik sebesar 1200 MWh/tahun atau mengurangi konsumsi energi listrik hingga 34% dengan investasi payback period 5 tahun. Studi ini dapat diperluas untuk mengembangkan penerapan ESPC di Indonesia. ......Building sector is one of the biggest electricity energy consumption. Building’s system that used the biggest electrical energy consumption, are air conditioning systems, lighting systems, and building transportation systems. Energy Saving Performance Contract (ESPC) could be an alternative to support implementation of energy efficiency in the building sector up to 34%. This study investigates the application of ESPC in the Replacement of the air conditioning system in the building, Chiller. Chiller Replacement can produce 1200 MWh/year energy efficiency or reduce 34% electrical energy consumption with a 5-year payback period investment. This study can be broadened to develop application of ESPC in Indonesia.

Abstrak :
Indonesia saat ini mengalami paradoks dengan munculnya food waste dan food insecurity. Food bank merupakan lembaga altruis/nirlaba yang menjembatani antara gap surplus dan defisit bahan pangan di masyarakat. Tugas food bank adalah menerima, memproses, menyimpan, dan membagikan surplus makanan tersebut dari donatur yang tersedia. Food bank merupakan lembaga yang baru muncul di Indonesia dalam 5 tahun ini, yaitu Foodbank of Indonesia, sehingga belum mencapai efisiensi jika dibandingkan dengan negara yang telah lama mendirikan food bank. Studi ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas kinerja food bank di Indonesia dan melihat kebijakan pemerintah yang menunjang keberlanjutan food bank di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder operasional Foodbank of Indonesia dengan cakupan data pusat di seluruh cabang selama tahun 2017-2019 dan wawancara langsung. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis regresi metode OLS Dinamis. Temuan dalam penelitian ini adalah faktor keberlanjutan food bank yaitu input donasi makanan dipengaruhi secara positif oleh penerimaan donasi satu bulan lalu, cabang satu bulan sebelumnya, relawan bulan ini, dan jumlah partner kerja sama satu bulan lalu. Faktor yang berpengaruh secara negatif terhadap input donasi parsel makanan food bank adalah penambahan jumlah penerima dua bulan sebelumnya, dan relawan satu bulan sebelumnya. Faktor musim berpengaruh positif pada kuartal pertama dan negatif untuk kuartal dua hingga empat. Sehingga Food bank bisa dilihat sebagai salah satu solusi dari paradoks untuk masalah food waste dan juga food insecurit, dan dengan faktor tersebut dapat dilihat kebijakan terkait untuk meningkatkan efektivitas food bank di Indonesia. ...... Indonesia is currently experiencing a paradox with the emergence of food waste and food insecurity. Food bank is an altruist / non-profit organization that bridges the gap between the surplus and deficit in foodstuffs in society. Food banks job is to receive, process, store and distribute the surplus food from available donors. Food bank is an institution that has only emerged in Indonesia in the past 5 years, namely the Foodbank of Indonesia, so it has not achieved efficiency when compared to countries that have long established food banks. This study aims to look at the factors that influence the effectiveness of food bank performance in Indonesia and to see government policies that support the sustainability of food banks in Indonesia. The data used are secondary operational data of Foodbank of Indonesia in all branches during 2017-2019 and direct interviews. The analytical approach used is dynamic OLS regression analysis. The findings in this study are the food bank sustainability factor, namely the input of food donations is positively influenced by the receipt of donations one month ago, branches one month earlier, volunteers this month, and the number of partnerships one month ago. The factor that negatively affected the input of food bank food parcels was the addition of the number of recipients two months earlier, and volunteers one month earlier. The season factor has a positive effect in the first quarter and negative for the second to fourth quarters. So that Food bank can be seen as a solution to the paradox for the problem of food waste and also food insecurity, and with these factors, it can be seen that policies related to improve the effectiveness of food banks in Indonesia.

Abstrak :
Perkembangan financial technology (fintech) memiliki inovasi berupa layanan aplikasi perencanaan keuangan yang dapat menjadi alternatif pengguna jika ingin berkonsultasi mengenai rencana keuangannya secara online. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menjabarkan regulasi perpajakan di Indonesia yang berkenaan dengan penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan berdasarkan skema/model bisnisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dipetakan dari payung hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, menunjukkan bahwa berdasarkan skema/model bisnis aplikasi perencanaan keuangan terdapat dua jenis perlakuan dalam pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak nya yaitu atas pemberian cuma - cuma JKP yang dikenai PPN dan atas jasa konsultasi yang dikenai PPN. Kemudian dalam mekanisme administrasi pemungutannya juga mengikuti ketentuan Faktur Pajak Digunggung yang mengacu pada PMK No 18/2021. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar otoritas pajak dapat memberikan peraturan perlakuan PPN yang lebih eksplisit atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak pelaku usaha serta urgensi untuk segera menerbitkan peraturan turunan PP 44/2022 yang mengatur mengenai batasan dan tata cara pengenaan PPN atas pemberian cuma – cuma untuk menghindari kekosongan hukum. ......The development of financial technology has led to innovation in the form of financial planning application services that can be an alternative for users if they want to consult about their financial plans online. This study aims to discuss the treatment of Value-Added Tax (VAT) in Indonesia for the submission of financial planning application services. The research method was carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis is carried out by describing the Indonesian tax regulations pertaining to the delivery of financial planning application services based on the scheme or business model. The results of this study indicate that after mapping out the legal umbrella for Value Added Tax in Indonesia, it shows that based on the financial planning application scheme/business model, there are two types of treatment in the imposition of VAT on the delivery of its taxable services, namely for the provision of free JKP, which is subject to VAT, and for consulting services, which are also subject to VAT. Then, in the collection administration mechanism, it also follows the provisions of the tax invoice that are backed up, which refers to PMK 18/2021. This study provides recommendations so that the tax authority can provide more explicit VAT treatment regulations for the submission of financial planning application services to provide legal certainty to business taxpayers as well as the urgency to immediately issue a derivative regulation from PP 44/2022, which regulates the limits and procedures for imposition of VAT on free gifts, to avoid a legal vacuum

Abstrak :
Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan, dan/atau mesin pada industri kecil dan menengah dengan tujuan ekspor, atau disebut dengan fasilitas KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah), sangat penting dalam rangka mendorong ekspor IKM. Penelitian ini akan membahas penerapan fasilitas KITE IKM, kendala yang dihadapi dalam penerapannya beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fasilitas KITE IKM kurang berhasil. Terdapat kendala-kendala yang membuat penerapan fasilitas ini kurang berhasil yaitu dari segi perizinan, segi operasional dan segi penggunaan modul kepabeanan, sehingga masih banyak IKM yang belum menggunakan fasiltas ini. ......The importance of custom duty exemption policy on imported goods, and/or materials and/or machines on small and medium enterprises with the aim of export, or called Facility for Export Purpose (SME KITE), in order to increase SME export. This study will discuss the implementation of SME KITE facility and the obstacle in its implementation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews. The results showed that the implementation of SME KITE Facility not successful. There are obstacles that make the implementation of this facility not successful such as from permit aspect, operational aspect and the use of customs module aspect, so that many SME do not use this facility.