Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query
Wahidin
"
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.
Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T9804
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nyoman Adhi Suryadnyana
"
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa globalisasi perdagangan perlu diantisipasi oleh semua negara sehingga dapat diperoleh keuntungan dari situasi tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai institusi tunggal yang menangani kebijakan di bidang kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk menerapkan sebuah kebijakan publik yang dapat mendorong terciptanya kondisi perekonomian yang kondusif dan berdaya saing, serta dapat mengakomodir pilihan-pilihan pengguna jasa kedalam sebuah colletive outcomes. Adapun variable-variabel yang dapat digali dalam penelitian ini adalah variable kualitas pelayanan, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15327
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lucas Filberto Sardjono
"
Penelitian ini membahas kebijakan yang mengatur kunjungan yacht wisatawan asing ke Indonesia dalam rangka pariwisata. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa yacht yang digunakan sebagai alat transportasi dikategorikan sebagai barang Impor Sementara yang kemudian pemilik selaku pengimpor harus menyerahkan Jaminan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu: implementasi kebijakan pada pelabuhan Benoa, Bali dan kendala-kendala yang muncul dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan namun ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S45074
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sihombing, Manuel Andi Julius
"
ABSTRAK
Cukai merupakan merupakan komponen penting dalam pendapatan pemerintah. Cukai selain memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dapat pula digunakan sebagai instrumen untuk menurunkan konsumsi barang yang dikenakan cukai. Namun demikian kedua fungsi tersebut belum tentu bekerja secara bersama-sama, tergantung pada jenis barang dan tarif yang dikenakan atas barang kena cukai. Penelitian ini mengestimasi besaran tarif cukai yang memaksimumkan penerimaan cukai bagi pemerintah untuk rokok dan minuman berkarbonasi. Rokok merupakan barang yang sudah kena cukai ...
"
2013
S45857
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ritonga, Irna Pujianda Rifani
"
Skripsi ini membahas ketidakharmonisan antara penetapan nilai pabean (customs valuation) dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing atas transaksi impor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan menggunakan teori harmonisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan harmonisasi antara penetapan nilai pabean dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing disebabkan oleh perbedaan pedoman regulasi, tidak adanya koordinasi antara DJP dan DJBC, perbedaan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S61145
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ali Purwito Moesdradjad
Jakarta: Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
336.26 ALI k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jadhie J. Ardajat
"
Proses prmulihan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang terpuruk akibat adanya krisis national terus diupayakan hingga saat ini, walaupun hasilnya agak tersendal-sendat. Hal ini juga telah menuntut pcmbaharuan dalam sistem dan pola kerja pemerintahan, karena kinerja pemerintahan masa lalu dinilai sangat buruk. Melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang terbentuk dari hasil Pemilu dan Sidang Umum MPR tahun 1999, proses pembaharuan pola sistem pemerintahan mulai dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Faktor dernokratisasi menjadi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T314
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Natalia Kristin Ardianti
"
Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-
pulau besar maupun kecil yang tersebar begitu banyaknya.
Untuk mengawasi keamanan tiap-tiap pulau membutuhkan
tenaga maupun sarana yang sangat besar. Demikian juga
dalam lalu lintas keluar-masuknya barang ke dan dari
pulau-pulau tersebut. Untuk itu dibuatlah peraturan yang
mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, sehingga lalu lintas barang dapat terkontrol
dan untuk menambah pemasukan dalam bentuk pajak tidak
langsung pada pemerintah.
Kepabeanan masuk dalam bidang hukum administrasi,
karena dalam penerapan sanksinya menggunakan sanksi
administrasi berupa denda disamping sanksi ...
"
Jakarta: Universitas Indonesia, 2006
T16616
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hilmi Aulia Azmi
"
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis biaya Technical Assistance Service Fee (TAS Fee) yang ditetapkan sebagai proceeds oleh tim audit dalam proses Audit Kepabeanan. Menurut auditee, TAS Fee merupakan pembayaran kepada pihak lain di luar negeri atas jasa teknis yang diterima oleh auditee. Sedangkan menurut tim audit, TAS Fee adalah proceeds yang merupakan biaya yang harus ditambahkan ke dalam nilai pabean. Implikasi yang timbul dari penetapan tersebut adalah adanya kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Haris Surya
"
Sengketa nilai pabean terkait ketidakpastian penentuan nilai royalti yang menjadi salah satu alasan penerbitan SPTNP dan SPKTNP seharusnya bisa diatasi dengan menggunakan kebijakan deklarasi inisiatif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, fluktuasi jumlah sengketa banding nilai pabean terkait nilai royalti di periode 2016-2023 membuat kebijakan deklarasi inisiatif belum berdampak cukup signifikan. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan deklarasi inisiatif terkait nilai royalti di bidang kepabeanan Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
