Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia yang menjamin Simpanan nasabah. LPS rate merupakan bagian dari skema penjaminan yang digunakan LPS untuk menentukan jumlah simpanan yang layak bayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh suku bunga penjaminan simpanan yang dikombinasikan dengan nominal maksimum simpanan yang dijamin terhadap stabilitas perbankan dan seberapa berpotensi mengurangi moral hazard baik pada periode normal maupun krisis. Menggunakan data panel dari 94 bank umum di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 serta tahun 2020 hingga 2021 dianggap sebagai periode krisis. Hasil kami menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara peningkatan persentase simpanan yang dijamin dan stabilitas bank dalam periode normal atau krisis. Sementara untuk moral hazard pada kondisi normal terdapat hubungan positif yang signifikan, namun pada saat krisis tidak menjadi variabel yang secara signifikan mempengaruhi bank untuk menaikkan suku bunga. ......LPS is a deposit insurance Corporation in Indonesia that guarantees bank depositors. The LPS rate is part of the guarantee scheme used by the LPS to determine the number of guaranteed deposits that are eligible to be paid. This research aims to assess the influence of deposit insurance rates combined with the maximum nominal deposit guaranteed on banking stability and how potentially reduces moral hazard both in normal periods and crises. Using data panel of 94 commercial banks in Indonesia from 2017 to 2022. where 2020 to 2021 is considered a crisis period. Our results suggest a significant negative relationship between the increase in the percentage of guaranteed deposits and bank stability in normal periods or crises. Related to moral hazard where under normal conditions there is a significant positive relationship, but during a crisis, it does not become a variable that significantly influences banks to raise interest rates.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat yang dimana kewenangan tersebut dahulu terdapat di Bank Indonesia yang kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2014 untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dalam surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014BPR VOX Modern Danamitra yang berkedudukan di tangerang. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah persayaratan dan prosedur dalam mencabut izin usaha BPR tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian akibat hukum setelah dicabutnya izin usaha BPR terhadap nasabah. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat Vox Modern Danamitra dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang telah dinilai oleh OJK maka OJK sesuai dengan Pasal 37 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 9 ayat 2 Peraturan BI Nomor 7/34/PBI/2005 tentang tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus, mencabut izin usaha dari BPR Vox Modern Danamitra dengan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014. Akibat hukum bagi nasabah penyimpan di Bank Perkreditan Rakyat yang dicabut izin usahanya dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dilaksanakan dalam bentuk penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut.

---

ABSTRACT This examines about legal aspect in revoke the operating license of the Rural Bank that where such authority formerly contained in Bank Indonesia then on 1 January 2014 moved to the Indonesia Financial Services Authority (OJK). On 29 January 2014 for the first time the Financial Services Authority revoke the operating license of BPR VOX Modern Danamitra domiciled at tangerang on the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. The problem that arises is how the requirement and procedures for revoke the operating license of rural bank by Financial Services Authority (OJK), then the legal consequences after the revocation of operating license rural bank to customers. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative. The conclusion of this research is the revocation of the operating license of the BPR VOX Modern Danamitra because the bank could not cope with the difficulties endangering its survival that have been assessed by the OJK, the OJK in accoirdance with article 37 paragraph (2) of Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998 jo article 9 paragraph (2) BI regulation No. 7/34/PBI/2005 regarding the subsequent handling of the rural bank under special surveillance, revoke the operating license of BPR Vox Modern danamitra with the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. Legal consequences for customer?s saving in rural bank that has been revoke the operating license in Act Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (?LPS?) as amended by Act Number 7 of 2009 implemented in the form of guarantees executed by LPS on customer deposits BPR.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjamin pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. dalam rangka perlindungan terhadap pemegang polis, lembaga penjamin pemegang polis berfungsi melindungi kepentingan pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan bayar, meskipun demikian, di Indonesia sampai sekarang belum dibentuk lembaga yang dimaksud meski sudah diamanatkan Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan meneliti bagaimanakah perbandingan ketentuan perlindungan terhadap tertanggung dan pemegang polis yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. kemudian juga bagaimanakah lembaga penjamin pemegang polis di Singapura yang telah menjalankan program penjaminan polis seperti yang diamanatkan oleh Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah mekanisme perlindungan pemegang polis antara UU No. 2 Tahun 1992 dengan UU No.40 Tahun 2014 tidak memiliki perbedaan jauh. Hanya terdapat perbedaan dalam hal nomenklatur dan persyaratan formil saja. Kemudian di Singapura lembaga penjamin pemegang polis terlembaga menyatu dengan lembaga penjamin simpanan dengan nama Singapore Deposit Insurance Corporation dengan membentuk PPF Life Fund dan PPF General Fund untuk melindungi pemegang polis. ......This thesis discusses policyholder deposit insurance corporation for protection of insurance company customers. in regards to protect the policyholder, policyholder deposit insurance corporation serves to protect the interests of the policyholder if the insurance company fails to pay. however, Indonesia has not been establish institution that previously mentioned despite Insurance Law have already mandated. Based on this, first the author will examine how the comparison of provisions of protection against the insured and policyholders between which set in Law No.2 of 1992 with Law No. 40 of 2014. Second, how institution of policyholder protection in Singapore who has run the policy guarantee program just as mandated by Article 53 of Law no. 40 Year 2014. This thesis research using juridical normative research method with approach of legislation, concept, and analysis. The result of this research is protection mechanism of policy holder between Law no. 2 of 1992 with Law No.40 of 2014 does not have much difference. The differences only in nomenclature and formal requirements. Then in Singapore the institutional policy guarantor institution integrates with the deposit insurance agency under the name Singapore Deposit Insurance Corporation by establishing PPF Life Fund and PPF General Fund to protect policyholders.