Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas penyelesaian kredit macet oleh Bank dengan melakukan pengambilalihan agunan debitur (AYDA). Pada praktiknya penyelesaian kredit macet melalui mekanisme pengambilalihan agunan debitur (AYDA) tidaklah mudah dan ditemui beberapa masalah dan hambatan. Oleh karena penelitian ini bermaksud menganalisis pelaksanaan pengambilalihan agunan debitur (AYDA) pada praktik yang ada di lapangan khususnya dalam hal ini pada PT Bank X sebagai alternatif penyelesaian kredit macet dan mengidentifikasi apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan AYDA pada PT Bank X serta upaya yang perlu dilakukan Bank untuk mengatasi hambatan tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data penelitian yang dipergunakan meliputi data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode analisis data dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian kredit macet pada PT Bank X melalui mekanisme AYDA dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Remedial dan pengambilalihan diserahkan kepada Divisi Penyelesaian Kredit (DPYK) baik melalui jual beli secara langsung, pelelangan ataupun pemberian surat kuasa oleh pemilik agunan. Setelah pengambilalihan agunan, Bank juga wajib melakukan pengelolaan, perawatan dan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian AYDA yang dimiliki. Hambatan dalam pelaksanaan AYDA pada PT Bank X dapat timbul baik dari aspek internal seperti biaya AYDA yang cukup besar dan pengendalian internal yang lemah dalam pelaksanaan AYDA, serta aspek eksternal seperti hambatan dari pihak ketiga/pemilik agunan dan hambatan yang berasal dari Negara (Pemerintah). ......This thesis discusses the settlement of bad debts by the Bank by acquisition of the debtor collateral (Foreclosed Collateral). In practice, the settlement of bad debts through the mechanism of debtor collateral acquisition is not easy and encountered several problems and obstacles. Therefore this study intends to analyze the implementation of the debtor collateral acquisition (Foreclosed Collateral) on practices, especially in this case at PT Bank X as an alternative bad debts settlement and explain what obstacles are encountered in implementing Foreclosed Collateral at PT Bank X as well as necessary efforts conducted by the Bank to overcome these obstacles. This thesis uses a normative juridical research methodology, including studying legislation rules, legal theory and jurisprudence that are relevant to the problem under study. The research data used includes primary data which is data obtained directly from the field through interviews and secondary data obtained through the study of literature. The typology of this research is analytical descriptive and the data analysis method used is qualitative juridical. The results showed that the settlement of bad debts at PT Bank X through the Foreclosed Collateral mechanism was carried out based on the Remedial Committee recommendations and the collateral acquisition was carried out by the Credit Settlement Division (DPYK) either through direct buying and selling, auctions or the issuance of a power of attorney. After the Bank has taken over the debtor`s collateral (Foreclosed Collateral), Bank is required to manage, maintain and monitor periodically the Foreclosed Collateral settlement. Obstacles in the implementation of debtor collateral acquisition (Foreclosed Collateral) in PT Bank X can arise either from internal aspects such as big cost and weak internal controls in the implementation of debtor collateral acquisition (Foreclosed Collateral), as well as external aspects such as obstacles from third parties/owners of collateral and obstacles originating from the State (Government). 

Abstrak :
Skripsi ini membahas hubungan debitur dan kreditur yang lahir dari perjanjian sebagai dasar dilakukannya konsinyasi dengan melakukan studi kasus atas Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009 serta metode yuridis-normatif. Konsinyasi merupakan salah satu bentuk atau cara hapusnya perikatan, dan untuk melakukan konsinyasi diperlukan adanya hubungan debitur kreditur antara para pihak. Saat ini mulai timbul kerancuan mengenai hubungan definisi debitur dan kreditur itu sendiri dalam melakukan konsinyasi seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009. Penulis menyarankan agar hakim meneliti terlebih dahulu hubungan hukum antara para pihak sebelum mengabulkan permohonan konsinyasi, serta bagi para pihak agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan perjanjian sehingga tidak menimbulkan masalah yang kompleks. Skripsi ini membahas hubungan debitur dan kreditur yang lahir dari perjanjian sebagai dasar dilakukannya konsinyasi dengan melakukan studi kasus atas Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009 serta metode yuridis-normatif. Konsinyasi merupakan salah satu bentuk atau cara hapusnya perikatan, dan untuk melakukan konsinyasi diperlukan adanya hubungan debitur kreditur antara para pihak. Saat ini mulai timbul kerancuan mengenai hubungan definisi debitur dan kreditur itu sendiri dalam melakukan konsinyasi seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009. Penulis menyarankan agar hakim meneliti terlebih dahulu hubungan hukum antara para pihak sebelum mengabulkan permohonan konsinyasi, serta bagi para pihak agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan perjanjian sehingga tidak menimbulkan masalah yang kompleks.

---

This thesis focuses on the relationship of debtor and creditor which are born from agreement as the basis to conduct consignment by analyzing the case studies of Decision No. 025/Pdt.G/2007/PN.JKT.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009) through judicial-normative method. Consignment is one of the ways to abolish an agreement, which to conduct it, a debtor and creditor relationship between parties is needed. Currenty, there?s a confusion regarding the definition of debtor and creditor relationship itself to conduct consignment, which was happened in the case of decision no. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009, where the agreement was actually not eligible, but later the consignment is still considered valid by those decisions, which was resulting uncertainty of debtor creditor definition. The author suggested that the judge should examine the legal relationship between the parties prior to grant consignment application, as well as for the parties to pay more attention to the provisions of the treaty -making so there will not be any complex problem.

Abstrak :
Sengketa arbitase melalui UNCITRAL antara HCL dan PPL sebagai Pemohon dan PLN sebagai Termohon dalam ESC PLTP Dieng dan PLTP Patuha telah dimenangkan oleh Pemohon; PLN diharuskan membayar USD 572.281.974 dalam waktu 30 hari semenjak putusan dijatuhkan tanggal 4 Mei 1999, namun sampai tanggal yang telah ditetapkan PLN tidak mampu mematuhinya. Sebagai konsekuensinya Pemohon menuntut Arbitrase Kedua melawan Pemerintah Republik Indonesia, mengingat adanya keterlibatan Pemerintah dalam bentuk persetujuan dan jaminan Pemerintah terhadap pelaksanaan ESC. Cara ini juga tidak berhasil dan akhirnya Pemohon mengajukan klaim asuransi sebesar US$ 290 juta kepada OPIC, suatu asuransi milik Pemerintah Amerika yang memberikan pinjaman, jaminan dan resiko politik kepada Investor Amerika yang bergerak diluar negeri. Mengingat OPIC ini merupakan BUMN Amerika, kemudian melalui Pemerintah Amerika, menuntut Pemerintah Indonesia untuk membayar ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh OPIC tersebut berdasarkan Investment Guarantee Agreement yang ditandatangani tahun 1997. Akhirnya Pemerintah Indonesia melakukan penyelesaian tersebut yang disebut global settlement berupa restrukturisasi aset-aset yang terkait dengan arbitrase ini termasuk membayar tuntutan OPIC dan menyelesaikan hutang-hutang Proyek kepada Pihak Ketiga. Pembayaran ke OPIC disepakati sebesar USD 260 juta dan diselesaikan dengan berpedoman kepada skema Paris Club, sedangkan hutang-hutang Proyek kepada Pihak Ketiga (konsorsium Bank Eropah sebagai lenders) sebesar USD 140 juta diselesaikan dengan jalan pendirian perusahaan sebagai Vehicle Company yang akan menjalankan secara komersial aset-aset yang ditinggalkan HCE dan PPL antara lain berupa PLTP Dieng 60 MW yang telah terpasang. Perusahaan ini dinamai PT Geo Dipa Energi yang merupakan konsorsium anak perusahaan PLN dan PERTAMINA. Pemerintah menugaskan kepada PLN untuk melakukan pekerjaan penyelesaian hutang-piutang tersebut sebagai bagian dari global settlement dengan tujuan utama agar proyek PLTP Dieng dan PLTP Patuha ini dapat dikembangkan kapasitasnya dan komisioning ulang (recomissioning) mesin pembangkit Dieng (60 MW) yang hasil operasi penjualan listrik ini diharapkan dapat dipakai untuk membayar hutang piutang kepada Para Pihak yang terlibat. ......The arbitration proceeding through UNCITRAL’S Rule among HCE and PPL as Claimants versus PLN as Respondent have been awarded unanimously to Claimants; PLN is ordered immediately to pay USD 572,281,794 during 30 days from the awarded date of May 4, 1999, however PLN could not follow to do so. The following second arbitration against the Government of Republic Indonesia for as its approval and guarantee letter again have awarded to claimants. Nevertheless it does not work neither Furthermore the Claimants claimed political insurance of USD 290 millions to OPIC, the insurance company under Government of United States of America. The OPIC through Government of United States of America demanded insurance pay-back to the Government of Indonesia under Investment Guarantee Agreement 1967. Finally the Government of Indonesia settled this iteration out court process through a global settlement which to include assets restructuring, OPIC’S payment, pay-back to lenders (European Bank Consortium) PT GeoDipa Energy establishment, as subsidiary company of PLN and PERTAMINA with its objective. The Government of Indonesia assigned PLN in relation with the debt settlement to the lenders and OPIC as well, as a part of the global settlement with its objective to operate the existing plant of 60 MW (after its recommissioning works) and development further unit of Dieng dan Patuha fields. The operation return should cover its debts liability.