Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC. Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik. Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik.

Abstrak :
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa globalisasi perdagangan perlu diantisipasi oleh semua negara sehingga dapat diperoleh keuntungan dari situasi tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai institusi tunggal yang menangani kebijakan di bidang kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk menerapkan sebuah kebijakan publik yang dapat mendorong terciptanya kondisi perekonomian yang kondusif dan berdaya saing, serta dapat mengakomodir pilihan-pilihan pengguna jasa kedalam sebuah colletive outcomes. Adapun variable-variabel yang dapat digali dalam penelitian ini adalah variable kualitas pelayanan, kepuasan, kepercayaan, komitmen, kerjasama dan variable keberhasilan penerapan kebijakan yang menjadi muara dalam penelitian ini. Permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: Apakah diantara variable-variabel yang diteliti tersebut saling mempengaruhi, seberapa kuat apabila saling berpengaruh dan kearah mana hubungan pengaruh tersebut? Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, dikembangkan lima hipotesis yang akan diuji. Data berasal dari 100 pengguna jasa Bea dan Cukai Wilayah semarang, diolah menggunakan analisis Statistical Product and Service Solution for Windows versi 12 (SPSS). Dari penelitian diperoleh hasii bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan, kepuasan berpengaruh positif terhadap komitmen, kepuasan berpengaruh positif terhadap kepercayaan, kepercayaan berpengaruh positif terhadap komitmen, komitmen berpengaruh positif terhadap kerjasama, dan terakhir kerjasama antara Bea dan Cukai dengan pengguna jasa berpengaruh positif terhadap peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan kepabeanan. Akhir dari penelitian ini juga menghubungkan antara hasil penelitian dengan implikasi teoritis dan manajerial. Dalam implikasi manajerial dinyatakan bahwa pihak Bea dan Cukai dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan keberhasilan penerapan kebijakan yang dipilih melalui pengelolaan faktor-faktor kualitas pelayanan, kepuasan, kepercayaan, komitmen, serta membangun kerjasama yang positif dengan pengguna jasa. Keterbatasan penelitian dan agenda penelitian mendatang dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

Abstrak :
Penelitian ini membahas kebijakan yang mengatur kunjungan yacht wisatawan asing ke Indonesia dalam rangka pariwisata. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa yacht yang digunakan sebagai alat transportasi dikategorikan sebagai barang Impor Sementara yang kemudian pemilik selaku pengimpor harus menyerahkan Jaminan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu: implementasi kebijakan pada pelabuhan Benoa, Bali dan kendala-kendala yang muncul dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan namun masih ditemukan banyak kendala-kendala seperti peraturan yang belum aplikatif, kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah terkait, kurangnya pemahaman agen pada peraturan khususnya agen yang pemiliknya berkewarganegaraan asing, wisatawan yang tidak patuh pada peraturan, dan Indonesia belum meratifikasi Karnet Ata.

---

This thesis discusses the policy that regulate foreign tourists yachts whose visiting to Indonesia in context of tourism. That policy specifies that yachts used to transport classified as Temporary Import then the owner as an importer must submit the warranty. This study raised two issues, policy implementation at Benoa harbor, Bali and constraints that arise in the implementation of these policies. This thesis used a qualitative approach. The results of this thesis showed that implementation has been carried out in accordance with the regulations but many of the constraints that arise in the process of implementation such as regulations not applicable, lack of coordination among government agencies, lack of understanding of the regulatory by the agency especially agency that belongs to foreigner, tourist who do not obey the rules, and Karnet Ata that have not ratified by Indonesian government.

Abstrak :
ABSTRAK
Cukai merupakan merupakan komponen penting dalam pendapatan pemerintah. Cukai selain memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dapat pula digunakan sebagai instrumen untuk menurunkan konsumsi barang yang dikenakan cukai. Namun demikian kedua fungsi tersebut belum tentu bekerja secara bersama-sama, tergantung pada jenis barang dan tarif yang dikenakan atas barang kena cukai. Penelitian ini mengestimasi besaran tarif cukai yang memaksimumkan penerimaan cukai bagi pemerintah untuk rokok dan minuman berkarbonasi. Rokok merupakan barang yang sudah kena cukai dan permintaannya bersifat inelastis terhadap harga, sedangkan minuman berkarbonasi merupakan barang yang belum dikenakan cukai, tetapi saat ini menjadi wacana pemerintah, dan permintaannya bersifat elastis terhadap harga. Tarif yang memaksimumkan penerimaan cukai pemerintah untuk minuman berkarbonasi lebih rendah dari wacana pemerintah (wacana pemerintah 37.8% sedangkan tarif seharusnya menurut skripsi ini adalah 29.07%). Tarif cukai untuk rokok yang memaksimumkan penerimaan cukai pemerintah dalam skripsi ini berkisar antara 114% sampai 162%. Tarif cukai rokok maksimum menurut undang-undang adalah sebesar 57% dari harga jual eceran. Artinya tarif cukai rokok masih belum cukup tinggi untuk menghasilkan penerimaan cukai maksimum bagi pemerintah.

Abstrak :
Skripsi ini membahas ketidakharmonisan antara penetapan nilai pabean (customs valuation) dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing atas transaksi impor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan menggunakan teori harmonisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan harmonisasi antara penetapan nilai pabean dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing disebabkan oleh perbedaan pedoman regulasi, tidak adanya koordinasi antara DJP dan DJBC, perbedaan perilaku wajib pajak, dan perbedaan kepentingan antara DJP dan DJBC. Disharmonisasi ini menyebabkan wajib pajak menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

This thesis discussed disharmony between customs valuation and transfer pricing adjustments for import transations by associated enterprises in Indonesia using the theory of harmonization. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this thesis indicates that the obstacles to harmonize customs valuation and transfer pricing are the different guidelines between the two regulations, lack of coordination between Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE), taxpayer's behavior, and different interests between DGT and DGCE. Disharmony between customs valuation and transfer pricing impacts on taxpayer's compliance cost.

Abstrak :
Proses prmulihan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang terpuruk akibat adanya krisis national terus diupayakan hingga saat ini, walaupun hasilnya agak tersendal-sendat. Hal ini juga telah menuntut pcmbaharuan dalam sistem dan pola kerja pemerintahan, karena kinerja pemerintahan masa lalu dinilai sangat buruk. Melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang terbentuk dari hasil Pemilu dan Sidang Umum MPR tahun 1999, proses pembaharuan pola sistem pemerintahan mulai dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Faktor dernokratisasi menjadi karakter khusus yang berpengaruh sangat kuat. Ketika pemerintalian Orde Baru berkuasa, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai bidang, ditata dalam kerangka yang bersifat sentralistik. Proses kebebasan dan pemberdayaan pemerintah daerah maupun masyarakat (publik) terkungkung dalam gaya pemerintahan yang secara tidak langsung mencerminkan gaya pemerintahan yang sangat konservatif dan otoriter. Program-program dan langkah-langkali pembangunan pada masa tersebut didominasi oleh pemerintah pusat, lebih bersifat sekloral. Hal ini berperxganih kuat dan ditiru nleh pemerintahan dibawahnya sampai kepada tingkat kabupaten. Pok ini, seringkali memberikan hasil yang kurang efektif, bahkan terkadang justru menimbulkan pertentangan dengan kepentingan masyarakatnya sendiri yang seharusnya dijadikan subjek pembangunan. Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa Orde Baru, baik di pusat maupun di daerah, prioritasi program-program dan langkah-langkah pembangunan hampir sama sekali tidak terlihat. Banyak orang menyebutnya scbagai' shopping list'psmermtah, ccnderung lebih bcrsifat politis. Dalam upaya pembaharuan, pasca "reformasi", proses pembangunan dihadapkan pada tuntutan untuk lebih memperhatikan kepentingan publik sendiri, serta berbagai faktor penyesuaian lainnya yang akan semakin mendapat perhatian, terutama : - Prinsip ' keseirnbangan', diistilahkan pula sebagai pilar keadilan yang ditopang oleh tiga piiar utama yaihi : kebebasan individu (freedom), tertib sosial (social order) dan pemerataan (equity) '. Artinya bahwa variansi aspek-aspek kehidupan yang makin lebar dan dampak-dampak negatif yang cukup besar dalam perkembangan sosial, budaya, pkonomi, demografi serta geografi menuntut adanya program-program dan langkah-langkah pembangunan yang mampu lebih menyeimbangkan kondisi tersebut. Sehingga mampu memperkecil dampak-darnpak negatif yang akan terjadi. Hal ini sekaligus menjadi prasyarat terjadinya pemberdayaan sosial dan pertumbuhan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bemegara. - Karakter dan kondisi setiap sektor dan wilayah pembangunan akan terus mengalami dinamika perkembangan dari waktu ke waktu. Keterlibatan pt-merintah memiliki intensitas yang berbeda-beda bagi setiap sektor peinbangunan. Di suatu sektor tsrlihat peran swasta telah semakin dorr.inari, namun di sisi lain terdapat pula sektor yang masih merangkak-rangkak memerlukan dukungan keterlibatan besar dari pemerintah. - Seiring dengan itu, DPR hasil Pemilu tahun 1999, telah mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut berintikan tentang perluasan otonomi yang signifikan dalam * Faisal H. Sasri; Reformasi dan Reorientasi Perekonomian Indonesia: Tinjauan Ekonomi Politik, MPKP, 2000 Anatisis Pnoriras Arah Kebijakan, Program cfrai Stralegt Ppnihangiiiinn Paraaisata Kotamadya fjfmdimg penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah bagi berbagai spklor pembangunan, khususnya bagi daerah kabupaten/kotamadya. Dengan adanya berbagai perkembrjigan tersebut, menjadi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah untuk berencana melakukan pengkajian ulang program -program dan langkah-langkah pembangunan sektora! dan perwilayahannya sesuai kewenangannya masing-masing. Juga bagi pemerintah daerah Kotamadya Bandung, hasil kajian ini akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) tahun 2000-2004 kota Bandung, yang semakin disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sebagaimana yang diuraikan di atas, agar proses pembangunannya semakin terarali sesuai tuntutan masyarakat, lebih efektif dan efisien. Bagi kota Bandung, salah satu program pembangunan sektoral yang menjadi perhatian utamanya adalah subsektor pariwisata. Tuntutan tersebut tidak terlepas dari perkembangan dan potensi subsektor pariwisata di Kotamadya Bandung yang dari waktu ke waktu semakin diandalkan bagi pembangunan daerahnya. Namun juga di sisi lain, pembangunan tersebut tetap harus marnpu mempertahankan nama besar Kota Bandung sebagai kota yang memiliki daya tarik kenyamanan dan keindahan yang digemari banyak orang. Bahkan daerah ini pernah menyandang gelar tennasuk salah satu kota teraman di dunia, sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan macanegara (wisman). Pada masa lalu, dirasakan pula, bahwa cerminan preferensi publik cenderung diragukan dalam rumusan rencana arah kebijakan dan program-program pembangunan pariwisata yang tertuang dalam Repelitada Kota Bandung. Kondisi ini harus diperbaiki pada masa yang akan datang, khususnya dalam rumusan Propeda 2000-2004 subsektor pariwisata yang akan disusun. Ancitisis Prioriros Arah Kebijakan, Program dan srratcgi n Pariwisata. Kotamadya Bandung 1.2 Masalah Dengan adanya rencana Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk menyusun Propeda 2000-2004, khususnya subsektor pariwisata, maka diperlukan kajian yang dapat merumuskan prioritasi arah kebijakan pernbangunan pariwisata yang tepat, termasuk berbagai bentuk dan prioritasi program-programnya. Pola kajian tersebut diharapkan dapat mengakomodir berbagai perkembangan tuntutan dan kondisi yang ada, seperti yang diuraikan di atas, terutama : bertumpu pada kebutuhan publik kota Bandung sendiri, faktor "kesetmbangan", karakteristik subsektor pariwisata dan daerahnya, serta kesempatan untuk memanfaatkan peluang otonomi daerah. Untuk itulah, maka kajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah bentuk dan prioritasi arah kebijakan dan program-program pembangunan pariwisata yang diperlukan bag! kota Bandung ini. Sehingga diharapkan dengan pola rumusan Propeda pariwisata yang demikian, dapat memberikan arah pembangunan pariwisata yang lebih tepat sesuai tuntutan masyarakat akan demokratisasi.

Abstrak :
Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau- pulau besar maupun kecil yang tersebar begitu banyaknya. Untuk mengawasi keamanan tiap-tiap pulau membutuhkan tenaga maupun sarana yang sangat besar. Demikian juga dalam lalu lintas keluar-masuknya barang ke dan dari pulau-pulau tersebut. Untuk itu dibuatlah peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sehingga lalu lintas barang dapat terkontrol dan untuk menambah pemasukan dalam bentuk pajak tidak langsung pada pemerintah.

Kepabeanan masuk dalam bidang hukum administrasi, karena dalam penerapan sanksinya menggunakan sanksi administrasi berupa denda disamping sanksi pidana. Pengkategorian ini didasarkan pada jenis pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran ringan dikenakan sanksi administrasi saja, sedangkan untuk pelanggaran yang berat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda.

Dalam penelitian yang penulis lakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pemalsuan dokumen baik impor maupun ekspor. Sedangkan penyidikan dilakukan oleh Penyidik PPNS dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian. Selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu menggunakan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jenis sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.

Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi dengan Mengkaji Undang- Undang Kepabeanan (UU No. 10 tahun 1995). Disini penulis membahas penggunaan sanksi pidana dalam penerapan ketentuan pidana pada UU Kepabeanan bagi pelaku tindak pidananya.

Abstrak :