Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSuatu krisis dapat terjadi pada seluruh organisasi, tak terkecuali organisasi pemerintah. Pemulihan citra merupakan salah satu dampak dari krisis komunikasi yang dapat mengancam organisasi manapun termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Penyebab dari dampak tersebut karena adanya perubahan peraturanprogram Jaminan Hari Tua. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi manajemen komunikasi krisis dan strategi pemulihan citra yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Analisis dilakukan pada fase sebelum, selama, dan setelah krisis terjadi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen komunikasi krisis BPJS Ketenagakerjaan belum optimal. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan berhasil memanfaatkan strategi denial, transcendence, good intention, corrective action dan mortification dalam strategi pemulihan citranya.

---

ABSTRACTA crisis can occurs in all organizations, including government organizations. Image restoration is one of the effects of a communication crisis that can threaten any organization including Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) of Employment. The cause of the impact is due to changes in regulations for the Old Age Benefit program. This study aims to analyze the implementation of crisis communication management and image restoration by BPJS of Employment. This is qualitative research with descriptive analysis method. Analysis was carried out on the phase before, during and after the crisis happened. The results of the study showed that the implementation of BPJS Employment crisis communication management was not optimal. Besides, BPJS of Employment succeeded in utilizing the strategy of denial, transcendence, good intention, corrective action danmortification in its image restoration strategy."

"Discourse of renewal atau wacana pembaruan merupakan strategi komunikasi krisis yang berfokus pada bagaimana organisasi memandang peristiwa krisis sebagai suatu peluang untuk melakukan pembaruan. Terdapat empat aspek penting yang harus dilakukan organisasi agar berhasil dalam mencapai agenda-agenda pembaruan, yaitu mengkomunikasikan pembelajaran organisasi dari peristiwa krisis (organizational learning), komunikasi etis untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder relation), mengkomunikasikan visi prospektif yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan ke depan, serta retorika organisasi yang efektif. Penelitian ini menelusuri aspek-aspek wacana pembaruan dalam pesan-pesan komunikasi Kementerian Sosial (Kemensos) RI pascakrisis korupsi Bansos Covid19. Dengan metode analisis isi kualitatif, data penelitian mengandalkan dokumen berupa rilis berita bansos pada situs web Kementerian Sosial. Data dikumpulkan menggunakan kata kunci “bansos”, “bantuan sosial”, “bansos COVID-19” dan “korupsi”, dalam periode Desember 2020 hingga Agustus 2021. Berdasarkan data yang diperoleh, pesan-pesan komunikasi Kemensos RI mengkomunikasikan enam tema besar yaitu korupsi, nilai-nilai, fokus dan visi ke depan, perbaikan tata kelola, temuan lapangan, serta keberlanjutan program. Tema-tema besar tersebut mendeskripsikan sebagian aspek wacana pembaruan dalam bentuk pembelajaran organisasi, komunikasi etis, visi prospektif organisasi, serta retorika organisasi. Meskipun begitu, pesan-pesan pembaruan dalam rilis berita bansos belum sepenuhnya menggambarkan wacana pembaruan organisasi untuk menjawab krisis akibat kasus korupsi.

---

The discourse of renewal is a crisis communication strategy that focuses on how organizations view a crisis event as an opportunity for renewal. There are four important aspects that organizations need to address in order to succeed in achieving renewal agendas: communicating organizational learning from the crisis event, ethical communication to build stakeholder relations, communicating a prospective vision focused on recovery and future improvements, and effective organizational rhetoric. This research examines the aspects of renewal discourse in the communication messages of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia after the corruption crisis in the COVID-19 social assistance program (Bansos). Using qualitative content analysis, the research data relies on documents in the form of Bansos news releases on the Ministry of Social Affairs website. Data were collected using keywords such as "bansos," "social assistance," "bansos COVID-19," and "corruption," from December 2020 to August 2021. Based on the obtained data, the messages of Bansos news releases address six major themes: corruption, values, future focus and vision, governance improvements, field findings, and program sustainability. These major themes describe some aspects of the renewal discourse in the form of organizational learning, ethical communication, prospective organizational vision, and organizational rhetoric. However, the renewal messages in the Bansos news releases have not fully depicted the organizational renewal discourse to address the crisis caused by the corruption case."

"Sebuah studi kualitatif didukung data kuantitatif yang meneliti strategi komunikasi krisis lembaga negara, khususnya lembaga peradilan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep teoritis dari manajemen krisis, yaitu mengalisis setiap tahapan krisis dan menganalisis image restoration theory untuk melihat strategi komunikasi krisis yang dilakukan lembaga peradilan dalam menghadapi krisis. Penelitian ini mengambil data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber internal dan eksternal lembaga sebagai data utama, serta laporan media monitoring dan dokumen terkait digunakan sebagai data kuantitatif yang mendukung data kuantitatif. Tahapan krisis dilihat dari nada pemberitaan yang diolah dari hasil media monitoring.Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi krisis yang dilakukan lembaga peradilan belum sesuai dengan tahapan-tahapan penanganan krisis yang dikemukakan para ahli dan pedoman penanganan krisis. Namun, strategi komunikasi krisis dan strategi pemulihan citra yang dilakukan cukup cepat dalam memulihkan citra lembaga peradilan.

---

A qualitative study supported with quantitative data investigates the communication crisis strategy of a state institution, particularly justicial institution in Indonesia. The analysis incorporated integrating a theory of crisis management to analyse each stage of crisis and analyse image restoration theory to see communication crisis strategy used by the judicial institution to facing crisis. Primary data was collected from observation and depth interviews with stakeholders while secondary data was collected from media monitoring report and others related documents as quantitative data. Stage of crisis seen from the news tonality in media monitoring report.

The finding of the study indicates that the communications strategy the crisis done not based on crisis response steps that was mentioned the experts and guidelines crisis response. But, the communications strategy the crisis and strategies recovery image is fairly quickly in restore the image of justicial institution."

"Penelitian ini merekonstruksi Sistem Komunikasi Krisis dan Risiko Kebencanaan di Media Sosial dalam Pengurangan Risiko Bencana Tsunami Vulkanik di Indonesia. Riset difokuskan pada kasus Tsunami Selat Sunda pada tahun 2018 yang menelan 426 korban jiwa. Tragedi ini disebabkan oleh lemahnya situational awareness akibat ketidaksinkronan kebijakan peringatan dini tsunami vulkanik antar lembaga, lemahnya crisis response masyarakat di media sosial, dan rumor yang berkembang akibat kesenjangan digital masyarakat terdampak bencana. Metode penyelesaian masalah menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) Multi Method, dengan penggunaan Social Network Analysis pada SSM tahap ke dua untuk memperkaya Rich Picture dan Textual Network Analysis pada SSM tahap ke lima untuk mempertajam perbandingan model konseptual dengan dunia nyata. Survei dengan instrumen berplatform Open Data Kit dilakukan tehadap 100 penduduk desa yang terkena dampak langsung atau tidak langsung tsunami menghasilkan visualisasi crisis sensing network selama bencana dari perspektif publik. Wawancara mendalam dengan 22 orang yang mewakili 15 pemangku kepentingan nasional dan lokal utama menghasilkan crisis sensing network dari perspektif pemerintah. Riset ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, rekomendasi secara akademis, yaitu mengintroduksi collective intelligence sebagai pengembangan dari Social Mediated Crisis Communication dengan kolaborasi pengelolaan media sosial antar lembaga dan partisipasi masyarakat dalam komunikasi risiko dan krisis khususnya peringatan dini bencana. Kedua, kontribusi secara metodologis yaitu elaborasi varian baru SSM multi method yang memperkaya penerapan SSM dalam riset berbasis digital. Ketiga, rekomendasi secara praktis/ sosial; mengusulkan amandemen UU kebencanaan No.24/2007 dengan menambahkan tsunami non-tektonik (vulkanik) ke dalam tipe krisis/bencana tsunami; dan mempertegas peran institusi TNI dan Polri dalam komunikasi risiko dan krisis.

---

This study reconstructs the Crisis Communication System on Social Media for Disaster Risk Reduction of Volcanic Tsunami Disaster in Indonesia. Research is focused on the case of the Sunda Strait Tsunami in 2018 which claimed 426 lives. This tragedy was caused by weak situational awareness due to the out-of-synchronization of volcanic tsunami early warning policies between institutions, the weak crisis response of the community on social media, and rumors that developed due to the digital divide of the community affected by the disaster. The problem solving method uses the Soft Systems Methodology (SSM) Multi Method, with the use of Social Network Analysis in the second stage of SSM to enrich the Rich Picture and Textual Network Analysis in the fifth stage of SSM to sharpen the comparison of conceptual models with the real world. The survey using the Open Data Kit platform instrument was conducted on 100 villagers who were directly or indirectly affected by the tsunami, resulting in a visualization of the crisis sensing network during the disaster from a public perspective. In-depth interviews with 22 people representing 15 key national and local stakeholders produced a crisis sensing network from a government perspective. This research recommends several things. First, academic recommendations, namely introducing collective intelligence as a development of Social Mediated Crisis Communication with collaborative social media management between institutions and community participation in crisis communication, especially disaster early warning. Second, the methodological contribution, namely the elaboration of a new multi-method SSM variant which enriches the application of SSM in digital-based research. Third, practical/social recommendations; proposed an amendment to the Law on Disasters No.24/2007 by adding a non-tectonic (volcanic) tsunami to the type of tsunami crisis/disaster; and reinforce the role of TNI and Polri institutions in crisis communication.

Keywords: Social Media, Crisis Communication, Volcanic Tsunami, SSM Multi-Method, Social Network Analysis (SNA), Textual Network Analysis (TNA)"