Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas penyelesaian kredit macet oleh Bank dengan melakukan pengambilalihan agunan debitur (AYDA). Pada praktiknya penyelesaian kredit macet melalui mekanisme pengambilalihan agunan debitur (AYDA) tidaklah mudah dan ditemui beberapa masalah dan hambatan. Oleh karena penelitian ini bermaksud menganalisis pelaksanaan pengambilalihan agunan debitur (AYDA) pada praktik yang ada di lapangan khususnya dalam hal ini pada PT Bank X sebagai alternatif penyelesaian kredit macet dan mengidentifikasi apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan AYDA pada PT Bank X serta upaya yang perlu dilakukan Bank untuk mengatasi hambatan tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data penelitian yang dipergunakan meliputi data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode analisis data dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian kredit macet pada PT Bank X melalui mekanisme AYDA dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Remedial dan pengambilalihan diserahkan kepada Divisi Penyelesaian Kredit (DPYK) baik melalui jual beli secara langsung, pelelangan ataupun pemberian surat kuasa oleh pemilik agunan. Setelah pengambilalihan agunan, Bank juga wajib melakukan pengelolaan, perawatan dan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian AYDA yang dimiliki. Hambatan dalam pelaksanaan AYDA pada PT Bank X dapat timbul baik dari aspek internal seperti biaya AYDA yang cukup besar dan pengendalian internal yang lemah dalam pelaksanaan AYDA, serta aspek eksternal seperti hambatan dari pihak ketiga/pemilik agunan dan hambatan yang berasal dari Negara (Pemerintah). ......This thesis discusses the settlement of bad debts by the Bank by acquisition of the debtor collateral (Foreclosed Collateral). In practice, the settlement of bad debts through the mechanism of debtor collateral acquisition is not easy and encountered several problems and obstacles. Therefore this study intends to analyze the implementation of the debtor collateral acquisition (Foreclosed Collateral) on practices, especially in this case at PT Bank X as an alternative bad debts settlement and explain what obstacles are encountered in implementing Foreclosed Collateral at PT Bank X as well as necessary efforts conducted by the Bank to overcome these obstacles. This thesis uses a normative juridical research methodology, including studying legislation rules, legal theory and jurisprudence that are relevant to the problem under study. The research data used includes primary data which is data obtained directly from the field through interviews and secondary data obtained through the study of literature. The typology of this research is analytical descriptive and the data analysis method used is qualitative juridical. The results showed that the settlement of bad debts at PT Bank X through the Foreclosed Collateral mechanism was carried out based on the Remedial Committee recommendations and the collateral acquisition was carried out by the Credit Settlement Division (DPYK) either through direct buying and selling, auctions or the issuance of a power of attorney. After the Bank has taken over the debtor`s collateral (Foreclosed Collateral), Bank is required to manage, maintain and monitor periodically the Foreclosed Collateral settlement. Obstacles in the implementation of debtor collateral acquisition (Foreclosed Collateral) in PT Bank X can arise either from internal aspects such as big cost and weak internal controls in the implementation of debtor collateral acquisition (Foreclosed Collateral), as well as external aspects such as obstacles from third parties/owners of collateral and obstacles originating from the State (Government). 

Abstrak :
Skripsi ini membahas hubungan debitur dan kreditur yang lahir dari perjanjian sebagai dasar dilakukannya konsinyasi dengan melakukan studi kasus atas Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009 serta metode yuridis-normatif. Konsinyasi merupakan salah satu bentuk atau cara hapusnya perikatan, dan untuk melakukan konsinyasi diperlukan adanya hubungan debitur kreditur antara para pihak. Saat ini mulai timbul kerancuan mengenai hubungan definisi debitur dan kreditur itu sendiri dalam melakukan konsinyasi seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009. Penulis menyarankan agar hakim meneliti terlebih dahulu hubungan hukum antara para pihak sebelum mengabulkan permohonan konsinyasi, serta bagi para pihak agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan perjanjian sehingga tidak menimbulkan masalah yang kompleks. Skripsi ini membahas hubungan debitur dan kreditur yang lahir dari perjanjian sebagai dasar dilakukannya konsinyasi dengan melakukan studi kasus atas Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009 serta metode yuridis-normatif. Konsinyasi merupakan salah satu bentuk atau cara hapusnya perikatan, dan untuk melakukan konsinyasi diperlukan adanya hubungan debitur kreditur antara para pihak. Saat ini mulai timbul kerancuan mengenai hubungan definisi debitur dan kreditur itu sendiri dalam melakukan konsinyasi seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009. Penulis menyarankan agar hakim meneliti terlebih dahulu hubungan hukum antara para pihak sebelum mengabulkan permohonan konsinyasi, serta bagi para pihak agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan perjanjian sehingga tidak menimbulkan masalah yang kompleks.

---

This thesis focuses on the relationship of debtor and creditor which are born from agreement as the basis to conduct consignment by analyzing the case studies of Decision No. 025/Pdt.G/2007/PN.JKT.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009) through judicial-normative method. Consignment is one of the ways to abolish an agreement, which to conduct it, a debtor and creditor relationship between parties is needed. Currenty, there?s a confusion regarding the definition of debtor and creditor relationship itself to conduct consignment, which was happened in the case of decision no. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009, where the agreement was actually not eligible, but later the consignment is still considered valid by those decisions, which was resulting uncertainty of debtor creditor definition. The author suggested that the judge should examine the legal relationship between the parties prior to grant consignment application, as well as for the parties to pay more attention to the provisions of the treaty -making so there will not be any complex problem.

Abstrak :
Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, perkembangan akan kebutuhan masyarakat pun turut mengalami peningkatan terutama kebutuhan dalam hal pembiayaan. Fakta ini mendorong perusahaan asuransi untuk mengembangkan kegiatan usaha perasuransian yang ditawarkannya. Salah satunya ialah memperluas kegiatan usaha asuransi dengan mengadakan kegiatan pinjaman polis. Konsep yang dijalankan dalam kegiatan pinjaman polis berbeda orientasi dengan konsep kegiatan pada perusahaan asuransi yang seharusnya. Pada umumnya, kegiatan pinjaman berorientasi pada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau konsumen jasa. Sementara konsep usaha perasuransian bertitik tolak pada perlindungan, penyebaran dan pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi). Kegiatan pinjaman polis melibatkan perjanjian pinjam-meminjam antara perusahaan asuransi sebagai kreditur dan tertanggung sebagai debitur. Adanya kegiatan pinjaman polis yang merupakan kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan asuransi harus memiliki pembatasan yang jelas dengan konsep pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penelitian hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pinjaman polis, terkait landasan hukum penyelenggaraan kegiatan pinjaman polis, mekanisme dan pembatasan kegiatan pinjaman polis, pengawasan kegiatan pinjaman polis serta upaya hukum untuk memberikan perlindungan bagi tertanggung selaku debitur. ......Along with the advance in technology today, the development of any needs from society will also increased, especially in terms of financing needs. This fact stimulate the insurance companies to develop the insurance business activities which they offers. One of them is by expanding insurance business activities, which is by conduct lending the insurance policy. The concept which performed in policy loan activity have different orientation with the concept of the activity of the insurance company that are supposed to be. Generally, lending activity oriented to financing which given to the client or consumer of the service. While the concept of insurance business were focuses on protection, dispersion, and diversion the risk from the insured to the insurer (insurance company). Policy loan activity involves lending and borrowing between insurance companies as the creditor and insured as the debtor. This policy loan activity which is a financing activity that provided by insurance companies, still need to have clear limitation with financing concept that given from the banks. Based on that, it is necessary to make legal research towards implementationn of policy loan activity, pertaining to the law about implementation policy loan, the mechanism and the limitation of the policy loan activity, supervision of the policy loan activity and legal action to provide protection to the insured as the debtor.

Abstrak :
Dengan semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan pembangunan fisik di Indonesia, membuktikan bahwa Indonesia membutuhkan keahlian, pengalaman, bahkan kontraktor-kontraktor asing. Joint Operation (JO) merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, khususnya dalam melakukan pekerjaan konstruksi yang seringkali melibatkan pihak asing dengan pihak nasional. Namun tidak jarang dalam JO tersebut timbul perselisihan antar para pihak yang menyepakati kerjasama tersebut. Seperti dalam kasus antara Penta Ocean Co. Ltd. dengan PT. Bali Turtle Island Development, yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Kasus ini timbul karena adanya utang akibat wanprestasi oleh PT. Bali Turtle Island Development terhadap Penta Ocean Co. Ltd., sebagai salah satu kreditur yang juga merupakan rekan PT. Surya Prasudi Utama dalam JO. Adanya utang, utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta adanya 2 (dua) kreditur; menjadi alasan bagi Penta Ocean Co. Ltd. untuk mengajukan permohonan pailit atas PT. Bali Turtle Island Development tersebut. Indonesia memiliki peraturan mengenai kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga syarat pengajuan permohonan pailit oleh Penta Ocean Co. Ltd terhadap PT. Bali Turtle Island Development, khususnya yang berkaitan dengan terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) kreditur atau lebih dalam kaitannya dengan JO serta utang yang dimaksudkan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, perlu ditelaah; apakah telah disesuaikan dengan peraturan yang ada. ......The physical development of the growing needs in Indonesia to demonstrate that Indonesia requires expertise, experience, and even foreign contractors. Joint Operation (JO) is one form of cooperation that can be used by businesses, particularly in construction jobs that often involve a foreign party with the national party. But often in JO difference arises between the parties that agreed on cooperation. As in the case of Penta Ocean Co. Ltd. and PT. Bali Turtle Island Development, this was completed by the Central Jakarta Commercial Court and the Supreme Court. This case arose because of debt of PT. Bali Turtle Island Development Co. Penta Ocean. Ltd., result in default. Penta Ocean is one of the creditors, which is also an associate of PT. Surya Prasudi Utama on Joint Operation. The existence of the debt, the debt is due and payable and the existence of 2 (two) creditors; reason to Penta Ocean to apply for bankruptcy on PT. Bali Turtle Island Development. Indonesia has regulations on bankruptcy, namely Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. So that the bankruptcy petition filing requirements by Penta Ocean Co. Ltd. against PT. Bali Turtle Island Development, particularly relating to the fulfillment of the requirements of at least 2 (two) or more creditors with respect to JO intended and debts were due and payable, it should be reviewed, whether it has adjusted to the existing regulations.

Abstrak :
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana kedudukan hukum seorang personal guarantee dalam perjanjian hutang piutang. Dalam jaminan perorangan ini tidak ditunjuk suatu benda tertentu sebagai obyek jaminan Yang terjadi hanyalah suatu kesepakatan antara penjamin dan kreditur, bahwa ia mengingatkan diri dan menjamin dengan kekayaannya yang dipunyai untuk memenuhi kewajiban debitur pada saatnya nanti dengan syarat-syarat tertentu Tanggung jawab seorang guarantor baru lahir, apabila debitur melakukan wanprestasi, selanjutnya apabila guarantor telah memenuhi tanggung jawabnya, maka ia mengambil alih semua hak-hak dari kreditur terhadap debitur yang bersangkutan. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat langsung menuntut guarantor apabila guarantor telah melepaskan hak istimewanya (hak privelegi). Namun hal itu bukan merupakan suatu penghalang bagi kreditur untuk menggugat debitur bersama-sama dengan penjamin. Akan tetapi bagaimana kedudukan hukum seorang personal guarantee dalam hal ia sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya, apakah gurantor tersebut dapat dituntut untuk dinyatakan pailit, sedangkan ketentuan-ketentuan kepailitan tidak mengatur tentang kepailitan seorang gurantor dan yang ada hanya kepailitan untuk debitur. Dengan demikian jaminan perorangan hanyalah efektif dan bermanfaat apabila pada waktu hendak dilaksanakannya jaminan tersebut, penjamin mempunyai kekayaan yang memadai dan tidak pula sedang "dikejar" oleh pemegang jaminan perorangan yang lain untuk maksud yang sama.