Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi yang begitu pesat memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satu akibatnya tersebut adalah terciptanya sebuah media baru untuk berinteraksi yang disebut cyberspace. Di cyberspace orang bebas melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain karena tidak diketahui asal-usul maupun kewarganegaraan asli seseorang. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan suatu kejahatan yang disebut cybercrime. Telah banyak usaha untuk melakukan pengaturan di cyberspace untuk mencegah terjadinya cybercrime baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Salah satunya adalah dengan lahirnya Convention on Cybercrime yang dibuat oleh Dewan Eropa (European Council), aspek yang menjadi perhatian khusus dalam konvensi ini adalah masalah yurisdiksi sebuah negara dalam menangani kasus cybercrime karena semua negara tidak senang yurisdiksi negaranya di lampaui oleh negara lain, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri perngaturan mengenai cybercrime diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ......Massive techology development brings various problems in the society. One of the impact is an invention of a new interactve media called cyberspace. In cyberspace people is free to do anything anonymuously because no one knows your actual profile and citizenship. This is used by a certain people to commit such crime called cybercrime. There are many attempt to regulate a rules in cyberspace, weather from internatonal law or national law. One of the attempts is created by Council of Europe who produce Convention on Cybercrime with jurisdiction as one special aspect that is important because none of the country in the world like their jurisdiction violated by other country, inculding Indonesia. In Indonesia cybercrime regulation enacts in Law number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai Non-Fungible Token atau NFT yang dapat dimanfaatkan dalam tindak kejahatan seiring dengan berkembangnya dunia siber dan internet pada umumnya. Dalam Tugas Karya Akhir ini akan dibahas mengenai analisis tentang Non-Fungible Token atau NFT yang dimanfaatkan untuk tindak kejahatan penipuan NFT Frosties dan peretasan permainan daring Axie Infinity. Metode penulisan dilakukan dengan menggunakan studi kasus yang datanya diperoleh dari berbagai pemberitaan di internet. Analisis dalam tugas karya akhir ini akan meliputi aspek CRAVED, aspek Choice Structuring Properties, handler, facilitators, dan teori aktivitas rutin sebagai teori yang digunakan dalam tugas karya akhir ini. Diketahui bahwa tindak kejahatan penipuan NFT Frosties dan peretasan permainan daring Axie Infinity yang memanfaatkan Non-Fungible Token atau NFT memiliki tata cara dan modus operandi yang berbeda yang disesuaikan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kesimpulannya adalah bahwa Non-Fungible Token atau NFT dapat dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. ......This paper will discuss about Non-Fungible Token or NFT usage in crimes as a response to the growth of cyberspace and the internet in general. In this paper will discuss about the analysis on how Non-Fungible Token or NFT can be used on crimes of fraud such as NFT Frosties fraud case and hacking such as Axie Infinity hacking case. Method that will be used on this paper is case study with the data acquired from various internet sources. Analysis in this paper will take on concept of CRAVED, Choice Structuring Properties, handler, facilitators, and Routine Activity Theory. According to the analysis, we know that scams and hacking that using Non-Fungible Token or NFT have different methods and modus operandi that cater to the suspect’s crime doing. In conclusion, Non-Fungible Token or NFT can be used by the criminals in order to achieve their crime goals.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas mengenai suatu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan identitas dalam ruang siber. Secara spesifik, penulis mendalami identity fraud terhadap seorang pengguna layanan jasa telekomunikasi dan perbankan di Surabaya, Indonesia, berinisial EPP. Kejahatan yang terjadi kepada EPP merupakan bentuk kejahatan identity fraud, jika dilihat dari pelakunya yang menggunakan identitas pribadi EPP secara tidak sah untuk keuntungan finansial mereka dengan cara pembobolan rekening. Dari tindakan tersebut, para pelaku turut memanfaatkan keterhubungan dalam ruang siber dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Studi kasus digunakan oleh penulis sebagai bentuk metode penulisan kualitatifnya untuk mendalami permasalahan yang dialami oleh korban, yaitu EPP. Walaupun studi kasus berfokus kepada satu korban, namun hal ini menjadi isu publik ketika mempertimbangkan kaitannya dengan para penyedia jasa layanan publik yang layanannya tersebar di seluruh Indonesia. Penulis menggunakan Cyberlifestyle-Routine Activities Theory (dengan membatasi analisisnya pada unsur suitable target dan incapable guardians) serta konsep identity fraud untuk memahami fenomena ini. Penggunaan teori ini merupakan pengembangan para akademis dari bentuk tradisional Routine Activity Theory (RAT) dan leburan Lifestyle-Exposure Theory (LET), yang telah diadopsi ke dalam ruang siber untuk mendalami fenomena kejahatan dan viktimisasi di dalamnya. Dalam penulisan ini, uang dalam rekening EPP. diposisikan sebagai suitable target dan kedua terduga korporasi penyedia layanan jasa dianalisis dengan unsur incapable guardians. ......This final paper discusses a form of crime related to identity within the cyberspace. Specifically, the author explores identity fraud against a user of telecommunication and banking services in Surabaya, Indonesia, identified as EPP. The crime against EPP takes the form of identity fraud, where the perpetrators illegitimately use EPP’s personal identity to gain financial benefits through unauthorized access to his bank account. In carrying out this act, the perpetrators exploit the interconnectivity within the cyberspace with the aim of financial gain. Case study is used as a form of qualitative writing method to explore the problems experienced by the victim. Even though the case study focuses on one victim, this becomes a public issue when considering its relationship to public service providers whose services are distributed throughout Indonesia. The author uses the Cyberlifestyle-Routine Activities Theory (with a focus on the elements of suitable target and incapable guardian) and the concept of identity fraud to comprehend this phenomenon. The use of this theory is an academic development of the traditional Routine Activity Theory (RAT) and the fusion of Lifestyle-Exposure Theory (LET), which has been adopted into cyberspace to explore the phenomenon of crime and victimization in it. In this writing, the funds in EPP’s bank account are positioned as a suitable target, and both suspected corporate service providers are analyzed as incapable guardians.

Abstrak :
Untuk menciptakan legitimasi hukum pidana dalam mayantara perlu melalui beberapa tahap. Perlu dibuka ruang-ruang komunikasi sehingga antara pihak aktifis mayantara dengan pemerintah sebagai pihak penentu kebijakan, komunikasi ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan klaim-klaim kesahihan tentang pandangan masing-masing. Kemudian akan menuntun kepada konsensus yang membimbing kepada pembentukan kebijakan-kebijakan penegakan hukum pidana yang sesuai dengan pemahaman dan pengamatan teknis para profesional komunitas cyber (hacker). Dan terbukanya kemungkinan konsensus tidaklah mungkin tanpa adanya pemahaman yang baik oleh satu pihak terhadap pihak lainnya dan sebaliknya. Karena pengaruh media yang tidak selalu benar dalam memberitakan tentang komunitas hacker, maka perlu adanya kajian terhadap komunitas hacker dengan lebih baik, agar proses komunikasi yang berkelanjutan dengan tujuan pemulihan ketertiban bersama dapat terwujud dengan baik. Dengan tujuan utama terciptanya peran serta yang positif oleh para hacker dan komunitasnya yang mewakili publik mayantara dalam turut serta membantu perangkat penegak hukum dalam penegakan hukum dengan kemampuan dan keutamaannya, secara khusus dalam penanganan cybercrime. ......To create the legitimacy of criminal law in cyberspace, its need to go through several stages. Need to creat open communication spaces between cyberspace activists with the government as the policy maker, this communication must be made in such a way that each sides may submit claims to the validity of their respective views. Then it will lead to the consensus that led to the formation of policies that criminal law enforcement in accordance with the understanding and technical professionals observation cyber community (hackers). And opening the possibility of consensus is not possible without a good understanding by one side against the other side and vice versa. Because of the influence of media, it is not always true in preaching about the hacker community, it is necessary to study the hacker community with better understanding, so that an ongoing communication process with the goal of restoration of order can be realized together very well. With the main objective for created positive participation by the hackers and the community who represent the public of cyberspace participation in helping law enforcer in law enforcement with their abilities and virtues, specifically in handling cybercrimes.

Abstrak :
Perkembangan teknologi yang begitu pesat memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satu akibatnya tersebut adalah terciptanya sebuah media baru untuk berinteraksi yang disebut cyberspace. Di cyberspace orang bebas melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain karena tidak diketahui asal-usul maupun kewarganegaraan asli seseorang. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan suatu kejahatan yang disebut cybercrime. Telah banyak usaha untuk melakukan pengaturan di cyberspace untuk mencegah terjadinya cybercrime baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Salah satunya adalah dengan lahirnya Convention on Cybercrime yang dibuat oleh Dewan Eropa (European Council), aspek yang menjadi perhatian khusus dalam konvensi ini adalah masalah yurisdiksi sebuah negara dalam menangani kasus cybercrime karena semua negara tidak senang yurisdiksi negaranya di lampaui oleh negara lain, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri perngaturan mengenai cybercrime diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbagai cara ditempuh oleh negara-negara untuk menyelesaikan permasalah yurisdiksi dalam menangani kasus cybercrime, salah satunya adalah transfer of proceeding yang telah diatur di Uni Eropa. ......Massive techology development brings various problems in the society. One of the impact is an invention of a new interactve media called cyberspace. In cyberspace people is free to do anything anonymuously because no one knows your actual profile and citizenship. This is used by a certain people to commit such crime called cybercrime. There are many attempt to regulate a rules in cyberspace, weather from internatonal law or national law. One of the attempts is created by Council of Europe who produce Convention on Cybercrime with jurisdiction as one special aspect that is important because none of the country in the world like their jurisdiction violated by other country, inculding Indonesia. In Indonesia cybercrime regulation enacts in Law number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction. Various ways have been taken by the states to solving jurisdiction problem specificly in specificly in cybercrime case, one of them is transfer of proceeding which has been implemented in European Union.

Abstrak :
ABSTRAK
Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap bank, ketentuan mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris serta segala sanksi yang mengikutinya apabila dilanggar, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipatuhi. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila kewajiban untuk merahasiakan, baik oleh bank maupun Notaris diperhadapkan dengan kepentingan umum atau penegakan hukum yang menghendaki keterbukaan akan rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris. Apabila ketentuan kerahasiaan bank dan rahasia jabatan Notaris merupakan suatu hal yang mutlak, maka hal tersebut tentunya menjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang terkait dengan kegiatan usaha bank dan Notaris, terutama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang tidak jarang melibatkan bank dan Notaris sebagai salah satu sarana yang memudahkan para pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu pembentuk undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengatur pengecualian mengenai kerahasiaan untuk mengurangi hambatanhambatan bagi para penegak hukum tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, penulis menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan wawancara, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kaitannya dengan pemberian jasa Notaris terhadap Bank serta pengecualian rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris dalam ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

---

Abstract
Bank secrecy is a confidential relationship between bank and its customer that become logical consequences from bank?s business character as a trust entity. The same applies to a Notary as public officer who is given trust by state and society, also has a consequence to keep such secrecy in conducting his/her liability. Therefore, if Notary being acted as a service provider to the bank, regulation on bank secrecy and Notary secrecy including all sanctions that follow if those secrecies being violated, inevitably become important matters to be observed and complied with. What becomes a problem is if the obligation to keep the secret, either by bank or Notary is confronted with public interest or law enforcement which requires disclosure on bank secrecy and Notary secrecy. If the regulation on bank secrecy and Notary secrecy are inalienable then those regulations could turn into obstacle for the law enforcement officers to solve the case in relation to business activities of bank and Notary, particularly in preventing and combating crime on money laundering which often involves bank and Notary as one of means to facilitate the person who conduct crime on money laundering. In that matters, legislators of crime on money laundering in Indonesia have already stipulate the exemption on secrecy in order to reduce obstacles for law enforcement. The writer solved the mentioned problem by using the research method of descriptive analytical through interview, clear discussion and precise elaboration regarding with the bank secrecy regulation in relation to notary services granted against bank and the enforceability exemption of bank secrecy and notary secrecy based on law regarding the preventing and combating crime on money laundering in Indonesia

Abstrak :
ICT development has currently reached the level in which the components have become smaller with high speed performance and cheap cost. On line library or digital library can be referred to as a new information institution or as expansion of library service. However, behind the simplicity of digital library lies a danger that threats the integrity of digital library data and collection. Data stealing, vandalism, mutilation, and other threats are ready to attack anytime. Concerning this issue, librarians in the digital era need to be aware of cybercrime modes in digital library and their weak points in order to minimize them.

Abstrak :
ABSTRAK
Keberadaan seorang individu tidak dapat terlepas dari individu yang lainnya. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia saling berusaha dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Interaksi saling memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan adanya suatu penukaran barang atau pemberian alat tukar uang, disebut sebagai sebuah interaksi jual beli. Interaksi jual beli kemudian berkembang dengan pesatnya hingga memunculkan bentuk e-commerce perdagangan dengan media elektronik sebagai perpaduan antara bidang teknologi dan bidang ekonomi. Perkembangan tersebut ternyata disertai dengan perkembangan kriminalitas, salah satunya adalah penipuan dalam e-commerce. Pada penerapan hukumnya, sering menjadi perdebatan apakah perbuatan dalam melanggar kontrak kesepakatan dalam e-commerce merupakan suatu tindak pidana atau hanya sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat keperdataan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif serta metode Economic Analysis of Law, penelitian ini membahas bagaimana aspek pidana dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan dalam e-commerce bila dikaji dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana yang dimaksud. Ruang lingkup dari penelitian ini penulis batasi pada wilayah Polda Metro Jaya.

---

ABSTRACT
An individual's existence can't be separated from the others. In order to fulfill their lives, people manage and complete each other. This kind of interaction where people engage in exchanging goods or currency for other goods or service is called trading. This conventional method advanced rapidly to a more modern way called e-Commerce a transaction which draws on electronic medium, as an amalgamation between technologies and economics. However, this development is followed by a more sophisticated criminal forms, one of them is e commerce fraud. But in the practice of law, it becomes controversial whether the fraudsters are violating the public law or private law. Using the qualitative approach, descriptive method, and Economic Analysis of the Law EAL theory, this thesis will explain about how Law of Indonesia, especially Public Law, can be applied in combating and solving e-Commerce fraudulence in Indonesia. The author limits this research only in the area of Jakarta Metropolitan District Police.