Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pertahanan adalah aspek yang sangat penting dari keamanan karena berkaitan dengan ancaman yang tergawat bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa, yaitu perang. Oleh karena itu salah satu upaya negara yang sangat vital adalah membangun kemampuan pertahanan nasional. Nama Pindad identik dengan perangkat militer karena perusahaan yang berdiri sejak zaman Belanda ini adalah satu-satunya pabrik senjata militer di tanah air. Sejak 1983 perusahaan yang berpusat di Bandung, Jawa Barat ini, memproduksi sejumlah peralatan non-militer (komersil). Tahun 2000, produksi komersial itu menyumbang lebih dari 30 persen dari total keuntungan perusahaan. PT. Pindad memiliki enam divisi yang menghasilkan bcrbagai peralatan/ senjata militer maupun komersial (non-militer). Guna mendukung produksi nonmiliter (komersil) PT Pindad memiliki empat divisi yaitu divisi mekanik, divisi elektrik, divisi tempa dan cor, serta divisi rekayasa industri dan jasa. PT. Pindad juga bekerja lama dengan sejumlah perusahaan acing, di antaranya Simens Indonesia untuk produk jasa dan permesinan, GHH Borsik South East Asia untuk proyek jasa konstruksi dan perawatan turbin gas uap, serta NV-Belgia dalam proses pembangkit listrik. Produktivitas PT. Pindad perkaryawan setiap tahun terus meningkat, tahun 1998 sebesar Rp. 40,9 juta/ karyawan, menjadi Rp. 65 juta/lkaryawan pada tahun 1999 dan tahun 2000 meningkat lagi sebesar Rp. 71,13 juta/karyawan. PT. Pindad turut berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Berdasarkan analisis peneliti, prosentase PT. Pindad dalam menyumbang PDB tahun 2001 scbcsar 0,24%. Walaupun proscntasenya relatif kecil PT Pindad berperan dalani menunjang tumbuhnya industri baru sehingga pertumbuhan ekonomi di sektor industri akan terus meningkat. PT Pindad juga berperan dalam mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia. Melalui alih teknologi ini diharapkan dapat meinbawa bangsa Indonesia menuju masyarakat industri karena nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa hanya dapat dilingkatkan dengan penguasaan Iptek.

---

Defense is a very important aspect from security, because it goes together with threat in a serious condition for continuity of state and nation, which is war. Therefore one of the state's vital efforts is to develop the ability of national defense. Pindad's name is a representative of military peripheral, because this company, which builds since colonial time, is the only military factory in Indonesia Since 1983 the company, which centered in Bandung, West Java, produced a number of non-military (commercial) equipments. In the year 2000, those commercial productions contribute more than 30 percentages of all the company advantages. PT. Pindad has six divisions that produce various military weapons and also commercial (non-military) equipments. Four of them are to support non-military (commercial) productions. Those are mechanical division, electrical division, forging and casting division, and also industrial and service engineering division. PT. Pindad also cooperate with a number of foreign companies, for example Siemens Indonesia for service and machinery products, GHH Borsik South East Asia for construction service project and treatment of gas condense turbine, and also NV-BELGIA in power plan building. Annual productivity of PT. Pindad each employee increases every year. In 1998, it was equal to Rp. 40,9 million per employees, becoming Rp. 65 million per employees in the year 1999 and mounting again in the year 2000 that was equal to Rp. 71,13 million per employees PT. Pindad partakes in improving national economic defense. Pursuant to researcher analysis, in the year 2001 PT Pindad contributed National Domestic Bruto equal to 0,24%. Although the number of percentage relative small, PT Pindad still has a part in to support the new industry growing, so that the economic growth in industrial sector will be increase. PT Pindad also plays a part to improve national science and technology. Through technology exchanges is expected would bring Indonesian peoples to the industrial society because the added value in yielding goods and service can only be improved with science and technology.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Industri Pertahanan Israel. Analisis dalam tesis ini menggunakan 3 (tiga) konsep dasar. Pertama yang dikemukakan oleh Schweller mengenai negara Bandwagoning, kemudian Arms Dynamic yang dikemukakan oleh Buzan dan yang terakhir ialah mengenai Military Defence Industry. Berdasarkan konsep tersebut diketahui bahwa suatu negara Bandwagoning biasanya akan memiliki tingkah laku untuk melakukan upaya Arms Reduction atau pola dinamika persenjataan yang paling sederhana karena negara bandwagoning dalam sistem Military Defence Industry akan bersikap lebih dependent terhadap negara super powernya. Peneitian ini adalah penelitian kuantitatif yang akan membuktikan apakah pola perilaku Israel akan sesuai dengan situasi normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Israeel tidak berperilaku seperti bagaimana sebuah negara Bandwagoning yang total surrender. Kemudian menjelaskan bagaimana proses yang mempengaruhi terbentuknya Industri Pertahanan di Israel tersebut. Hal yang kemudian menarik untuk dibaca lebih lanjut.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the Israel Defense Industries. The analysis in this thesis using three (3) basic concepts. First proposed by the state Bandwagoning Schweller, then Arms Dynamic proposed by Buzan and the last one is the Military Defence Industry. Based on the concept that a country known Bandwagoning behavior will usually have to make an effort Arms Reduction or pattern dynamics of the simplest weapons because the state bandwagoning Military Defence Industry in the system will be more dependent on the state super power. This fieldwork is a quantitative study that will prove whether the pattern of Israeli behavior will conform to the normative situation. The research concludes that Israel not behave like how a country Bandwagoning that should be total surrender. Then explain how the process affects the formation of the Israel defense industry. It is then interesting to read further..

Abstrak :
Untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, Indonesia menarik non-tariff trade barrier-nya atau hambatan investasi, dengan membuka akses pasar terhadap perusahaan asing untuk berinvestasi pada Industri Pertahanan Indonesia, melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebelumnya, entitas asing tidak diperbolehkan memiliki saham dalam sektor pertahanan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah anomali, karena Indonesia memiliki opsi lain yang lebih lumrah, seperti (1) tetap menutup pasar sektor pertahanannya, dan (2) mencapai kemandirian industri pertahanan, yang merupakan antitesis dari defense investment untuk pemain asing di Indonesia. Berangkat dari anomali kebijakan yang dijelaskan di atas, penelitian ini akan mengajukan pertanyaan penelitian: “Mengapa Indonesia melakukan liberalisasi industri pertahanan dengan membuka akses pemain asing dalam industri tersebut?”. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur akademis Ilmu Hubungan Internasional, karena hampir keseluruhan literatur yang membahas terkait liberalisasi industri pertahanannya dikaji menurut perspektif teori liberalisme semata. Padahal, sebagai sebuah kebijakan yang memiliki komponen internasional didalamnya, kebijakan liberalisasi menjadi perlu untuk dikaji sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Sehingga, dalam penelitian yang menggunakan analisis Foreign Policy Analysis, skripsi ini akan mengkaji bagaimana keputusan Indonesia untuk membuka pasar sektor pertahanannya kepada asing dipengaruhi oleh dua faktor utama; (1) faktor level sistemik yang ditunjukkan oleh perubahan sistemik dari unipolaritas AS menjadi multipolar, dan (2) level domestik dengan mengkaji kepentingan militer dari industri pertahanan dalam negeri, kapasitas ekonomi untuk meningkatkan skala alih teknologi, serta preferensi kebijakan Presiden Joko Widodo yang berpihak pada liberalisasi dan investasi asing. ......For the first time since the New Order era, Indonesia has lifted its non-tariff trade barrier on investment restrictions, by opening market access to foreign companies to invest in the Indonesian defense industry, through the issuance of the Job Creation Law (Omnibus Law). Previously, foreign entities were not allowed to own shares in Indonesia’s defense sectors, and only SOEs were allowed to be the lead integrator in defense procurement. This then births an anomaly in Indonesia’s policy, because Joko Widodo’s administration has other options other than liberalize the industry; such as (1) preserving the protectionism nature of its defense sector, and (2) the policy goes unaligned with the interest to achieve self-reliance in the defense industry. Based on the aforementioned policy anomaly, this research poses the research question of “Why did Indonesia liberalize its defense industry by opening access to foreign investment in the industry?”. This research will be expected to contribute to the academic literature of International Relations, since it provides a new angle of analysis. Almost all existing literature discussing the liberalization of the defense industry is examined solely from the perspective of liberal economic theory, while as a policy that has international components in it; liberalization policy needs to be examined as a part of foreign policy. By utilizing the Foreign Policy Analysis, this thesis will analyse how Indonesia’s decision to open up its defense sectors to foreigners is influenced by two main factors: (1) systemic level indicated by the systemic change of U.S. Unipolarity to multipolarity, and (2) domestic-level factors by examining the military interests of the domestic defense industry, economic capacity to enhance technology transfer, and policy preferences of President Joko Widodo who is in favor of liberalization and foreign investment.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi negara anggota ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC dalam membentuk platform persenjataan. Dalam menganalisis hambatan tersebut tesis ini ldquo;meminjam rdquo; variabel Revolution in Military Affairs RMA yaitu teknologi, doktrin, dan organisasi militer yang didasari oleh ancaman terhadap masing-masing negara anggota ADIC. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan karakteristik militer masing-masing negara anggota ADIC. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bagaimana karakteristik militer mempengaruhi penentuan platform persenjataan yang akan dibangun dalam ADIC. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa antarnegara anggota ADIC tidak memiliki common ground dalam menentukan jenis platform persenjataan. Oleh karena itu, jika merujuk kepada doktrin, teknologi, dan organisasi militer yang ada, maka kerja sama ADIC diasumsikan tidak akan berjalan secara efektif, sehingga dibutuhkan satu kebijakan dari keempat negara ADIC. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menjembatani berbagai perbedaan yang ada, sehingga sangat dibutuhkan keputusan bersama diantara negara-negara anggota ADIC. ......This Thesis is a study of the impediments to The ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC in determining its weapons platforms. In analyzing the impediments, this thesis refers to the concept of Revolution in Military Affairs RMA which formulates that the technology, doctrine, and military organization which are influenced by each member of ADIC. The RMA is a useful concept for portraying the military characteristics of each member. The casuality that constructed in this research is between the doctrinairy, technological, and organizational features of military and weapons platform determination in ADIC. This thesis finds that there is no common ground in determining weapons platforms held by members of ADIC. There is discrepancy in existing technology, doctrine, and military organization among member of ADIC and it creates a strong impediment to determine of weapons platforms without stronger collaboration and setting tangible policy aims to solve common ground absence, ADIC will not go effectively.

Abstrak :
Untuk mempertahankan daya saing di era kompetisi global, adanya inovasi produk dalam industri pertahanan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan. Mayoritas industri pertahanan diketahui mengalami masalah dengan lemahnya daya serap hasil inovasi produk sehingga banyak hasil penelitian yang menumpuk saja dan tidak ada nilai komersialisasinya. Keadaan ini memaksa industri pertahanan untuk terus menemukan dan meningkatkan kemampuan dalam inovasi produknya. Pemerintah telah mengimplementasikan banyak program untuk meningkatkan industri pertahanan di Indonesia, namun untuk memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia masih tergantung pada impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh strategi peningkatan inovasi industri pertahanan dengan menggunakan Analisis Kebijakan, terutama pada aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal dan lingkungan (PESTLE). Pemodelan kualitatif menggunakan Causal Loop Diagram (CLD) dipilih untuk memetakan hubungan antar elemen yang terkait. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan webinar terkait industri pertahanan. Causal Loop Diagram menunjukkan bahwa di dalam sistem teridentifikasi lima buah loop yang terbagi atas dua loop penyeimbang/ balancing dan empat loop saling memperkuat / reinforcing. Penelitian ini menghasilkan konseptual model untuk mensimulasikan alternatif strategi peningkatan inovasi produk industri pertahanan berdasarkan pada Analisa Kebijakan terhadap fenomena yang ada sekarang dan beberapa sistesis hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis Kebijakan untuk Pengembangan Defence Innovation Product / DIP dalam industri pertahanan perlu dana yang sangat besar, waktu pengembangan yang panjang, kepakaran dan teknologi yang canggih. Inovasi kebijakan yang diusulan untuk mendukung DIP yaitu adanya keharusan membeli DIP dari dalam negeri untuk produk alutisista yang sudah diproduksi dalam negeri, pembelian DIP dari luar negeri harus didukung dengan kerjasama dengan DIP local dan offset (transfer teknologi), DIP impor dikenakan pajak tinggi, Pemerintah membantu pemasaran DIP local untuk ekspor dengan kerjasama G to G. Implikasi hasil penelitian juga didiskusikan lebih lanjut agar dapat dijadikan salah satu rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk sektor industri lainnya. ......To maintain competitiveness in the era of global competition, product innovation in the defense industry is a very decisive key factor. The majority of the defense industry is known to have problems with the weak absorption of product innovation results so that many research results are accumulated and have no commercialized value. This situation forces the defense industry to continue to discover and improve capabilities in product innovation. The government has implemented many programs to improve the defense industry in Indonesia, however, to meet the demand for defense equipment, Indonesia still depends on imports. The purpose of this research is to obtain a strategy to increase defense industry innovation by using Policy Analysis, especially in the political, economic, social, technological, legal and environmental aspects (PESTLE). Qualitative modeling using the Causal Loop Diagram (CLD) was chosen to map the relationships between related elements. The research was conducted by direct observation, semi-structured interviews, and webinars related to the defense industry. The Causal Loop Diagram shows that in the system five loops are identified which are divided into two balancing loops and four mutually reinforcing loops. This study produces a conceptual model to simulate an alternative strategy to increase innovation in defense industrial products based on a policy analysis of current phenomena and several syntheses of previous research results. The results of this study indicate that the Defense Innovation Product/DIP development in the defense industry requires very large funds, long development time, expertise and sophisticated technology. The proposed policy innovation to support DIP, namely the necessity to buy DIP from within the country for equipment products that have been produced domestically, the purchase of DIP from abroad must be supported in cooperation with local DIP and offset (technology transfer), import DIP is subject to high taxes, the Government assisting the marketing of local DIP for export with the G to G cooperation. The implications of the research results are also discussed further so that they can be used as a reference for further research for other industrial sectors.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penerapan strategi diversifikasi yang dilakukan PT Pindad (Persero), serta mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi strategi diversifikasi, dan upaya PT Pindad (Persero) dalam mengantisipasi dinamika global yang berdampak pada strategi dan industri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah informan, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan analisis intelijen kompetitif menggunakan analisis model kekuatan kompetitif, analisis rantai nilai, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan strategi diversifikasi PT Pindad (Persero) mengarah pada kombinasi konsep konsentrik dan konglomerat yang implementasinya dipengaruhi sejumlah faktor internal dan eksternal. Sementara hasil analisis intelijen kompetitif menunjukan bahwa kekuatan kompetitif PT Pindad (Persero) relatif baik ditengah berlangsungnya konsolidasi industri pertahanan nasional. Namun demikian, ancaman kekuatan pemasok dan pelengkap, serta daya tawar pembeli perlu segera dieliminir agar tidak menciptakan ketergantungan terhadap paket-paket pengadaan pelanggan utama. Selain itu, belum terintegrasinya industri hulu nasional, perubahan aturan dalam industri, serta permasalahan terkait demografi karyawan dan fungsi pemasaran yang belum optimal, dalam jangka panjang dapat berdampak buruk bagi rantai nilai perusahaan bila tidak segera ditangani. Antisipasi terhadap dinamika global dilakukan PT Pindad (Persero) dengan mendiversifikasi sebagian besar rantai pasok, mengembangkan strategi inovasi dan kemitraan strategis, serta melakukan pemetaan strategis untuk mengembangkan pasar. Di samping itu, masalah utama pendanaan industri pertahanan juga dapat dieliminir melalui peran intelijen pasar, serta optimalisasi perluasan peran BUMS bagi pemenuhan produksi, dan pengembangan teknologi melalui berbagai bentuk kerja sama. PT Pindad (Persero) juga dapat mengupayakan penciptaan nilai koopetisi antar industri pertahanan melalui penguatan organisasi, inovasi, serta kemitraan strategis berbasis kompetensi, dan muatan lokal sebagai strategi alternatif yang dapat digunakan dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. ......This thesis discusses the implementation of the diversification strategy by PT Pindad (Persero), and explores the factors that influence the diversification strategy, and the efforts of PT Pindad (Persero) to anticipate global dynamics that have an impact on strategy and industry. This research is a qualitative research with a case study approach whose data is obtained from interviews with a number of informants, and literature studies. Data analysis was carried out by competitive intelligence analysis using Competitive Strength Model Analysis, Value Chain Analysis, and SWOT Analysis. The results show that the diversification strategy of PT Pindad (Persero) leads to a combination of concentric and conglomerate concepts whose implementation is influenced by a number of internal and external factors. Meanwhile, the results of competitive intelligence analysis show that the competitive strength of PT Pindad (Persero) is relatively good amidst the ongoing consolidation of the national defense industry. However, the threat of the power of suppliers and complements, as well as the bargaining power of buyers need to be eliminated immediately so as not to create dependence on main customer procurement packages. Futhermore the non-integration of the national upstream industry, changes in regulations in the industry as well as problems related to employee demographics and marketing functions that are not yet optimal in the long term can have a negative impact on the company's value chain. PT Pindad (Persero) is anticipating global dynamics by diversify most of the supply chain, developing innovation strategies and strategic partnerships, and conducting strategic mapping to develop markets. In addition, the main problem of funding the defense industry can also be eliminated through the role of market intelligence as well as optimizing the expansion of the role of BUMS for production fulfillment, and technology development through various forms of cooperation. PT Pindad (Persero) can also seek to create value for coopetition between defense industries through organizational strengthening, innovation, as well as competency-based strategic partnerships, and local content as alternative strategies that can be used to increase the company's competitive advantage.

Abstrak :
Two Indonesian companies, namely PT PAL and PT. Daya Radar Utama (DRU), have been given the tasks by the Government of Indonesia to produce several warships for the Indonesian Navy. The Government has also issued a policy in the field of defense industry, which among others regulates matters related to the procurement of the TNI main weapon systems. This research is intended to examine the impacts of the policy on the operations and supply chain strategies of PT PAL and PT DRU in producing warships. By using descriptive qualitative analysis method, the Researcher analyzed empirical data obtained in the field research supported by several theories, namely theory of strategy, theory of operations and supply chain strategy, theory of public policy, and theory of self sufficient. From the analysis, there are several findings. The policies have given a certain level of positive impacts on the industries, such as the improvement of cooperations among them, the improvement of manufacturing process due to the product standardization, the improvement of self-reliance level of the industries, and the capability improvement of the companies due to cooperation with foreign parties. However, the policies still give negative impacts to the companies, such as the low level application of the supply chain management, low level use of the domestic materials and ship components, and the low level of fair competition among domestic defense industries.

Abstrak :
Dalam kegiatan kenegaraan pertahanan adalah hal yang penting untuk menjaga kedulatan negara ataupun untuk mendapatkan posisi kekuatan yang lebih menguntungkan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia industri pertahanan telah di monopoli oleh negara karena negara memiliki kuasa untuk menguasai cabang industri yang penting bagi negara. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan yang menyangkut bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan dan penerapan monopoli alamiah pada PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero serta persaingan industri pertahanan di Indonesia. Pada kesimpulan dapat ditemukan bahwa PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero bukanlah termasuk kedalam jenis monopoli alamiah, dan PT. Komodo Armament Indonesia dapat masuk kedalam industri pertahanan. Dalam skripsi ini penulis menuliskan saran untuk dapat mengembangkan industri pertahanan melalui penelitian dan pengembangan dan alih teknologi serta menyebarkan pengaturan mengenai monopoli industri pertahanan agar pengaturannya jelas dan dapat mengembangkan usaha dibidang usaha industri pertahanan. ......In the state of defense activities is important to maintain the state 39 s sovereignty or a more favorable position of power. In its implementation in Indonesia the defense industry has been monopolized by the state because the state has the power to control an important industrial branch for the state. In this thesis the authors use research methods using literature materials concerning secondary legal materials. In this explains how the arrangement and application of natural monopoly at PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero and defense industry competition in Indonesia. At the conclusion can be found PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero is included in the type of natural monopoly, and PT. Komodo Armament Indonesia can enter into the defense industry. In this writer wrote a suggestion to be able to develop the defense industry through research and development and transfer of technology as well as the form of monopoly defense industry arrangements to be appropriate and can be developed business in the field of defense industry.

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai mana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi cerminan terlaksananya Asas-Asas umum pemerintahan yang baik seperti Keterbukaan dan Transparansi. Sebagaimana di implementasikan di semua pengaadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk didalamnya pengadaan Alat Umum Sistem Senjata untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan. Pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dilakukan secara tertutup dan auditnya pun dilakukan secara internal oleh Inspektorat Jendral di Kementerian Pertahanan. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimanakah Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengadaan Alat Umum Sistem Senjata Untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengadaan barang/Jasa di Lingkungan MABES TNI, dan Pengawasan Eksternal dari Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengadaan ALUTSISTA. Tujuannya adalah Menganalisis asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diterapkan didalam mekanisme pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dan Menganalisis pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap pengadaan barang dan jasa khususnya dibidang ALUTSISTA. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah diterapkan didalam pengadaannya, namun masih belum sempurna karena tidak adanya keterbukaan dan transparansi, begitupun juga pengawasan LKPP yang masih terasa sebagai pengawasan semu karena tidak semua alutsista bisa diawasinya.

---

This research departs from the general principle of good governance that were statute by Presidential Decree number 54 2010 concerning directive on Procurement of Government good and services. This Presidential Decree are the guidelines of good governance that were implemented on every government procurement, including Indonesian Army armament procurement that dealt by Ministry of Defense, where it was held in disclose and secretive manner including its auditing were held by Ministry of Defense Inspectorate General, because of its reclusiveness, its lack of transparency therefore many armament procurements went sideways. the problem on this research are what general principle of good governance that were apparent on Indonesian Army armament procurement and how was the supervision of LKPP at Indonesian Army armament procurement. The purpose of this research is to find a clear and complete picture on both the mechanism of the armament procurement itself and analyzing LKPP supervision. Methodology that were used on this research are normative research and descriptive analysis. The results for this research is that there was already some general principle of good governance that were apparent on the Indonesian Army armament procurement but not perfect because it still lacks of transparency but it should be understandable because of the secretive manner of the armament details. Also LKPP supervision that were feel like a pseudo supervision because Ministry of Defense limits the armament procurement that LKPP could supervise.